Kategori: Kriminal

Ogan Ilir, – KABAR EKSPRES II Kegiatan pembongkaran bangunan tidak berizin yang diduga digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan BBM Ilegal,

Dalam Kegiatan tersebut yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Ogan Ilir KOMPOL KUSYANTO, S.H. dan Kanit Idik II Pidsus Sat Reskrim Polres Ogan Ilir IPTU AHMAD SURYA ATMAJA, S.H. Bersama personil anggota Unit Idik II Pidsus Sat Reskrim Polres Ogan Ilir, Personil Sat Intelkam Polres Ogan Ilir, Personil Sat Samapta Polres Ogan Ilir, Personil Provos Polres Ogan Ilir dan Personil Polsek Pemulutan Polres Ogan Ilir dan bergabung dengan Sat Pol PP Kab. Ogan Ilir dan Rekan Media Kab. Ogan Ilir di lokasi diduga gudang tempat penyimpanan BBM ilegal.

Perintah Lisan Bapak Kapolda Sumsel melalui Kapolres Ogan Ilir terkait penggecekkan dan pembongkaran diduga bangunan dugaan gudang BBM yang tidak memiliki ijin.
-Laporan Informasi tanggal 20 Mei 2024.

Hari/tanggal : Senin 20 Mei 2024
Pukul : 15.00 WIB s/d selesai.

KOMPOL KUSYANTO, S.H. (KABAG OPS POLRES OGAN ILIR)
IPTU AHMAD SURYA ATMAJA, S.H. (KANIT PIDSUS POLRES OI)
PERSONIL UNIT IDIK II PIDSUS POLRES OI.
UNIT SOSEK (PERSONIL SAT INTELKAM).
PERSONIL SAT SAMAPTA POLRES OI.
PERSONIL PROVOS POLRES OI.
PERSONIL POLSEK PEMULUTAN POLRES OI.
SAT POL PP KAB. OGAN ILIR
REKAN MEDIA KAB. OGAN ILIR.

LOKASI
Di Jl. Lingkar Selatan Desa Pegayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir.

Telah didatangi lokasi yang merupakan dugaan gudang BBM Ilegal yang terletak di Jl. Lingkar Selatan Desa Pegayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir yang mana pada saat personel datang ke lokasi dugaan bangunan gudang BBM Ilegal tersebut sedang tidak ada kegiatan.

Lokasi di 3 TKP di Jl. Lingkar Selatan Desa Pegayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir di kelilingi pagar yang terbuat dari seng dan di tutupi oleh terpal;

Bahwasannya lokasi – Lokasi tersebut tidak ada aktifitas, alat maupun orang di lokasi yang diduga tempat / gudang penyimpanan / penampungan BBM Illegal.

Telah dilakukan pengecekan secara langsung oleh Personil Unit Idik II Pidsus Satreskrim Ogan Ilir di lokasi gudang / Bangunan tempat penyimpanan BBM Ilegal yang mana pada saat pengecekan lokasi gudang tersebut dalam keadaan tidak ada aktifitas dan tidak ada satu orang pun disekitar lokasi gudang tempat penyimpanan BBM;. Berkordinasi dengan sat pol pp kab. ogan ilir terkait perizinan bangunan yang diduga gudang BBM illegal dengan hasil bahwa bangunan tersebut adalah bangunan liar dan tidak memiliki izin.

Telah dilakukan pembongkaran diduga gudang tempat penyimpanan BBM Ilegal oleh Sat Pol PP Kab. Ogan Ilir serta didampingi Personel Unit Idik II Pidsus Satreskrim, Personel Sat Intelkam, Personel Sat Samapta dan Personel Sat Samapta Polres Ogan Ilir.
Dokumentasi terlampir.

Bangunan liar yang diduga gudang BBM Illegal telah selesai dilakukan pembongkaran dalam keadaan aman dan kondusif

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berikut lampiran dokumentasi terkait pembongkaran TKP.

Reporter: Hendrik

Bengkulu, – KABAR EKSPRES II Dalam kurun waktu dua tahun terakhir konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan sawit PT Daria Dharma Pratama (PT DDP) di Kabupaten Mukomuko tak ada hentinya.

Kali ini bentrok fisik antara anggota petani yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Desa Air Berau dengan 40 anggota securiti PT DDP yang dikawal anggota Brimob yang mengakibatkan 4 orang petani terluka dan dirawat di Puskesmas Pondok Suguh.

Kejadian pada Kamis 16 Mei 2024 bermula saat anggota petani KMS membersihkan dan memanen sawit di lahan garapan mereka. Setelah panen, pihak satpam perusahaan PT. DDP Air Berau Estate yang dikawal oleh Brimob merebut buah hasil panen tersebut dan terjadilah keributan dan bentrok fisik pun tak terelakkan.

Kasus ini merupakan titik konflik ke-4 di atas areal yang diklaim PT DDP. Sebelumnya, konflik agraria juga pecah di wilayah Desa Bunga Tanjung, di Desa Air Sule/Serami Baru antara PT DDP dengan kelompok petani Tanjung Sakti dan antara PT DDP dengan kelompok petani Maju Bersama di wilayah Malin Deman.

Sebelumnya, PT DDP menggugat perdata tiga orang anggota petani Tanjung Sakti atas nama Harapandi, Rasuli dan Ibnu Amin. Ketiga petani ini dituntut ganti rugi materil dan immaterial sebesar Rp7,2 miliar.

Ketiga petani digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, tentang perbuatan melawan hukum dengan tuduhan petani menduduki dan membangun bangunan liar diatas lahan HGU milik PT DDP No 125, mengambil hasil panen di lahan milik PT DDP dan menghalang-halangi kegiatan usaha perkebunan.

“Padahal sebelum kami membersihkan lahan yang diusahakan saat ini, petani telah menanyakan status lahan ke PT DDP dan jawaban pihak perusahaan bahwa wilayah tersebut belum memiliki HGU,” kata Harapandi, petani Tanjung Sakti.

Hal tersebut diperkuat dengan surat PT DDP No 113/DDP-APE/III/2022 yang ditujukan kepada organisasi Serikat Tani Bengkulu, salah satu poinnya menyebutkan areal divisi V dan VII APE berada di luar HGU PT DDP dan statusnya adalah izin lokasi PT DDP.
Mirisnya, saat kasus bergulir di pengadilan, pada 18 Maret 2023, sebanyak 16 pondok milik petani Tanjung Sakti dibakar dan kuat dugaan dilakukan oleh karyawan PT. DDP. Kasus ini telah dilaporkan dan ditangani oleh Polres kabupaten Mukomuko.

Konflik berikutnya antara PT DDP dengan kelompok petani Maju Bersama di Malin Deman yang berlangsung selama 26 tahun tanpa ada penyelesaian tegas dari pemerintah pusat maupun daerah.

Konflik bermula pada 1997 saat PT BBS menghentikan aktivitas perkebunan dan para petani menggarap lahan yang ditelantarkan tersebut dengan bertanam kelapa sawit, karet, jengkol, durian dan tanaman lainnya.

Lalu pada 2005, PT DDP muncul dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa lahan tersebut sudah dibeli dari PT BBS. Sejak itu, PT DDP mulai menggarap lahan dengan cara menggusur dan memaksa petani menerima kompensasi bahkan mengintimidasi petani. Di atas lahan ini PT DDP menanam komoditas sawit yang berbeda dengan komoditas yang ada dalam HGU PT BBS yaitu kakao.

Puluhan petani telah menjadi korban kriminalisasi dari konflik agraria tersebut. Pada Oktober 2022, setelah bentrok fisik, terjadi kesepakatan damai antara petani dengan PT DDP yang difasilitasi Kapolres Mukomuko dan Ketua DPRD Mukomuko menyepakati kedua pihak menahan diri sambil menunggu proses penyelesaian konflik agraria di atas lahan itu.

Ketua DPRD Mukomuko saat itu juga berjanji akan mencari solusi terbaik atas konflik agraria yang terjadi di lahan eks PT BBS yang terindikasi terlantar berdasarkan surat No. 3207/22.15-500/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN tahun 2009.

Ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar mendesak Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Menteri ATR/BPN RI untuk menurunkan tim ke lapangan memastikan legalitas PT DDP di Mukomuko sebelum jatuh korban terlalu banyak.

“Prinsip pengelolaan tanah itu adalah distribusi yang adil berlandaskan legalitas sempurna. Kami melihat dengan merebaknya konflik antara petani dengan PT DDP sebagai pertanda ada hal yang tidak beres dalam sistem tata kelola tanah di Kabupaten Mukomuko,” kata Ali.

Negara, dalam hal ini ATR-BPN selaku pemberi legalitas didesak segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.

“Sementara gubernur selaku Ketua GTRA jangan berpangku tangan, rakyat telah terluka, korban telah jatuh, menjadi tugas Ketua GTRA untuk menjembatani semua konflik atas tanah dengan mengedepankan petani sebagai kelompok yg dibela dan dinomorsatukan,” katanya.

Reporter : Team Kabar Ekpress Bengkulu