Kategori: Populer

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan workshop penyelesaian konflik agraria pada aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang dikuasai oleh masyarakat yang merupakan rangkaian kegiatan Road to Reforma Agraria Summit 2024 dalam rangka membentuk sinergi penataan aset dan penataan akses sebagaimana komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat pembaruan agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Workshop diselenggarakan secara luring di The Ritz-Carlton Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dihadiri oleh kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, CSO, dan terbuka untuk publik, tema workshop pada sesi II yaitu “Penyelesaian Konflik Agraria pada Aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang Dikuasai Masyarakat”.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (1/6/2024), Gunawan Eko Movianto selaku Plh. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri berkesempatan menjadi salah satu narasumber dalam workshop tersebut bersama empat narasumber lainnya yaitu dari PT Perkebunan Nusantara II; Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Tentara Nasional Indonesia.

Penguasaan tanah oleh masyarakat terjadi salahnya satunya disebabkan pemilik hak atas tanah tidak menggunakan/memanfaatkan tanahnya secara optimal, tidak menjaga tanda batas hak atas tanahnya dan tidak melaksanakan tugas fungsi sosial.

Terdapat beberapa kelompok tipologi permasalahan pertanahan pada aset tanah BUMN/BUMD dan BMN/BMD di antaranya: 1. aset tanah BUMN/BUMD dan BMN/BMD yang telah bersertipikat, akan tetapi tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh masyarakat; 2. Tanah BUMN/BUMD dan BMN/BMD yang belum bersertipikat, namun tercatat sebagai aset dan tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh masyarakat; dan 3. aset tanah BUMN/BUMD berupa HGU yang telah habis jangka waktunya dan masih tercatat sebagai aset namun kondisinya secara fisik sudah dikuasai oleh masyarakat.

Gunawan menyampaikan konflik agraria merupakan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan penataan ruang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus pertanahan namun memiliki keterbatasan keleluasaan.

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan nomenklatur yang tercantum dalam Kepmendagri tersebut sebagai upaya penyelesaian konflik dan manajemen pengelolaan aset BMD di daerahnya.

“Penyelesaian konflik BMD antara provinsi dengan kabupaten dapat lebih mudah yaitu melalui tukar menukar pemindahan aset, sedangkan aset Pemda yang tumpang tindih dengan BUMN, misalnya, aset TNI dengan Pemprov Sumsel. Meski sama-sama plat merah, namun kenyataannya sulit mencapai kesepakatan, dalam hal ini kami mendorong Pemda agar dapat mengelola BMD mereka menjadi lebih baik,” ujar Gunawan.

Rumusan solusi dari beberapa contoh kasus konflik agraria pada aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang dikuasai masyarakat, yaitu: 1. Pola kerjasama; 2. pemberian hak berjangka waktu di atas HPL; 3. pemberian hak atas tanah/redistribusi tanah; dan 4. pola lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

“Kami sudah mendukung pelaksanaan reforma agraria dalam berbagai kebijakan, namun kami tidak dapat masuk lebih dalam lagi karena pemerintah daerah memiliki kewenangan terhadap anggarannya masing-masing,” tutur Gunawan.

Penegasan dalam pembacaan rumusan yang dibacakan pada akhir acara workshop yaitu diperlukan penelitian subjek yang menguasai aset, apakah benar-benar masyarakat yang membutuhkan atau mafia yang tidak beritikad baik.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKAPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi investasi SK Plasma asal Korea Selatan di Indonesia dalam pendirian pabrik fraksionasi plasma pertama di Indonesia, dengan menyerap investasi mencapai Rp 400 triliun. Groundbreaking pendirian pabrik telah dilakukan di Karawang pada awal Januari 2024. Ditargetkan selesai pada akhir 2025 dan bisa beroperasi melayani kebutuhan komersial pada 2027.

“Keberadaan pabrik ini menjadikan Indonesia tidak perlu lagi bergantung kepada impor plasma. Sekaligus menjadikan kedepannya Indonesia bisa menjadi eksportir produk plasma ke berbagai negara dunia,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran SK Plasma, di Jakarta, Jumat (31/5/24).

Hadir antara lain, CEO SK Plasma Mr. Seungjoo Kim, President Director PT. SK Plasma Core Indonesia Mr. Hyunho Roh, Project Manager Si Eun Choi, dan Business Development Manager Glorya Pricilia.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kebutuhan fraksionasi plasma secara global mencapai 25 juta liter per tahun, sebanyak 60 persen diantaranya berasal dari Amerika. Kebutuhan global produk plasma mencapai USD 21 triliun. Sementara kebutuhan untuk industri farmasi dalam negeri diperkirakan mencapai Rp 1,15 triliun.

“Populasi penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa dengan tingkat partisipasi donor darah yang sangat tinggi, mencapai 50 persen penduduk, menjadikan ketersediaan bahan baku plasma sangat berlimpah di Indonesia. Ketersediaan bahan baku dan investor, serta market pasar yang sangat besar ini tidak boleh disiakan,” jelas Bamsoet.

Pendiri SK Plasma Core Indonesia dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, keberadaan pabrik fraksionasi plasma tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma.

“Secara sederhananya, fraksionasi plasma merupakan pemilahan derivat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah. Hasil produknya antara lain albumin, faktor VIII atau antihemophilic factor (AHF), dan imunoglobulin. Digunakan oleh industri farmasi untuk menolong orang sakit, khususnya yang dalam keadaan kritis,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKAPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Azerbaijan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Sejak menjalin hubungan diplomatik pada tanggal 24 September 1992, berbagai kerjasama telah dilakukan kedua negara. Diantaranya di bidang politik, perdagangan, kunjungan pejabat kedua negara, sosial budaya, pendidikan serta people-to-people contact.

“Saya juga mendukung rencana kerjasama pengadaan bus listrik antara PT Powerspark Korea-Indonesia dengan pemerintahan Azerbaijan. Kementerian Transportasi Azerbaijan rencananya akan membeli sekitar 3.000 unit bus dari PT Powerspark Korea-Indonesia untuk digunakan sebagai salah satu alat transportasi di Azerbaijan,” ujar Bamsoet usai menerima Dubes Azerbaijan untuk Indonesia Jalal Mirzayev di Jakarta, Jumat (31/5/2034).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan hubungan diplomatik Indonesia dengan Azerbaijan terus meningkat dibawah pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Di bidang perdagangan kedua negara, Indonesia menjadi pemasok minyak sawit mentah, minyak kelapa, bahan kayu, panel berlapis, tekstil, dan kopi bagi Azerbaijan. Sementara, Azerbaijan mengekspor minyak mentah dan produk minyak mentah dari mineral bitumen.

“Sejak tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan, baik ekspor energi ke Indonesia maupun omset perdagangan antara kedua negara. Selama 2021, omset perdagangan antara kedua negara berada di angka 174.107.000 dolar AS, dimana sebesar 169.783.700 dolar AS adalah ekspor minyak dari Azerbaijan ke Indonesia. Di tahun 2023, Azerbaijan menjadi pemasok minyak mentah bagi Indonesia yang mencapai angka sekitar 255.700.000 dolar AS dengan komoditas utamanya minyak dan gas,” kata Bamsoet.

Pendiri PT Powerspark Korea-Indonesia dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, di bidang politik kedua negara memiliki hubungan politik timbal balik yang sudah lama terjalin di organisasi internasional. Seperti PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang paling keras mengutuk agresi militer Armenia terhadap Azerbaijan.

“Kedua negara, baik Azerbaijan ataupun Indonesia, tidak jarang saling memberikan dukungan tanpa syarat dalam pencalonan serta inisiatif satu sama lain di dalam organisasi-organisasi internasional. Saat Presiden Ilham Aliyev mengusulkan digelarnya sidang daring khusus Majelis Umum PBB tingkat kepala negara dan pemerintahan tentang COVID-19, Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mendukung inisiatif tersebut,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Singapura, – KABAR EKSPRES II Usai menghadiri acara Opening Reception IISS Shangri-La Dialogue Edisi ke – 21 di Singapura, Menteri Pertahanan RI Prabowo melanjutkan pertemuan bilateral dengan Prime Minister of Singapore H.E. Lawrence Wong, di Istana, Singapura, Sabtu (1/6/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Di awal pertemuan kedua negara, Menhan Prabowo menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lawrence Wong atas sambutan hangat dan keramahan yang diberikan selama acara Shangri-La Dialogue 2024. “Terima kasih atas sambutan hangat dan keramahan kepada saya dan delegasi Indonesia,” ujar Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo juga merasa terhormat dapat berbicara dalam forum yang bertujuan untuk mempromosikan dialog regional guna menghadapi tantangan keamanan dan meningkatkan kepercayaan antar negara di wilayah Asia-Pasifik ini. Menhan Prabowo dijadwalkan menyampaikan special address dalam Shangri-La Dialogue terkait keterlibatan dan komitmen internasional pada stabilitas keamanan.

Selain itu, Menhan Prabowo mengucapkan selamat kepada Lawrence Wong atas pengangkatannya sebagai Perdana Menteri Singapura yang baru. Menhan Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan dan komunikasi yang baik yang telah dibangun PM Wong dengan pemerintah Indonesia.

“Indonesia berkomitmen untuk mempererat hubungan bilateral dengan Singapura. Kemhan RI siap meningkatkan kerja sama pertahanan terutama setelah berlakunya Defense Cooperation Agreement (DCA), meliputi latihan bersama, keamanan maritim, dan program pertukaran pendidikan,” tegas Menhan Prabowo. (Biro Humas Setjen Kemhan)

Reporter: Casroni