Kategori: Populer

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapuspen TNI dari Mayjen TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc., kepada Brigjen TNI Hariyanto, Kapusjarah TNI dari Brigjen TNI Rusmili, S.I.P., M.Si., kepada Brigjen TNI M. Syech Ismed, S.E., M.Han., Kapusinfolahta TNI dari Brigjen TNI Iwan Sumantri kepada Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko dan Kapus RB TNI dari Marsma TNI Marsudiranto Widhyatmaka, M.Tr.(Han) kepada Marsma TNI Agus Setiawan S.T., bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (9/8/2024).

Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasum TNI mengingatkan bahwa dalam serah terima jabatan memiliki dua tujuan yakni dari sisi dinamika dan sisi pembinaan. “Serah terima jabatan merupakan kebutuhan dan keharusan guna memelihara momentum performa dan tingkat kesegaran organisasi dalam mengemban tugas pokok, sedangkan dari sisi pembinaan, serah terima jabatan pada organisasi TNI merupakan bagian dari pembinaan personel dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi organisasi,” ungkapnya.

Diakhir sambutannya Kasum TNI menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan Panglima TNI kepada pejabat lama atas pengabdian dan pelaksanaan tugas selama ini, serta keluarga yang penuh dedikasi, loyalitas, militansi dan profesionalisme serta ikut membina para istri prajurit di jajaran IKKT Pragati Wira Anggini dan juga mengucapkan selamat melaksanakan tugas kepada pejabat baru semoga sukses dan amanah dalam mengemban amanah jabatan, segera beradaptasi dan integrasikan diri dengan lingkungan tugas yang baru dijajarannya agar dinamika dan kinerja satuan serta dapat terus dipelihara dan ditingkatkan.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Irjen TNI, Dankodiklat TNI, Pangkogabwilhan I, Pangkogabwilhan II, Koorsahli Panglima TNI, para Asisten Panglima TNI dan para Komandan/Kabalakpus TNI serta Pejabat lainnya.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima Supreme Judge/Penasihat Presiden Palestina Urusan Agama dan Islam H.E. Dr. Mahmoud Sudqi Abdurrahman al-Habbash, yang menyampaikan informasi terkini di Palestina. Bangsa Palestina memperjuangkan kemerdekaannya lebih dari 100 tahun, kondisi saat ini lebih memprihatinkan dan lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya.

Melalui berbagai forum internasional seperti PBB, OKI, hingga Gerakan Non Blok, Indonesia konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Selama ini Indonesia juga rutin mengirimkan bantuan kemanusiaan hingga siap mengirimkan Pasukan Perdamaian ke Jalur Gaza apabila diminta oleh Dewan Keamanan PBB.

“Selain bantuan kemanusiaan, kedepannya akan coba ditingkatkan dengan menggalang pengusaha Indonesia, khususnya pengusaha muslim, berinvestasi di Palestina. Melalui kerjasama business to business maupun dalam bentuk kerjasama ekonomi wakaf yang hasilnya bisa dimanfaatkan oleh warga Palestina untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam tahap awal, kerjasama business to business bisa menyasar pada sektor wisata religi, dengan membuka kerjasama kepada agen travel perjalanan wisata di Indonesia dan Palestina untuk mempermudah kunjungan wisata ke Masjidil Aqsa,” ujar Bamsoet usai menerima H.E. Dr. Mahmoud Sudqi Abdurrahman al-Habbash, di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Hadir antara lain, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Duta Besar Palestina H.E. Dr. Zuhair Al-Shun, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla dan Ahmad Suaedy, serta Wakil Sekjen PBNU Sidrotun Naim dan A. Ginanjar Sya’ban.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, keberadaan Masjidil Aqsa sangat penting bagi umat islam karena terkait dengan peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan miraj Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh terjadi di Masjidil Al-Aqsa. Setelah sebelumnya, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Al-Aqsa.

“Banyak kaum muslim Indonesia yang ingin melakukan wisata religi ke Masjidil Aqsa, namun kesulitan mencari akomodasinya. Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk semakin meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Palestina. Dengan banyaknya kunjungan umat Islam ke Masjidil Aqsa, secara otomatis akan memberikan pesan tersendiri kepada dunia, sekaligus memberikan support tersendiri bagi penduduk lokal disana,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, hubungan Palestina dan Indonesia memiliki akar kesejarahan yang sangat erat, dimulai ketika 80 tahun yang lalu. Tepatnya 6 September 1944, ketika seorang mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, menyatakan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia secara de facto, bahkan sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.

Disisi lain, Indonesia pun menjadi salah satu negara pertama yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikan 15 November 1988 di Aljazair, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik pada 19 Oktober 1989.

“Bahkan Presiden Pertama sekaligus founding fathers Indonesia, Soekarno, menegaskan dalam salah satu pidatonya di tahun 1962, bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Hal ini sesuai dengan semangat konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Dani

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud didampingi Plh. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zamzani B. Tjenreng menghadiri undangan KemenPPN/Bappenas dalam rangka pertemuan Komite Pengarah Program SKALA untuk pengesahan rencana kerja 2024-2045, Rabu (7/8/2024) di Aula Frans Seda DJPPR, Kemenkeu.

Pertemuan tersebut dibuka Sekretaris KemenPPN/Bappenas Teni Widuriyanti serta dihadiri pejabat dari KemenPPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan Deputy Head of Mission, Kedutaan Besar Australia.

Pengesahan rencana kerja tersebut merupakan tindak lanjut setelah dilaksanakannya berbagai rangkaian kegiatan pembahasan yang dilakukan antara pihak Pemerintah Indonesia bersama SKALA melalui rapat Kelompok Kerja (Pokja) Program SKALA.

Sebagai informasi, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) merupakan program kemitraan Australia-Indonesia selama delapan tahun yang dimulai pada November 2022. SKALA berfokus pada penguatan elemen strategis pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia, seperti Manajemen Keuangan Publik (PFM), Standar Pelayanan Minimal (SPM), perencanaan dan penganggaran, dan kepemimpinan lokal serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial).

Pada periode 2023-2024, Program SKALA telah memberikan banyak dukungan kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di antaranya: penguatan implementasi regulasi dan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK); penguatan implementasi regulasi dan kebijakan penerapan SPM; penguatan kapasitas dan kelembagaan penerapan SPM di daerah; fasilitasi penghargaan penerapan SPM kepada pemerintah daerah (SM Awards); penguatan kapasitas kelembagaan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah; serta penguatan implementasi regulasi dan kebijakan perencanaan daerah untuk penyediaan layanan dasar yang inklusif dan berkualitas.

Pada kesempatan itu, Restuardy menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada SKALA yang sudah memberikan dukungan kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Secara umum, kami sampaikan ada beberapa perkembangan yang positif, terutama terhadap Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jika kita lihat, tiga tahun terakhir, IP SPM ini meningkat,” ungkap Restuardy.

Sebagai pembanding, tahun 2021 IP SPM sebesar 69,7%; tahun 2022 sebesar 76,9; dan tahun 2023 sebesar 83,3%. “Jika kita bandingkan dengan lima tahun yang lalu yaitu tahun 2019 yang hanya 52,5%. Jadi, ada sentuhan yang bisa sama-sama kita ukur untuk IP SPM,” imbuh Restuardy.

Selanjutnya, Restuardy menanggapi dukungan SKALA untuk program tematik 2023-2024, khususnya mengenai penyediaan layanan dasar.

Menurut Restuardy, beberapa isu yang diangkat, misalnya pemerataan, sudah relevan dengan apa yang pemerintah dorong dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang sedang berlangsung.

“Pemerataan dengan pendekatan imperatif juga mendorong daerah untuk memasukkan indikator yang merupakan turunan dari nasional, sehingga ini bisa secara terstruktur, bisa menyatu, atau bisa diukur di level nasional,” jelas Restuardy.

Selanjutnya, Restuardy mengatakan dengan semakin baiknya perkembangan IP SPM, semakin mengkonstruksikan mana yang SPM dan mana yang pelayanan publik.

Oleh karena itu, Restuardy berharap untuk rencana kerja periode 2024-2045, isu strategis lain yang perlu menjadi perhatian dan perlu fasilitasi SKALA pada yaitu berkenaan dengan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendukung pemenuhan layanan dasar.

Penggunaan DAU untuk layanan dasar merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sesuai amanat Pasal 130 ayat 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk memenuhi pencapaian SPM berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah.

Selanjutnya, pada Pasal 141 ayat 1 dan Pasal 144 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah berorientasi pada pemenuhan SPM dan belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM.

“SPM yang merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal,” jelas Restuardy.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi atas diselenggarakannya acara Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diinisiasi oleh iNews Media Group. Menurutnya, acara ini merupakan kepedulian insan media untuk terus mendorong para pemimpin daerah untuk terus berprestasi sekaligus memberikan contoh kepada pemimpin daerah yang lain agar termotivasi untuk juga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.

Bamsoet mengingatkan agar para pemimpin daerah untuk terus tawakal dan tidak tergoda dengan perbuatan tercela, meski kesempatan itu terbuka.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini mengungkapkan, sudah menjadi pengetahuan umum mengenai banyaknya pemimpin daerah terjerat kasus korupsi. Sejak berdirinya KPK hingga tahun 2022 saja, tercatat setidaknya 154 bupati atau walikota dan 22 gubernur tersandung kasus korupsi.

“Salah satu penyebabnya karena sistem pemilihan langsung yang tidak diimbangi dengan tingkat literasi politik yang memadai. Akibatnya, Pilkada bukan menjadi sarana pertarungan gagasan melainkan menjadikan sarana pertarungan politik uang,” ujar Bamsoet usai memberikan sambutan dan penghargaan dalam Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diselenggarakan iNews Media Group, di Jakarta, Kamis malam (8/8/2024).

Hadir antara lain, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, Executive Chairman MNC Gorup Hary Tanoesoedibjo, Menpan Wakil Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo dan Sekjen Kementerian Dalam Negera Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir. Hadir pula para Gubernur, Bupati dan Walikota penerima penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM & Keamanan ini menjelaskan, Pilkada telah menjadi arena transaksional, dimana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati/walikota, kandidat harus menyiapkan dana yang sangat besar. Kajian KPK dan LIPI melaporkan, biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati/walikota bisa mencapai Rp 20 hingga Rp 30 miliar, dan untuk gubernur sebesar Rp 100 miliar.

“Itu belum termasuk sumbangan sukarela tanpa tekanan untuk mendapatkan tiket maju Pilkada. Sungguh di luar nalar dan akal sehat. Karena gaji dari jabatan selama 5 tahun periode kepemimpinan tidak akan cukup untuk mengganti dana yang sudah dikeluarkan. Akibatnya pada saat menjabat, banyak pemimpin daerah terjebak pada praktik korupsi, baik dari perizinan, hingga ke proyek pengadaan barang/jasa,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, untuk keluar dari “lingkaran sesat” ini, sangat penting bagi partai politik sebagai hulu dari lahirnya pejabat publik, untuk menerapkan sistem integritas partai politik, sehingga ada kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran. Partai politik juga harus memperkuat sistem kaderisasi, sehingga kandidat yang dicalonkan dalam Pilkada bukan hanya orang yang populer. Melainkan juga memahami visi, misi, program kerja, dan semangat juang partai.

“Akibat maraknya politik uang, tidak heran jika kini banyak kalangan yang menilai bahwa Pemilu Indonesia paling liberal di dunia, sudah melenceng jauh dari sistem demokrasi Pancasila sesuai semangat perwakilan sebagaimana terdapat dalam sila ke-4 Pancasila. Sehingga kini mulai banyak pihak menyuarakan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk kembali menghadirkan politik programatik bukan politik pragmatis, serta kompetisi elektoral berbasis partai untuk mengurangi penggunaan politik uang,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni