Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Aula Ali Said, Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Kejaksaan Agung, Tim Jaksa Eksekutor telah melaksanakan putusan Pengadilan terhadap barang rampasan perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Rabu 17 Januari 2024
Adapun barang rampasan yang dilakukan eksekusi yaitu berupa uang tunai (dalam rekening bank) dari Jaksa Eksekutor kepada para korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) senilai Rp. 39.493.049.008,64 dan USD 896.988,43.
Pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2113/K.Pidsus/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Terpidana Henry Surya Dkk, yang telah melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pengembalian Barang Bukti Perkara KSP Indosurya Berupa Uang Senilai Rp39.493.049.008,64 dan USD 896.988,43 Kepada Korban Melalui LPSK
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerja sama dari berbagai pihak, sehingga perkara yang menarik perhatian masyarakat ini dapat diselesaikan dengan baik.
“Pelaksanaan eksekusi merupakan wujud tanggung jawab Jaksa sebagai eksekutor yang bertujuan utama yakni melindungi kepentingan rakyat dan melindungi korban. Dengan demikian, pemberantasan kejahatan seperti ini dapat dilakukan secara serius,” ujar JAM-Pidum.
Menutup sambutannya, JAM-Pidum berharap agar terlaksananya eksekusi awal pada hari ini dapat ditindaklanjuti ke depannya untuk pemulihan hak-hak kepada para korban secara proporsional dan profesional,” ujar JAM-Pidum.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua LPSK, Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor serta Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok. (K.3.3.1)
Surabaya – KABAR EKSPRES II Terungkap sudah misteri selama ini terkait aliran uang hasil operasional restauran Sangria by Pianoza jalan Dr. Soetomo 130 Surabaya, ternyata uang setoran penghasilan dimasukan di rekening pribadi Ellen Sulistyo bukan ke rekening CV. Kraton Resto selaku manajemen restauran Sangria by Pianoza.
Bukan hanya misteri aliran dana yang terkuak dalam persidangan ini, tapi juga terkuak dibawa kemana barang yang diambil dan diklaim milik Ellen Sulistyo dari dalam restauran Sangria saat gedung tersebut disegel oleh Kodam V/ Brawijaya. Ternyata barang – barang tersebut dibawa di dua tempat, yakni restauran Kayanna jalan Dr. Soetomo Surabaya dan digudang wilayah Gresik milik Ellen Sulistyo.
Terkuaknya misteri yang selama ini jadi tanda tanya dalam perkara gugatan wanprestasi dibuka oleh saksi fakta bernama Dwi Endang Setyowati yang dihadirkan kuasa hukum Ellen Sulistyo (Tergugat I) dalam lanjutan sidang wanprestasi pengelolaan restauran Sangria by Pianoza yang digelar di ruang sidang Garuda 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu (17/1/2024) siang.
Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Sudar didampingi dua anggota Majelis Hakim dihadiri kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat I dan kuasa hukum Tergugat II, serta kuasa hukum Turut Tergugat II, saksi fakta Dwi Endang menjawab beberapa pertanyaan yang dilayangkan kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat.
“Saya bekerja dengan bu Ellen sejak tahun 2003 menangani semua keuangan usaha bu Ellen, dan diperbantukan ke Sangria sejak Agustus 2022 saat renovasi,” ungkap Dwi menjawab kuasa hukum Ellen Sulistyo.
Saksi Dwi Endang Jawab Aliran Dana Hasil Operasional Sangria by Pianoza Masuk ke Rekening Ellen Sulistyo
Dwi Endang menerangkan. bahwa dirinya bekerja di kantor jalan Dr. Soetomo 50 – 52 Surabaya bertugas mencatat keuangan keluar masuk usaha Ellen Sulistyo, dan dirinya kenal Effendi (Tergugat II) dikenalkan oleh Ellen Sulistyo perkiraan bulan Juni atau Juli 2022.
“Waktu itu dibilang bu Ellen, mbak Dwi ini pak Effendi rekan kerja sama saya, dia pemilik restauran Pianoza, nanti kerjanya 5 tahun,” ujar Dwi Endang. Saat ditanya kuasa hukum Ellen Sulistyo bahwa Effendi adalah pemilik lahan, Dwi mengatakan kalau Effendi pemilik gedung Pianoza.
Terkait pekerjaan keuangan, Dwi Endang menerangkan bahwa pekerjaan keuangan Sangria adalah mengumpulkan sales report dari pihak operasional. “Semua keuangan dilaporkan ke saya, pemasukan dan pembayaran listrik gaji karyawan semua kesaya,” terang Dwi Endang.
Dwi juga mengungkapkan kalau laporan keuangan perbulan diaudit sama pegawai Effendi bernama Danang. “Semua disetujui sama pak Danang. Setiap laporan keuangan di periksa ulang sama beliau,” terang Dwi Endang.
Dari keterangan Dwi, restauran mengalami minus (red: rugi) setiap bulannya selama buka sekira Rp. 42 juta perbulan, dan saksi fakta itu juga mengakui ada diskon dan voucher makan, serta tidak ada tunggakan pembayaran listrik dan pegawai serta lainnya. Dwi Endang mengatakan walaupun restauran rugi, Ellen Sulistyo tetap memberikan sharing profit ke Effendi. “Dua kali sharing profit, Rp. 30 juta dua kali,” terangnya.
Terkait penutupan restauran, Dwi Endang mengatakan, “Alasan ditutup, awal tidak tahu setelah dikasih surat alasannya adalah aset bermasalah tanggal Maret 2022. Ada kewajiban yang diharuskan ke Kodam ke pak Effendi.”
“Apakah mengetahui perjanjian nomor 12 antara Ellen Sulistyo dengan pak Effendi dalam pengelolaan restauran ?,” tanya pengacara dari Ellen Sulistyo, dan dijawab Dwi Endang, “Mengetahui perjanjian sewa 5 tahun dan sharing profit 60 juta perbulan bu Ellen ke pak Effendi.”
Dalam sidang itu, kuasa hukum Tergugat II (Effendi) bernama Yafet Waruwu memcecar beberapa pertanyaan ke saksi fakta Dwi Endang yang akhirnya menguak fakta mekanisme aliran dana operasional restauran ke rekening Ellen Sulistyo, dan kemana barang yang dibawa dari dalam restauran yang diklaim milik Ellen Sulistyo.
“Laporan pembukuan yang saksi katakan sudah di validasi, mana bukti validasinya ?, dan laporan keuangan dilaporkan ke saudara Danang bentuknya apa, hard copy, atau melalui email ?,” tanya Yafet.
“Laporan dikirim melalui email, dan disetujui bon – bon oleh Danang. Saat saya kirim laporan bulanan saya email tidak dijawab, saya anggap disetujui, kalau ga, biasanya ada balasan dari Danang,” jawab Dwi Endang.
Saat ditanya sekali lagi oleh Yafet, bahwa bon – bon itu bukan laporan keuangan, dan menanyakan apa bukti laporan bulanan sudah di validasi dan disetujui, karena dari laporan keuangan dijadikan alat bukti tidak ada tanda validasi dan bukti bahwa laporan itu disetujui oleh pihak CV. Kraton Resto
“Laporan kata Danang gapapa pakai email, makanya kita lakukan, tidak ada hard copy,” jawab Dwi Endang, dan membuat pengacara Yafet mempertanyakan. “Ada bukti laporan yang dijadikan alat bukti dalam persidangan, padahal menurut saudara saksi hanya membuat laporan keuangan melalui email. Apakah bukti laporan keuangan ini baru dibuat hanya untuk kepentingan sidang ini ?,” tanya Yafet, dan dijawab Iya oleh Dwi Endang.
Yafet juga bertanya, kenapa pada bulan pertama dalam pengelolaan dipegang Ellen Sulistyo yakni bulan September tidak ada bukti laporan, yang ada hanya bulan kedua (Oktober) dan bulan seterusnya. Dan apakah benar restauran rugi setiap bulan Rp. 42 juta ?. Dwi Endang menerangkan bahwa bulan pertama sebagai pembelajaran perkenalan restauran branding baru.
“Bulan pertama disepakati kedua pihak tidak ada laporan. Awal pembukaan bisa Rp 10 juta, 15 juta, 14 juta, dan omset dipotong voucher dan bonus, dan restauran minus setiap bulan,” terang Dwi.
Terkait akte perjanjian pengelolaan nomor 12, Dwi Endang semula tidak mengetahui, tapi setelah restauran ditutup baru ia baca perjanjiannya. Ia juga menerangkan bahwa alasan ditutup baru tahu setelah dikasih surat alasannya adalah aset bermasalah Maret 2022. Ada kewajiban yang harus dibayarkan ke Kodam oleh Effendi, dan terkait PNBP Dwi Endang mengatakan tidak tahu.
Dari keterangan Dwi Endang, kalau ia mengelola semua keuangan usaha Ellen Sulistyo, apakah dibantu admin lain, Dwi Endang menjawab ada yakni Adinda yang posisinya di kantor Dr. Soetomo bukan di Sangria.
“Sangria setiap bulan rugi Rp. 42 juta, padahal omset kalau pemasukan rata rata Rp. 15 juta dalam sebulan ada omset Rp. 400 jutaan, kenapa bisa rugi ?,” tanya Yafet.
“Kelola resto memang awal rugi, karena tanamkan brand, omset belum dipotong semua operasinal, voucher dan diskon, dan pada bulan Januari, Februari mengalami drop perhari 1 juta, 3 juta,” terang Dwi.
“Sebagai seorang akunting bagian keuangan, minus Rp. 42 juta, apakah menyampaikan manajemen ?,” tanya Yafet. “Sudah lapor, ada pemakaian listrik ada gaji karyawan, ada beberapa poin bicara dengan pak Danang,” jawab Dwi.
“Dalam akte apa pernah menyampaikan kewajiban untuk bayar listrik, pembayaran periode ke 2 PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 450 juta per 3 tahun ?,” tanya Yafet. “Kalau saya berdasarkan tagihan, nunggu tagihan, tidak ada tagihan PNBP, dan tidak diberitahu bu Ellen,” terang Dwi.
“Adanya PB1 (pajak makanan) apakah sudah dibayarkan, dan service charge apakah sudah dibagikan ke karyawan karena itu hak dari karyawan, serta gaji Ellen Sulistyo sebesar Rp. 30 juta setiap bulan, apakah dibayarkan ?,” tanya Yafet. Dwi Endang menjawab pajak makanan sudah terbayarkan.
“Service charge, restauran rugi jadi tidak ada, tapi sebagian karyawan dapat bonus dan itu lebih besar dari service charge. Gaji Rp. 30 juta tidak disetujui, akhirnya tidak dibayarkan ke bu Ellen,” terang Dwi Endang.
Yafet menegaskan bahwa Ellen mengelola restauran Sangria by Pianoza selama 7 bulan 13 hari, omset atau pemasukan kotor kurang lebih Rp. 3 Milyar. Saksi fakta menjawab iya.
Terungkap bahwa semua uang operasional masuk ke rekening Ellen Sulistyo dan pembayaran karyawan dibayarkan oleh Dwi Endang, ketika Yafet mempertanyakan hal itu ke Dwi Endang, dan dijawab, “Rekening atas nama bu Ellen untuk operasional Sangria. Dan selama ini tidak ada keberatan. Bayar gaji karyawan itu saya. Karyawan 3 bulan pertama chas (tunai), setelah 3 bulan melalui rekening mandiri.”
Dalam sidang ini terkuak juga siapa yang membuka gembok gedung Sangria saat barang – barang diambil dalam restauran, hal itu terungkap saat Yafet juga menyakan hal itu ke saksi fakta Dwi Endang.
“Ada baju hitam ga kenal yang buka gembok, barang dibawa ke restauran Kayanna jalan Dr. Soetomo dan gudang Gresik milik bu Ellen,” terang Dwi Endang.
Pertanyaan terakhir yang diajukan Yafet, apakah ada audit selama pengelolaan Sangria, Dwi menjawab, “Audit internal, tidak ada eksternal.”
Pengacara penggugat bernama Arief Nuryadin mempertanyakan ke saksi fakta apakah memahami isi semua pasal perjanjian pengelolaan. “Tidak, saya tidak memahami, hanya poin poin saja, sewa 5 tahun ada pembagian shering profit Rp. 60 juta pak Effendi sebagai direktur,” terang Dwi.
“Perjanjian pasal 5 poin 1 akte perjanjian pihak kedua setujui membiayai operasional. Apakah saudara pernah baca ?,” tanya Arief. “Tidak,” jawab Dwi.
“Bu Ellen sebagai apa ?,” tanya Arief. “Pengelola dan menginvestasikan merubah nama pianoza ke Sangria,” Bos di Sangria resto siapa ?. “Kalau saya bu Ellen,” jawab Dwi Endang. “Apakah ada bos minta gaji ?,” tanya Arief, “Restoran boleh digaji.” jawab Dwi Endang.
Terkait mekanisme pengeluaran Sangria, Dwi menerangkan bahwa dari operasional (kasir) ada pemasukan uang di setorkan ke Ellen Sulistyo. “Jadi ada nota kuitansi kesaya, tanya ke bu Ellen, kalau sudah benar baru dibayar,” terang saksi Dwi Endang .
“Pengetahuan saksi, resto Sangria by Pianoza, pernah dilakukan audit ?,” tanya Arief, “Belum pernah, hanya audit internal,” jawab Dwi. “Audit internal intuk kepentingan siapa ?. Yang audit siapa ?,” tanya Arief. “Kepentingan kita, yang audit saya, dari data yang ada,” jawab Dwi.
Usai Dwi Endang didengarkan kesaksiannya, ketua Majelis Hakim memanggil 2 saksi lainnya bernama Leni dan Novi yang hari ini juga hadir dan sudah disumpah sesuai dengan agamanya.
“Karena waktu terbatas akan ada sidang pidana, keterangan saksi akan dilanjutkan sidang berikutnya. Jadwal sidang akan dirubah hari dari Rabu ke Senin (22/1/2024),” ujar Hakim Sudar dan mengetuk palu tanda sidang sudah selesai.
Diluar persidangan, terkait keterangan saksi Dwi Endang, dengan menunjukan bukti, Yafet Waruwu, kuasa hukum dari Effendi menerangkan ada beberapa keterangan saksi tidak sesuai fakta.
Salah satu hal yang tidak benar adalah gaji Ellen Sulistyo sebesar Rp. 30 juta, yang dikatakan saksi tidak jadi diberikan ke Ellen karena pihak Effendi tidak menyetujui.
“Ada bukti laporan yang dibuat mereka bahwa ada pengeluaran tiap bulan Rp. 30 juta sebagai gaji Ellen,” terang Yafet.
Dalam rangkaian keterangan saksi Fakta yang terkesan berbelit – belit dan tidak konsisten menyebut Ellen Sulistyo sebentar sebagai investor, sebentar pengelola dan sebentar Bos Sangria, Pengacara Yafet mengatakan, “Mengingat saksi Dwi Endang sudah bekerja selama 20 tahun pada Ellen Sulistyo, sehingga diduga melindungi tergugat Ellen Sulistyo terutama dalam menjawab pertanyaan saya.”
“Berbelit – belit sebelum akhir nya menyebutkan bahwa semua hasil penjualan disetorkkan pada rekening atas Nama Ellen sulistyo. Hal yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan karena Ellen Sulistyo hanya mengelola bukan pemilik dari resto Sangria. Hal ini juga sudah di sampaikan oleh saksi Penggugat Danang yang menyebutkan bahwa satu bulan sejak operasional yang bersangkutan sudah menegur Ellen Sulistyo karena tidak menyetorkan ke rekening CV. Kraton Resto,” ungkapnya.
Menurut keterangan yang disampaikan oleh Yafet sebagai LC CV. Kraton Resto, banyak fakta yang tidak sesuai dengan keterangan saksi fakta terkait tugasnya sebagai akuntan yang seharusnya mengerti bahwa laporan keuangan selalu harus disertai data – data pendukung, seperti aliran keuangan atau rekening Koran. Karena tanpa bukti – bukti pendukung, laporan keuangan tidak memiliki nilai kebenaran, apalagi dilakukan sendiri tanpa audit independen yang di syaratkan dalam perjanjian notarial.
“Keterlambatan melakukan kewajiban sesuai perjanjian notarial saja bisa dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, namun keterangan saksi fakta dari Ellen Suliatyo ini terkesan mengentengkan tanggung jawab tersebut dan cenderung menutupi hak – hak CV. Kraton Resto sebagai pemilik restauran dengan alasan yang sangat tidak profesional sebagai pengusaha yang mengaku memiliki banyak reatauran,” terang Yafet.
Saat saksi mengatakan dikenalkan ke Effendi oleh Ellen antara bulan Juni atau Juli, keterangan ini agak diragukan kebenarannya, karena Ellen Sulistyo baru menghubungi Effendi pada tanggal 30 Juni dan perjanjian notarial nomor 12 tentang pengelolaan ditanda tangani pada tanggal 27 Juli 2022.
“Kesaksian saksi fakta Dwi tersebut diragukan kebenaranya, sampai saya harus mengingatkan saksi dibawah sumpah,” terang Yafet.
Tentang PB1 sudah terbayarkan, Yafet mengatakan hal ini bertolak belakang dengan fakta bahwa pajak PB1 diduga belum dibayarkan oleh Ellen Sulistyo sebagai pengelola Sangria, karena tidak ada bukti pembayaran pajak dalam laporan Internal yang dibuat oleh saksi Dwi Endang.
“Akan sangat menarik kalau pengakuan ini bisa di konfirmasi oleh pihak – pihak terkait agar keterangan saksi tersumpah benar – benar bisa dipertanggung jawabkan,” kata Yafet.
Sementara itu, terkait kata saksi ada bonus dibagikan tapi service charge tidak dibagikan ke karyawan, menurut kuasa hukum penggugat, Pengacara Arief Nuryadin, hal itu terkesan kontradiktif dan menggelikan karena kewajiban yang menjadi hak karyawan (service charge) saja diakui tidak diberikan dengan alasan rugi, namun bonus diberikan.
“Padahal bonus normalnya diberikan apabila ada keuntungan usaha. Apakah “bonus” ini hanya diberikan pada beberapa karyawan tertentu ?. Apa mungkin yang bisa membantu Ellen untuk menyembunyikan hal – hal tertentu ?,” ungkap Arief.
Terkait gaji Ellen Rp. 30 juta, hal itu tidak ada dalam perjanjian pengelolaan nomor 12 tanggal 27 Juli 2022.
“Jelas dalam perjanjian disebutkan bahwa hak yang diterima oleh Ellen Sulistyo sebagai pengelola adalah berupa profit sharing 50% dari keuntungan resto, bukan dari gaji. Artinya sudah ada indikasi penggelapan dalam jabatan,” pungkas Arief.
Jatim, – KABAR EKSPRES II Meskipun sebelum nya polrestabes surabaya bersama polsek jajaran nya berhasil menjaga kondusifitas kota surabaya dengan mengamankan 139 orang pemuda dan 66 unit motor yang melakukan konvoi membuat resah masyarakat
Hal tersebut tidak membuat kepolisian di kota surabaya mengendurkan semangat nya untuk terus melakukan patroli tengah malam sampai subuh
Dan pada hari rabu 17/1 dinihari sekitar pukul 01.00 wib Kapolsek Simokerto terus memerintahkan anggota nya untuk tetap konsisten melindungi masyarakat terutama di jam-jam tengah malam yang rawan ada nya kejahatan maupun remaja yang membuat resah masyarakat
Kapolsek Simokerto Konsisten Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Dan Pembuat Resah Masyarakat
Dengan dipimpin pawas dan kekuatan 17 personil menggunakan 3 unit mobil patroli setelah melakukan apel langsung bergerak menyusuri jalanan yang dinilai rawan aksi kejahatan dan tawuran
Setelah 4 jam melakukan patroli dan pemantauan mulai dari jalan kapasan, pengiriman, gembong, Ngaglik, kapas krampung, tambakrejo dan jalan kenjeran hingga subuh tidak ditemukan gerombolan pemuda yang bikin resah masyarakat ataupun pelaku kejahatan yang berani beraksi
Kompol Mohammad Irfan menerangkan Kepolisian akan terus konsisten bekerja keras memantau dengan intensif patroli walaupun diwaktu tengah malam sampai menjelang pagi dan tak kan memberikan kesempatan sedikit pun buat pelaku kejahatan atau pembuat resah masyarakat bisa beraksi serta kita akan melakukan tindakan tegas demi tercipta nya situasi yang aman dan damai.
lSurabaya, – KABAR EKSPRES II Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satpol PP mengimbau masyarakat untuk mewaspadai pengendara motor yang melakukan modus ketuk kaca mobil. Karenanya, warga diimbau untuk segera menghubungi Command Center (CC) 112 apabila mengalami atau melihat hal tersebut.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, bahwa modus ketuk kaca mobil sudah menjadi atensi pemkot dan jajaran kepolisian. Ia pun meminta warga jika melihat hal tersebut segera melapor ke CC 112.
“Jadi, kalau ada kejadian begitu bisa segera telepon 112, menginformasikan bahwa ada kejadian ini di sini (lokasi). Kemudian ciri-cirinya (orang atau kendaraan) seperti apa,” kata M Fikser di kantornya, Selasa (16/1/2024).
Modus Ketuk Kaca Mobil Jadi Atensi Satpol PP Surabaya, Warga Diimbau Lapor 112
Menurut dia, apabila saat kejadian warga segera melapor, maka paling tidak pelaku bisa langsung dikejar. Apalagi, informasi yang diterima dari warga itu akan langsung diteruskan kepada setiap petugas Satpol PP di lapangan melalui Handy Talkie (HT).
“Sehingga anggota kita yang ada di situ (dekat lokasi), begitu diinformasikan 112, mungkin bisa dikejar atau oleh petugas yang lain,” ujarnya.
“Tapi yang terjadi (informasi atau video) dinaikkan dulu di media sosial, tidak langsung viral, butuh waktu beberapa jam, ya sudah pasti tentu orangnya (pelaku) sudah tidak ada di tempat,” sambungnya.
Fikser menyebut dari video yang beredar di media sosial, pelaku tampak memakai helm tertutup. Bahkan, motor yang digunakan pelaku, di belakangnya tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan.
“Sebenarnya ini (modus ketuk kaca) sudah menjadi atensi kita. Saya kira bukan kita saja, tapi juga (atensi) jajaran kepolisian,” katanya.
Oleh sebabnya, mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini mengajak masyarakat untuk peduli dengan menyampaikan informasi ke CC 112. Apalagi, kata dia, pelaku diduga melakukan aksinya secara berpindah-pindah lokasi.
“Kita juga minta kepedulian warga untuk bisa telepon 112, menginformasikan bahwa (misal) ada kejadian (ketuk kaca mobil) baru saja terjadi di traffic light ini,” jelasnya.
Fikser menambahkan bahwa setiap hari petugas Satpol PP bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, disebar di sejumlah titik traffic light Surabaya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat.
“Petugas stay di perempatan ada Satpol PP, ada Dishub. Kita sudah instruksikan, ketika mendapat informasi, petugas di lapangan agar memperhatikan dia (pelaku) menuju ke mana, menuju ke mana, agar bisa ditangkap bersama-sama,” pungkas dia.
Sebagai informasi, sebelumnya pada Rabu, 3 Januari 2023, video viral di media sosial menampilkan pemotor ugal-ugalan diduga minta uang dengan modus ketuk kaca mobil di traffic light Surabaya. Video itu diunggah oleh seorang warga yang saat kejadian melihat dan merekam langsung peristiwa tersebut
Brebes – KABAR EKSPRES II Menghadapi momentum penting di Pemilu 2024, Kodim 0713 Brebes, Korem 071 Wijayakusuma telah mengambil langkah proaktif dengan menyiagakan 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) pasukan Huru Hara lengkap dan pasukan bermotor gerak cepat untuk mengatasi potensi kerusuhan selama pesta demokrasi berlangsung. Rabu (17/01/2024).
Pasukan yang disiapkan tersebut dikhususkan untuk menangani potensi Huru Hara atau gangguan keamanan yang dapat terjadi selama proses Pemilu berlangsung diwilayah Kabupaten Brebes.
Komandan Kodim 0713 Brebes, Korem 071 Wijayakusuma, Letkol Infanteri Sapto Broto, S.E., M.Si menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama masa kampanye hingga pemungutan suara PilPres maupun Legislatif.
“Kami bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat mengancam keamanan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasukan yang dikerahkan telah mendapatkan pelatihan khusus Huru Hara untuk menangani situasi darurat dengan cepat dan efisien.” Tutur dandim Brebes.
Selain itu Dandim Letkol Infanteri Sapto Broto juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung jalannya proses demokrasi yang akan di laksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Pentingnya menjaga keamanan bersama demi kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2024 secara aman dan lancar khususnya di Kabupaten Brebes,” ucap Letkol Infanteri Sapto Broto.
Pemilu 2024 akan menjadi sorotan utama dengan tingginya antusiasme warga berpartisipasi dalam menentukan hak pilihnya masing masing sebagai warga negara Indonesia untuk kemajuan bangsa.
“Dengan langkah siaga ini, Komandan Kodim 0713 Brebes, Korem 071 Wijayakusuma berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilu dengan tenang dan nyaman,” tandasnya. (Pen0713).
Purbalingga – KABAR EKSPRES II Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus kepemilikan narkotika jenis tembakau sintetis. Tiga orang tersangka diamankan berikut barang buktinya awal Januari 2024.
Wakapolres Purbalingga Kompol Donni Krestanto, saat memberikan keterangan, Rabu (17/1/2024) mengatakan Satresnarkoba Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus kepemilikan narkotika jenis tembakau sintetis.
Tiga tersangka berhasil diamankan yaitu S (25) warga Desa Lemberang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, T (22) warga Desa Tlahab Lor, Kecamatan Karangreja, Purbalingga dan R (27) warga Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga.
“Ketiga tersangka membeli tembakau sintetis secara online kepada seseorang. Setelah pembayaran dilakukan kemudian barang dikirim dan diambil untuk dipakai bersama,” jelas Wakapolres didampingi Kasatresnarkoba AKP Achirul Yahya dan Plt Kasihumas Ipda Uky Ishianto.
Disampaikan bahwa pengungkapan kasus bermula saat anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan pemantauan di daerah Jompo Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Selasa (9/1/2024) malam. Di lokasi tersebut diduga sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.
Saat itu, didapati ada dua orang berboncengan sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan. Petugas kemudian mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersebut.
Polres Purbalingga Ringkus Tiga Pengguna Narkotika Jenis Tembako Sintetis
“Saat diperiksa didapati dua plastik klip diduga berisi narkotika jenis tembako sintetis. Dari dua orang tersebut, kami berhasil mengamankan satu orang lainnya sebagai pemesan tembako sintetis tersebut,” ungkapnya.
Barang bukti yang diamankan dari tersangka diantaranya dua paket klip plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintetis 1,27 gram, satu buntalan tisu warna putih dengan lakban hitam, satu bungkus rokok, tiga unit telepon genggam dan satu sepeda motor.
Tersangka mengaku sudah lima kali membeli tembako sintetis secara patungan. Tersangka mengaku mengonsumsi tembako sintetis untuk mendukung pekerjaan sebagai karyawan koperasi.
“Tiga tersangka yang sama-sama bekerja di koperasi mengaku membutuhkan tembako sintetis untuk menghilangkan lelah setelah bekerja menarik dana nasabah. Hingga melakukan pembelian tembako sintetis secara berulang sampai lima kali,” ungkapnya.
Wakapolres menambahkan kepada tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku diancam pidana pidana mati, seumur hidup, atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800 juta dan paling banyak Rp. 8 miliar.
Kota Tegal – KABAR EKSPRES II Polda Jateng menyebut korsleting motor exhaust fan di ruang mushola menjadi penyebab kebakaran yang menewaskan 6 orang karyawan di Orange Karaoke, Kota Tegal. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polda Jateng bersama Polres Tegal Kota di Mapolres Tegal Kota pada hari Rabu, (17/1/2024) siang.
Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kabidhumas Kombes Satake Bayu, didampingi Dirreskrimum Kombes Johanson Ronald Simamora, Kabiddokkes Kombes Dr Sumy Hastry, dan Kapolres Tegal Kota AKBP Rully Thomas.
Di depan awak media, Kabidhumas menyebut kasus ini sebagai kejadian menonjol karena banyaknya korban jiwa. Pihaknya menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gedung Orange Karaoke Kota Tegal mengalami kebakaran pada hari Senin (15/1/2024) pukul 08.30 WIB. Akibat kejadian tersebut 15 orang dilarikan ke RS Kardinah, dengan rincian 6 meninggal dan 9 masih menjalani perawatan.
“Kasus ini cukup menonjol karena banyaknya korban meninggal. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan turut berduka dan prihatin terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Penanganan kasus ini menjadi pembelajaran agar kasus serupa tidak terulang lagi,” ujar Kabidhumas.
Polda Jateng Sebut Korsleting Exhaust Fan di Mushola Jadi Penyebab Kebakaran Orange Karaoke di Kota Tegal
Di kesempatan itu, Dirreskrimum Kombes Johanson Ronald Simamora menyebut penanganan perkara melibatkan Bidlabfor Polda Jateng untuk mencari penyebab kebakaran.
“Hasil dari olah TKP, penyebab kebakaran adalah korsleting motor Exhaust Fan di ruang mushola lantai 3,” ungkapnya.
Pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pengelola tempat karaoke. Namun hasil pemeriksaan masih belum menetapkan tersangka yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
“Penanganan perkara masih berproses. Kita masih lengkapi keterangan dari ahli serta mencari alat bukti lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kabiddokkes Kombes Dr Sumy Hastry menjelaskan penyebab kematian para korban adalah karena mati lemas akibat menghirup udara panas asap kebakaran. Hal tersebut sesuai hasil pemeriksaan otopsi terhadap para korban yang menemukan jelaga di saluran pernapasan korban.
“Tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun luka bakar di tubuh korban, semua mati lemas karena menghirup asap kebakaran. Ini sesuai dengan hasil otopsi para korban, ditemukan jelaga di saluran napas,” terangnya.
Disebutkan pada Selasa, (16/1/2024) terdapat 4 korban yang menjalani perawatan di rumah sakit sudah diperbolehkan untuk pulang guna rawat jalan.
Menguatkan keterangan tersebut, Kabidlabfor yang diwakili Kasubbid Fiskom AKBP Setiawan menyebut, meski yang terbakar hanya ruang mushola, namun konstruksi TKP yang berupa lorong sempit tersebut memperparah keadaan sehingga mempersulit evakuasi para korban.
“Banyaknya barang mudah terbakar seperti plastik, stereofoam, dan kabel-kabel membuat asap semakin pekat. Asap kemudian memenuhi lorong sempit dan memasuki kamar-kamar tempat para korban beristirahat,” ungkapnya.
Di akhir konferensi pers, Kabidhumas berharap agar para pemilik tempat usaha memberikan pelatihan kepada karyawannya mengenai apa yang harus dilakukan jika menghadapi bencana termasuk kebakaran.
“Perlu ada pelatihan pada karyawan, harus ada SOP, bagaimana evakuasinya. Termasuk menyediakan alarm sehinga bisa membangunkan yang masih tidur,” tandasnya.
Ogan Ilir, – KABAR EKSPRES II Uang memang tidak pernah cukup untuk kebutuhan hidup bagi orang orang yang haus jabatan dengan kemewahan,salah satunya Oknum PNS P3K kabupaten Ogan Ilir .
Demi mendapatkan gaji yang besar Oknum PNS tersebut merangkap Jabatan sebagai sekretaris desa di Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan
Pada mulanya Erwan Kurnian Spd warga Desa Ulak Segara adalah seorang Guru Honorer di SDN 13 Rambang Kuang dan di angkat menjadi Guru P3k Pada Tgl 27 Juni 2023, setelah di angkat juga masih tetap Mengajar di SDN tersebut dengan gaji Rp: 2.966.500
Menurut keterangan Warga Desa Ulak Segara yang tidak ingin disebutkan namanya memberikan keterangan Kepada awak Media bahwa baru baru ini Erwan Kurniawan Spd selaku Guru P3k di SDN Rambang Kuang menjabat lagi Menjadi Sekdes di Desa Ulak Segara SK P3k dan SK Sekdes terlampir ” ujar warga,
Berdasarkan UUD PP Pasal 52 terkait Pns P3k di larang merangkap jabatan atau doubel job.
Serta akan di berikan Sangsi bagi yang melanggar UUD PP tersebut dan akan di Putus kontrak atau di berhentikan salah satu jabatan nya.
Guru P3K di Ogan Ilir, Di Duga Doubel Job.
Oknum Pns P3k Erwan Kurniawan Spd meduduki jabatan sebagai sektaris Desa Ulak Segara, hal tersebut terbukti SK Erwan Kurniawan di terbitkn Oleh Kepala Desa terhitung tgl 19 Agustus 2023
Hanya berselang waktu lebih kurang satu Bulan dari yang di tetapkn menjadi P3k “ujar warga,
Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa Oknum pns P3k Erwan Kurniawan Spd sudah melanggar aturan UUD PP Pasal 52 terkait larangan Rangkap Jabatan/Doubel job.
Hal tersebut “Oknum Pns P3k Erwan Kurniawan Spd yang Sedang Mengajar di SDN 13 Rambang Kuang Ogan Ilir akan Kami Ko’ordinasikan ke Badan kepegawaian Daerah (BKN) RI
Karena sudah menyalahi Peraturan dan perundang undangan yang berlaku, ” tandasnya
Kepala desa ulak segara saat dihubungi melalui WhatsApp terkait SK sekretaris desa yang diterbitkan tidak dapat terhubung, begitu juga oknum PNS P3K ketika dikirimkan pesan singkat tidak mau merespon konfirmasi awak media
Sementara itu Kepala Inspektorat kabupaten Ogan Ilir Ibnu Hardi S.sos,MSI saat ditemui awak media diruang kerjanya Selasa 16/1/2024 menjelaskan pihaknya sudah memanggil kepala desa ulak segara dan kepala sekolah dasar (SD.13)terkait SK sekretaris desa yang dikeluarkan ,namun pihaknya melakukan pemeriksaan terhenti dikarenakan bertepatan dengan pemeriksaan di Kajari Ogan Ilir.
“Kami sudah memanggil kepala desa ulak segara dan kepala sekolah dasar 13 ulak segara,untuk memberikan keterangan terkait SK tersebut,namun pihaknya belum memeriksa Oknum PNS P3K”ujar Ibnu
“Secara aturan oknum PNS P3K tersebut menyalahi dan melanggar PP.No 52 dan Permendes dan Undang undang Desa nomor 6 tahun 2014 pasal 51” jelasnya singkat.
Ditempat terpisah kepala dinas pendidikan kabupaten Ogan Ilir Sayadi S.Sos,M.si ketika ditemui diruang kerjanya mengatakan akan memanggil yang bersangkutan,dan apabila memang benar melanggar aturan perundang undangan dan Permendes pihaknya mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk memilih salah satunya.
“Kami selaku kepala guru akan memanggil yang bersangkutan,apabila melanggar aturan maka kami akan meminta untuk memilih salah satunya,tetap menjadi guru atau mau menjadi sekdes,”jelas Sayadi singkat
Palangka Raya, – KABAR EKSPRES II Bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020-2021,
sebagai berikut :
1. Tersangka MJR Sebagai Pengelola BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Tahun 2020 s/d 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan .
Pasal yang disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Tersangka ICD sebagai Kepala Bidang Kesmas Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2020 s/d 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
Pasal yang disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Tersangka MJR dan tersangka ICD dilakukan penahanan setelah memenuhi syarat-syarat penahanan yang sebagimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP.
Tersangka MJR dan tersangka ICD dilakukan Penahanan di Rutan Klas IIa Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah masing – masing Selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2024 s/d tanggal 04 Februari 2024.
Adapun kasus posisi singkat perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020-2021
sebagai berikut :
Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) senilai Rp. 14.193.918.000,- (empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), yang dipergunakan untuk : BOK Puskesmas, BOK Dinas Kesehatan, BOK Sistem E-Logistik Obat dan BMHP, BOK Stunting, Dukungan Manajemen, Akreditasi Puskesmas, Jampersal, Pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2021,
KEJATI KALTENG TAHAN 2 (DUA) TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 – 2021
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan juga menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) senilai Rp. 16.414.374.000,- (enam belas miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang dipergunakan untuk : BOK Kab/Kota, BOK Puskesmas, BOK Kefarmasian dan Alkes, BOK Stunting, Jaminan Persalinan, Dukungan Akreditasi Puskesmas, Dukungan Akreditasi Laboratorium Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan.
Bahwa total Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 sebesar Rp. 32.216.739.200,- tersebut dikelola / dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara dicairkan tunai kemudian di setor dan atau ditransfer ke rekening pribadi beberapa pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Terkait kerugian negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 s/d 2021, Tim penyidik Masih menunggu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor.
Palangka Raya, 16 Januari 2024
KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
Jakarta – KABAR EKSPRES II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo bicara mengenai pentingnya pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing secara optimal. Tidak terkecuali bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yang perlu terus meningkatkan upayanya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Dalam hal ini, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang diinisiasi BSKDN merupakan salah satu instrumen yang dapat mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan audiensi untuk mendalami IPKD yang coba meningkatkan pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik. Sehingga bisa menghasilkan indeks yang menggambarkan kondisi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” ungkap Yusharto saat menerima audiensi Pemkot Tidore Kepulauan di Ruang Video Conference BSKDN pada Senin, 15 Januari 2024.
Dia melanjutkan, untuk mendapat gambaran pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel, Pemkot Tidore Kepulauan perlu meningkatkan kontribusinya dalam penginputan data IPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pengukuran IPKD menjadi penting bagi daerah untuk mengetahui keadaan pengelolaan keuangan di wilayahnya, laporkan data yang diminta sesuai ketentuan,” jelasnya.
Untuk memudahkan daerah dalam mengakses aplikasi IPKD, Yusharto mengatakan, pihaknya telah membagi penginputan data ke dalam 11 regional. Setiap regional diberi waktu 1 minggu untuk melakukan penginputan data.
Terima Audiensi Pemkot Tidore Kepulauan, Kepala BSKDN Bicara Upaya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah secara Optimal
Kendati telah membagi penginputan ke dalam 11 regional, Yusharto mengatakan masih ada daerah yang tidak menginput data IPKD. Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu daerah yang tidak menginput data IPKD pada tahun 2023 tersebut. “Kami memahami, setiap daerah kondisinya beda-beda jadi kita berpikir untuk terjadi simplifikasi dengan adanya aplikasi, ini yang akan kita lakukan terus, bagaimana aplikasi mudah bekerja berdasarkan prinsip dasar, bagaimana membentuk database jangan ada yang kelewat,” tambahnya.
Menurutnya, ke depan konsolidasi dengan pemerintah provinsi harus terus dilakukan guna membangun pemahaman yang utuh terkait penginputan data IPKD di tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, pengukuran IPKD di tingkat kabupaten dan kota akan semakin membaik.
“Semoga Tidore Kepulauan dapat menjadi lebih baik lagi, dan kita juga akan membuat surat edaran ke provinsi untuk memastikan langkah-langkah yang harus dilakukan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait batas waktu (penginputan) berikut tusi dari provinsi selaku pembina kabupaten kota itu apa saja, harus diperhatikan,” pungkasnya.