Kategori: Opini

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 121 Tahun 2024 pada tanggal 21 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Sabtu (25/5/2024).

Adapun dalam Surat Keputusan yang tertuang di atas tersebut, Jaksa Agung merotasi sejumlah 78 pejabat eselon II yakni sebagai berikut:
Raden Febrytriyanto, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung;
Edy Birton, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda PErdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung;
Dr. I Made Suarnawan, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung;
Ponco Hartanto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
Ahelya Abustam, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;

Yuni Daru Winarsih, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;
I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
Dr. Jefferdian, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;
Abdullah Noer Deny, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung;
Ade Tajudin Sutiawarman, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;

Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H. sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung;
Hendro Dewanto, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;
Dr. Abd Qohar AF, S.H., M.H. sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung;

Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
Hari Wibowo, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung;
Dr. Mukri, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung;
Rina Virawati, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
Syaifudin Tagamal, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

Dr. Emilwan Ridwan, S.H., M.H. sebagai Kepala Pemulihan Aset Kejaksaan Agung;
Dr. Transiswara Adhi, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
Sugiyanta, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung;
Dr. Tanti Adriani Manurung, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung;
Darmawel Aswar, S.H., M.H. sebagai Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung;
Drs. Muhammad Naim, S.H. sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung;

Andi Darmawangsa, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;
Sugeng Hariadi, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
Anang Supriatna, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
Suwandi, S.H., M.Hum. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung;
Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung;
Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;

Rudy Irmawan, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
Muhibuddin, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
Sukarman Sumarinton, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung;
Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H. sebagai Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung;
Dr. Siswanto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;
Roch Adi Wibowo, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung;

Victor Antonius Saragih Sidabutar, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
Yuliana Sagala, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung;
Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Direktur Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung;
I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
Dr. Lila Agustina, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;

I Made Sudarmawan, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung;
Herry Hermanus Horo, S.H. sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung;
Dr. Iman Wijaya, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimatan Timur;
Dr. Bambang Gunawan, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
Enen Saribanon, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
Riono Budisantoso, S.H., M.A. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
N Rahmat R, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung;
Zet Tadung Allo, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
Dr. Teuku Rahman, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
Dr. Muslikhuddin, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
Edi Handojo, S.H. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung;
Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;

Sri Kuncoro, S.H. M.Si. sebagai Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung;
Nurcahyo Jungkung Madyo, S.H., M.H. sebagai Asisten Khusus Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung;
Edyward Kaban, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
Budi Hartawan Panjaitan, S.H., M.H. sebagai Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung;
Herry Ahmad Pribadi, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;

Pipuk Firman Priyadi, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
Yudi Triadi, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
Erich Folanda, S.H., M.Hum. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung;
Hendrizal Husin, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua;

Rini Hartatie, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
Sufari, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
Roberthus Melchisedek Tacoy, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua;
Zullikar Tanjung, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung;
Ardito Muwardi, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung;

Danang Suryo Wibowo, S.H., LL.M. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
Ikhwan Nul Hakim, S.H., sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung;
Sumurung Pandapotan Simaremare, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
Taufan Zakaria, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung;
Sofyan S, S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
Nur Asiah, S.H., M.Hum. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung;

Dr. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;
Dr. Dwi Antoro, S.H., M.H. sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung.
Tak hanya itu, Jaksa Agung juga menerbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-523/C/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, yang berisikan 328 jumlah pejabat eselon III yang dirotasi jabatannya.

“Mutasi, rotasi, dan promosi di tubuh Kejaksaan adalah hal yang biasa sebagai bentuk penyegaran dan pengisian jabatan yang kosong, sehingga akselerasi kinerja Kejaksaan akan lebih baik dan lebih adaptif ke depannya,” ujar Kapuspenkum. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang menuturkan bangsa Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada tantangan kebangsaan yang semakin kompleks dan dinamis. Bahkan, kondisi dunia sedang ‘tidak baik-baik saja’. Dari perspektif ekonomi, pertumbuhan ekonomi global masih belum sepenuhnya pulih usai badai pandemi Covid-19 melanda dunia. Pada tahun 2024 dan 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global masih cenderung melambat dan datar pada kisaran 3,2 persen.

“Dari perspektif geo-politik global, masih belum selesainya konflik Rusia dan Ukraina, agresi Israel ke Palestina, eskalasi ketegangan di beberapa kawasan di berbagai belahan dunia, semakin memperburuk kondisi perekonomian global. Ketidakstabilan geo-politik global akan berdampak pada terganggunya aktivitas perdagangan, melonjaknya harga komoditas, krisis energi berkepanjangan, dan kebijakan moneter yang agresif,” ujar Bamsoet saat menghadiri Peringatan HUT ke-70 Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) di Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Hadir antara lain Ketua Dewan Pembina Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) Bambang Sulistomo, Ketua Dewan Pakar IP-KI Hadi Poernomo, Ketua Dewan Pertimbangan IP-KI Edy Gunawan, Ketua Umum DPP IP-KI Baskara Sukarya dan Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kompleksitas dan dinamika tantangan kebangsaan tersebut, mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia harus memperkuat ketahanan dan kedaulatan dalam berbagai aspek. Setidaknya pada tiga dimensi, yaitu ketahan dan dan kedaulatan di bidang politik, ekonomi, dan ideologi.

Pada dimensi politik, bangsa Indonesia memiliki landasan pijak yang kokoh dan posisi yang tegas dalam menentukan orientasi politik luar negeri. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dan menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa-bangsa lain, serta menempatkan ketertiban dan perdamaian dunia sebagai komitmen kebijakan luar negeri.

“Namun kita tidak boleh melupakan, bahwa ketahanan dan kedaulatan politik juga dibangun oleh pondasi politik dalam negeri yang kondusif, tidak saling mencederai, dan dilandasi oleh kedewasaan dan kematangan berdemokrasi. Kontestasi politik jangan dijadikan pintu masuk bagi perpecahan, atau menempatkan rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini memaparkan, pada dimensi ekonomi, kemampuan bangsa Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap pengaruh dan dominasi perekonomian global, khususnya dari negara-negara maju, tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membangun daya saing. Namun, tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk membangun kemandirian.

“Misalnya dalam aspek ketahanan pangan. Tentunya menjadi ironi bahwa sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia, dan dengan segala sumberdaya agraria yang berlimpah, namun bangsa Indonesia masih memiliki ketergantungan impor bahan pangan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menguraikan, dari aspek ketahanan ideologi, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa ancaman geo-politik global tidak hanya bersifat fisik material semata, namun juga berdimensi ideologis. Ancaman berdimensi ideologis ini tidak mungkin disikapi dengan membangun benteng-benteng yang berjajar di sepanjang gugusan kepulauan Nusantara.

Saat ini, di tengah derasnya arus globalisasi yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, batas-batas teritorial negara semakin kabur. Akses informasi global, baik ataupun buruk, dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, di manapun, sedemikian mudahnya, hanya sebatas sentuhan jari pada layar gawai (gadget).

“Dalam konsepsi ini yang kita perlu bangun adalah benteng-benteng ideologi, melalui penanaman wawasan kebangsaan kepada segenap anak bangsa. Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan inilah yang akan menjadi benteng moral untuk menyaring arus informasi global yang bersifat merusak, mempromosikan faham-faham radikal serta nilai-nilai yang melenceng dari kearifan lokal dan jatidiri bangsa. Selain menegaskan Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, dan rujukan etika moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan dosen pascasarjana program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bambang Soesatyo menuturkan pasca reformasi 1998 banyak dibentuk lembaga negara independen atau state auxiliary agency. Pembentukan lembaga negara independen ini berfungsi untuk memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

“Lembaga negara independen berada di luar struktur pemerintah. Namun, keberadaannya walaupun bersifat publik, karena prosesnya dilakukan secara politik, tidak jarang kita temui mereka terpolarisasi kepentingan politik sehinggga menjadi tidak independen. Saat ini ada puluhan lembaga negara atau komisi independen yang dibentuk untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi dan tugas para aparatur negara,” ujar Bamsoet saat memberikan kuliah filsafat hukum tata negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) program doktor (S3) ilmu hukum di FH-Universitas Trisakti secara daring di Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pembentukan lembaga negara independen ada yang didasari oleh UUD NRI 1945, semisal, Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, ada pula yang dibentuk oleh TAP MPR, undang-undang ataupun peraturan dibawahnya. Seperti KPPU, Komnas HAM, Komisi Informasi Publik, Komisi Hukum Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dasar pembentukan lembaga negara independen tersebut karena munculnya tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga akuntabel, independen dan dapat dipercaya. Sumber pendanaan lembaga negara independen berasal dari anggaran negara,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan dosen pascasarjana di Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Borobudur serta Jayabaya ini menilai keberadaan lembaga negara independen pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto nanti layak dikaji ulang. Jumlah lembaga negara independen yang sangat ‘gemuk’ perlu dirampingkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kebijakan dan kewenangan serta mencegah pemborosan anggaran negara.

“Perlu adanya road map yang jelas saat dibentuknya lembaga negara independen. Keberadaan lembaga negara independen yang tumpang tindih dengan lembaga negara yang lain perlu dipertimbangkan untuk dihapus. Sehingga, kinerja lembaga negara independen bisa lebih maksimal,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, lembaga negara independen harus mampu bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh partai politik ataupun kepentingan pribadi. Karena tidak sedikit lembaga negara independen yang pimpinannya dipilih melalui proses di DPR RI.

“Lembaga negara independen harus mampu bekerja secara transparan dan independen, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka membahas penegakan hukum di daerah pada Selasa 21 Mei 2024 di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung DPD RI. Jakarta, (24/5/2024).

Adapun dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Internasional Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H., dan Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni. Dalam rapat ini juga membahas mengenai kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Terkait hal tersebut, Komite I DPD RI mendorong Kejaksaan Agung untuk lebih berperan aktif dalam menangani kecurangan Pilkada terutama terkait money politic dan pelanggaran pilkada melalui Sentra Gakkumdu guna mewujudkan pilkada yang berkualitas, aman, tertib, adil, dan damai.

Dari hasil rapat tersebut, Komite I DPR RI meminta Kejaksaan Agung untuk terus meningkatkan pelaksanaan Restorative Justice dalam melaksanakan penegakan hukum. Selain itu, Kejaksaan juga diminta untuk melakukan penuntutan yang tepat terhadap pelaku korupsi hingga mendorong perampasan aset para koruptor.

Kemudian, Kejaksaan juga diminta untuk berkolaborasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pencegahan pelanggaran hukum dengan mengedepankan pendekatan asistensi di desa. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Presiden Joko Widodo berencana meluncurkan Govtech Indonesia pada Senin, 27 Mei 2024. Hal tersebut mengemuka dalam rapat persiapan SPBE Summit dan Peluncuran GovTech Indonesia, Jumat (24/5/2024), melalui video conference Zoom.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, arahan khusus Presiden untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah menyelesaikan target jangka pendek sesuai Perpres 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Selain itu Presiden juga mengarahkan terkait penyederhanaan aplikasi agar lebih berdampak, percepatan SPBE dan integrasi pada Portal Nasional, transformasi BUMN Peruri, serta arahan terkait Digital ID dan Goverment Cloud,” papar Menteri Anas.

Presiden Jokowi memang menginginkan layanan publik digital terpadu alias tidak terpisah-pisah segera direalisasikan di Indonesia. Penyelenggaraannya melibatkan teknologi digital dan diberi nama GovTech.

GovTech disebut juga tim digital pemerintah, bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan.

Layanan ini dikembangkan oleh Tim Koordinasi SPBE. Tim terdiri dari Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.

Hadir pada rapat tersebut antara lain Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wamen Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mewakili Mendagri, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto, Sekjen Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana,

Dirjen Aptika Kemonkominfo Semmy Pangerapan, Staf Ahli Kemenkeu Agus Rofiuddin, Dirjen Imigrasi Silmy Karim, Staf Ahli Kemensos Suhadi Lili, Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni P Purbasari, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Direktur Deteksi Ancaman BSSN Sulistyo, dan perwakilan masing-masing tim dari kementerian/lembaga.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi atas nama Mendagri, menyinggung harapan Presiden Jokowi agar Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa digunakan sebagai kunci akses untuk mendapatkan pelayanan publik digital nasional terpadu pemerintah melalui INA Digital pada bulan Juni 2024.

“Kami siap mendukung Govtech Indonesia melalui INA Digital yang terintegrasi dengan IKD,” tegas Dirjen Teguh.

Teguh menjelaskan, INA Digital sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintahan. “INA Digital bukanlah sebuah platform/aplikasi, melainkan Penyelenggara Keterpaduan,” kata Dirjen Teguh.

Dirjen Dukcapil berharap kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat untuk menghapus mentalitas silo, demu mewujudkan layanan digital nasional terpadu.

“Alhamdulillah telah disiapkan draft komitmen percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, melalui strategi Govtech Indonesia dalam SPBE. Ini sebagai langkah awal menuju Indonesia Terintegrasi,” kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.

Reporter: Casroni