Puspen TNI Gelar Rakornispen TNI Tahun 2024: Soliditas Jajaran Penerangan TNI Siap Mewujudkan TNI Prima Menuju Indonesia Maju

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han)., mewakili Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI) membuka Rapat Koordinasi Teknis Penerangan (Rakornispen) TNI Tahun 2024 yang mengusung tema “Soliditas Jajaran Penerangan TNI Siap Mewujudkan TNI Prima Menuju Indonesia Maju”, diikuti 60 peserta offline dan 100 peserta online melalui Vicon/Daring yang berlangsung di Gedung Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selasa (05/03/2024).

Dalam sambutannya, Letjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han)., menekankan pentingnya peran penerangan TNI dalam mempublikasikan prestasi dan kinerja Prajurit TNI untuk memenangkan persepsi serta memperoleh kepercayaan publik. “Penerangan TNI adalah penjuru terdepan dalam mempublikasikan kegiatan dan kinerja TNI. Sebagai corong dalam transformasi, penerangan TNI dituntut untuk bekerja profesional serta bersinergi sesama komunitas penerangan TNI,” ungkapnya.

Rakornispen TNI dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc., yang menegaskan penerangan TNI adalah etalase TNI yang menampilkan jati diri TNI seutuhnya dimanapun berada dan bertugas. Selain itu, tetap senantiasa menyiapkan diri dan kemampuannya dalam melaksanakan peperangan informasi.

Puspen TNI Gelar Rakornispen TNI Tahun 2024: Soliditas Jajaran Penerangan TNI Siap Mewujudkan TNI Prima Menuju Indonesia Maju

Diakhir paparannya, Kapuspen TNI menyampaikan beberapa penekanannya terkait peneranag TNI kedepan, “Kurangi publikasi yang bersifat naratif dan tingkatkan visualisasi serta substansi konten untuk memperkuat komunikasi TNI dengan masyarakat, perlu adanya respon cepat untuk menekan berita negatif, dan perluas upaya membangun komunikasi intensif dengan publik dan media, serta adakan penyusunan rencana publikasi yang tepat sasaran guna menjaga kendali informasi,” pungkasnya.

Acara Rakornispen TNI dilanjutkan dengan pembekalan dari Narasumber Dr. Dian Agustine Nuriman, M.Ikom., IAPR., Founder NAGARU COMM, tentang Strategi Komunikasi dalam Media Handling, dan Dr. Dede Farhan Aulawi tentang Narasi Komunikasi di Era Transformasi Informasi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dansatintel Geospasika Bais TNI, Dansatinteltek Bais, para Kadispen Angkatan dan diikuti 60 peserta offline dan 100 peserta online lainnya melalui Vicon/Daring.

Red

TELAH DITEMUKAN NYA BAYI DI DEPAN RUMAH WARGA KECAMATAN BANDING AGUNG KABUPATEN OKU SELATAN

Oku Selatan, – KABAR EKSPRES II Sunguh keji nya seorang ibu yang tidak bertangung jawab membuang bayi nya di depan Rumah warga sekira pukul 04.00 wib telah ditemukan sorang bayi berjenis kelamin perempuan di depan pintu rumah warga masyarakat di dusun desa banding agung kecamatan banding agung kabupaten oku selatan.

Bayi yang di temukan dalam keadaan hidup dan bayi yang di temukan di depan pintu rumah warga masyarakat di dusun 3 desa banding agung kecamatan banding agung, dalam keadaan terbungkus kain dan ditutupi daun-daun kering.

warga yang menemukan bayi di depan rumah nya Bernama PAHLUL WARTON Seorang Petani di Dusun 3 desa banding agung

TELAH DITEMUKAN NYA BAYI DI DEPAN RUMAH WARGA KECAMATAN BANDING AGUNG KABUPATEN OKU SELATAN

Menurut keterangab dari saksi yang menemukan bayi tersebut, Sekira pukul 04.00 wib, saya bangun untuk melaksanakan sholat subuh, dan pada waktu saya bangun, saya mendengar kan suara anjing saya yang berada di depan rumah mengogong terus menerus, karena saya penasaran saya mengintip dari jendela depan rumah, dan saya melihat ada sebuah kardus, karena ingin tahu saya membuka pintu depan rumah saya, setelah saya lihat, di dalam kardus tersebut terdapat seorang bayi yang terbungkus kain dan di tutupi daun-daun kering serta ( ari-ari ) nya masih ada, dan masih ada bercak darah dan bayi yang saya temukan dalam keadaan masih hidup, setelah itu saya langsung membawa kardus yang berisikan bayi tersebut ke dalam rumah ,lalu saya langsung membangunkan istri saya, pada pukul 07.00 saya langsung kerumah kepala desa banding agung untuk memberitahukan bahwa saya menemukan bayi di depan pintu rumah saya, yang tidak tahu siap orang tua bayi tersebut pungkas Pahlul Warton.

Setelah saya memberi lapora kepada kepala desa dan tidak lama sekira jam 08.00 wib Camat Adi Saputra S.H dan dari petugas puskesmas Banding agung datang kerumah saya untuk memastikan kebenarannya bahwa saya telah menemukan bayi di depan rumah saya, bersama pihak puskesmas memastikan bahwa bayi tersebut masih dalam keadaan hidap dan sehat, sekira pukul 08.30 wib berdasarkan hasil dari kesepakatan bersama kepala desa, camat dan pihak puskesmas membawa bayi tersebut ke puskesmas banding agung untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif, karena diperkirakan bayi tersebut baru di lahirkan oleh orang tuanya,

Adapun bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dengan berat badan 2,2 kg dan tinggi 50 cm.

Saat ini dari poksek Bandung agung sudah mendatangi TKP dan Melakukan Pemeriksaan Para Saksi Saksi. Atas penemuan bayi tersebut sampai saat ini pihak polsek banding agung masih melakukan penyelidikan siapa orang tua kandung dari bayi tersebut pungkas Kapolsek Banding Agung IPTU HARTONO.

Reporter: UDIN IWO I

Babinsa Koramil 1710-03/Kuala Kencana Melaksanakan Komsos Dengan Petani Di Desa Binaan

Timika, – KABAR EKSPRES II Melaksanakan kegiatan rutin di desa binaannya, anggota Koramil 1710-03/Kuala Kencana, Sertu Arsolo Hasibuan melaksanakan Komsos dengan petani di Kampung Limau Asri Barat, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Selasa (05/03/2024).

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi di wilayah binaan sekaligus melaksanakan silaturahmi dengan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan ini, Sertu Arsolo melaksanakan Komsos dengan Bapak Mahmudi yang merupakan salah satu petani sekaligus peternak di Kampung Limau Asri Barat. Bapak Mahmudi sendiri merupakan petani buah jeruk dan buah naga dimana hasil panennya selalu dijual ke pasar dan juga dikonsumsi sendiri. Kedatangan Babinsa sendiri adalah untuk meninjau kondisi lahannya dan juga kesehatan ternaknya.

Babinsa Koramil 1710-03/Kuala Kencana Melaksanakan Komsos Dengan Petani Di Desa Binaan

Sertu Arsolo menyampaikan jika terjadi permasalahan dalam pertanian maupun peternakan diharapkan segera dilaporkan untuk dikoordinasikan dengan dinas terkait. Selain itu, Sertu Arsolo pun saling berbagi informasi dengan Bapak Mahmudi terkait pengembangan pertanian dan juga peternakan sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Bapak Mahmudi pun menyampaikan terima kasih atas bantuan dan pengawasan dari Babinsa yang selama ini terus dilakukan untuk memantau perkembangan di wilayah.

Red

TNI Polri, Kesbangpolda dan Dinkes Brebes Seleksi 328 Calon Paskibraka 2024

Brebes, – KABAR EKSPRES II Kodim 0713 Brebes, Polres dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Brebes melaksanakan seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Brebes tahun 2024 yang berlangsung di Makodim 0713 Brebes, Jalan Jenderal Soedirman 107 Brebes, Jawa Tengah. Selasa (05/03/2024).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Brebes Mochamad Sodiq, S.STP., M.Si saat melihat langsung seleksi yang dilakukan oleh TNI dan Polri mengatakan, terkait seleksi Paskibraka 2024 tahun ini, pihaknya telah mengirimkan surat kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Brebes.

Untuk pendaftaran dilakukan secara online yang dibuka mulai dari tanggal 24 hingga 27 Februari 2024 melalui website https:paskibraka.bpip.go.id. kemudian tahap seleksi tanggal 5-6 Maret 2024 dilakukan secara tentatif disesuaikan dengan kondisional.

TNI Polri, Kesbangpolda dan Dinkes Brebes Seleksi 328 Calon Paskibraka 2024

Seleksi Paskibraka dilakukan secara berjenjang sesuai arahan Badan Pembina Ideologi Pancasila(BPIP), untuk pedoman pendaftaran, terkait alur seleksi setelah proses pendaftaran dan seleksi administrasi, dan dilanjutkan 4 tahapan lainnya, Seperti seleksi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta intelegensia umum,semua nya dilakukanlah secara transparan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Untuk tes wawasan kebangsaan dan intelegensia umum akan menggunakan sistem Computer Assisted Test yang tentunya ini sangat transparan, sedangkan untuk seleksi yang lain kami laksanakan secara langsung dan kami libatkan TNI-Polri, Dinas Kesehatan, dan PPI (Purna Paskibraka Indonesia) Kabupaten Brebes,” jelasnya.

Mochamad Sodiq menuturkan untuk selanjutnya tes kesehatan, pada seleksi tahun ini dilakukan secara komprehensif berbeda dengan tahun sebelumnya dimana tes kesehatan secara umum, tahun ini dengan melakukan pemeriksaan mata tidak buta warna, Tidak memakai kacamata dan pemeriksaan gigi sebagai pemeriksaan dasar kesehatan.

Dijelaskanya juga pada penerimaan paskibraka tahun ini seluruh siswa yang memenuhi syarat akan diterima, walaupun tidak mengikuti ekstra kulikuler paskibraka.

“Kesempatan ini juga untuk seluruh siswa, karena kita inginkan yang terpilih nanti memang memiliki potensi, kita ambil sebanyak 36 orang untuk menjadi Paskibraka Kabupaten Brebs 2024,” jelas Mochamad Sodiq.

“Dari data yang kami peroleh, ada 328 siswa yang mendaftar online, 283 menggunakan akun asli dan akun coba-coba 45, sementara yang lulus administrasi 161, dan 122 dinyatakan tidak lulus”. Imbuhnya.

Ia juga memastikan untuk seleksi Paskibraka tahun 2024 ini dilakukan secara transparan tidak ada istilah titipan, karena tes dilakukan menggunakan aplikasi dengan sistim gugur, yang lulus akan mengikuti seleksi selanjutnya dengan nilai yang nanti akan diakumulasi pada penentuan tahap akhir (Pantukhir). (Pen0713).

Red

Sinergi Kejaksaan RI dan Menteri ATR/BPN RI, Bahas Penguatan Kerja Sama Penegakan Hukum di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima audiensi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Agus Harimurti Yudhoyono, dalam rangka koordinasi dan kerja sama penegakan hukum di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang. Selasa (05/3/2024).

Dalam kesempatan ini, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan RI dengan Kementerian ATR/BPN telah melakukan penandatanganan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor: 1/SHB-HK.03.01/I/2020 dan Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2025.

Kerja sama tersebut tertuang dalam. Ruang lingkup yang meliputi, Pemberian dukungan data dan/atau informasi, Penegakan hukum di bidang agraria/ pertanahan,

Pembentukan tim rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.

Pengamanan pembangunan strategis,
Pelacakan aset, Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, Pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya.

Percepatan sertipikasi tanah aset Kejaksaan Republik Indonesia, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan Kerja sama lainnya yang disepakati.

Sinergi Kejaksaan RI dan Menteri ATR/BPN RI, Bahas Penguatan Kerja Sama Penegakan Hukum di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang

“Kerja sama antara Kejaksaan dengan Kementerian ATR/BPN saat ini telah berjalan dengan baik, salah satunya dengan dukungan data berupa fotokopi warkah dan buku tanah yang dibutuhkan oleh Kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah,” ujar Jaksa Agung.

Kemudian, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan telah membentuk Tim Pemberantasan Mafia Tanah yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Pidana Militer. Tim tersebut dikoordinasikan oleh Bidang Intelijen melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah.

Adapun Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan berperan dalam melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pengamanan pelaksanaan tugas, menyediakan sarana aduan daring yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, mengoptimalkan kualitas dan objektivitas yang melibatkan stakeholders, serta melaporkan hasil kegiatan secara berjenjang.

Sejak diterbitkan Surat Perintah Tugas Jaksa Agung RI Nomor: PRINT-8/A/JA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Tim Pemberantasan Mafia Tanah, hingga Maret 2024 Satgas Pemberantasan Mafia Tanah telah menerima 669 laporan pengaduan (lapdu).

Dari 669 lapdu tersebut, sebanyak 385 lapdu telah ditindaklanjuti ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Polri, hingga Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Sementara sisanya, sebanyak 284 lapdu masih menunggu data dukung.

Audiensi ini turut dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung RI Dr. Sunarta, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pemulihan Aset, Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Direktur Jenderal PTPP, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan RI. (K.3.3.1)

Red

Kapolres Madina Boyong Dua Alat Berat Tambang Emas Kotanopan

MADINA, – KABAR EKSPRES II Kapolres Mandailing Natal (Madina) AKBP Arie Sofandi Paloh SH SIK melakukan operasi penertiban tambang emas ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Batang Gadis di Kecamatan Kotanopan, Senin (4/3/2024).

Dua lokasi yang didatangi Kapolres Madina yakni DAS wilayah Desa Saba Dolok dan Desa Hutaimbaru. Kapolres setiba di lokasi, aktivitas pertambangan itu sudah stop.

Barang bukti yang diamankan yakni Ekscavator merek Hitachi warna kuning dan orange serta satu unit mesin dongfeng diamankan di Desa Saba Dolok.

Kapolres Madina mengatakan pengecekan lokasi Peti di DAS Kotanopan sesuai dengan Surat Perintahnya Nomor: Sprin/408/III/HUK.6.6/2024 Tanggal 4 Maret.

AKBP Arie menyebut, dirinya langsung memimpin pengecekan Peti tersebut didampingi para pejabat utama (PJU) dan jajaran Polsek Kotanopan.

Sebab, pengecekan Peti tersebut sudah menjadi atensi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi.

Kapolres Madina Boyong Dua Alat Berat Tambang Emas Kotanopan

“Ada laporan dari masyarakat bahwasanya tambang ilegal di DAS Sungai Batang Gadis kembali beroperasi. Sesuai pernyataan saya, itu langsung saya tindak apabila masih berani beroperasi,” ungkapnya.

Arie juga menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di DAS Sungai Batang Gadis Kotanopan sudah stop. Pihaknya sudah membersihkan alat berat dan mesin dongfeng yang ada di lokasi.

“Kita berhasil mengamankan tiga barang bukti yakni dua ekscavator dan satu mesin dongfeng. Aktivitas sudah stop,” ujarnya.

“Barang bukti yang diamankan sudah berada di Polres Madina untuk diproses hukum. Tadi malam operasi di lokasi berakhir pukul 01.30 Wib dini hari,” jelasnya.

Kapolres Madina menyebut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di lokasi hingga kegiatan selesai berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.

Reporter: Magrifatulloh .

1.000 Paket Sembako Habis Terjual di Pasar Murah Bersama Forkompimda Brebes dan Bulog

Brebes, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Terminal Pasar Induk Brebes, Komandan Kodim 0713 Brebes Letkol Inf Sapto Broto, S.E., M.Si buka Pasar Murah Bersama Forkompimda Brebes dan Bulog di Terminal Pasar Induk Brebes, Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Brebes, Jawa Tengah. Selasa (05/03/2024).

Acara ditandai dengan penyerahan sembako murah secara simbolis kepada penerima bantuan dan langsung meninjau Pasar Murah Bersama oleh Sekda Brebes Ir. Djoko Gunawan, MT, Kapolres Brebes AKBP Guntur Muhammad Tariq, S.IK., Kajari Brebes Yadi Rachmat Sunaryadi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Brebes Drs. Udin Nazmudin, Sh., M.H., Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Brebes H. Hariyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes Ir. Yulia Hendrawati, M.Si, Kasub Divre Pekalongan Anna Marianofa.

Dalam sambutan Kasub Divre Pekalongan Anna Marianofa memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan serta pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi untuk ikut serta menjaga stabilitas harga pangan di daerah, guna mengendalikan inflasi, dengan terlibat penuh dalam pelaksanaan Pasar Murah Bersama yang dilaksanakan oleh Kodim 0713 Brebes Bersama Forkompimda Brebes dan juga Bulog.

Sementara Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Brebes H. Hariyanto mengatakan bahwa ini adalah langkah konkret kita Pemerintah Daerah untuk memberikan akses terhadap pangan yang terjangkau kepada seluruh masyarakat. Karena kami sangat menyadari bahwa kondisi perekonomian kita saat ini sedang mengalami pukulan berat, dampak dari inflasi yang cukup tinggi, sehingga terjadinya kenaikan harga kebutuhan bahan pangan, yang sudah pasti sangat membebani kemampuan keuangan rumah tangga dan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat.

1.000 Paket Sembako Habis Terjual di Pasar Murah Bersama Forkompimda Brebes dan Bulog

“Menyikapi fenomena tersebut, selaku Pemerintah Daerah, tentunya kami harus bertindak dan bergerak cepat guna meringankan beban masyarakat, agar masyarakat bisa mendapatkan bahan kebutuhan pangan dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau dari harga pasar, dan salah satu upaya yang bisa kita lakukan tentunya dengan gerakan pangan murah ini,” jelas H. Hariyanto.

Komandan Kodim 0713 Brebes Letkol Inf Sapto Broto juga mengingatkan bahwa dalam gerakan pangan murah melalui Pasar Murah Bersama Forkompimda ini kita tidak hanya bicara tentang harga pangan yang terjangkau. Kegiatan ini juga merupakan langkah strategis kita bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, dengan mengembangkan segala potensi pertanian lokal yang kita miliki, agar kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan serta memperkuat ekonomi lokal, kata Dandim.

“Melalui kegiatan ini hendaknya menjadi salah satu media kita dalam pengendalian inflasi pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Negeri junjungan menjelang BUlan Suci Ramadhan 1445 H/2024 M yang akan kita sambut beberapa hari saja lagi, ” harap Letkol Sapto Broto.

Sejumlah 1.000 paket sembako habis terjual dengan melihat antusiasme warga yang masih mengantri mengharapkan program Pasar Murah Bersama Forkompimda Brebes dan Bulog terus dilakukan secara rutin. (Pen0713).

Red

Berjalan Aman, KPU Brebes Berhasil Selesaikan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten

BREBES, – KABAR ELSPRES II Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2024 tingkat Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, akhirnya berhasil diselesaikan setelah melalui proses serangkaian yang ketat dan transparan.

Namun, sebuah kejadian khusus yaitu protes atau keberatan dari sejumlah saksi partai politik serta temuan Bawaslu mewarnai rekapitulasi pleno yang berlangsung selama lima hari sejak Jumat 1 Maret hingga Selasa 5 Maret 2024, pukul: 02:42 WIB dini hari.

Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, Trio Pahlevi, mengungkapkan, terkait dengan temuan yang menjadi catatan dalam berita acara kejadian khusus, yaitu menemukan beberapa perbedaan data (selisih). Yakni yang bersumber dari data rekapitulasi kecamatan dengan data finalisasi di tingkat PPK Kecamatan Banjarhajo.

Bahwa perbedaan atas temuan dari Panwascam Kecamatan Banjarharjo saat melakukan pengawasan adalah dengan merujuk pada sumber data tamplate excel Panwaslu Kecamatan Banjarharjo dengan foto C-hasil dibeberapa desa yang disandingkan dengan form D-hasil Kecamatan Banjarharjo yang sudah tercetak. Terutama untuk perolehan suara beberapa partai dan caleg DPR RI pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Brebes.

“Meskipun tidak terlalu signifikan perbedaan selisih suaranya antara C-hasil disandingkan dengan D-hasil, akan tetapi perlunya KPU melakukan pencermatan dan perbaikan,” pungkasnya.

Meskipun pada rapat pleno tingkat kabupaten banyak dinamika dan tanggapan yang disampaikan saksi partai politik, KPU menampung semua tanggapan dan masukan dalam berita acara kejadian khusus. Bahkan, proses rapat pleno berjalan dengan aman, lancar, tertib dan terkendali.

Ketua KPU Kabupaten Brebes, Manja Lestari Damanik, mengatakan pleno tingkat Kabupaten Brebes selesai dan resmi ditutup Selasa 5 Maret 2024, pukul: 02;42 WIB dini hari.

Berjalan Aman, KPU Brebes Berhasil Selesaikan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten

Ia mengakui pada rapat pleno tingkat kabupaten banyak sekali dinamika dan tanggapan yang disampaikan saksi partai politik dan juga Bawaslu Kabupaten Brebes.

“Kami menampung semua tanggapan dan masukan yang disampaikan dan kami memasukkan dalam berita acara kejadian khusus. Untuk jumlahnya masih kita rekap, “kata Manja.

Ia menyebutkan, berdasarkan berita acara kejadian khusus ada belasan. Seperti, terjadi perubahan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Kemudian, terjadi perbedaan jumlah selisih suara antara C-hasil dengan D-hasil untuk beberapa partai politik dan beberapa caleg untuk DPR RI yang terjadi di beberapa kecamatan. Selain itu, perbedaan jumlah selisih suara juga terjadi untuk tingkatan DPRD Provinsi, DPD, bahkan DPRD Kabupaten. Namun, jumlahnya tidak terlalu signifikan.

“Akan tetapi perbedaan jumlah selisih suara itu sudah dilakukan perbaikan. Termasuk dengan temuan Bawaslu juga sudah dilakukan perbaikan,” jelas Manja.

Rapat pleno terbuka dinyatakan tuntas, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Selanjutnya, hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten Brebes ini, akan diserahkan ke KPU Provinsi langsung hari ini.

Reporter: Casroni

Kemendagri Ingatkan DPRD Kota Balikpapan untuk Tingkatkan PAD

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, Kota Balikpapan memiliki potensi PAD yang sangat besar dan harus direalisasikan pengerjaannya.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan bertajuk,

“SIPD RI dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan”.

“PAD itu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hingga saat ini sudah ada beberapa daerah baik provinsi, kabupaten, atau kota yang PAD-nya melebihi TKD (Transfer ke Daerah),” katanya di Hotel Santika Primer Hayam Wuruk, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Maurits menyebutkan, saat ini peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah telah mengikuti ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) yang sudah berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024.

Kemendagri Ingatkan DPRD Kota Balikpapan untuk Tingkatkan PAD

Berdasarkan peraturan tersebut, Maurits menyampaikan strategi yang dapat segera dilakukan Pemda untuk memacu PAD. Di antaranya dengan cara mengintensifkan kajian objektif dan lebih mendalam terkait potensi pajak dan retribusi yang dimiliki daerah. Selain itu dengan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, digitalisasi, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Upaya ini penting dilakukan sebab pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah di mana pajak tersebut berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD. Untuk itu, pemda harus mengelola pajak secara maksimal,” terangnya.

Maurits menambahkan, Kemendagri terus mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Optimalisasi penggunaan aplikasi ETPD merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mencapai inklusi keuangan, dengan tersedianya akses pada berbagai layanan jasa keuangan.

“Dengan terlaksananya ETPD masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal,” ujarnya.

Dia menyampaikan pula upaya Kemendagri dalam mengoptimalkan pelaksanaan ETPD. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan sistem pembayaran pada bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Upaya lainnya dengan mendorong integrasi sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemda dengan sistem pembayaran pada bank RKUD,” tandas Maurits.

Reporter: Casroni

BSKDN Kemendagri Kawal Penerapan MPP Digital di Kabupaten Sinjai

Sinjai, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengawal penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Penerapan MPP Digital tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberikan keynote speech dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) yang mengusung tema “Strategi Penerapan Digitalisasi Mal Pelayanan Publik Daerah”. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai pada Senin, 4 Maret 2024.

“Ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bahwa pada tahun 2024 MPP diharapkan sudah terbentuk di semua daerah. Mengingat MPP ini memiliki dampak yang luas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terkait kualitas pelayanan,” terang Yusharto.

Dia melanjutkan, sebagai percontohan tahap awal, MPP Digital sudah diterapkan di 21 daerah pada tanggal 20 Juni 2023. Adapun daerah tersebut meliputi 6 kabupaten/kota di Sumatera, 11 kabupaten/kota di Pulau Jawa, 3 kabupaten/kota di Pulau Kalimantan, dan 1 kabupaten di Pulau Sulawesi. “Kami berharap di tahun 2024 setidak-tidaknya akan diimplementasikan pada 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” jelasnya.

BSKDN Kemendagri Kawal Penerapan MPP Digital di Kabupaten Sinjai

Sejalan dengan itu, Analis Pengaduan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Siti Rafika Amalia Dina mengatakan, MPP Digital merupakan aplikasi berbagi pakai yang memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik secara lebih cepat, pasti, dan terjangkau.

“Digitalisasi (MPP) ini supaya pelayanan bisa lebih transparan dan memberikan kepastian, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya mengenai pelayanan apa saja yang kita berikan sebagai pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya PD Subdit Fasilitasi Pelayanan Umum Ditjen Bina Adwil Kemendagri S.Halomoan Pakpahan mengatakan, pihaknya selalu mendukung penerapan MPP Digital di daerah termasuk di Kabupaten Sinjai. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, sehingga dalam penerapan MPP Digital tersebut hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penerapan MPP Digital di daerah.

“Sebenarnya antusias dari pemerintah daerah untuk menghadirkan Mal Pelayanan Publik sangat tinggi, banyak proposal yang sudah masuk sebetulnya pun koordinasi yang dilakukan mereka menginginkan suatu pelayanan yang lebih terkait pelayanan publik baik terkait perizinan non perizinan,” terangnya

Di lain pihak, Direktur Plan C Institute Budi Rahardjo mengungkapkan pihaknya bersama Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri menggagas Mal Pelayanan Publik Indonesia (MPPI) untuk mempercepat terciptanya layanan publik secara terpadu dan berkualitas. Konsep MPPI dinilai berbeda dengan MPP yang diterapkan di daerah secara individual.

“MPPI ini kalau kami menyebutkan sebagai sebuah arsitektur penyelenggaraan pelayanan publik secara elektronik yang dirancang dengan model cloud computing. MPPI dapat dioperasikan bersama oleh seluruh entitas pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota di Indonesia,” pungkasnya.

Reporter: Casroni