Batam, – KABAR EKSPRES II Bakamla RI : (Indonesian Coast Guard) Belum seminggu di bentuk, Relawan Penjaga Laut Nusantsa (Rapala) Bakamla RI Batam berhasil mengumpulkan sampah sejumlah 6,8 ton dalam satu hari, di wilayah Kelurahan Pulau Buluh, Bulang, Batam, pada Kamis (23/5/2024).
Pasalnya, sampah tersebut berhasil dikumpulkan Rapala Bakamla Batam bersama dengan Forkopimda Batam, Seven Clean Seas, serta para nelayan dalam kegiatan bersih sampah program KKP Bulan Cinta Laut yang diadakan oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut (BPSPL) Batam. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan setiap minggu selama dua bulan.
Rapala Bakamla RI Kumpulkan 6,8 Ton Sampah di Batam
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, demi menjaga ekosistem di laut.
Red
Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.
Jakarta Barat, – KABAR EKSPRES II Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban perayaan Hari Raya Waisak 2568 BE, Polres Metro Jakarta Barat menempatkan sebanyak 90 personel untuk melakukan pengamanan di berbagai lokasi di Jakarta Barat.
Sebanyak 14 Vihara yang tersebar di wilayah ini akan melaksanakan rangkaian ibadah dan perayaan Waisak, Kamis, (23/5/2024).
Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Randi Ariana, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan perayaan Waisak dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Polres Metro Jakarta Barat Terjunkan 90 Personel Amankan Perayaan Hari Raya Waisak 2568 BE di Jakarta Barat
“Dalam pengamanan ini, terdapat sebanyak 90 personel baik dari Polres maupun Polsek jajaran yang kami tempatkan untuk pengamanan ibadah Hari Raya Waisak 2568 BE tahun 2024,” jelas AKBP Randi Ariana saat dikonfirmasi, Kamis, (23/5/24).
Penempatan personel tersebut diatur dalam surat perintah Kapolres Metro Jakarta Barat
Surat perintah ini menegaskan komitmen Polres Metro Jakarta Barat dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang merayakan Waisak.
Perayaan Waisak, yang merupakan salah satu hari besar dalam agama Buddha, diharapkan dapat berlangsung dengan penuh khidmat dan kedamaian.
Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pengurus vihara untuk memastikan pelaksanaan ibadah sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.
Polres Metro Jakarta Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam perayaan ini untuk mematuhi aturan dan bekerja sama dengan petugas keamanan.
Dengan sinergi antara pihak kepolisian dan masyarakat, diharapkan perayaan Hari Raya Waisak tahun ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIJaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani mendapatkan penghargaan Duo Award (Indonesia Property & Bank Award XVIII/Indonesia MyHome Award VII) 2024 sebagai Tokoh Pejabat Peduli Dana Desa Melalui Program Jaga Desa, yang diberikan pada Senin 20 Mei 2024 di Rafless Hotel Ciputra World, Jakarta. (23/5/2024).
Adapun acara penghargaan ini diselenggarakan oleh Jurnalis Media Network (JMN) sebagai bentuk konsistensi dalam perannya sebagai media yang tidak saja memberitakan, tetapi juga memantau, mengkritisi dan menilai semua aktivitas di bidang properti, perbankan, dan pembangunan di negeri ini.
Secara khusus, JAM-Intelijen mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada penyelenggara atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, Program “Jaksa Garda Desa” (Jaga Desa) memang menjadi kewajiban bagi Aparatur Kejaksaan sebagai bentuk kepedulian Kejaksaan dalam menjaga dan mengawal Dana Desa agar tepat sasaran dan tepat aturan.“
JAM-Intelijen Memperoleh Penghargaan Sebagai, Tokoh Pejabat Peduli Dana Desa Melalui Program Jaga Desa.
Penghargaan ini saya harapkan akan terselenggara secara berkelanjutan guna meningkatkan semangat pengusaha dan stakeholder terkait untuk mengembangkan dunia bisnis di Indonesia.
Semoga penghargaan ini memberikan motivasi dan menginspirasi kami sebagai penegak hukum untuk selalu bekerja lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat, khususnya masyarakat desa,” pungkas JAM-Intelijen. (K.3.3.1)
Jateng, – KABAR EKSPRES IIPemerintah Kabupaten Brebes kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Perolehan prestasi ini diraih Brebes kali ke-5 berturut turut semenjak tahun 2019.
“Saya merasa bersyukur tahun ini Brebes kembali meraih WTP, ini berkat kerja keras seluruh rekan OPD Brebes dalam menata laporan keuangan dengan baik,” ucap Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar SH MHum usai menerima penghargaan WTP di Kantor BPK RI Jateng, Semarang, Rabu (22/5/2024) sore.
Kata Iwan, meski kembali dapat WTP, evaluasi serta koreksi terhadap indikasi temuan harus tetap diperhatikan. Mengingat ini berhubungan dengan kinerja pemerintah, karena pemerintah harus bersih dan baik. Opini WTP ini menyadarkan semua pihak bahwa apa yang dikerjakan ada pertanggungjawabannya, memang tidak mudah, maka harus bersama dipertahankan jangan sampai kendor.
Wow, Pemerintah Kabupaten Brebes Kembali Meraih WTP
Iwan menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Brebes yakni tentang Pajak, BPJS Kesehatan dan Dana Desa. Tiga hal ini, dalam waktu 60 hari ke depan Iwan berjanji akan menindaklanjuti dan menyelesaikannya.
Wakil Ketua DPRD Brebes Wurja turut gembira dan bersyukur bahwa Kabupaten Brebes bisa mempertahankan opini WTP hingga lima kali. Pihaknya akan terus mendorong Pemkab Brebes dalam capaian prestasi tersebut. Sehingga masyarakat Kabupaten Brebes bisa merasakan manfaat dari hasil-hasil pembangunan Kabupaten Brebes sehingga masyarakat makin sejahtera.
Menurutnya, raihan predikat WTP ini tidak mungkin didapat tanpa kritik dan evaluasi dari semua pihak. Karena itu, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua elemen yang terus menyempurnakan.
“Raihan predikat WTP ini tidak lain untuk meningkatkan pelayanan di Kabupaten Brebes,” jelasnya.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho mengucapkan selamat kepada seluruh bupati/walikota yang menerima predikat WTP. Hari meminta agar pemerintah kabupaten/kota terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
“Selamat kepada semua penerima LHP atas LKPD Tahun 2023 dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tuturnya.
Hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, kata Hari, bisa memberi dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan serta berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Tak hanya itu, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah juga harus berbasis elektronik,” tandasnya.
Selain Pemerintah Kabupaten Brebes, ada 16 daerah lain yang menerima Opini WTP. Diantarsnya adalah adalah Kabupaten Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Klaten, Sukoharjo, Magelang, Kebumen, Cilacap, Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Surakarta dan Kota Pekalongan.
Turut hadir pada pemberian penghargaan, Kepala DPKAD Edy Kusmartono, Inspekstur Nur Ary dan Wakil Ketua DPRD Brebes Wurja dan Sekretaris Dewan Komar.
Brebes, – KABAR EKSPRES II Pamor Wicaksono menekankan pentingnya memilih calon pemimpin yang memiliki rekam jejak baik dan terpercaya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes dari Komisi satu Fraksi Partai Golkar, Pamor Wicaksono, mengangkat isu pentingnya digitalisasi dalam proses demokrasi dalam acara pendidikan politik bagi masyarakat di Desa Kebogadung, Kecamatan Jatibarang, Brebes.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kesbangpol Brebes pada Rabu (22/5) dan dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai lapisan masyarakat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Balai Desa Kebogadung, Pamor Wicaksono menegaskan bahwa digitalisasi memegang peran krusial dalam memperkuat proses demokrasi di era digital saat ini.
“Digitalisasi sangat penting dalam era demokrasi ini karena memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa harus melalui forum resmi, sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan inginkan,” ungkapnya.
Pamor Wicaksono,SH Menekankan Pentingnya Memilih Calon Pemimpin Yang Memiliki Rekam Jejak Baik Dan Terpercaya.
Meskipun demikian, Pamor juga menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap menjaga agar digitalisasi tidak mengarah pada kerusakan tatanan iyang sudah ada.
“Konsepnya harus jelas, kami sebagai penyelenggara pemerintahan membutuhkan masukan dari masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pamor menekankan bahwa masyarakat perlu memberikan pendapat yang bersifat membangun (konstruktif), dan jika sebaliknya, maka merupakan tanggung jawab bersama untuk menanggulangi hal tersebut.
Pamor juga menyatakan keterlibatan Dinas Kominfo Brebes sebagai mitra kerja Komisi I DPRD dalam melacak akun-akun palsu.
“Kami akan bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk melacak akun palsu agar kritik yang disampaikan bersifat konstruktif,” tegasnya.
Senada dengan yang disampaikan oleh Heri Fitriansyah ketua Komisi I DPRD Brebes, pihak kami telah memahami bahwa karakter masyarakat cenderung untuk menyebarkan berita tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu.
“Sehingga apa pun yang sesuai dengan preferensi mereka, itulah yang mereka bagikan. Jika tidak sesuai, maka tidak akan dibagikan,” ungkap Heri Fitriansyah.
Menurut Heri, hal ini menjadi penyebab utama kesulitan masyarakat dalam membedakan antara berita yang benar dan berita palsu.
“Melalui edukasi ini, kami berharap agar masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyebarkan berita. Berita yang baik harus tetap didukung, sementara berita yang meragukan harus dicek terlebih dahulu sebelum disebarluaskan,” tambahnya.
Heri juga menekankan bahwa politik saat ini sangat dinamis, terutama di platform media sosial.
“Media sosial memberikan kesempatan bagi individu yang tidak dapat berbicara di depan umum untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka akan menggunakan media sosial sebagai wadah untuk berpendapat,” jelasnya.
Meskipun demikian, kami juga mengidentifikasi bahwa masih banyak orang yang menggunakan akun palsu untuk menyebarkan konten.
“Jadi, jika ingin menyuarakan pendapat, mari gunakan akun yang asli dan bukan akun palsu,” pungkasnya Heri.
Palembang, KABAR EKSPRES II Belum usai perkara dugaan korupsi yang dilakukan Kepala sekolah SMA N 18 Palembang H. Heru Supeno, S. Pd., M. Msi.,
yang dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) FK 98 ke kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di bagian PTSP pada tanggal 20 November 2023 lalu terkait LPJ DANA BOS tahun anggaran 2022 dan 2023 yang telah di masukkan dalam daftar LPJ SMA Negeri 18 Palembang di duga kuat permainkan/korupsi untuk kepentingan pribadi. dari kini kepala sekolah SMA Negeri 18 Palembang H. Heru Supeno, S. Pd., M. Msi., berulah lagi.
Belum lagi Issu Arogansi kepala sekolah SMA N 18 Palembang yang dari ini membuat tak nyaman pada beberapa guru pengajar yang ada di Sekolah Negeri tersebut. Keluhan ini diketahui dari beberapa guru yang menyampaikannya ke publik, dengan harapan suara mereka bisa di dengar dan tersampaikan ke instansi pendidikan, terutama di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan.
Kepala sekolah SMA N 18 Palembang, Berulah lagi.
Kini ada fakta terbaru dari puluhan alumi SMA N 18 Palembang belum menerima ijsah Asli mereka yang merupakan hak siswa/i dengan alasan belum melunasi uang Komite yang dipungut sekolah SMA N 18 Palembang. Kisah ini dinyatakan langsung oleh siswa/i yang bersangkutan.
Sebut saja Lf, alumi SMA N 18 Palembang sejak lulus sekolah dari tahun 2022 hingga sekarang belum menerima Ijasah Aslinya yang dia perjuangkan selama menimbah ilmu di SMA N 18 Palembang, saat diwawancarai mengatakan, saya sangat menyesalkan tindakan sekolah SMA N 18 Palembang yang sampai saat ini belum memberikan hak saya berupa Ijasah asli saya. Ungkapnya
Lf menambahkan, hanya karena tagihan uang komite sebesar Rp. 2.700.00,- Ijasah saya tertahan, dan saya sudah berupaya menghadap beberapa guru dan komite untuk penyerahan ijasah saya dan jawaban yang saya terima hanya satu, dan harus melunasi sisa tagihan uang komite. tambahnya.
Menangapi keluhan Lf alumsi Siswi SMA N 18 Palembang terkait Penahanan Ijasah oleh pihak sekolah kembali menelusuri alumi yang lain. tak berselang lama mendapati beberapa siswa/i alumi SMA N 18 Palembang juga mengalami hal yang sama. Setelah dikonfirmasi melalu Aplikasi Whatshapp mereka alumi lulusan Tahun 2022 belum mendapatkan ijasahnya dengan alasan sekolah harus melunasi uang tagihan komite. diantara mereka ada tagihan komite rp.900.000,- dan ada juga Rp. 1. 200.000,-. sungguh sangat menyedihkan dan mempermalukan dunia pendidikan di negeri ini.
Dengan terbitnya berita ini mereka para alumi SMA N 18 Palembang yang belum menerima ijasah berharap dinas pendidikan Provinsi Sumatera selatan segera mengevaluasi dan menindak langsung pelaku pelaku yang bermain didalam terkait uang komite.
“Tidak ada aturannya menahan ijasah jika tak membayar uang komite, dan yang terpenting itu adalah uang komite itu sifatnya tidak wajib” jika itu merupakan sumbangan ya seharusnya menyumbang dengan suka rela dan tak ada nominal, serta tidak dibenarkan menahan ijasa asli, ini kan pelanggaran yang fatal, jika tidak di evaluasi maka hal ini akan terjadi pada siswa/i lain.
Terakhir Lf dan alumi lainnya yang belum menerima ijasah asli mereka berharap ijasah mereka segera mereka terima dengan tidak ada embel-embel tagihan atau pelunasan uang komite.
BREBES, – KABAR EKSPRES IIKomite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Brebes mengadakan audiensi dengan Pj Bupati Brebes, Iwanuddin Iskandar beserta Kepala Dikpora setempat, Caridah untuk membahas sejumlah isu penting terkait pengembangan olahraga di daerahnya.
Beberapa poin utama yang dibahas antara lain anggaran hibah KONI Brebes tahun 2024, bonus atlet yang meraih medali di Porprov Jateng 2023, rencana kegiatan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB), dan pembentukan pengurus Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) serta program bapak angkat bagi atlet.
Dalam audiensi yang digelar di ruang rapat Pj Bupati Brebes, pada Selasa 21 Mei 2024 ini, Ketua KONI Brebes, Abdul Aris Assaad, menanyakan mengenai anggaran hibah tahun 2024 yang hingga kini belum turun.
Pj Bupati Brebes menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh perlunya perubahan Standar Satuan Harga (SSH) tahun 2024 yang telah diusulkan oleh KONI Brebes kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) dan kemudian diteruskan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
KONI Brebes Audensi dengan Pj Bupati. Bahas Hibah, Bonus Atlet, KOK, PORKAB dan Bapak Angkat
Selain itu, KONI Brebes juga membahas bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali di Porprov Jateng 2023 yang hingga kini belum diterima.
Pj Bupati menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya mempercepat proses tersebut agar para atlet mendapatkan hak mereka secepatnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua KONI Brebes, Abdul Aris Assaad juga menyampaikan, bahwa Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) berencana akan mengadakan kegiatan PORKAB.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk meningkatkan prestasi olahraga di tingkat kabupaten,” ujar Abdul Aris Assaad.
Selain itu, pihaknya, mengusulkan program pembentukan pengurus Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) di 17 kecamatan kepada Pj Bupati Brebes.
Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Brebes, KONI Brebes juga berharap mendapatkan dukungan kuat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes untuk mengimplementasikan program “Bapak Angkat” bagi para atlet.
“Program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial dan moral kepada atlet-atlet potensial agar dapat lebih fokus dalam berlatih dan berprestasi,” ungkap Abdul Aris Assaad.
Menurutnya, bahwa program Bapak Angkat ini merupakan langkah strategis untuk membantu para atlet, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat, pengusaha, dan pejabat daerah sebagai bapak angkat, para atlet akan mendapatkan bantuan yang lebih personal dan terfokus,” ujarnya.
Pj Bupati menyarankan agar terkait pembentukan KOK ini diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) tentang sinergitas pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten Brebes.
Bahkan, jika diperlukan, dapat dibuat Peraturan Daerah (Perda) untuk memperkuat regulasi ini. Jika usulan tersebut terwujud, Brebes akan menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki Perbup atau Perda mengenai sinergitas pengembangan olahraga prestasi.
Terkait dengan hal itu, Pj Bupati Iwanuddin meminta agar KONI Brebes segera menyusun bahan perumusan terkait sinergitas pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten Brebes.
“Hal ini dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan prestasi olahraga di daerah tersebut,” ujar Pj Bupati Iwanuddin.
“Dengan audiensi ini, diharapkan berbagai kendala yang dihadapi KONI Brebes, termasuk provram Bapak Angkat dapat segera teratasi, sehingga upaya pengembangan olahraga di Kabupaten Brebes dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
MEDAN, – KABAR EKSPRES IITim Unit Reskrim Polsek Patumbak, telah mengamankan seorang orang laki – laki Aris Siregar (58) Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, di Jln. Pembangunan Desa Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.
Dikatakan Tim Reskrim Patumbak kepada awak media yang bertugas Pada Selasa 21 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 Wib. Personil Unit Reskrim Polsek Patumbak Menerima Informasi bahwa pelaku Pencurian pemberatan sepeda motor atas nama milik korban Abdul Rahim berada di Jl. Purwo Simpang Jl. Pahlawan.
Diketahui bahwa Tim yang dipimpin Oleh Kanit Reskrim Polsek Patumbak IPTU Jikri Sinurat, SH.,MH dan Panit I Opsnal IPTU M.Y Dabutar, SH.,MH., menuju TKP dan pada saat di TKP Team melihat seorang laki-laki AS dan langsung menyesuaikan ciri-ciri yang diduga sebagai pelaku dengan hasil rekaman CCTV dan setelah dilihat sama dengan hasil rekaman CCTV Tim langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yg mengaku bernama Aris Siregar Als Aris Als Regar dan setelah diinterogasi serta diperlihatkan hasil rekaman CCTV pelaku mengakui perbuatannya yang telah merampas sepeda motor korban dan mengancam korban dengan sebuah Gunting.
Kemudian Tim Polsek Patumbak melakukan pengembangan untuk mencari Barang Bukti dan juga pakaian serta alat yang digunakan pelaku dan Tim berhasil mengamankan Barang Bukti Gunting, Celana dan Sepatu di rumah korban, lanjut menanyakan dimana baju yang dipakai korban pada saat melakukan kejahatan dan pelaku mengakui bahwa Baju tersebut ditaruh di rumah Anwar Yunani Als Jon beralamat di jalan Gaharu kemudian Team menuju Jl. Gaharu untuk mengambil Baju tersebut dan Team juga berhasil mengamankan baju tersebut dari rumah Anwar Yunani Als Jon.
Lebih lanjut, untuk Sepeda Motor pelaku menjualnya melalui Puput dan Puput menghubungi lagi temannya yang membeli sepeda motor tersebut dan Team melakukan pencarian keberadaan puput namun tidak ditemukan. Selanjutnya tersangka dibawa ke Kantor Polsek Patumbak untuk dilakukan Proses selanjutnya.
Polsek Patumbak Amankan ‘AS’ Pelaku Pencurian Sepeda Motor Sadis!!
Diberitahukan sebelumnya terkait kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar puku 16.00 Wib, telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Pencurian dengan pemberatan atas 1 Unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi BK 2077 AJU milik korban di Tkp.
Dimana seorang laki laki meminta tolong kepada Korban untuk mengantarkannya ke TKP dengan alasan untuk mengambil uang kemudian korban mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor milik korban dan setibanya di Tkp pelaku langsung Turun dari sepeda motor dan pergi kebelakang korban dan pura pura mengambil untuk membayar ongkosnya namun tiba-tiba pelaku langsung memukul kepala Korban dari belakang hingga terjatuh kemudian Pelaku langsung membawa sepeda motor Miliknya namun korban langsung Bangkit dan menarik sepeda motornya yang akan dibawa kari pada saat itu oleh pelaku sehingga terjatuh berikut dengan pelaku.
Sehingga terjadi perkelahian namun tiba-tiba pelaku mengeluarkan sebuah Pisau dari pinggangnya dan mengarahkannya pada korban sambil berkata, “Pergi kau kalau tidak Kubunuh Kau”, kemudian korban langsung pergi karena ketakutan dan pada saat itu juga pelaku membawa lari sepeda motor milik korban, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Nopol Bk 2077 AJU, Tahun 2021.
Jakarta – KABAR EKSPRES II Transformasi Kepegawaian di masa kini membutuhkan upaya serius dalam pembinaan dan pengembangan aparatur negara. Hal ini sejalan dengan kompetensi manajerial maupun teknikal yang harus dimiliki setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menyongsong Indonesia Emas 2045. (22/05/2024).
Guna mendukung upaya tersebut, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) mengadakan Rapat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang dihadiri oleh puluhan ASN dan PPPK. Dalam sambutan pembukaannya, Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Mey Rany Wahida Utami, S.STP., M.M, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya penting namun juga sangat strategis dalam meningkatkan pemahaman sekaligus menginventarisir berbagai peluang bagi ASN untuk meningkatkam kompetensi diri.
“Melalui rapat ini, PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mengupdate berbagai kebijakan serta peluang pengembangan kompetensi melalui program-program yang diinisiasi Pemerintah” jelas Rany.
Ditjen Bina Adwil Tingkatkan Kompetensi ASN dan PPPK melalui Rapat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rapat ini sendiri dihadiri secara langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Kader Aparatur LAN RI, Dr. Mariman Darto, M.Si. Turut hadir pula Narasumber dari KemenPAN RB, Fajriantia Dewi, SE dari PANRB, Dr. Mariman Darto, SE., M.Si dari LAN, serta Psikolog kondang Astrid Wulandari S.Psi.
Secara khusus, Kapus Pengembangan Kader Aparatur, Mariman Darto, mengingatkan perubahan mindset mutlak diperlukan untuk mentransformasikan kompetensi ASN. Hal ini termasuk upaya kolaborasi dan kerjasama pemagangan ASN di BUMN maupun korporasi terkemuka.
“Melalui _Learning Engagement_ diharapkan ASN dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Sasaran program ini berfokus pada digitalisasi layanan, branding organisasi, serta membangun jaringan nasional maupun internasional,” ujar Mariman.
Sementara itu, Fajriantia Dewi dari KemenPANRB menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding, seluruh Instansi Pemerintah agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK secara utuh.
“Ber-AKHLAK itu berasal dari singkatan dari Adaptif, Kompeten, Harmonis, Loyal, Akuntabel dan Kolaboratif. BerAKHLAK menjadi fondasi transformasi budaya kerja ASN,” ungkapnya.
Kegiatan ini ditutup dengan diskusi yang dinamis, dan mengemuka pula berbagai isu strategis dalam tata kelola kompetensi di ASN, termasuk melalui program _internship_ lintas Kementerian/Lembaga dengan berbagai entitas di dalam maaupun luar Pemerintahan.
Sejalan dengan hal itu, Kabag Umum Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya, S.IP, M.Si (Han) mengungkapkan bahwa kesinambungan kompetensi setiap ASN harus berjalan seiring sejalan dengan pengembangan karir ASN itu sendiri. Demikian pula halnya perlunya perluasan struktur kesempatan internship bagi PNS maupun PPPK.
“Urgensi pengembangan kompetensi yang diikuti oleh pengembangan karir sangat penting dilakukan, misalnya melalui uji kompetensi yang tersistematisasi secara berkala. Termasuk pula perlunya perluasan program intenship yang bekerjasama dengan lembaga _think thank_ internasional maupun _multi-national corporation_” kata Rizza.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan pemerintah menyepakati 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota, dibawa ke sidang paripurna atau pembicaraan keputusan tingkat II untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Kesepakatan itu diputuskan dalam Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meyakini RUU inisiatif DPR RI tersebut akan memperkuat otonomi daerah ke depan. Mewakili pemerintah, dirinya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi), Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh.
DPR RI dan Pemerintah Sepakat 27 RUU tentang Kabupaten/Kota Dibawa ke Sidang Paripurna
“Dengan kesungguhan lewat diskusi panjang dan mencurahkan pikiran yang cukup menyita waktu untuk mendapatkan kesepakatan terhadap 27 RUU Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dapat diajukan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna,” ujar Wempi.
Adapun 27 RUU tersebut untuk tingkat kabupaten terdiri dari RUU tentang Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Simalungun, Nias, Bangka, dan Belitung. Sementara untuk tingkat kota, terdiri dari RUU tentang Kota Banda Aceh, Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Sibolga, dan Pangkalpinang.
Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Selain itu, rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Komite I DPD RI.
