Kategori: Nasional

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah masing-masing. Pasalnya, semakin tinggi PAD, maka kapasitas fiskal daerah semakin baik. Dengan begitu, pembangunan daerah dapat terus dijalankan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Hal itu ditekankan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk ‘Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah’ yang berlangsung di Hotel Novotel, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Maurits menegaskan, PAD yang kuat dapat membuat daerah tidak terpengaruh terhadap dinamika fiskal di tingkat pusat sehingga lebih mandiri. Dengan meningkatnya PAD, Pemda relatif tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan dalam mengukur kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka akan semakin besar pula tingkat kemandirian daerah tersebut,” tegas Maurits.

Maurits menambahkan, untuk meningkatkan PAD, Pemda harus memiliki semangat kewirausahaan untuk menggali potensi yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan PAD. Selain itu, Pemda juga harus mampu mengejawantahkan berbagai strategi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

“Kemudian Pemda harus mampu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi daerah dan meningkatkan koordinasi dan sinergitas melalui kerja sama di bidang pendapatan dengan para stakeholder,” jelas Maurits.

Lebih lanjut, Maurits menyampaikan, saat ini Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah mengikuti ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 yang sudah berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024.

“Terdapat penyederhanaan sistem perpajakan yang meliputi penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, cara pembayaran dan pelaporan pajak, penambahan jenis pajak baru, perubahan tarif, dan mekanisme opsen pajak. Sehingga diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar serta mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajiban membayar pajak,” ujar Maurits.

Menurut Maurits, pengelolaan administrasi sangatlah penting dan menjadi hal krusial dalam suksesnya pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Karenanya peningkatan kemampuan, baik skill maupun manajerial aparatur sipil negara (ASN) Pemda, sebagai pemungut pajak daerah sangat diperlukan.

“Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhirnya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah,” tutur Maurits.

Red/Puspen Kemendagri

Tulungagung, –KABAR EKSPRES II Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi yang terdepan dalam berinovasi.

Dalam sambutanya Yusharto mengatakan, jika setiap ASN berinovasi secara konsisten maka berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda) dapat terselesaikan. “ASN harus bisa berinovasi (terutama) dari pekerjaan yang paling sulit. Tolong hasilkan inovasi dari permasalahan yang dihadapi secara berulang-ulang yang sampai saat ini masih terjadi, berikan dedikasi Bapak/Ibu untuk menjadikan inovasi sebagai penyelesaian masalah,” ungkap Yusharto di Aula Gedung BarataTulungagung pada Selasa, 27 Februari 2024.

Dia melanjutkan, dalam berinovasi setiap ASN perlu membangun tim yang kuat dari berbagai pihak meliputi pemerintah lintas kementerian dan lembaga (K/L), perguruan tinggi, maupun pihak swasta. Yusharto mengatakan, pihak-pihak tersebut dapat dijadikan creative funding untuk bersama-sama menghasilkan inovasi. “Tidak ada anggaran bukan berarti kita tidak bisa berinovasi, dari sana lah justru harus kita tumbuhkan dengan cara-cara yang kreatif, salah satunya melibatkan berbagai pihak menjadi creative funding kita,” jelas Yusharto.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga membeberkan peta kekuatan inovasi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 yang cenderung mengalami penurunan pada aspek kualitas data dukung laporan inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Sementara itu, berdasarkan sebaran kematangan inovasi daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 terdapat 33,38 persen indikator yang tidak terisi atau tidak sesuai.

Guna memperkuat ekosistem inovasi di Tulungagung, Yusharto menyarankan agar Pemkab Tulungagung dapat mereplikasi inovasi dari daerah lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Tulungagung sebagai penerima manfaat. “Bapak/Ibu dapat menonton tutorial display inovasi yang kami buat di tuxedovation yang datanya sudah sekitar 14.000 inovasi yang bisa dipelajari yang ada di Kemendagri,” tandasnya. (Mawi PPI)

Red