Hadir dalam rapat tersebut Bupati Kendal, Dandim 0715 Kendal, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, Pertamina, BPBD Kendal dan Satpol PP.
Rapat membahas persiapan menghadapi arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
Selain fokus pada pengamanan arus mudik dan balik, Polres Kendal juga memfokuskan ancaman bencana alam serta aksi tawuran remaja yang marak.
“Kalau terkait lalu lintas saat arus mudik dan balik mudah diatasi karena ada jalan tol. Yang menjadi perhatian utama adalah bencana alam dan tawuran,” terang Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan.
Ditambahkan Kapolres, aksi tawuran mendekati lebaran makin marak di Kendal. Setidaknya ada 3 lokasi tawuran yang teradi akhir pekan lalu, yakni di Kaliwungu, Boja dan Patebon.
Jelang Operasi Ketupat Candi 2024, Polres Kendal Gelar Rapat Lintas Sektoral
Sementara Dandim 0715 Kendal, Letkol Ely Purwadi mengatakan semua permasalahan bisa diatasi dengan kordinasi lintas sektoral.
“Tidak ada yang sulit untuk bersama-sama ditangani bersama. Semoga pengamanan Idul Fitri mendatang berjalan lancar tanpa ada bencana dan kejadian yang menonjol,” ungkapnya.
Sedangkan Bupati Kendal Dico M Ganinduto mengingatkan, kegiatan ini adalah rutin setiap tahun menjelang lebaran. Apapun situasinya selalu mengedepankan kerjasama dan kolaboratif. Dikatakan antisipasi kerawan kejahatan dan banyak kasus tawuran yang dilakukan remaja menjelang sahur perlu upaya khusus yang sinergi antara Pemerintah dan TNI-Polri agar seluruh wilayah di Kendal aman.
Bupati Kendal Dico M Ganinduto berpesan kepada petugas jaga stamina dan kesehatan fisik dan psikologis serta niatkan setiap pelaksanaan tugas dengan ikhlas sebagai ibadah kepada Allah SWT. Lakukan deteksi dini terhadap dinamika dan fenomena yang berkembang sehingga dapat melakukan langkah-langkah pencegahan.
“Laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dimanapun dan kapanpun guna menjamin masyarakat aman dan nyaman. Mantapkan kerja sama, sinergitas, dan soliditas para pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan operasi,” pungkasnya.
KENDAL, – KABAR EKAPRES II Sat Reskrim Polres Kendal berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di area parkir Masjid At Taqwa Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.
Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan melalui Kasat Reskrim AKP Untung Setiyahadi SH mengatakan, tersangka pencurian yakni TH (34) warga Desa Caruban Kecamatan Ringinarum dan satu lagi tersangka masih DPO.
Sat Reskrim Polres Kendal Bekuk Pelaku Curanmor di Parkiran Masjid
Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Untung Setiyahadi mengungkapkan, peristiwa pencurian ini diketahui terjadi Kamis, (28/3/2024) sekira pukul 05.00 WIB, awalnya korban yakni Ahmad Sodiq warga Desa Botomulyo sedang mengaji setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian ketika korban hendak pulang sepeda motor Vario warna hitam yang semula terparkir di halaman masjid sudah tidak ada.
Selanjutnya korban berusaha mencari bersama pengurus masjid tapi tidak ditemukan, kemudian korban bersama pengurus masjid melaporkan kejadian pencurian tersebut.
“Berdasarkan laporan tersebut kami langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga terang suatu tindak pidana, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka di sebuah kontrakan Desa Pucuksari Kecamatan Weleri, setelah dilakukan interogasi dari hasil interogasi anggota pelaku mengakui perbuatannya bersama temannya yang saat ini masih dalam pencarian dan kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Sat Reskrim Polres Kendal,” kata AKP Untung Setiyahadi saat konferensi pers di Mapolres Kendal, Senin (1/4/2024).
Untuk saat ini tersangka TH sudah kami amankan di Mapolres Kendal beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor Vario warna hitam Nopol H-2026-ZM dan satu unit sepeda motor Beat warna biru milik tersangka.
“Berdasarkan pemeriksaan para saksi dan barang bukti yang disita selanjutnya tersangka dijerat Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun,” pungkasnya.
Sumatera Utara, – KABAR EKSPRES II Ditengah keberlangsungan bulan suci ramadhan, Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Sumatera Utara (DPD PAPDESI Sumut) gelar sosialisasi penguatan persatuan dan kesatuan untuk mencegah penyebaran berita hoax ditengah masyarakat pada era digitalisasi atau Media Sosial (Medsos) saat ini.
Sosialisasi yang bertemakan “Bersama Ramadhan Merawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Bingkai Keberagaman Untuk Mencegah Penyebaran Berita Hoax di Medsos” tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Kedai Durian, Jalan Mawar/Cempaka, Desa Kedai Durian, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Senin (01/04/2024) pagi.
Junjung Tinggi Persatuan dan Kesatuan, DPD PAPDESI Sumut Tolak Berita Hoax
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Sumatera Utara (DPD PAPDESI Sumut), Zainul Akhyar, pada sambutannya mengatakan sosialisasi tersebut dilakukan sebagai wujud tanggungjawab sebagai anak Bangsa untuk merawat persatuan dan kesatuan ditengah maraknya peredaran berita hoax ditengah masyarakat melalui Medsos.
“Belakangan ini di Media Sosial sangat luar biasa penyebaran hoax. Kita tau bahwa hoax adalah informasi yang tidak benar tapi seolah-olah menjadi benar. Oleh sebab itu, kita tidak mau Republik Indonesia ini menjadi tidak tenang dan tentram karna Medsos yang hoax. Untuk itu, kami sengaja mengundang Bapak dan Ibu untuk mewakili warga kita yang 15.000 orang, supaya nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat agar kita ini tidak lagi ber Medsos yang berdosa. Mari ajak masyarakat luas untuk menolak berita hoax,” ucap Zainul Akhyar.
Lebih lanjut, Zainul Akhyar yang juga merupakan Kepala Desa Kedai Durian, mengajak masyarakat untuk menghargai keberagaman ditengah masyarakat karena ia menyebut Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung nilai persatuan dan kesatuan.
“Kita jangan dipecah-pecahkan oleh berita-berita hoax, mari sama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, walau kita berbeda-beda namun kita telah disatukan didalam kebhinekaan dengan lambang Negara Burung Garuda,” sambungnya.
Selain itu, Zainul Akhyar juga mengingatkan warganya untuk tetap menjaga kekondusifan ditengah masyarakat pasca pengumuman hasil Pemilihan Umum (Pemilu).
“Pemilihan Presiden dan Legislatif sudah selesai dan sudah ditetapkan oleh KPU siapa pemenangnya, saya berharap untuk kita semua mari mencegah penyebaran hoax tentang Pemilu, jangan kita menjadi korban ke tidak tahuan. Jika ada yang mengajukan gugatan ke MK itu silahkan, kita sebagai warga masyarakat tidak perlu ikut campur tangan ke sana karena sudah ada aturan yang mengatur itu dan itulah gunanya konstitusi yang apapun permasalahan tentang Pemilu adalah hak daripada Mahkamah Konstitusi, tugas kita menolak berita hoax agar kita tetap tentram dan terjaga persaudaraan kita,” ujarnya.
Tokoh Agama, Ustad Kusdiantoro, SHi., yang juga merupakan Sekertaris DPD PAPDESI Sumut, pada kegiatan itu mengajak masyarakat untuk mampu berkomunikasi yang baik, karna menurutnya hanya dengan berkomunikasi yang baik terciptanya informasi yang benar tanpa hoax.
“Membangun kebersamaan, membangun kesatuan dan persatuan dimulai dari keluarga. Kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk selalu berkata baik, sehingga tiap-tiap perkataan yang kita keluarkan selalu benar, yang pada akhirnya menjadi amal ibadah kita kepada Allah Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ucap Ustad Kusdiantoro.
Ditemui usai sosialisasi, Zainul Akhyar, kepada Wartawan mengatakan pihaknya meminta seluruh para aktivis Desa untuk bersama-sama mengajak masyarakat menolak dan tidak mengkonsumsi hoax-hoax yang beredar.
“Kepada kawan-kawan kami para pejuang Desa se Sumatera Utara di bawah naungan PAPDESI untuk juga segera mengimplementasikan yang sudah kami buat di Sumatera Utara ini agar benar-benar masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak mereka mengerti yaitu hoax,” kata Zainul Akhyar.
Bukan hanya itu, Zainul Akhyar, juga berharap kepada Pemerintah untuk selalu getol mengingatkan masyarakat menolak penyebaran hoax.
“Harapan kami kepada Pemerintah, jangan bosan-bosan terus menghimbau dan terus membimbing masyarakat agar masyarakat benar-benar mengerti tentang aturan dan larangan tentang penyebaran hoax,” pungkasnya.
Pada kegiatan tersebut, selain Ketua DPD PAPDESI Sumut, Zainul Akhyar, dan Sekertaris DPD PAPDESI Sumut, Ustad Kusdiantoro, SHi., tampak hadir jajaran pengurus dan anggota DPD PAPDESI Sumut. Kemudian, juga turut hadir Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta puluhan Masyarakat Desa Kedai Durian.
Yogyakarta,DIY, – KABAR EKSPRES II Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2024 menunjukkan adanya kenaikan dengan tingkat inflasi month to month sebesar 0,57 persen setelah sebelumnya berada di angka 0,33 persen.
Kepala BPS Kota Yogyakarta Mainil Asni menjelaskan kenaikan tersebut paling besar dipengaruhi oleh beberapa komoditas di antaranya makanan, minuman dan tembakau di urutan pertama, kemudian disusul dengan pakaian dan alas kaki serta kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga.
“Kelompok pengeluaran yang turut andil sebesar 1,60 persen dalam inflasi month to month pada bulan Maret 2024 adalah komoditas beras, daging ayam ras, telur ayam ras, beberapa jenis buah dan sayur, bawang merah, sigaret kretek tangan dan mesin. Sementara komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain cabai merah, cabai rawit dan angkutan udara,” jelasnya pada Senin (1/4/2024) dalam Jumpa Pers di Kantor BPS Kota Yogya.
Jelang Lebaran Pemkot Yogyakarta Menghimbau Warga Tak Panic Buying
Pihaknya mengatakan secara nasional dan di wilayah DIY, inflasi mengalami kenaikan selama bulan Ramadan hingga menjelang lebaran, karena permintaan akan kebutuhan pokok meningkat sementara pasokan beberapa komoditas terbatas, dampak dari adanya El Nino.
“Dampak dari El Nino berpengaruh pada musim tanam dan kegagalan panen di sejumlah daerah pemasok, sehingga juga berdampak pada pasokan beberapa komoditas pangan. Di mana hal tersebut juga andil dalam kenaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK dari 103,83 pada Maret 2023 menjadi 106,74 pada Maret 2024,” terangnya.
Berkaitan dengan meningkatnya sejumlah 6 kebutuhan pangan di bulan Ramadan dan menjelang lebararan, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Veronika Ambar Ismuwardani menyampaikan stok bahan pangan di Kota Yogya aman dan mencukupi meski beberapa komoditas ada yang mengalami kenaikan harga.
“Berdasarkan hasil pantauan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogya, dari skema stok yang ada kami sudah melihat dan mendapatkan informasi ketersediaan bahan pangan selama Ramadan dan lebaran relatif stabil, baik itu di pasar rakyat maupun ritel modern,” katanya.
Pihaknya juga mengajak dan mengimbau masyarakat untuk bijak dalam belanja di bulan Ramadan dan menjelang lebaran mendatang. Sebab ketika permintaan meningkat harganya juga akan semakin tinggi.
“Kami harap masyarakat juga memahami situasi ini untuk membeli sesuai kebutuhan. Jangan terlalu banyak memborong atau panic buying, karena kalau ada permintaan yang meningkat, harganya pasti juga akan tinggi sehingga kita semua harus bijak dalam berbelanja,” pesannya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kejaksaan Agung RI melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Nomor: PR – 294/007/K.3/04/2024, hari ini telah memeriksa 4 orang saksi, sehingga total sampai dengan hari ini yang telah diperiksa sejumlah 172 orang saksi. Senin (1/4/2024).
Tim Penyidik juga telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah Tersangka HLN, yang diikuti dengan tindakan penahanan terhadap yang bersangkutan, kemudian Tim Penyidik juga melakukan penahanan terhadap Tersangka HM pada hari berikutnya.
Selain itu, hari ini Tim Penyidik juga melaksanakan penggeledahan di kediaman Tersangka HM. Bila ada perkembangan terkait hal tersebut, kami akan sampaikan informasi-informasi yang dimungkinkan.’didepan awak media ketika jumpa pers,’jelasnya
JAM-PIDSUS Menggelar Perkembangan Penyidikan Komoditas Timah, Total yangDiperiksa 172 orang saksi.
Kemudian terkait perkembangan penyidikan, hari ini Tim Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi RBS untuk membuat terang peristiwa pidana terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d tahun 2022. (K.3.3.1).
Tidak cukup hanya sampai disini saja, dengan perkara ini akan terus melakukan terobosan – trobosan baru mengusut tuntas sampai akar rumpun, dikarenakan tindak pidana korupsi oleh tersangka HM. Sudah merugikan keuangan Negara yang sangat besar.pungkasnya
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan perkembangan artificial intelligence (AI) yang demikian pesat menuntut generasi muda untuk terus beradaptasi dan berkreasi.
Perkembangan AI yang terus berproses tidak hanya mengubah mekanisme dalam proses produksi, rantai pasok hingga bisnis dan perdagangan. Tetapi, juga terus mengubah kebutuhan dunia kerja dan keterampilan kerja.
“Saat ini kita sudah berada dalam era teknologi digital, dan dunia kerja pun sudah mengandalkan teknologi kecerdasan. Tidak aneh bila nantinya banyak pekerjaan dan keterampilan manual di masa lalu tidak terpakai lagi. Karenanya, generasi muda harus mampu beradaptasi dengan menguasai teknologi digital agar mampu bersaing di dunia kerja,” ujar Bamsoet usai menerima Pengurus Asosiasi Big Data & AI (ABDI) serta Perwakilan Huawei Indonesia, di Jakarta, Senin (1/4/2024).
Terima Pengurus Asosiasi Big Data & Artificial Intelligence, Ketua MPR RI Dorong Generasi Muda Kuasai Teknologi Digital
Hadir antara lain Ketua Asosiasi Big Data & AI (ABDI) Rudi Rusdiah, PR ABDI Angela Shirley, Ketua Bidang Teknis & Cyber ABDI FX Winarto, Director of Government Affair Huawei Indonesia Yenty Joman dan PR Manager Huawei Indonesia Niko Setiawan.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, konsekuensi logis dari progres berkelanjutan teknologi AI adalah tuntutan kepada semua generasi muda untuk terus beradaptasi dan belajar mengikuti perkembangan. AI memang diyakini tidak akan pernah mampu mengungguli keunggulan komparatif manusia. Namun, demi efisiensi, akurasi dan kecepatan memenuhi permintaan pasar atau konsumen, peran signifikan AI tidak terhindarkan lagi.
“Para generasi muda jangan ragu untuk bertransformasi. Jika tidak segera beradaptasi dengan progres AI, para generasi muda akan sukar untuk masuk dunia kerja di masa depan. Sebab, cepat atau lambat, tata kelola pemerintahan dan perusahaan harus mengadopsi kecerdasan buatan karena tuntutan perubahan zaman,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan semua institusi pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, guna memfasilitasi generasi muda dapat lebih mendalami serta menguasai teknologi kecerdasan. Terlebih, Indonesia saat ini sedang menyongsong bonus demografi di tahun 2045.
Selain itu, pada rumusan tentang Visi Indonesia Emas 2045 ditetapkan fokus pembangunan nasional pada empat pilar. Antara lain, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.
“Salah satu agenda penting dari pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah memberi ruang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk bertransformasi sejalan dengan progres AI. Sehingga, nantinya para generasi muda Indonesia mempunyai kompetensi merespons dinamika zaman seiring perkembangan teknologi digital yang tidak terbendung,” pungkas Bamsoet.
Banyumas, – KABAR EKSPRES IIUntuk mewujudkan satuan yang Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Tertib Reformasi Birokrasi (WTRB), Korem 071/Wijayakusuma dengan slogannya “Ksatria” dikunjungi Tim Verifikasi lapangan TNI AD untuk melaksanakan Verifikasi hasil Pembangunan Zona Integritas dan WTRB. Senin (1/4/2024).
Tim Verifikasi Mabesad dipimpin oleh Letkol Czi Irsad Wilyarto berserta Tim disambut oleh Kasrem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Catur Irawan beserta Pejabat Utama Korem 071/Wijayakusuma di Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han., yang diwakili Kasrem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Catur Irawan menyampaikan selamat datang kepada Tim Verifikasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas TNI AD, di Makorem 071/Wijayakysuma.
Ksatria Korem 071/Wijayakusuma Terima Tim Verifikasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas / WTRB dari Mabesad
Dengan adanya program pembangunan Zona Integritas dalam rangka Reformasi Birokrasi Korem 071/Wihayakusuma telah berupaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja satuan dalam mendukung tercapainya pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
Ditempat yang sama Ketua Tim menyampaikan, Program WTRB ini merupakan suatu program kompotitif internal di lingkungan TNI AD untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi diseluruh Satuan TNI AD
Diketahui, Korem 071/Wijayakusuma dalam rangka penilaian verifikasi lapangan dari Mabesad ini, telah menyiapkan berbagai peningkatan kinerja satuan yang sesuai motto “Ksatria” yakni Kopenten, Santun, Adaptif, Transparan, Responsif, Inovatif dan Akuntabel.
Kegiatan selanjutnya melaksanakan Verifikasi lapangan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Tertib Reformasi Birokrasi (WTRB) sesuai bidang masing masing.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan sikap bangsa Indonesia terhadap penjajahan Palestina oleh Israel tetap sama sejak tahun 1962. Presiden Pertama RI Soekarno pada tahun 1962 menegaskan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka sepanjang itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajah Israel.
“Itulah sikap kami dahulu dan akan tetap menjadi sikap kami sekarang, dan di masa mendatang. Kami akan senantiasa tegak lurus pada amanat UUD NRI Tahun 1945 bahwa penjajahan di atas dunia, apa pun bentuk dan manifestasinya, harus dihapuskan dari muka bumi. Karena melukai nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan universal,” tegas Bamsoet saat menerima kunjungan para Imam Palestina di Gedung Parlemen, Senin (1/4/2024).
Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Sjarifuddin Hasan, Jazilul Fawaid, Fadel Muhammad, Lestari Moerdijat dan Amir Uskara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Mokhamad Mahdum.
Silaturahmi dengan Imam Palestina, Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan Bangsa Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina
Imam Palestina yang hadir antara lain Belal N. S. Abujazar, Ibrahim Mahmoud Mustafa Abu Mahmoud, Ahmad Bilal Hashem Abuzaid, Ahmad Hassan Mohammad Husain, Hamza Khaled Mahmoud Abdallah, Ahmad Mohamd Said Mokalalaty, Moustasem Nawaf Harafsheh, Fayez S. A. Eslayeh, Sadeq Y L Alqlaae dan Samih K. A. Hajjaj.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina pun disuarakan MPR RI saat menyelenggarakan Konferensi Internasional Forum MPR/Majelis Syuro/Lembaga Sejenis Lainnya, pada bulan Oktober 2022 di Bandung. Salah satu butir “Deklarasi Bandung” menyatakan bahwa masalah Palestina tetap menjadi isu sentral Forum dan Umat Islam, hingga tercapainya kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri untuk rakyat Palestina, serta berdirinya Negara Palestina merdeka, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, sesuai kerangka hukum internasional.
“Apa yang terjadi di Palestina adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Sebagaimana ungkapan ‘tidak perlu menjadi muslim untuk menyelamatkan Palestina. Tetapi cukup menjadi manusia’. Tidak ada argumentasi apapun yang dapat membenarkan aksi kekerasan brutal terhadap warga sipil. Bahkan serangan terhadap rumah sakit di mana para tenaga medis menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kemanusiaan,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, saat ini rakyat Palestina ditindas dan tanah Palestina luluh lantak digempur zionis Israel. Sayangnya, dentuman suara rudal belum mampu membangunkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari tidur pulasnya. Ribuan mayat para syuhada yang bergelimpangan di sepanjang jalur Gaza, belum mampu menyadarkan Dewan Keamanan PBB dari kewajiban moralnya untuk menjaga perdamaian dunia. Bahkan ketika pada akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata, Israel tetap tidak bergeming, dan Dewan Keamanan PBB nampak tidak berdaya.
“Karena itu, sekali lagi kami tegaskan, bahwa kami bangsa Indonesia tidak akan menutup mata, telinga dan hati kami. Kami akan membantu Palestina, apa yang kami bisa. Kami menyambut dengan tangan terbuka, kehadiran para Imam Palestina di Indonesia, yang telah melaksanakan safari Ramadhan di berbagai wilayah di Indonesia,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota dibahas lebih lanjut.
Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI terkait Pembahasan 27 RUU tentang Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara, DPR, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Adapun pembentukan 27 RUU tersebut untuk tingkat kabupaten terdiri dari RUU tentang Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Simalungun, Nias, Bangka, dan Belitung. Sementara untuk tingkat kota, terdiri dari RUU tentang Kota Banda Aceh, Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Sibolga, dan Pangkalpinang.
“Pada prinsipnya sekali lagi kami pemerintah setuju melanjutkan pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota usul DPR RI, sebatas substansinya sama dengan 20 Undang-Undang Provinsi yang telah diundangkan sebelumnya,” katanya.
Kemendagri Sepakati 27 RUU tentang Kabupaten/Kota Dibahas Lebih Lanjut
Wempi menjelaskan, berdasarkan Surat Ketua DPR RI Nomor B/10430/LG.01.01/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 hal Penyampaian RUU Usul DPR RI, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-59/Pres/11/2023 tanggal 8 November 2023 hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 27 RUU usul DPR RI. Surpres tersebut menugaskan berbagai stakeholder terkait, salah satunya Kemendagri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan 27 RUU dimaksud.
Dalam kesempatan tersebut, Wempi menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah atas 27 RUU usul DPR RI ke dalam beberapa poin utama. Pertama, pada prinsipnya pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan setuju dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan: dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah.
Kedua, pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 27 RUU ini di luar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan, dan lain-lain.
“Karena hal ini akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang lain, misalnya UU Cipta Kerja, UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan lain-lain yang akan berbicara tentang Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum, dan sumber daya manusia serta dapat membuka munculnya isu-isu lain yang membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya seperti masalah batas wilayah,” ungkapnya.
Sebagai informasi, rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan kementerian pertanian (Kementan) dalam mengatasi berbagai masalah terkait ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan memberikan penambahan bantuan alokasi subsidi pupuk untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp 28 triliun. Dengan tambahan tersebut total anggaran pupuk bersubsidi di tahun 2023 menjadi sebesar Rp 54 triliun.
“Salah satu persoalan terbesar yang dihadapi para petani adalah masalah pupuk. Kebijakan Kementan menambahkan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk bagi para petani sudah tepat. Masalah pupuk memang harus diprioritaskan agar petani kembali bergairah dan bersemangat untuk meningkatkan produksinya,” ujar Bamsoet usai bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (1/4/2024).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, melalui penambahan anggaran ini, alokasi pupuk subsidi bagi petani mencapai 9,55 juta ton. Volume pupuk bersubsidi pada 2024 meliputi pupuk kimia dan organik untuk sembilan jenis komoditas. Seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.
Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Kementan Tingkatkan Alokasi Bantuan Subsidi Pupuk Bagi Petani
“Kementan dapat melibatkan inspektorat untuk mengawasi realisasi dari penambahan alokasi pupuk bersubsidi tersebut. Sehingga, subsidi pupuk yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani di seluruh Indonesia.
Kementan juga harus memastikan penambahan alokasi pupuk bersubsidi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani dengan memprioritaskan penanaman pangan unggulan di masing-masing wilayah,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini meminta Kementan memastikan alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada rekomendasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian/BSIP Kementan. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan rancangan alokasi di masing-masing daerah sesuai data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok/e-RDKK 2024.
“Untuk mewujudkan ketahanan pangan, Kementan perlu mengakselerasi masa tanam agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah bersama stakeholders terkait juga perlu untuk terus memperkuat pengawasan kios maupun distributor penyalur pupuk subsidi agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan,” pungkas Bamsoet.
