NTT – KABAR EKSPRES II Bagikan sembako ke masyarakat, Pos Haumeniana Satgas Yonkav 6/Naga Karimata berbagi untuk masyarakat yang ada di perbatasan tepatnya yang ada di Desa Haumeniana, Kec. Bikomi Nilulat, Kab.TTU, Prov. NTT. (19/1/2024)
Pembagian sembako oleh Pos Haumeniana ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat di perbatasan. Di daerah perbatasan, dimana akses terhadap bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari seringkali sulit, bantuan sembako dari Pos Haumeniana ini dapat menjadi penyelamat bagi banyak keluarga.
Jumat Kasih, Pos Haumeniana Satgas Yonkav 6/Naga Karimata Bagikan Sembako Untuk Masyarakat
Mereka yang tinggal di daerah perbatasan seringkali memiliki keterbatasan dalam mengakses bantuan pangan, sehingga bantuan sembako ini dapat sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Batih SSK II Sertu Rio Arjuna mengatakan “Kegiatan semacam ini juga membawa dampak yang positif bagi masyarakat karena mereka merasa didukung dan mendapat perhatian dalam situasi sulit. Ini dapat membantu meningkatkan semangat dan optimisme masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang mereka hadapi.” (Yonkav 6/NK)
Brebes – KABAR EKSPRES IIKoramil 06 Kersana, Kodim 0713 Brebes, Korem 071 Wijayakusuma mengajak komponen masyarakat membersihkan pasar tradisonal dan selokan di pasar Kersana, Brebes, Jawa Tengah. Jum’at (19/01/2024).
Komandan Kodim 0713 Brebes, Korem 071 Wijayakusuma, Letkol Infanteri Sato Broto, S.E., M.Si. melalui danramil 06 Kersana Kapten Arm Jupriadi, mengatakan kegiatan pembersihan ini sebagai upaya bersama menjaga kebersihan lingkungan khususnya di area publik termasuk pasar tradisional dan mengantisipasi terjadinya banjir.
Kegiatan ini juga melibatkan masyarakat dan petugas kebersihan di area pasar untuk membersihkan jalan sebagai akses masuk area pasar dan drainase yang ada.
“Dalam memasuki musim penghujan kita bersinergi dengan seluruh pihak dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan situasi yang aman dan nyaman juga bersih di tempat-tempat umum atau fasilitas yang tersedia,” kata Danramil.
Kegiatan tersebut juga kami isi dengan sosialisasi kepada masyarakat agar terwujudnya kemanunggalan TNI dan Rakyat serta mesukseskan program Tangan Tuhan Menuju Brebes Berhias yang telah diceuskan oleh Dandim.
Jaga Kebersihan Lingkungan, Koramil Kersana bersama Warga Bersihkan Pasar Tradisional
Selain membersihkan lingkungan pasar, kita juga membersihkan saluran air tersumbat di selokan-selokan yang ada dipasar guna mencegah terjadinya banjir dan sekaligus untuk kenyamanan bersama saat berbelanja di pasar.
Sementara Keta PAC Pemuda Pancasila, mengatakan “Kami akan terus mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan bersih, sehat dan tenteram,” katanya.
“Pembersihan area pasar juga sebagai upaya mengantisipasi munculnya wabah penyakit yang diakibatkan berkembangnya nyamuk demam berdarah pada musim penghujan,” pungkasnya.(Pen0713).
Jakarta – KABAR EKSPRES II Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Johanes Widijantoro menilai sebuah langkah maju Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kebijakan rekrutmen kepada penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri untuk menjadi perwira kepolisian, pun bintara pada tahun ini.
Menurutnya hal ini menjadi kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan ruang kesempatan untuk bekerja dan mengabdi sebagai anggota Polri. Pasalnya, selama ini kata Johanes, penyandang disabilitas tidak memiliki ruang sama sekali untuk mendapatkan pekerjaan.
“Sehingga kalau Polri ada policy (kebijakan) semacam itu kita sangat apresiasi dan harapannya ditangkap oleh rekan-rekan penyandang disabilitas dimanfaatkan dimana pun ditempatkan,” kata Johanes dalam keterangannya, Kamis (18/1/2024).
“Karena saya secara langsung sudah menemukan di Polres Kota Malang ada enam orang penyandang disabilitas itu dikaryakan sebagai tenaga honorer, tapi saya katakan itu kebijakan luar biasa,” tandasnya.
Dengan hadirnya teman-teman penyandang disabilitas sebagai anggota Polri kata Johanes, tentunya Polri akan memiliki sensifitas terhadap mereka. Pasalnya, selama ini yang menjadi problem umum kepolisian belum memahami kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik.
“Dengan digalang, harapan saya pelayanan kepolisian kepada penyandang disabilitas akan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ini soal mindset soal bagaimana memuaskan, memahami dan merespon apa yang mereka perlukan di semua satker dan unit ini menarik,” ujarnya.
Ombudsman Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi: Itu Luar Biasa!
“Kemudian keterampilan, contohnya kalau ada aparat kepolisian kita yang juga penyandang disabilitas tuli misalnya, nah mereka bisa berbahasa isyarat. Ketika masyarakat yang mengakses kepolisian juga penyandang disabilitas tuli chemistrynya dapat dan feel juga dapat, artinya mereka akan terlayani dengan baik,” imbuhnya.
Johanes juga memberikan masukan, untuk Polri menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang nanti diterima sebagai anggota Polri. Sehingga mereka leluasa memiliki aksesibilitas untuk bekerja. Ia juga berujar, kebijakan tersebut tersebut akan mengangkat citra Polri.
“Kita tidak hanya katakan ini humanis tapi juga menjadi solusi yang menjadi persoalan penyandang disabilitas,” tandasnya.
Seperti diketahui, pada Tahun Anggaran 2024, Polri juga memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Mereka yang lulusan dari SMK/SMA bisa mendaftar melalui jalur sekolah Bintara Polri. Sementara untuk yang lulusan perguruan tinggi melalui rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).
“Bahwa tahun ini, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK. Kemudian SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1/2024).
Dedi menuturkan penyandang disabilitas yang diterima akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya bersifat non-lapangan.
JAKARTA – KABAR EKSPRES IIKepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI Farid Makruf, M.A., memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Markas Kostrad, usai melaksanakan olah raga di lapangan Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat. Kamis (18/1/2024).
Kaskostrad menekankan kepada prajurit dan PNS Makostrad agar selalu menjaga nama baik Kostrad, dengan tidak melakukan segala bentuk pelanggaran sekecil apapun yang dapat merusak citra satuan Kostrad.
Beberapa penekanan yang disampaikan oleh Kaskostrad, diantaranya bahwa Prajurit Kostrad harus Disiplin, loyalitas, pantang menyerah, berintegritas, memiliki jiwa Korsa tinggi dan patuh pada Rantai Komando.
“Sedekah Tidak Perlu Menunggu Kaya dan punya harta yang banyak, Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bersedekah pada orang lain sungguh tidak akan merugi, karena Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih dan akan mengangkat derajatnya,” ujar Kaskostrad.
Terkait komitmen Netralitas TNI dalam pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
“Setiap prajurit TNI dilarang berpolitik praktis ataupun terlibat dalam kegiatan partai politik, dan TNI mempunyai aturan serta sanksi tegas bagi prajurit yang melanggar Netralitas TNI,” imbuhnya.
Pengarahan Mayjen TNI Farid Makruf Pada Prajurit dan PNS Makostrad
Kaskostrad juga memberikan arahan kepada prajurit dan PNS Kostrad yang akan menghadapi masa persiapan pensiun (MPP), karena merupakan suatu hal wajib yang nantinya akan dilalui oleh para prajurit dan PNS. Bahkan, ketika memasuki masa pensiun, kreatifitas dan inovasi para Purnawirawan pun mulai diuji, apalagi jika masa yang berarti berakhirnya tugas tersebut tidak dipersiapkan dengan matang.
“Para prajurit untuk menyiapkan yang matang berbagai hal yang nantinya mampu dijadikan suatu pendongkrak perekonomian ketika tak lagi jadi prajurit TNI dan PNS aktif, pentingnya peluang pelatihan dan rekan kerja untuk wirausaha dalam menghadapi masa MPP disegala lini bidang dalam meraih hidup yang lebih sejahtera disaat pensiun,” ujarnya.
Kota Tegal – KABAR EKSPRES II Polda Jateng menyebut korsleting motor exhaust fan di ruang mushola menjadi penyebab kebakaran yang menewaskan 6 orang karyawan di Orange Karaoke Kota Tegal. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polda Jateng bersama Polres Tegal Kota di Aula Deviacita Mapolres setempat, Rabu (17/1/2024) siang.
Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kabidhumas Kombes Satake Bayu. Turut mendampinginya Dirreskrimum Kombes Johanson Ronald Simamora, Kabiddokkes Kombes Dr Sumy Hastry, dan Kapolres Tegal Kota AKBP Rully Thomas.
Kepada awak media, Kabidhumas menyebut, kasus ini sebagai kejadian menonjol karena banyak menelan korban jiwa. Pihaknya menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban. Dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada tempat yang lain.
Sebelumnya beredar berita, bahwa gedung Orange Karaoke Kota Tegal mengalami kebakaran pada hari Senin (15/1/2024) pukul 08.00 WIB. Akibat kejadian tersebut 15 orang dilarikan ke RS Kardinah, dengan rincian 6 meninggal dan 9 menjalani perawatan.
“Kasus ini cukup menonjol, karena banyaknya korban yang meninggal. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan turut berduka cita dan prihatin kepada para korban dan keluarganya. Kejadian kasus ini menjadi pembelajaran agar kasus serupa tidak terulang lagi,” ujar Kabidhumas.
Dalam kesempatan itu, Dirreskrimum Kombes Johanson Ronald Simamora menyebut, penanganan perkara melibatkan Bidlabfor Polda Jateng untuk mencari penyebab kebakaran.
“Hasil dari olah TKP, penyebab kebakaran adalah korsleting motor Exhaust Fan di ruang mushola lantai 3,” ungkapnya.
Pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pengelola tempat karaoke. Namun hasil pemeriksaan, masih belum menetapkan tersangka yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
“Penanganan perkara masih berproses. Kita masih lengkapi keterangan dari ahli serta mencari alat bukti lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kabiddokkes Kombes Dr Sumy Hastry menjelaskan penyebab kematian para korban adalah karena mati lemas. Akibat menghirup udara panas asap kebakaran. Hal tersebut sesuai hasil pemeriksaan otopsi terhadap para korban yang menemukan jelaga pada saluran pernapasan.
Polda Jateng Sebut Korsleting Exhaust Fan di Mushola, Jadi Penyebab Kebakaran Orange Karaoke Kota Tegal
“Tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun luka bakar di tubuh korban. Semua mati lemas karena menghirup asap kebakaran. Ini sesuai dengan hasil otopsi para korban, ditemukan jelaga pada saluran napas,” terangnya.
Kabiddokkes menambahkan bahwa pada Selasa, (16/1/2024) terdapat 4 korban yang menjalani perawatan di rumah sakit. Namun saat ini sudah diperbolehkan untuk pulang guna rawat jalan,” imbuhnya.
Menguatkan keterangan tersebut, Kabidlabfor melalui Kasubbid Fiskom AKBP Setiawan menyebut, meski yang terbakar hanya ruang mushola. Namun konstruksi TKP yang berupa lorong sempit tersebut memperparah keadaan. Sehingga mempersulit saat evakuasi para korban.
“Banyaknya barang mudah terbakar, seperti plastik, stereofoam dan kabel-kabel, membuat asap semakin pekat. Asap kemudian memenuhi lorong sempit dan memasuki kamar-kamar tempat para korban beristirahat,” jelasnya.
Pada akhir konferensi pers, Kabidhumas berharap agar para pemilik tempat usaha memberikan pelatihan kepada karyawannya. Mengenai apa yang harus mereka lakukan jika menghadapi bencana termasuk kebakaran.
“Perlu ada pelatihan pada karyawan, harus ada SOP dan bagaimana cara evakuasinya. Termasuk menyediakan alarm sehinga bisa membangunkan yang masih tidur,” pungkasnya.
Blora – KABAR EKSPRES IIPangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Tandyo Budi R, S.Sos., turut mendampingi kegiatan kunjungan kerja Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., dan Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto di Lapangan Kridosono Blora. Kegiatan yang juga diikuti 5.000 Babinsa ini dilaksanakan dalam rangka temu akbar Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Jawa Tengah, dengan tujuan meningkatkan kualitas pertanian.
Kehadiran Pangdam IV/Diponegoro guna menunjukkan komitmen TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian. Hal ini bertujuan agar dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat turut serta terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas pertanian dan peternakan di daerahnya terutama mengoptimalkan peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Jawa Tengah.
Kapendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison, S.I.P., mengatakan bahwa selama acara, para peserta, termasuk penyuluh pertanian dan Babinsa dihimbau untuk terlibat aktif dalam mendukung keberhasilan program peningkatan produksi pangan Nasional. Pangan adalah suatu komoditas yang strategis sehingga perlu adanya perhatian khusus demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
Kegiatan ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan pertanian yang berdaya saing dan tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal.
Dukung Peningkatan Sektor Pertanian, Pangdam IV/Diponegoro Hadiri Temu Akbar LMDH se-Jawa Tengah di Kabupaten Blora.
“Dengan peran aktif Kodam IV/Diponegoro, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi model kolaborasi efektif antara unsur TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa mendatang,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut PJ Gubernur Jateng Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., Menteri Koordinator PMK, Anggota DPR RI Komisi VI, Danrem 073/MKT, Forkopimda Kab. Blora, sejumlah tokoh masyarakat, kelompok Tani se-Kabupaten Blora, penyuluh pertanian se-Kabupaten Blora, dan LMDH se-Kabupaten Blora. (Pendam IV/Diponegoro)
Jakarta – KABAR EKSPRES IIBadan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah jajaki program kerja sama dengan Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) guna memperkuat perekonomian Indonesia berbasis potensi daerah. Kerja sama tersebut meliputi kegiatan pendataan potensi daerah hingga komparatif riset terkait pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam berbagai bidang khususnya bidang pertanian.
“Tahun ini (2023) kami berhasil menghimpun 28.539 inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) dengan demikian masing-masing daerah melaporkan sekitar 50 inovasi setiap tahun, ini menjadi potensi untuk kami melihat daerah mana sebenarnya yang perlu mendapatkan dukungan melalui kerja sama agar mereka berkembang lebih cepat,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Kerja Sama dengan HPSMI di Ruang Video Conference BSKDN pada Kamis, 18 Januari 2024.
Lebih lanjut Yusharto mengatakan, daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan teknologi maupun dukungan pengetahuan.
“Dalam pengamatan kami banyak daerah yang ingin berkembang tetapi masih memiliki keterbatasan untuk mengembangkan kapasitas mereka entah dalam bentuk teknologi yang dibutuhkan atau pengetahuan yang dibutuhkan,” tambah Yusharto.
Dia mengatakan, pertanian menjadi salah satu potensi daerah yang perlu mendapatkan banyak dukung agar perkembangannya tidak tertinggal dari sektor lainnya di Indonesia. Terlebih sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia banyak bekerja sebagai petani. “Pada prinsipnya kita sangat mendorong daerah untuk berinovasi termasuk dalam bidang pertanian. Kami juga sangat mengapresiasi daerah yang mulai memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, ketua umum HPSMI Devi Erna Rachmawati mengatakan pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan BSKDN untuk memajukan daerah melalui potensi yang dimiliki khusunya potensi dalam bidang pertanian. Dia menambahkan, HPSMI memiliki visi misi membangun ekosistem pertanian yang mandiri menuju masyarkarakat tani yang sejahtera dan berdaulat.
BSKDN Kemendagri Jajaki Kerja Sama dengan HPSMI Perkuat Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
Dirinya berharap, ke depan pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian akan semakin optimal sehingga hasil produksinya dapat semakin meningkat. Kendati demikian, dia menekankan agar pemanfaatan teknologi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. “Semua problem-problem di lapangan (terkait pertanian) itulah tugas kita untuk bersinergi untuk berbuat something for food security termasuk dengan pemerintah,” ungkapnya.
Bersama dengan BSKDN, dia berharap pihaknya dapat menjaring potensi-potensi terbaik daerah dan berbagi pengetahuan agar perkembangan pertanian dan sektor lainnya di Indonesia dapat semakin meningkat. “Kita bisa melakukan pendataan potensi daerah hingga komparasi riset, apa potensi dari negara luar yang bisa kita bwa ke Indonesi atau pun Indonesia ke negara-negara Eurasia (negara di Benua Eropa dan Asia) dan beragam program yang bisa kita tawarkan lainnya,” pungkasnya.
KEBUMEN – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan urgensi untuk membela Pancasila tidak hadir dari ruang hampa. Jika merujuk pada serangkaian hasil survei tentang Pancasila selama periode tahun 2017 hingga 2023, akan ditemukan relevansi dan kontekstualitas argumen yang mendasari pentingnya merawat dan memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila agar tidak semakin tergerus oleh gelombang peradaban.
“Tahun 2017, survei CSIS menemukan bahwa masih ada sekitar 9,5 persen generasi milenial yang setuju mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Angka 9,5 persen bukanlah angka yang sedikit, karena 9,5 persen dari penduduk Indonesia pada tahun 2017 yang berjumlah 264,5 juta jiwa, adalah setara dengan 25,1 juta jiwa. Apalagi angka tersebut adalah representasi generasi milenial yang akan meneruskan estafet kepemimpinan nasional di masa depan,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Kebumen Jawa Tengah, Kamis (18/1/24).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pada tahun 2018, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen, dari 85,2 persen pada tahun 2005, menjadi 75,3 persen pada tahun 2018. Artinya, terdapat degradasi kesadaran dan komitmen masyarakat dalam memaknai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara.
“Masih ditahun yang sama, survei LSI dengan responden para pelajar juga menemukan fakta bahwa hanya 6,2 persen siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar tentang materi wawasan kebangsaan. Fakta ini mengindikasikan, betapa pemahaman dan apresiasi generasi muda bangsa tentang wawasan kebangsaan masih sangat perlu diupgrade,” kata Bamsoet.
Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini memaparkan, tahun 2020, hasil survei Komunitas Pancasila Muda dengan responden kaum milenial dari 34 provinsi, mencatat bahwa masih ada sekitar 19,5 persen responden yang merasa tidak yakin bahwa nilai-nilai Pancasila penting, atau relevan bagi kehidupan mereka.
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Hadapan Mahasiswa Kebumen, Ketua MPR RI Ajak Bumikan Nilai-Nilai Luhur Pancasila
Keprihatinan terhadap hasil survei tentang Pancasila tidak berhenti sampai di sini. Survei Setara Institute yang dipublikasikan pada tanggal 17 Mei 2023 mencatat, bahwa 83,3 persen siswa SMA menganggap Pancasila bisa digantikan oleh ideologi yang lain.
“Gambaran mengenai serangkaian hasil survei di atas mengisyaratkan sebuah pesan penting. Harus ada komitmen kuat dari segenap elemen bangsa, untuk membumikan nilai-nilai luhur Pancasila agar menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkas Bamsoet.
Banyumas – KABAR EKSPRES IIUntuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya para penderita disabilitas ganda diwilayah Banyumas, di momen memperingati hari disabilitas internasional yang jatuh pada 3 Desember 2023 lalu, Korem 071/Wijayakusuma bersinergi dan berkolaborasi bersama perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, pelopori gerakan orang tua asuh bagi para penderita disabilitas ganda. Kamis (18/1/2024) di Gedung Pertemuan A.Yani Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas.
Gerakkan orang tua asuh bagi para penderita disabilitas ganda itu, bentuk keprihatinan yang mendalam Korem 071/Wijayakusuma dan perwakilan Bank Indonesia Purwokerto atas apa yang dialami para penderita disabilitas ganda dan keluarganya dalam berkehidupannya.
Menilik hal itu, Korem 071/Wijayakusuma bersinergi bersama perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, menggandeng segenap komponen dan elemen masyarakat Banyumas, untuk peduli membantu meringankan beban kehidupan penderita disabilitas ganda dan keluarga melalui program orang tua asuh disabilitas ganda.
Senada dengan disampaikan Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Hsn., kegiatan yang dilakukan ini sebagai bentuk kepedulian Korem 071/Wijayakusuma membantu meringankan beban kehidupan penderita disabilitas ganda yang ada di Banyumas.
Dikatakan, program orang tua asuh ini diberikan kepada mereka orang tua penderita disabilitas ganda tidak hanya berupa materi saja namun kita kelola mereka dengan berbagai pelatihan keterampilan dan pengembangan UMKM. Hal ini dilakukan, agar mereka mandiri untuk meningkatkan kesejahteraannya.
“Kegiatan yang dilaksanakan ini, sengaja dilakukan selain dalam rangka memperingati hari disabilitas internasional tahun 2023 yang lalu, juga sebagai wahana untuk mencari orang tua asuh bagi para penderita disabilitas ganda”, jelasnya.
Peringati Hari Disabilitas Internasional, Korem 071/Wijayakusuma Pelopori Gerakan Orang Tua Asuh Disabilitas Ganda
Danrem berharap, dengan kegiatan ini, ada yang bersedia menjadi orang tua asuh. “Mari kita sisihkan sedikit atensi kita untuk membantu meringankan beban mereka”, terangnya.
“Konsep saya dalam kegiatan ini, mencari orang tua asuh untuk memberikan bantuan rutin setiap bulannya dalam memberikan bantuan kebutuhan dasar yang diperlukan bagi anak-anak penderita disabilitas ganda ini, seperti kebutuhan pempers dan susu bagi mereka, kalaupun mereka para orang tua asuh memberikan lebih, dipersilahkan”, ungkap Danrem dalam jumpa persnya.
Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan ini, dirancang konsep untuk mengumpulkan komponen dan elemen masyarakat Banyumas dalam bakti sosial yang sekaligus mencari orang tua asuh untuk memberikan sedikit atensinya membantu mereka.
Danrem juga mengungkapkan, jumlah disabilitas ganda di Banyumas ada 198 orang, dan yang hadir ini ada 50 orang.
Sementara itu, Ketua PPDG Banyumas dr. Siswanto Budi Wiyoto menyampaiakn apresiasi yang sangat tinggi kepda Korem 071/Wijayakusuma yang telah memfasilitasi dan memprakarsai kegiatan pemilihan orang tua asuh bagi penderita disabilitas ganda.
“ Saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada bapak Danrem 071/Wijayakusuma dan semua pihak yang ikut membantu kegiatan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan semoga Tuhan yang membalas kemuliaan kebaikan hati saudara sekalian,” katanya.
Ibu Atmosara yang merupkan orang tua salah satu penderita disabilitas ganda warga Desa Karang Tengah Baturaden menyampaikan apresiasi yang mendalam atas apa yang dilakukan Korem 071/Wijayakusuma ini. Ia mengungkapkan dengan adanya orang tua asuh bagi anak-anaknya sangat bermanfaat baginya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, seperti Pampers dan susu bagi mereka.
Ia berharap, agar kedepannya ada suatu pengembangan bagi para orang tua anak penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dalam rangkaiam peringatan hari Disabilitas Internasional tersebut dilaksanakan ajang kreatifitas para penderita disabilitas ganda seperti menyanyi dan menggambar serta service kursi roda dari Ohana Yogyakarta. Selain itu, penyuluhan dari Bank Indonesia dan pemilihan keluarga asuh untuk 50 anak penderita disabilitas ganda serta penyerahan bingkisan.
Terkait dengan orang tua asuh, terwadahi 23 orang menjadi bapak/ibu asuh dari berbagai kalangan yang hadir, masing-masing berfariasi jumlahnya hingga terwadahi seluruh anak yang hadir sebanyak 50 orang anak penyandang disabilitas ganda.
KEBUMEN – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, bahwa dirinya sejalan dengan pikiran Prof Yusril Ihza Mahendra, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi eksistensi TAP MPR, tidak menjawab pokok perkara yang diajukan. Yaitu kepastian hukum tatanegara manakala negara dalam situasi darurat yang tidak bisa diselesaikan secara biasa.
“Bagaimana seandainya dalam keadaan tertentu muncul keadaan kedaruratan yang luar biasa, yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara, sementara UUD belum merumuskan dengan jelas untuk mengatasi keadaan itu. Misalnya menjelang Pemilihan Umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat, dispute politik atau pandemi yang tidak segera dapat di-atasi, sehingga pemilu tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Landasan apa yang akan dipakai untuk mengisi jabatan-jabatan yang dihasilkan pemilu yang akan habis dan kadaluwarsa I 1 Oktober untuk legislatif dan 20 Oktober untuk Presiden/wakil presiden?”, tanya Bamsoet di Kebumen Jawa Tengah, Kamis (18/1/24).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi I|I DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Masalah-masalah seperti ini belum ada jalan keluar konstitusional-nya. Idealnya, UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional, menyediakan sebuah “pintu darurat”, untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau “constitutional deadlock”.
Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menjelaskan, mengingat putusan MK itu adalah final dan mengikat maka perlu dipikirkan jalan keluar agar kita segera memiliki protokol kedaruratan untuk mengantisipasi jika terjadi force majeure terhadap bangsa negara. Guna mencegah terjadinya negara dalam keadaan chaos karena kevakuman kekuasaan.
“Sebagai Ketua MPR tugas saya adalah mengingatkan kepada bangsa negara. Kendati dalam keadaan tertentu dapat diatasi oleh presiden dan wakil presiden dengan menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, bagaimana tentang perpanjangan atau pengisian jabatan-jabatan presiden, wakil presiden dan anggota legislatif yang otomatis harus berakhir tepat waktu 5 tahun sebagaimana diatur dalam UUD 1945?” ujar Bamsoet.
Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa negara, tambah Bamsoet, adalah dengan melakukan revisi UU No.12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya penghapusan penjelasan pasal 7 ayat (1) b yang membatasi norma atas keberlakuan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UUD 1945, di atas undang-undang.
“Memang agak aneh dan tidak begitu lazim, penjelasan membatasi norma dalam suatu perundang-undangan,” pungkas Bamsoet.
