Kelompok Cipayung Akan Gelar Aksi Demo di Mapolda Sumut, Terkait Kasus Yang Menjerat Kapolres Labuhanbatu

Sumatera Utara, – KABAR EKSPRES II Massa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Labuhanbatu akan menggelar Aksi Demo pada Kamis 7 Maret 2024 hingga Jum’at 8 Maret 2024, sekira pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan informasi yang diterima, dengan Nomor Surat 001 / Eks, Cipayung Labuhanbatu/ III / 2024, aksi tersebut akan dilakukan di Mapolda Sumatera Utara, dengan jumlah peserta aksi kurang lebih sebanyak 100 orang Mahasiswa.

Ketua DPC GMNI Labuhanbatu Hamdani Hasibuan, mengatakan Kegiatan aksi tersebut dilaksanakan secara bersama- sama dengan teman – teman BPC GMKI Rantauprapat dan PC PMII Labuhanbatu.

“Kita hanya bertujuan mempertanyakkan sampai mana tahapan proses hukum di Polda Sumatera Utara, Ya kalau ada perdamaian para pihak, kiranya publik juga mengetahui dan adanya permintaan maaf secara umum kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu dan Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu yang disebut sebagai terduga pelaku”, ucapnya.

Diketahui juga salah satu poin yang akan menjadi tuntutan peserta aksi Cipayung Labuhanbatu adalah terkait dugaan maraknya judi 303 Toto Gelap (Togel), Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polres Labuhanbatu yang sudah sangat merajalela dan membuat resah masyarakat.

“Iya kami menduga maraknya judi Togel (Toto Gelap) di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, apalagi hal tersebut sebagai pemicu dugaan terjadinya pemukulan tersebut sehingga dapat menimbulkan paradigma negative ditengah – tengah masyarakat, sehingga sepatutnya kami duga maraknya konsorsium 303 di Sumatera Utara”, ujarnya.

Adapun beberapa poin tuntutan Cipayung Labuhanbatu yang akan disampaikan pada saat proses aksi adalah :

Kelompok Cipayung Akan Gelar Aksi Demo di Mapolda Sumut, Terkait Kasus Yang Menjerat Kapolres Labuhanbatu

1. Mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu (Bapak AKBP Bernhard Malau) dan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu, Sesuai Pasal 16 ayat 1 huruf F undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar merekomendasikan Kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mencopot kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu (Bapak AKBP Bernhard Malau) dan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan karena mempermalukan dan mencoreng nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia

3. Mendesak Dir propam Polda Sumatera Utara untuk tetap melakukan sidang kode etik Kepolisian terhadap Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu dan Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu karena melanggar kewajiban, larangan Kepolisian Republik Indonesia sesuai pasal 3,4,5 dan 6 peraturan pemerintah nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Apabila Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak mampu menyelesaikan persoalan ini maka segera mengundurkan diri dari jabatannya, dan apabila tuntutan kami ini tidak diindahkan kami akan melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri Jakarta.

5. Meminta Kapolda untuk merekomendasi pencopotan Kasat Intelkam Polres Labuhanbatu karena kami menduga menghalang – halangi mahasiswa dan masyarakat dalam kebebasan berpendapat di muka umum.

6. Adapun tuntutan lainnya akan kami sampaikan pada saat aksi berlangsung.

“Tujuan dari aksi ini, kami ingin menyampaikan aspirasi kami kepada para penegak hukum terkhusus kepada Polda Sumut atas beredarnya berita viral di medsos dan media elektronik, yaitu atas kinerja Oknum Kapolres Labuhanbatu beserta Jajarannya yang dianggap tidak mampu sebagai pengayom di tengah-tengah masyarakat Labuhanbatu”, kata salah satu mahasiswa yang tidak mau disebutkan namanya.

Reporter:Rizky/Tim

Sidang Lahan Milik TNI Jatikarya Berlanjut Saksi Jelaskan Hilangnya Kewajiban Wajib Pajak

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Sidang lanjutan Perkara Pidana Nomor 484/Pid. B/2023/PN.Bks atas nama terdakwa H. Dani Bahdani, S.H., dengan agenda pemeriksaan saksi dengan dakwaan pemalsuan yang digunakan dalam perkara Perdata Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks Tanah Mabes TNI di Jatikarya, Bekasi, kembali digelar secara terbuka untuk umum dengan agenda sidang menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi yaitu saudara W Penilai Pajak Ahli Madya pada Kanwil Dirjen Pajak Wilayah III (Bogor, Depok, Bekasi), bertempat di Ruang Sidang Kartika 1 Lantai II Pengadilan Tinggi Negeri Kota Bekasi Kelas 1A Khusus Jl. Pintu Air, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (6/3/2024).

Dalam sidang kali ini dipimpin oleh Majelis Hakim Basuki Wiyono, S.H., M.H., dengan Hakim Anggota 1 Sorta Ria Neva, S.H., Hakim Anggota 2 Joko Saptono, S.H., M.H., Panitera Pengganti Nining Anggraini K, S.H., Jaksa Penuntut Umum (JPU) Heru Saputra, S.H., M.Hum., Danu Bagus Pratama, S.H., M.H., Suwardi, S.H., Hasbuddin B. Paseng, S.H, dan Pengacara dari tersangka diantara: Jhon, S.E., Panggabean ,S.H., M.H., Daance Yohanes, S.H., Togap L. Panggabean, S.H., Mangasi Ambarita, S.H., Ganti Lombantoruan, S.H., M.H.

Sidang Lahan Milik TNI Jatikarya Berlanjut Saksi Jelaskan Hilangnya Kewajiban Wajib Pajak

Dalam sidang Majelis Hakim menanyakan kepada saksi terkait siapa yang mengeluarkan Ipeda, dasar penerbitan Ipeda, apakah girik merupakan bukti kepemilikan, dan kalau tanah belum bersertifikat bagaimana bayar pajaknya. Saksi W menjawab dengan tegas bahwa kantor Ipeda telah berubah menjadi Direktorat Pajak Bumi dan bangunan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1985. Sejak itu yang berwenang dalam penerbitan bukti pembayaran pajak adalah Kantor PBB, bukan lagi kantor Ipeda. “Wajib pajak bisa hilang kewajibannya, karena adanya pengalihan objek pajak kepada instansi pemerintah atau objek pajak tersebut menjadi Barang Milik Negara (BMN),” ujar Saksi.

Lebih lanjut Saksi menjelaskan bahwa bukti pembayaran pajak yang pernah dikeluarkan SPPT-nya dikeluarkan oleh kantor PBB Bekasi, dan pada saat pembayaran kwitansi tersebut masih berbentuk kantor Ipeda, sedangkan tulisan tanda terimanya kantor PBB. “Ipeda itu semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sudah tidak ada lagi, yang ada adalah kantor PBB bukan Ipeda dan pada tanggal 5 September tahun 1992 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1992 maka kewajiban pajak terhadap objek tersebut sudah menjadi tanggungan Negara, karena objek pajak tersebut sudah menjadi aset Negara/Barang Milik Negara (BMN),” ungkap Saksi.

Red

Serah Terima Jabatan Komandan Satuan Tugas FHQSU Unifil

Lebanon, – KABAR EKSPRES II Serah terima jabatan Komandan Satuan Tugas Force Head Quarter Support Unit (FHQSU XXVI-O1) United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) telah dilaksanakan dari Kolonel Arm Ezra Nathanael S.Kom, M.M.,M.Han (Abituren Akmil 1998) kepada Kolonel Inf Ghoffar Ngismail (Abituren Akmil 1999).

Rangkaian acara tersebut meliputi Hand Over/Take Over (HOTO) di lapangan Garuda, Soedirman Camp, dipimpin oleh Komandan PMPP TNI Laksamana Muda TNI Retiono Kunto pada hari Senin, (04/03/2024), dan dilanjutkan Transfer Of Authority (TOA) dipimpin oleh Force Commander Unifil Lieut. Gen. Aroldo Lazaro Saenz di Rub Hall, Old Camp, pada hari Selasa (05/03/2024).

Setelah kegiatan Transfer of Authority dilanjutkan acara tambahan yaitu penganugerahan Medali Budaya dari KBRI untuk Lebanon yang diberikan oleh Dubes LBPP RI untuk Lebanon Bapak Hajriyanto Y. Tohari kepada Dansatgas Kontingen Garuda.

Serah Terima Jabatan Komandan Satuan Tugas FHQSU Unifil

Dilanjutkan dengan pemberian Buku Satgas FHQSU berjudul “365 Hari Menjaga Perdamaian Lebanon-Israel di Naqoura Satgas FHQSU XXVI-O1 2023-2024” oleh Dansatgas FHQSU Kolonel Arm Ezra Nathanael kepada Komandan PMPP TNI Laksamana Muda Retiono Kunto, ⁠Dubes LBPP RI untuk Lebanon Bapak Hajriyanto Y. Tohari, ⁠Guru Besar UGM Prof Ida Rochani Ida. Buku tersebut bercerita tentang pengalaman-pengalaman menarik Satgas dan Prajurit FHQSU, terutama sejak masa krisis 7 Oktober 2023 sampai dengan sekarang.

Dengan adanya acara Hand Over Take Over dan Transfer of Authority, maka Kolonel Inf Ghoffar yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Operasi (Asops) Kasdam IX/Udayana, akan melanjutkan tugas sebagai Dansatgas FHQSU Unifil 2024-2025, dan juga bertindak sebagai Senior National Representative (SNR)/Contingent Commander bagi Kontingen Garuda Unifil. Kolonel Inf Ghoffar akan melanjutkan dan meningkatkan kinerja FHQSU dalam mendukung misi perdamaian di Lebanon. Ia juga berjanji untuk terus membangun sinergi yang kuat dengan berbagai pihak dan kontingen dari negara lain yang ada di Unifil.

Sumber: Pen Satgas FHQSU XXVI-O1

Red

 

Dukcapil Sambut Baik Perbarindo Terapkan Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung upaya Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) melakukan digitalisasi layanan perbankan bagi sekitar 1.584 bank perkreditan rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia.

“BPR saja siap terapkan digitalisasi antara lain menggunakan identitas kependudukan digital dalam layanan perbankan. Artinya, BPR siap bersaing dengan siapapun. Ini sangat membanggakan,” kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi saat memberikan Keynote Speech sekaligus membuka acara Rakornas Perbarindo dan seminar nasional bertema “Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi pada Industri BPR/BPRS di Era Digital”, di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Menurut Dirjen Teguh Setyabudi, tema Rakornas Perbarindo sangat relevan dengan tantangan industri BPR/BPRS di era digital saat ini.

Dukcapil Sambut Baik Perbarindo Terapkan Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001

“Digitalisasi penting agar Perbarindo mampu bersaing dengan bank umum maupun lembaga keuangan yang lain. Ini pun penting karena banyaknya informasi sensitif seperti data pribadi konsumen yang disimpan dan ditransfer secara elektronik, menjadikan tantangan keamanan informasi dalam bisnis modern semakin kompleks. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi suatu keharusan yang tak bisa diabaikan,” tandas Dirjen Dukcapil.

Dirjen Teguh juga menyoroti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang dinilainya sangat memerlukan sistem keamanan informasi yang kuat.

“Untuk itu saya menyambut baik DPP Perbarindo yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan standar ISO 27001,” kata Dirjen Teguh.

Dalam acara ini dilakukan penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan antara Ditjen Dukcapil dengan 100 anggota Perbarindo yang PKS nya berakhir pada Februari 2024.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menyerahkan Sertifikat Penghargaan kepada Ditjen Dukcapil yang diterima Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.

“Penghargaan diberikan atas atas dukungan dan kontribusi Ditjen Dukcapil yang sangat berharga terhadap digitalisasi industri BPR dan BPRS,” kata Tedy Alamsyah. Dukcapil

Reporter: Casroni

Panglima TNI Hadiri Peringatan Hari Ulang Tahun Kostrad Ke-63 Tahun 2024

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri puncak perayaan HUT Kostrad ke-63 dengan tema “Petarung Militan Penjaga Kedaulatan NKRI”, bertempat di Beach City Internasional, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (6/3/2024).

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI memotong nasi tumpeng untuk diberikan kepada seorang prajurit Kostrad, sebagai rasa syukur dan penghargaan dalam pelaksanaan tugas.

Panglima TNI Hadiri Peringatan Hari Ulang Tahun Kostrad Ke-63 Tahun 2024

Turut menghadiri HUT Kostrad ke-63 diantaranya, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak,

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Jenderal TNI (Purn) Mulyono.

Reporter: Casroni

 

Tutup Buku Ke-46 Tahun 2023, Primkopol Resor Tegal Kota Gelar Rapat Anggota Tahunan

Kota Tegal, – KABAR EKSPRES II Primer Koperasi Polisi (Primkopol) Resor Tegal Kota melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke- 46 tutup buku 2023. Kegiatan berlangsung di Aula Bhayangkari Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal, Rabu (6/3/2024).

Hadir dalam acara tersebut Kapolres Tegal Kota yang di wakili oleh Kabagren Kompol Hartoyo, Ketua Dekopinda Kota Tegal, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal, Ketua dan pengurus Primkopol serta seluruh anggota Primkopol.

Dalam kata pengantarnya Ketua Primkopol AKP (Purn) Abdul Munir mengatakan, rapat anggota tahunan merupakan kewajiban pengurus dan pengawas yang harus terselenggara minimal setahun sekali. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 1992 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primkopol.

Dalam RAT ini, selain laporan pertanggung jawaban, pengurus juga harus menyampaikan terkait kondisi Primkopol. Dan saat ini Primkopol Resor Tegal Kota dalam keadaan aman dan tidak ada kendala yang signifikan.

“Perlu anggota ketahui bersama, Primkopol saat ini berjalan dengan baik. Semua itu tercapai berkat kerjasama antara pengurus dan semua anggota. Karena sejatinya koperasi itu milik kita bersama, dari kita dan untuk kita,” ujar Ketua Primkopol.

Sementara Kapolres Tegal Kota melalui Kabagren Kompol Hartoyo dalam sambutannya mengatakan, rapat anggota tahunan (RAT) menjadi forum wajib bagi setiap badan usaha koperasi.

Tutup Buku Ke-46 Tahun 2023, Primkopol Resor Tegal Kota Gelar Rapat Anggota Tahunan

Sehat atau tidaknya sebuah koperasi itu, dapat terlihat dengan adanya RAT. Karena terdapat pembahasan mengenai pertanggung jawaban kinerja para pengurus.

“RAT terselenggara sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada anggota selama satu tahun,” tegasnya.

Kompol Hartoyo berpesan, untuk pengurus Primkopol Resor Tegal Kota agar dalam menjalankan tugasnya harus akuntabel dengan ter audit oleh ahlinya.

“Dengan terselenggaranya RAT juga merupakan bukti, kalau pengurus koperasi dalam mengelola dan melaksanakan tugasnya berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Sebelum berakhirnya kegiatan RAT, Primkopol Resor Tegal Kota juga menyediakan door prize dan hadiah menarik. Seperti 3 buah hadiah utama berupa uang tunai @ Rp.5 juta. Kemudian TV LED 32 inci, Mesin Cuci, Kulkas Satu Pintu, Dua buah Sepeda MTB, 3 buah HP merk Vivo dan sejumlah door prize lainnya. Semua itu bertujuan untuk penyemangat kehadiran bagi seluruh anggota.

Red

Mendagri Minta Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Fokus Kembangkan Sumber Daya Manusia

Palu, – KABAR EKSPRES II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) fokus mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Hal ini penting diperhatikan pemerintah daerah (Pemda) setempat sehingga tak hanya mengandalkan maupun terlena terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam.

Karena itu, Pemda perlu memperkuat kebijakan pengembangan SDM, seperti melalui bidang pendidikan maupun kesehatan.

“Mohon betul, karena yang paling utama saya kira untuk daerah berkembang, lompatannya bukan pada sumber daya alam tapi pada SDM,” jelas Mendagri pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Tahun 2024 di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Selasa (05/03/2024).

Dirinya menyebutkan salah satu negara yang berhasil maju meski tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Mendagri Minta Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Fokus Kembangkan Sumber Daya Manusia

Hal itu dapat tercapai salah satunya karena memperhatikan kualitas SDM. Dirinya juga mencontohkan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki perhatian terhadap upaya penguatan SDM dengan memfasilitasi pendidikan dan kesehatan.

“Sulteng boleh kaya akan sumber daya alam, boleh kaya dengan nikelnya, tanah yang subur, danau Posonya, lautnya yang indah, dan seluruh produk-produk agriculture maupun maritim, tapi kalau seandainya tidak diawaki oleh sumber daya manusia yang unggul, yang terdidik, terampil, dan sehat, maka akan menjadi penonton di kampung sendiri, kalah dengan pendatang nantinya,” jelasnya.

Karenanya, kata Mendagri, seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sulteng harus berani berinvestasi pada program penguatan SDM. Dirinya mendorong Pemda setempat agar mulai memberikan program pendidikan gratis bagi generasi Sulteng. Hal ini menjadi tantangan yang perlu dihadapi, sehingga kekayaan sumber daya alam tidak membuat daerah terlena dengan mengesampingkan SDM.

Lebih lanjut, dia menegaskan, di tangan SDM yang terampil, sehat, dan berwawasan luas potensi alam yang terbatas dapat dikelola secara optimal sehingga memiliki nilai lebih. Namun sebaliknya, di tangan generasi muda yang tidak sehat dan tak terdidik, potensi yang melimpah pun akan menjadi tidak ada artinya. Walhasil, potensi tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang, sehingga masalah sosial pun mencuat.

“Nah ini menjadi tantangan, jadi tolong fokus program pendidikan dan kesehatan kalau bicara SDM, pendidikan baik vokasi atau yang formal dulu, bagaimana caranya bisa bikin sekolah anak-anak gratis, paling tidak tamat SMA, syukur kalau mereka diberikan beasiswa lagi, sudah ada ya Pak SMA gratis,” jelas Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan agar program penguatan SDM tersebut betul-betul dijalankan secara efisien. Jangan sampai, langkah yang disusun justru lebih didominasi oleh program yang tidak perlu. Ini seperti memperbanyak kegiatan rapat dan membeli peralatan pendidikan dan kesehatan yang sebetulnya belum diperlukan.

Reporter: Casroni

Bangun Kemandirian Fiskal, Mendagri Pacu Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Kelola Potensi Tingkatkan PAD

Palu, – KABAR EKSPRES II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) agar memanfaatkan berbagai potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini penting dilakukan agar terbangun kemandirian fiskal yang ditandai dengan tingginya jumlah PAD ketimbang dana transfer pemerintah pusat.

Mendagri menegaskan, kemandirian fiskal juga menjadi salah satu tujuan akhir dari pemekaran suatu wilayah. Selain tentunya pemekaran tersebut untuk meringkas birokrasi agar pelayanan publik lebih baik dan sistem pemerintahan lebih sederhana.

“Harapan terakhirnya nanti daerah itu mampu untuk mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan asli daerah lebih dominan dibandingkan transfer pusat, sehingga dia memiliki kemandirian fiskal, itu yang kita sebut dengan kemandirian fiskal,” jelas Mendagri pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Tahun 2024 di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Selasa (05/03/2024).

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kapasitas fiskal Provinsi Sulteng berada dalam kategori sedang, yakni 40 persen PAD dan 60 persen transfer pusat. Angka tersebut menunjukkan bahwa PAD dan pendapatan transfer pusat seimbang. “Ini sudah cukup lumayan,” ujarnya.

Bangun Kemandirian Fiskal, Mendagri Pacu Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Kelola Potensi Tingkatkan PAD

Mendagri juga membeberkan sejumlah strategi dalam meningkatkan PAD. Hal itu seperti dengan mengidentifikasi berbagai potensi yang dimiliki, baik barang maupun jasa termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian Pemda dapat menilai potensi mana yang dapat meningkatkan jumlah PAD.

Dalam meningkatkan PAD, Pemda juga perlu mengundang investor untuk menanamkan investasi di wilayahnya. Menurutnya, Pemda bakal sulit maju tanpa dukungan dari sektor swasta. Hal ini dapat dilakukan Provinsi Sulteng, terlebih saat ini daerah tersebut dalam kondisi kondusif sehingga mendukung iklim berusaha.

Namun sebelum itu, Pemda harus dapat meyakinkan para investor terkait dengan dukungan kemudahan izin berusaha. Dia mengingatkan Pemda agar tidak melakukan tindakan yang justru merugikan para investor seperti menarik pungutan liar. “Swasta itu bukan artinya harus asing, enggak, kalau bisa swasta lokal lebih bagus, hubungkan mereka dengan perbankan, ada kredit usaha rakyat, KUR, oleh Himpunan Bank Milik Negara, banyak program yang bisa membantu masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengingatkan Pemda pentingnya memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja pemerintah termasuk APBD dapat membuat peredaran uang di masyarakat meningkat sehingga daya beli pun menguat. Selain itu, realisasi APBD juga berperan dalam mendorong sektor swasta bergerak.

Tak hanya itu, Mendagri juga mengimbau kepala daerah se-Provinsi Sulteng agar terus mengendalikan inflasi karena menyangkut harga pangan masyarakat. Dia mengingatkan Pemda agar tidak meremehkan persoalan pangan termasuk ekonomi karena akan berdampak terhadap persoalan sosial. Terlebih capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

“Maka kita harus jaga betul inflasi, stabilitas dan pasokan harga, intinya barang harus ada dan harganya terjangkau,” jelasnya.

Red/Puspen Kemendagri

Dihadiri Ibu Negara dan Ibu Wury Ma’ruf Amin, TP PKK Pusatkan Gerakan Tanam Cabai di Kabupaten Bogor

Bogor, – KABAR EKSPRES II Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Istri Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin didampingi Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) menyosialisasikan ketahanan pangan di Alun-Alun Cirimekar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/3/2024).

Rangkaian kegiatan sosialisasi ini merupakan kolaborasi antara TP PKK Pusat dan daerah, serta pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian mengungkapkan, kegiatan ini merupakan kerja sama TP PKK Pusat dengan TP PKK Provinsi Jawa Barat dan TP PKK Kabupaten Bogor serta OASE KIM.

“Kita melaksanakan program pokok PKK, yang mana pada saat ini kita laksanakan adalah Program Pokja III yaitu Program Stop Boros Pangan,” kata Tri.

Dihadiri Ibu Negara dan Ibu Wury Ma’ruf Amin, TP PKK Pusatkan Gerakan Tanam Cabai di Kabupaten Bogor

Tiba sekitar pukul 08.30 WIB, Ibu Iriana, Ibu Wury, dan para anggota OASE KIM langsung menuju acara sosialisasi pertama yaitu gerakan stop boros pangan. Di sana bersama para siswa Sekolah Dasar (SD) Ibu Iriana, Ibu Wury, dan para anggota OASE KIM melakukan gerakan stop boros pangan sebelum memberikan sosialisasi kepada siswa.

Menurut Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian, gerakan stop boros pangan merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mengonsumsi makanan secukupnya.

“Kalau kita pergi ke restoran, kita pergi ke undangan, kita mengambil makanan secukupnya. Jangan sampai kita membuang sampah pangan begitu besar. Ini menyangkut dengan kebutuhan masyarakat lain yang masih membutuhkan,” kata Tri Tito Karnavian.

Setelahnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury melakukan gerakan tanam cabai nasional bersama dengan TP PKK seluruh Indonesia melalui konferensi video. Gerakan penanaman cabai nasional diharapkan mampu membantu mencukupi kebutuhan cabai skala rumah tangga.

“Diharapkan dengan penanaman cabai nasional ini kita bisa membantu menurunkan inflasi di mana harga cabai sekarang cukup tinggi,” lanjut Tri.

Selain kedua kegiatan tersebut, Ibu Iriana, Ibu Wury, dan para anggota OASE KIM menebar benih ikan bersama masyarakat di Situ Citatah, Alun-Alun Cirimekar. Kegiatan penaburan benih ikan juga merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan kolam atau lahan yang ada untuk budidaya ikan.

“Ini juga merupakan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa mempunyai kolam-kolam sendiri, memanfaatkan halamannya sendiri kalau memang itu cukup. Tidak hanya punya lahan, tapi juga punya sistem memakai ember dan lain-lain,” ucap Tri.

Istri Menteri Dalam Negeri ini pun berharap kegiatan sosialisasi oleh Ibu Iriana, Ibu Wury, dan anggota OASE KIM dapat memberikan edukasi ketahanan pangan kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa TP PKK turut menyukseskan program pemerintah.

“Pejuang PKK ini berdasarkan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah, Tim Penggerak PKK adalah mitra pemerintah dalam menyukseskan program-program pemerintah,” tandas Tri.

Red/Puspen Kemendagri

Pisah Sambut Denkesyah 06.04.01 Samarinda

SAMARINDA, – KABAR EKSPRES II Acara Pisah sambut Komandan Denkesyah 06.04.01 Samarinda dari Letkol Ckm Suwandi S.Ftr kepada Letkol Ckm Sudarmanto S.Fi, Physio, dimana Denkesyah merupakan salah satu Bayan (Badan Pelayanan) Korem 091/ASN dalam memberikan dukungan kesehatan di Jajaran Korem 091/ASN.

Acara pisah sambut Komandan Denkesyah 06.04.01 Samarinda dihadiri Kasrem 091/ASN, Kolonel Inf Priyanto Eko Widodo, Kasi Intel Intel Korem 091/ASN, Kolonel Inf Bambang Hermanto dan Kasi Pers Korem 091/ASN, Kolonel Arm Arief Darmawan  bertempat Kantor Denkesyah 06.04.01 Jl. Milono Samarinda. Selasa (5/3/2024).

Letkol Ckm Sudarmanto S.Fi, Physio, jabatan sebelumnya sebagai Dandenkesyah, Sintang Kalbar, dan untuk Letkol Ckm Suwandi S.Ftr pindah ke Jakarta dengan jabatan Kabag Kesprev Puskesad.

Letkol Ckm Suwandi .S.Ftr mengatakan, ” Kami sangat berbahagia bisa bertugas di Kaltim, khususnya di Kota Samarinda sebagai Dandenkesyah, begitu banyak pengalaman yang kami rasakan selama kami bertugas di Samarinda.

Mari kita terus pelihara silahturahmi, biarpun kami berpindah tugas tapi hubungan antara kita tetap terjalin, kami juga mohon maaf karena masih banyak kekurangan selama bertugas di Samarinda.

Kami akan berpindah tugas ke Puskesad, bila ada anggota yang ke Jakarta kami tetap membuka diri silakan hubungi kami, harapan kami keluarga besar Denkesyah Samarinda semakin sukses dan sehat selalu untuk kita semua.

Pisah Sambut Denkesyah 06.04.01 Samarinda

Sedangkan sambutan Letkol Ckm Sudarmanto S.Fi, Physio. Dandenkesyah Baru mengungkapkan memperkenalkan diri secara formalitas, saya jnj orang baru Stock lama, karena saya lama bertugas di Kesdam VI/MLW Balikpapan, saya satu Leting dengan Letkol Ckm Suwandi yang sama sama dari Fsyoterapi Semarang.

Mohon kerjasama kepada anggota semua, karena Dandenkesyah tidak akan berarti apa2 bila tidak di didukung oleh Anggota semua, dunia tentara ini sempit maka seharusnya kita saling menghormati dan berkomunikasi yg baik.

Saya mohon masukan dan saran dari semua anggota, jabatan ini adalah amanah dan semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik, tugas seorang pimpinan salah satunya adalah mensejahterakan anggota maka kita akan melanjutkan semua yg baik dari Dandenkesyah lama.

Sumber Penrem 091/ASN

Red