Jakarta, – KABAR EKSPRES IIDitjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mengadakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran di Daerah.
Acara selama tiga hari ini diadakan di Hotel Orchard Jayakarta, Jakarta merupakan langkah konkrit meningkatkan kualitas layanan pemadam kebakaran di seluruh Indonesia.
Kasubdit Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Kebakaran, Danang Insita Putra, ST, M. Si (Han), Ph.D sesuai arahan Plh. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Pramudya Ananta Boga, S.Sos., M.Si dalam sambutannya, menegaskan upaya pengintegrasian program/kegiatan sub urusan kebakaran ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Ditjen Bina Adwil Asistensi Penyusunan Layanan Pemadam Kebakaran
“Forum ini kita jadikan ruang diskusi bersama terkait masalah-masalah perencanaan dan alokasi anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran, dengan harapan dapat mencapai hasil yang lebih optimal,” ujarnya.
Tema kegiatanya yakni Integrasi kebijakan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah, serta teknis penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dalam penerapan SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran menjadi tema penting yang diangkat.
“Peran serta masyarakat sangat penting, khususnya dalam pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), sebagai salah satu upaya dalam pencegahan kebakaran. Dengan adanya REDKAR yang tersebar di berbagai tingkat, diharapkan dapat membawa dampak positif dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran serta capaian SPMnya,” tutup Danang.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota, Kepala OPD yang membidangi Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota, Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran – Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.
Cikarang, Bekasi, – KABAR EKSPRES IISidang perkara pidana pencurian Emas oleh inisial Y menginjak sidang ke empat, beberapa saksi sebelumnya sudah hadir dalam sidang untuk memberikan keterangannya, namun disidang
kali ini saksi terkahir untuk memberikan keterangan, dengan tegas dan lugas Hakim Ketua kepada awak media untuk tidak meliputnya dengan alasan kami belum menerima surat untuk meliput dari humas, sidang sejenak belum dibukanya karena awak media masih berada didalam ruangan sidang dengan posisi kamera sudah siap meliput.
Cekcok terjadi antara awak media dengan Hakim Ketua, akhirnya awak media mengalah dengan beberapa kali Hakim Ketua mengusir kami selaku awak media, kejadian ini tepat di kantor Pengadilan Negri Kelas II Cikarang Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selasa (2/4/2024).
Kami dari media bersama rekan kami dari (iwo-i) Ikatan Wartawan Online Indonesia merasa sangat tidak dihargai profesi kami oleh Hakim Ketua dalam sidang perkara pidana pasal 362 KUHP dengan tegas dan lancang mengusir kami dari ruangan dengan bahasa.
Sidang Perkara Pidana Pasal 362 Pengadilan Negeri Cikarang Tolak Wartawan untuk Liputan
” Kepada media mohon untuk tidak diliput sidang ini, karena kami tidak menerima surat liputan dari bagian Humas, untuk itu diharapkan keluar dulu dan konfirmasi ke Humas dan minta surat untuk meliput.ucap Hakim.
Dari kemaren surat untuk liputan di Pengadilan Negeri Cikarang sudah dimasukan ke Humas, dan kami dari tanggal 25 Maret sampai sekarang eksis liputan setiap hari, hanya sidang yang bapak Hakim Ketua pimpin kami tidak diperkenankan liputan, dua kali sidang saya dilarang masuk oleh bapak Hakim, tegas Edy IWOI.
Untuk apa kami dikasih kartu tanda liputan dari Pengadilan Negri Cikarang ini, kalau nyatanya kami tidak boleh meliput, dan kami setiap sidang yang lainnya tidak pernah mempertanyakan hal itu, hanya sidang yang bapak Hakim Ketua pimpin, kog saya dilarangnya.? tambah Edy.
Kalau awak media keberatan atas tindakan kami silahkan buat pengaduan ke Dumas, karena kami tidak menerima surat dari Humas, ucapnya Hakim Ketua.
Kami Faham dan tahu prosedur untuk liputan persidangan, kurang elok seorang Hakim Ketua mempertanyakan kami mengenai surat liputan, sementara kami sudah diberi kartu tanda liputan dari Humas Pengadilan Negeri Cikarang ” artinya ” secara presedur sudah diperkenankan untuk meliput persidangan yang ada di Pengadilan Negeri Cikarang. terang Edy
Dari sisi mana Hakim Ketua, kami tidak diperkenankan meliput, sampai kami di suruh keluar ruangan sidang dan tidak boleh meliput, sementara sidang ini terbuka untuk umum ?
Lebih parahnya lagi, Hakim Ketua sempat bilang ke koleganya coba periksa itu HP atau cameranya, sudah foto foto belum. ucapnya lagi.
Cekcok sejenak kami awak media dengan Hakim Ketua, akhirnya kami keluar dari ruangan sidang, dan kami menunggu selesai sidang.
Kami duga Hakim Ketua Alergi terhadap Wartawan. dalam kehadiran awak media diruangan sidangnya.
Kalau saja semua Hakim seperti ini bagaimana kedepannya dunia hukum, mungkin hanya yang paham hal ini yang bisa menyayangkan tindakan Hakim Ketua yang kurang elegan dan menjatuhkan citra profesi jurnalistik.
OGAN ILIR, – KABAR EKSPRES IIApel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2024 sebagai komitmen nyata sinergitas TNI-POLRI dengan stakeholder dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan hari raya idul fitri 1445-H
Berdasarkan survey indikator kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik thn 2023 mencapai 89,5% atau meningkat 15,7% dibanding tahun 2022 hal ini merupakan wujud apresiasi masyarakat atas kerja keras kita bersama yang harus di pertahankan dan ditingkatkan dalam penanganan arus mudik dan balik tahun ini.
Sebagaimana diketahui bersama berdasarkan survey kemenhub RI thn-2024 diperkirakan terdapat potensi pergerakan masyarakat serbesar 193,6 juta orang atau meningkat 56,4% dibanding tahun 2023.
Presiden Republik Indonesia Ir.Jokowidodo menekankan dan menghimbau bahwa mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali kenaikannya mencapai 56% dibanding tahun lalu total yang akan melaksanakan mudik diperkirakan berjumlah 190 juta pemudik oleh sebab itu presiden menghimbau dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran lebih awal.
Optimalkan Pelayanan Dan Keamanan Bagi Pemudik 2024 Penekanan Kapolri Pada Saat Upacara Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024
Pelaksanaan operasi dilakukan selama 13 hari dimulai dari tanggal 04 april 2024 s.d tanggal 16 april 2024 yang dilaksanakan secara serentak diwilayah Indonesia.
Dengan target operasi memberikan pelayanan dan keamanan terhadap masyarakat yang melaksanakan mudik dan arus balik, baik yang mengunakan jalur darat, laut dan udara
Pada kesempatan Kapolri meminta kepada seluruh petugas yang melaksanakan Operasi Ketupat untuk memberikan pelayanan prima dan pengamanan secara optimal kepada masyarakat dan agar bisa mengatasi berbagai gangguan kamtibmas menjelang lebaran idul fitri 1445-H seperti adanya kemacetan dijalan raya, tempat-tempat rawan bencana alam dan tempat-tempat wisata serta insfratruktur yang ada agar para pemudik dapat melaksanakan kegiatan mudik dengan aman dan selamat.
Menyampaikan informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat melalui strategi komunikasi publik yang baik dan tak lupa disamping kamseltikcar lantas dan gangguan kamtibmas kapolri juga meminta untuk melakukan pengecekan stabilitas harga dan ketersediaan bapokting serta ketersediaan bbm harus tetap terjaga
Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi dan stakeholder yang ada agar pelaksanaan operasi ketupat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan rencana operasi.
Kapolri juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu dan terlibat dalam pelaksanaan operasi ketupat musi 2024.
Menutup kata sambutan nya kapolri juga mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh jajaran personil yang terlibat operasi ketupat 2024, jaga selalu kesehatan dan sinergitas agar tetap terjaga
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara buka puasa bersama TNI-Polri 1445 H/ 2024 M, di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selasa (2/4/2024).
Acara buka puasa bersama ini diisi dengan tausiah hikmah Ramadhan, pemberian santunan kepada anak yatim yang dilakukan secara simbolis dan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah.
Dalam sambutannya, Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan kegiatan buka puasa bersama sangatlah positif, karena bisa sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi antar sesama.
Panglima TNI: Acara Buka Puasa Bersama Pererat Sinergitas dan Soliditas TNI-Polri
Hal tersebut sejalan dengan tema buka puasa yakni Dengan Hikmah Puasa Ramadhan 1445 H/ 2024 M, Kita Tingkatkan Soliditas dan Sinergitas Untuk Indonesia Maju. “Saya meyakini bahwa soliditas dan sinergitas TNI-Polri dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga mampu menumbuhkan kekuatan menuju Indonesia Maju,” ucap Panglima TNI.
“Momen ini untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesolehan spiritual dan sosial dalam memaknai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Buka puasa bersama turut dihadiri oleh mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakasau Marsdya TNI Andyawan Martono Putra dan para Pejabat Utama Mabes TNI dan Mabes Polri.
Reporter: Casroni
Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut P Agung Saptoadi
Banyumas. – KABAR EKSPRES IIPenggerak dan Pelopor gerakan orang tua asuh bagi penyandang disabilitas ganda di wilayah jajaran Korem 071/Wijayakusuma, yakni Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han yang juga Danrem 071/Wijayakusuma, kini mendapat amanah dan jabatan baru sebagai Kepala Pusat Pengadaan TNI ( Kapusada ) TNI siang tadi bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (2/4/2024).
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan yang memimpin jalannya Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Pusat Pengadaan (Kapusada) TNI, dalam sambutannya meyampaikan bahwa, serah terima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan memiliki arti penting karena sangat berkaitan dengan proses kesinambungan pembinaan secara utuh dan menyeluruh baik pembinaan organisasi maupun pemilihan personil serta regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan .
Danrem 071 Wijayakusuma terima jabatan baru.
“Dalam setiap pergantian jabatan diharapkan adanya penajaman visi dan misi untuk menjamin konsistensi serta kesinambungan kebijakan yang telah ada dalam rangka peningkatan peran fungsi dan tugas-tugas satuan agar mampu menghadapi tantangan tugas TNI”, ujarnya.
Kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI merupakan salah satu siklus kegiatan dari pembinaan materiil yang mempunyai peran penting dalam menjamin ketersediaan materiil atau bekal dalam kualitas, kuantitas, waktu, kondisi dan kemampuan yang tepat dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI. Pihak atau tim yang ditunjuk dalam proses pengadaan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal serta laporan kemajuan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun fisiknya. “Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan Panglima TNI di mana dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan akuntabel dan tertib administrasi serta senantiasa dievaluasi secara berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi”, papar Kasum TNI.
“Kondisi ini tentunya memerlukan pimpinan Pusada TNI yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu dapat meningkatkan kemampuan profesional serta memberdayakan satuan yang dipimpinnya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI”, tegasnya.
Mengahiri sambutannya, Kasum TNI mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Mayjen TNI Jamallulael Sos., M.Si beserta istri atas pengabdian dan pelaksanaan tugas selama ini yang begitu penuh dedikasi loyalitas militan dan profesional serta ikut membina para prajurit dijajaran IKKT Pragati Wira Anggini.
“Kepada Kolonel CZi Muhammad Andhy Kusuma Sos., M.M., Saya ucapkan selamat melaksanakan tugas semoga sukses selalu mengemban amanah jabatan yang baru. Segera integrasikan diri dengan lingkungan tugas yang baru di jajarannya agar tidak terjadi masa transisi apalagi stagnasi sehingga dinamika dan kinerja satuan kerja dapat terus dipelihara dan ditingkatkan”, pungkasnya.
Semenetara itu melalui sambungan teleponnya, Kolonel Andhy Kusuma menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap prajurit dan PNS jajaran Korem 071/Wijayakusuma atas dedikasinya dalam membantu keberhasilan melaksanakan tugasnya sebagai Danrem 071/Wijayakusuma.
Begitu pula kepada segenap unsur diwilayah baik elemen dan komponen masyarakatnya, yang telah bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dan bekerjasama membangun dan membina wilayah sehingga wilayah jajaran Korem 071/Wijayakusuma tetap kondusif baik dalam suasana sebelum berlangsungnya Pemilu 2024 maupun pasca pelaksanaan Pemilu 2024.
Sumatera Utara, – KABAR EKSPRES IISETELAHmelebur ke dalam Supporting Co, PTPN 2 yang berganti nama menjadi PTPN 1 Regional 1, ke depan akan lebih fokus untuk mengurusi asset-asset potensial yang dimilikinya, baik yang telah dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maupun yang masih belum diselesaikan dan masih dikuasai secara sepihak oleh pihak lain.
Sesuai tuppoksinya, sektor produksi unggulan PTPN 2 selama ini seperti kelapa sawit, sudah dikerjasamakan pengelolaannya ke Palm Co, sementara untuk gula pasir diserahkan pengelolaannya kepada PT SGN (Sinergi Gula Nusantara). Di samping merupakan langkah effisiensi yang dilakukan Holding Perkebunan Nusantara III (Persero), langkah ini dimaksudkan untuk bisa memacu lebih cepat peningkatan produksi perkebunan Negara, khususnya di sektor kelapa sawit dengan program hilirisasi produknya, seperti minyak goreng dan sejenisnya, serta ikut menjaga stabilitas harga di pasaran termasuk gula pasir konsumsi.
Optimalisasi asset yang dilakukan dengan kerjasama kepada pihak ketiga, saat ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi PTPN 1 Regional 1. Karena dengan memanfaatkan lahan-lahan HGU (Hak Guna Usaha) untuk pemanfaatan lain di luar perkebunan, seperti kawasan permukiman Kota Mandiri Bekala, yang bekerjasama dengan Perum Perumnas, serta Kota Deli Megapolitan yang menggandeng pengembang Nasional, mampu mengangkat nilai pendapatan perusahaan serta citra perusahaan di mata publik. Apalagi lahan-lahan HGU yang dimiliki itu sudah tidak sesuai lagi untuk dikembangkan sebagai areal perkebunan.
Optimalisasi Aset- Aset Potensial, Menjadi Fokus Utama PTPN 1 Regional 1
“Sehingga perubahan peruntukannya langsung disetujui Menteri BUMN karena membawa dampak positif bagi PTPN 1 Regional 1,” jelas Kasubbag Humas PTPN 1 Regional 1, Rahmat Kurniawan di kantornya, Selasa (02/04).
Di sisi lain dengan adanya langkah-langkah optimalisasi asset yang dilakukan, PTPN 1 (saat masih disebut PTPN 2) mampu melunasi berbagai kewajibannya kepada karyawan pensiunan, yang sudah tertahan bertahun-tahun. Seperti pelunasan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) yang mencapai angka Rp. 500 Milyar. Jika tidak ada terobosan yang dilakukan dengan langkah-langkah optimalisasi asset ini, menurut Rahmat, tidak mungkin perusahaan bisa melunasi kewajibannya dalam jumlah yang sangat besar.
Karena itulah, ke depan, PTPN 1 Regional 1 akan terus fokus terhadap langkah optimalisasi asset, baik terhadap Hak Guna Usaha (HGU) aktif, yang masih dikuasai pihak lain secara sepihak, maupun lahan-lahan eks HGU yang kini juga masih dikuasai pihak lain. Pihak PTPN 1 Regional 1, akan terus berusaha untuk bisa mendapatkan kembali lahan-lahan HGU, khususnya yang masih dikuasai pihak lain yang sama sekali tidak berhak atas lahan HGU tersebut. “Kita akan terus berusaha dengan langkah-langkah persuasif, agar warga masyarakat faham bahwa asset Negara yang dikelola PTPN 1 Regional 1 harus dipertanggungjawabkan, jadi tidak mungkin dilepas begitu saja,” tambah Rahmat Kurniawan lagi.
Sementara untuk lahan-lahan eks HGU, khususnya yang telah dinyatakan keluar dari HGU, seluas 5873,06 PTPN 1 Regional 1 telah melakukan sosialisasi melalui Pemkab Deli Serdang dan Kepala-kepala Desa, yang intinya memberikan kesempatan bagi warga untuk memiliki lahan-lahan eks HGU tersebut, dengan cara mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan nominatifnya dan setelah dilakukan verifikasi maka ditetapkan nilai SPS yang harus disetor kepada Negara,
Semua ini berkat kerja keras dan kerja cerdas Board of Regional Management PTPN I Regional 1 yang dikomandoi Bapak Didik Prasetyo, dan atas dukungan Pemprov Sumut, Kajati Sumut, Ulama, BPN, Kodam I/BB, Polda Sumut, Satpol PP, Serikat Pekerja Perkebunan daan instansi instansi terkait, jelas Rahmat mengakhiri.
Oku selatan, – KABAR EKSPRES II Polres OKU Selatan gelar press releasee, dalam rangka pencapaian mengungkap beberapa Kasus selama operasi pekat tahun 2024 berjalan,Senin(1/4/2024).
Di Halaman Mapolres,Kapolres OKU Selatan AKBP Listiyono Dwi Nugroho SIK MH melalui Waka Polres Kompol Hardan HS serta di dampingi Kasat Reskrim,Kasat Narkoba juga Kasat Lantas. menyampaikan bahwa selama operasi pekat tahun 2024 di laksanakan,dengan tujuan cipta kondisi menjelang Operasi Ketupat tahun 2024.
Operasi pekat dilaksanakan dalam kurun waktu lebih kurang satu bulan dengan tujuan menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten OKU Selatan,Tutur Wakapolres
Dikatakannya, bahwa selama operasi pekat di wilayah Kabupaten OKU Selatan di laksanakan,banyak sekali capain temuan dalam pengungkapan beberapa kasus yang terjadi.Diantaranya berhasil mengamankan 8 orang tersangka dalam kasus yang berbeda.dengan rincian 3 orang tersangka dari Sat Reskrim, 5 orang tersangka dari Satres Narkoba, di tambah dengan beberapa dus miras jenis anggur merah, 5 derijen minuman tuak dan 40 botol plastik berisi minuman tuak” Jelas Nya.
POLRES OKU SELATAN BERHASIL MENGUNGKAP BEBRAPA KASUS SAAT DI LAKSANAKAN NYA OPERASI PEKAT
Sementara itu dari Satlantas berhasil melakukan penegakan hukum dengan memberikan surat tilang kepada 84 unit motor, 4 unit mobil, STNK 35 lembar dan SIM 17 buah,” tambah Waka.
Dengan keberhasilan mengungkap beberapa kasus yang terjadii, Alhamdulillah situasi Kamtibmas di wilayah OKU Selatan saat menjelang Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita rayakan ,akan selalu dalam keadaan aman dan terkendali
Wakapolres juga menghimbau kepada seluruh masyarakat,” untuk tetap selalu berhati hati dan bersama-sama menjaga agar tercipta situasi Kamtibmas yang aman nyaman,”Pungkas nya….
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIIndonesian Coast Guard Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai NasDem DPR RI. FGD dibuka oleh Anggota Pansus RUU Kelautan/Anggota Komisi IV Sulaeman L. Hamzah, di Gedung DPR RI, pada Selasa (2/4/2024).
FGD ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Sehingga, yang menjadi fokus utama yakni, mengevaluasi dan memperoleh informasi tentang perubahan substansi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, khususnya terkait dengan Jaminan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.
Pada kesempatan ini, Kepala Bakamla RI memberikan paparan mengenai Urgensi Perubahan Undang-Undang Kelautan dan Jaminan Keamanan Laut dan Penegakan Hukum di Laut, yang berisikan Situasi Keamanan Maritim Nasional 2024, Sekilas Bakamla RI, Permasalahan Tata Kelola Keamanan Laut, Kebijakan Pemerintah Untuk Keamanan Laut Nasional, dan Perbandingan Dengan Coast GuardDunia.
Kepala Bakamla RI Jadi Narasumber di DPR RI
Diakhir paparan, Kepala Bakamla RI menyampaikan penyederhanaan organisasi yang berwenang di laut sangat penting untuk dilakukan, guna kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan KKPH. Serta, dibutuhkan sinkronisasi regulasi untuk penguatan kelembagaan keamanan laut nasional.
Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menginisiasi perubahan terbatas UU Kelautan sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi, dan saat sedang dibahas pada tahap Pembicaraan Tingkat I antara DPR RI, Pemerintah RI, dan DPD RI. Perubahan tersebut memusatkan pada aspek keamanan laut, penegakan hukum, operasi keamanan laut, dan peningkatan peran Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI) sebagai Indonesia Coast Guard.
Dengan adanya usulan RUU Kelautan, DPD RI berharap untuk memberikan kejelasan hukum yang diperlukan dalam menjaga keamanan laut, memastikan penggunaan laut yang aman, serta melindungi lingkungan laut dari potensi kerusakan dan ancaman hukum, demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pangkalpinang,- KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam upaya terus menurunkan angka kemiskinan di daerah, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjadi narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2025.
“Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung baik. Catatan kami ke depan kita memerlukan strategi yang melibatkan multi aktor dan sektor dengan basis data kemiskinan yang presisi sehingga penanganan menjadi lebih tepat sasaran,” ungkap Yusharto di Aula Gedung Graha Timah, PT Timah Tbk, Pangkalpinang, Kepulauan Babel, Senin, 1 April 2024.
Sementara itu, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat menekan angka kemiskinan, Yusharto meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Babel melakukan sinkronisasi target-target pembangunan dengan pemerintah pusat secara sistematis, efektif, dan efisien. “Kami mencoba mengumpulkan beberapa isu strategis yang berkaitan dengan perencanaan tahun 2025, (salah satunya) pertumbuhan ekonomi yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo,” jelas Yusharto.
Kemendagri Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Guna Menurunkan Angka Kemiskinan
Selain itu, masih terkait penyusunan perencanaan pembangunan, Kemendagri juga mengingatkan agar Pemprov Kepulauan Babel dapat menyusun perencanaan tersebut dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Dia menambahkan, pedoman tersebut sedang disusun oleh pemerintah pusat di bawah komando Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Adapun sejumlah urusan yang menjadi prioritas Pemprov Kepulauan Babel pada tahun 2025, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan wilayah, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kami mengapresiasi kepada Provinsi Bangka Belitung bahwa tema pembangunan provinsi tahun 2025 berikut target pembangunannya telah selaras dan mendukung RKP tahun 2025,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengapresiasi capaian kinerja Pemprov Kepulauan Babel yang telah menunjukkan progres yang baik. Hal ini terutama jika dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan 0,78 poin pada 2023 menjadi 74,09. Angka tersebut dinilai masuk dalam kategori IPM tinggi. Kendati demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, IPM Provinsi Kepulauan Babel berada sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 74,39.
“Untuk meningkatkan capaian kinerja ini maka Pemprov Kepulauan Bangka Belitung harus tetap fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara, peningkatan IPM ini juga memerlukan kolaborasi lintas sektor,” pungkasnya.
Sulsel, – KABAR EKSPRES IIKomite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) melakukan aksi unjuk rasa yang ke tiga kalinya di depan Mapolda Sulawesi Selatan, Tamalanrea Indah, Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.16, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Senin, 1/4/2024).
Dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa negara kesatuan republik Indonesia adalah negara yang berdiri atas payung hukum maka dari itu segala aspek kehidupan yang ada Sudah di atur dengan hukum.
Sehubungan dengan informasi dan data yang kami dapatkan dari beberapa sumber terkait masih maraknya praktik penimbunan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh para mafia migas di Sulsel, khususnya di wilayah hukum polres Bantaeng. Tentunya hal tersebut menjadi atensi publik karena merupakan bentuk dari tindakan kejahatan yang bertentangan dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bentuk sarana penal dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM, dengan ketentuan sanksi pidana.
Tentunya kami sebagai Mahasiswa yang memiliki fungsi controlling terhadap masyarakat akan setiap waktu memperhatikan segala bentuk ketimpangan dan juga pelaksanaan hukum yang tegak harus dijalankan. Namun mirisnya sebagaimana laporan masyarakat mengungkap praktik yang mengkhawatirkan, di mana PT. Wisan Petro Energi diduga menjual BBM bersubsidi kepada pengusaha industri. Perbuatan ini kami nilai telah melanggar hukum, mengingat BBM yang disubsidi seharusnya diperuntukkan bagi konsumen yang membutuhkan, apatahlagi masyarakat kabupaten Bantaeng itu mayoritas petani dan nelayan yang menjerit, merasakan dampak negatif dari kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar. Hampir di semua SPBU yang ada di kabupaten Bantaeng itu melakukan praktik penjualan BBM secara ilegal, tepatnya SPBU Parasula, SPBU Lambocca (74.924.04), SPBU Lamalaka (74.924.01), SPBU Marina (73.924.03).
Informasi langsung dari lokasi kejadian salah satu teman kami mengungkapkan bahwa setiap hari, mobil tangki warna biru bertuliskan PT. Wisan Petro Energy aktif membawa BBM dengan rute Bantaeng-Makassar. Sedangkan di SPBU Marina, Lambocca, dan Lamalaka kami mendapati Foto/Video pengisian BBM Subsidi jenis solar menggunakan Cergen.
Menurut muslimin, H. Ade, selaku pemilik SPBU Parasula, tidak berhubungan langsung dengan Santo, yang memiliki akses pengisian bahan bakar di hampir seluruh kapal Pelni dan jasa angkut muat kapal tangker. Namun, ia terlibat langsung dalam penjualan dan pemberian uang dengan Pak Diki, yang tinggal di komplek Aspol Panaikang dan satu atap dengan Helmy Kuarta Dirkrimsus. Adakah Keterlibatan Helmy Kuarta (Dirkrimsus) dalam rantai konspirasi ini??, sebagaimana pengakuan seseorang bahwa Ditreskrimsus dalam hal ini Kombes Pol. Helmy Kuarta di duga kuat terlibat dalam rantai konspirasi Mafia Migas di Bantaeng.
Aktivitas ilegal tersebut telah berlangsung selama dua tahun. Modus operandi yang dilakukan Santo semakin rapi karena memanfaatkan jasa angkut muat kapal tangker dan membayar setengahnya secara otomatis santo mengongkosi sementara waktu setelah kapal sandar di Juragan Kapal Indonesia (JKI), baru kemudian tangki mengisi dan diantar ke tujuan. Tagihan atas transaksi tersebut ditagihkan ke PT. pelayaran tersebut, termasuk kapal PT. Pelni dan kapal swasta. Kebutuhan akan solar subsidi sangatlah besar dalam aktivitas ini.
Hal itu disampaikan muslimin (jendlap) saat di wawancarai awak media, “Bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Bantaeng yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang kami duga kuat sebagai Mafia Migas BBM Subsidi Jenis Solar dan Pemilik SPBU, Manager SPBU yang mereka masing-masing bermain itu kemudian APH harus mengambil sikap tegas untuk memberantasnya. Namun yang kami lihat, seolah-olah APH tutup mata, memberikan ruang terhadap Mafia BBM subsidi (SOLAR) yang tentunya telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita tercinta.”katanya.
Lanjut, muslimin menyampaikan, “kami tidak akan mundur untuk memperjuangkan hak dan kemaslahatan masyarakat banyak, mengingat tugas dan fungsi kami sebagai controlling. Aksi kami hari ini itu yang ketiga kalinya tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari Kapolda Sulsel beserta jajarannya, dan kami menilai bahwasanya Kapolda Sulsel itu kemudian gagal memberantas Mafia Migas di Kabupaten Bantaeng karena ada oknum anggota Polda yang diduga kuat terlibat Membeck up para Mafia Migas di Bantaeng. Insya Allah hari kamis tepatnya tanggal 4 kami akan terus mengawal kasus ini mengingat Laporan kami sampai hari ini belum ada kejelasan dari pihak Polda Sulsel.”tutupnya
Untuk diketahui, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Ryan yang dikonfirmasi / dihubungi melalui pesan whatsapp, hingga berita ini diterbitkan belum memberi respon.
Berdasarkan Hal tersebut, Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia Membawa Tuntutan:
1. Menantang kapolda sulsel untuk membongkar jaringan mafia migas yang kerap kali beroperasi di wilayah hukum sulsel.
2. Copot dirkrimsus polda sulsel, yang diduga kuat tidak becus dalam menangani perkara mafia migas di sulsel.
3. Mendesak kabid propam polda sulsel untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Ditreskrimsus, kapolres, kasat reskrim dan kanit tipidter polres bantaeng dengan maraknya penimbunan BBM di wilayah hukumnya.
4. Tangkap dan adili seluruh pelaku penyalahgunaan / penimbunan solar bersubsidi dan yang turut serta dan terlibat dalam aktivitas mafia migas di sulsel.
5. Mendesak kapolda sulsel untuk segera mengatensi laporan pengaduan yang kami layangkan.
