Optimalisasi Aset- Aset Potensial, Menjadi Fokus Utama PTPN 1 Regional 1

Sumatera Utara, – KABAR EKSPRES II SETELAH melebur ke dalam Supporting Co, PTPN 2 yang berganti nama menjadi PTPN 1 Regional 1, ke depan akan lebih fokus untuk mengurusi asset-asset potensial yang dimilikinya, baik yang telah dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maupun yang masih belum diselesaikan dan masih dikuasai secara sepihak oleh pihak lain.

Sesuai tuppoksinya, sektor produksi unggulan PTPN 2 selama ini seperti kelapa sawit, sudah dikerjasamakan pengelolaannya ke Palm Co, sementara untuk gula pasir diserahkan pengelolaannya kepada PT SGN (Sinergi Gula Nusantara). Di samping merupakan langkah effisiensi yang dilakukan Holding Perkebunan Nusantara III (Persero), langkah ini dimaksudkan untuk bisa memacu lebih cepat peningkatan produksi perkebunan Negara, khususnya di sektor kelapa sawit dengan program hilirisasi produknya, seperti minyak goreng dan sejenisnya, serta ikut menjaga stabilitas harga di pasaran termasuk gula pasir konsumsi.

Optimalisasi asset yang dilakukan dengan kerjasama kepada pihak ketiga, saat ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi PTPN 1 Regional 1. Karena dengan memanfaatkan lahan-lahan HGU (Hak Guna Usaha) untuk pemanfaatan lain di luar perkebunan, seperti kawasan permukiman Kota Mandiri Bekala, yang bekerjasama dengan Perum Perumnas, serta Kota Deli Megapolitan yang menggandeng pengembang Nasional, mampu mengangkat nilai pendapatan perusahaan serta citra perusahaan di mata publik. Apalagi lahan-lahan HGU yang dimiliki itu sudah tidak sesuai lagi untuk dikembangkan sebagai areal perkebunan.

Optimalisasi Aset- Aset Potensial, Menjadi Fokus Utama PTPN 1 Regional 1

“Sehingga perubahan peruntukannya langsung disetujui Menteri BUMN karena membawa dampak positif bagi PTPN 1 Regional 1,” jelas Kasubbag Humas PTPN 1 Regional 1, Rahmat Kurniawan di kantornya, Selasa (02/04).

Di sisi lain dengan adanya langkah-langkah optimalisasi asset yang dilakukan, PTPN 1 (saat masih disebut PTPN 2) mampu melunasi berbagai kewajibannya kepada karyawan pensiunan, yang sudah tertahan bertahun-tahun. Seperti pelunasan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) yang mencapai angka Rp. 500 Milyar. Jika tidak ada terobosan yang dilakukan dengan langkah-langkah optimalisasi asset ini, menurut Rahmat, tidak mungkin perusahaan bisa melunasi kewajibannya dalam jumlah yang sangat besar.

Karena itulah, ke depan, PTPN 1 Regional 1 akan terus fokus terhadap langkah optimalisasi asset, baik terhadap Hak Guna Usaha (HGU) aktif, yang masih dikuasai pihak lain secara sepihak, maupun lahan-lahan eks HGU yang kini juga masih dikuasai pihak lain. Pihak PTPN 1 Regional 1, akan terus berusaha untuk bisa mendapatkan kembali lahan-lahan HGU, khususnya yang masih dikuasai pihak lain yang sama sekali tidak berhak atas lahan HGU tersebut. “Kita akan terus berusaha dengan langkah-langkah persuasif, agar warga masyarakat faham bahwa asset Negara yang dikelola PTPN 1 Regional 1 harus dipertanggungjawabkan, jadi tidak mungkin dilepas begitu saja,” tambah Rahmat Kurniawan lagi.

Sementara untuk lahan-lahan eks HGU, khususnya yang telah dinyatakan keluar dari HGU, seluas 5873,06 PTPN 1 Regional 1 telah melakukan sosialisasi melalui Pemkab Deli Serdang dan Kepala-kepala Desa, yang intinya memberikan kesempatan bagi warga untuk memiliki lahan-lahan eks HGU tersebut, dengan cara mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan nominatifnya dan setelah dilakukan verifikasi maka ditetapkan nilai SPS yang harus disetor kepada Negara,

Semua ini berkat kerja keras dan kerja cerdas Board of Regional Management PTPN I Regional 1 yang dikomandoi Bapak Didik Prasetyo, dan atas dukungan Pemprov Sumut, Kajati Sumut, Ulama, BPN, Kodam I/BB, Polda Sumut, Satpol PP, Serikat Pekerja Perkebunan daan instansi instansi terkait, jelas Rahmat mengakhiri.

Rporter: Rizky

POLRES OKU SELATAN BERHASIL MENGUNGKAP BEBRAPA KASUS SAAT DI LAKSANAKAN NYA OPERASI PEKAT

Oku selatan, – KABAR EKSPRES II Polres OKU Selatan gelar press releasee, dalam rangka pencapaian mengungkap beberapa Kasus selama operasi pekat tahun 2024 berjalan,Senin(1/4/2024).

Di Halaman Mapolres,Kapolres OKU Selatan AKBP Listiyono Dwi Nugroho SIK MH melalui Waka Polres Kompol Hardan HS serta di dampingi Kasat Reskrim,Kasat Narkoba juga Kasat Lantas. menyampaikan bahwa selama operasi pekat tahun 2024 di laksanakan,dengan tujuan cipta kondisi menjelang Operasi Ketupat tahun 2024.

Operasi pekat dilaksanakan dalam kurun waktu lebih kurang satu bulan dengan tujuan menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten OKU Selatan,Tutur Wakapolres

Dikatakannya, bahwa selama operasi pekat di wilayah Kabupaten OKU Selatan di laksanakan,banyak sekali capain temuan dalam pengungkapan beberapa kasus yang terjadi.Diantaranya berhasil mengamankan 8 orang tersangka dalam kasus yang berbeda.dengan rincian 3 orang tersangka dari Sat Reskrim, 5 orang tersangka dari Satres Narkoba, di tambah dengan beberapa dus miras jenis anggur merah, 5 derijen minuman tuak dan 40 botol plastik berisi minuman tuak” Jelas Nya.

POLRES OKU SELATAN BERHASIL MENGUNGKAP BEBRAPA KASUS SAAT DI LAKSANAKAN NYA OPERASI PEKAT

Sementara itu dari Satlantas berhasil melakukan penegakan hukum dengan memberikan surat tilang kepada 84 unit motor, 4 unit mobil, STNK 35 lembar dan SIM 17 buah,” tambah Waka.

Dengan keberhasilan mengungkap beberapa kasus yang terjadii, Alhamdulillah situasi Kamtibmas di wilayah OKU Selatan saat menjelang Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita rayakan ,akan selalu dalam keadaan aman dan terkendali

Wakapolres juga menghimbau kepada seluruh masyarakat,” untuk tetap selalu berhati hati dan bersama-sama menjaga agar tercipta situasi Kamtibmas yang aman nyaman,”Pungkas nya….

Reporter: UDIN IWO I

Kepala Bakamla RI Jadi Narasumber di DPR RI

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Indonesian Coast Guard Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai NasDem DPR RI. FGD dibuka oleh Anggota Pansus RUU Kelautan/Anggota Komisi IV Sulaeman L. Hamzah, di Gedung DPR RI, pada Selasa (2/4/2024).

FGD ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Sehingga, yang menjadi fokus utama yakni, mengevaluasi dan memperoleh informasi tentang perubahan substansi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, khususnya terkait dengan Jaminan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.

Pada kesempatan ini, Kepala Bakamla RI memberikan paparan mengenai Urgensi Perubahan Undang-Undang Kelautan dan Jaminan Keamanan Laut dan Penegakan Hukum di Laut, yang berisikan Situasi Keamanan Maritim Nasional 2024, Sekilas Bakamla RI, Permasalahan Tata Kelola Keamanan Laut, Kebijakan Pemerintah Untuk Keamanan Laut Nasional, dan Perbandingan Dengan Coast Guard Dunia.

Kepala Bakamla RI Jadi Narasumber di DPR RI

Diakhir paparan, Kepala Bakamla RI menyampaikan penyederhanaan organisasi yang berwenang di laut sangat penting untuk dilakukan, guna kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan KKPH. Serta, dibutuhkan sinkronisasi regulasi untuk penguatan kelembagaan keamanan laut nasional.

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menginisiasi perubahan terbatas UU Kelautan sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi, dan saat sedang dibahas pada tahap Pembicaraan Tingkat I antara DPR RI, Pemerintah RI, dan DPD RI. Perubahan tersebut memusatkan pada aspek keamanan laut, penegakan hukum, operasi keamanan laut, dan peningkatan peran Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI) sebagai Indonesia Coast Guard.

Dengan adanya usulan RUU Kelautan, DPD RI berharap untuk memberikan kejelasan hukum yang diperlukan dalam menjaga keamanan laut, memastikan penggunaan laut yang aman, serta melindungi lingkungan laut dari potensi kerusakan dan ancaman hukum, demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Red/Humas Bakamla RI

Kemendagri Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Guna Menurunkan Angka Kemiskinan

Pangkalpinang,- KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam upaya terus menurunkan angka kemiskinan di daerah, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjadi narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2025.

“Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung baik. Catatan kami ke depan kita memerlukan strategi yang melibatkan multi aktor dan sektor dengan basis data kemiskinan yang presisi sehingga penanganan menjadi lebih tepat sasaran,” ungkap Yusharto di Aula Gedung Graha Timah, PT Timah Tbk, Pangkalpinang, Kepulauan Babel, Senin, 1 April 2024.

Sementara itu, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat menekan angka kemiskinan, Yusharto meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Babel melakukan sinkronisasi target-target pembangunan dengan pemerintah pusat secara sistematis, efektif, dan efisien. “Kami mencoba mengumpulkan beberapa isu strategis yang berkaitan dengan perencanaan tahun 2025, (salah satunya) pertumbuhan ekonomi yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo,” jelas Yusharto.

Kemendagri Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Guna Menurunkan Angka Kemiskinan

Selain itu, masih terkait penyusunan perencanaan pembangunan, Kemendagri juga mengingatkan agar Pemprov Kepulauan Babel dapat menyusun perencanaan tersebut dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Dia menambahkan, pedoman tersebut sedang disusun oleh pemerintah pusat di bawah komando Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Adapun sejumlah urusan yang menjadi prioritas Pemprov Kepulauan Babel pada tahun 2025, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan wilayah, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kami mengapresiasi kepada Provinsi Bangka Belitung bahwa tema pembangunan provinsi tahun 2025 berikut target pembangunannya telah selaras dan mendukung RKP tahun 2025,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengapresiasi capaian kinerja Pemprov Kepulauan Babel yang telah menunjukkan progres yang baik. Hal ini terutama jika dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan 0,78 poin pada 2023 menjadi 74,09. Angka tersebut dinilai masuk dalam kategori IPM tinggi. Kendati demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, IPM Provinsi Kepulauan Babel berada sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 74,39.

“Untuk meningkatkan capaian kinerja ini maka Pemprov Kepulauan Bangka Belitung harus tetap fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara, peningkatan IPM ini juga memerlukan kolaborasi lintas sektor,” pungkasnya.

Reporter: Yani

Mafia Migas Merajalela. KAMRI: Kredibilitas Polda Sul-Sel Dipertanyakan!

Sulsel, – KABAR EKSPRES II Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) melakukan aksi unjuk rasa yang ke tiga kalinya di depan Mapolda Sulawesi Selatan, Tamalanrea Indah, Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.16, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Senin, 1/4/2024).

Dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa negara kesatuan republik Indonesia adalah negara yang berdiri atas payung hukum maka dari itu segala aspek kehidupan yang ada Sudah di atur dengan hukum.

Sehubungan dengan informasi dan data yang kami dapatkan dari beberapa sumber terkait masih maraknya praktik penimbunan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh para mafia migas di Sulsel, khususnya di wilayah hukum polres Bantaeng. Tentunya hal tersebut menjadi atensi publik karena merupakan bentuk dari tindakan kejahatan yang bertentangan dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bentuk sarana penal dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM, dengan ketentuan sanksi pidana.

Tentunya kami sebagai Mahasiswa yang memiliki fungsi controlling terhadap masyarakat akan setiap waktu memperhatikan segala bentuk ketimpangan dan juga pelaksanaan hukum yang tegak harus dijalankan. Namun mirisnya sebagaimana laporan masyarakat mengungkap praktik yang mengkhawatirkan, di mana PT. Wisan Petro Energi diduga menjual BBM bersubsidi kepada pengusaha industri. Perbuatan ini kami nilai telah melanggar hukum, mengingat BBM yang disubsidi seharusnya diperuntukkan bagi konsumen yang membutuhkan, apatahlagi masyarakat kabupaten Bantaeng itu mayoritas petani dan nelayan yang menjerit, merasakan dampak negatif dari kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar. Hampir di semua SPBU yang ada di kabupaten Bantaeng itu melakukan praktik penjualan BBM secara ilegal, tepatnya SPBU Parasula, SPBU Lambocca (74.924.04), SPBU Lamalaka (74.924.01), SPBU Marina (73.924.03).

Mafia Migas Merajalela. KAMRI: Kredibilitas Polda Sul-Sel Dipertanyakan!

Informasi langsung dari lokasi kejadian salah satu teman kami mengungkapkan bahwa setiap hari, mobil tangki warna biru bertuliskan PT. Wisan Petro Energy aktif membawa BBM dengan rute Bantaeng-Makassar. Sedangkan di SPBU Marina, Lambocca, dan Lamalaka kami mendapati Foto/Video pengisian BBM Subsidi jenis solar menggunakan Cergen.

Menurut muslimin, H. Ade, selaku pemilik SPBU Parasula, tidak berhubungan langsung dengan Santo, yang memiliki akses pengisian bahan bakar di hampir seluruh kapal Pelni dan jasa angkut muat kapal tangker. Namun, ia terlibat langsung dalam penjualan dan pemberian uang dengan Pak Diki, yang tinggal di komplek Aspol Panaikang dan satu atap dengan Helmy Kuarta Dirkrimsus. Adakah Keterlibatan Helmy Kuarta (Dirkrimsus) dalam rantai konspirasi ini??, sebagaimana pengakuan seseorang bahwa Ditreskrimsus dalam hal ini Kombes Pol. Helmy Kuarta di duga kuat terlibat dalam rantai konspirasi Mafia Migas di Bantaeng.

Aktivitas ilegal tersebut telah berlangsung selama dua tahun. Modus operandi yang dilakukan Santo semakin rapi karena memanfaatkan jasa angkut muat kapal tangker dan membayar setengahnya secara otomatis santo mengongkosi sementara waktu setelah kapal sandar di Juragan Kapal Indonesia (JKI), baru kemudian tangki mengisi dan diantar ke tujuan. Tagihan atas transaksi tersebut ditagihkan ke PT. pelayaran tersebut, termasuk kapal PT. Pelni dan kapal swasta. Kebutuhan akan solar subsidi sangatlah besar dalam aktivitas ini.

Hal itu disampaikan muslimin (jendlap) saat di wawancarai awak media, “Bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Bantaeng yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang kami duga kuat sebagai Mafia Migas BBM Subsidi Jenis Solar dan Pemilik SPBU, Manager SPBU yang mereka masing-masing bermain itu kemudian APH harus mengambil sikap tegas untuk memberantasnya. Namun yang kami lihat, seolah-olah APH tutup mata, memberikan ruang terhadap Mafia BBM subsidi (SOLAR) yang tentunya telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita tercinta.”katanya.

Lanjut, muslimin menyampaikan, “kami tidak akan mundur untuk memperjuangkan hak dan kemaslahatan masyarakat banyak, mengingat tugas dan fungsi kami sebagai controlling. Aksi kami hari ini itu yang ketiga kalinya tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari Kapolda Sulsel beserta jajarannya, dan kami menilai bahwasanya Kapolda Sulsel itu kemudian gagal memberantas Mafia Migas di Kabupaten Bantaeng karena ada oknum anggota Polda yang diduga kuat terlibat Membeck up para Mafia Migas di Bantaeng. Insya Allah hari kamis tepatnya tanggal 4 kami akan terus mengawal kasus ini mengingat Laporan kami sampai hari ini belum ada kejelasan dari pihak Polda Sulsel.”tutupnya

Untuk diketahui, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Ryan yang dikonfirmasi / dihubungi melalui pesan whatsapp, hingga berita ini diterbitkan belum memberi respon.

Berdasarkan Hal tersebut, Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia Membawa Tuntutan:
1. Menantang kapolda sulsel untuk membongkar jaringan mafia migas yang kerap kali beroperasi di wilayah hukum sulsel.

2. Copot dirkrimsus polda sulsel, yang diduga kuat tidak becus dalam menangani perkara mafia migas di sulsel.

3. Mendesak kabid propam polda sulsel untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Ditreskrimsus, kapolres, kasat reskrim dan kanit  tipidter polres bantaeng  dengan maraknya penimbunan BBM di wilayah hukumnya.

4. Tangkap dan adili seluruh pelaku penyalahgunaan / penimbunan solar bersubsidi dan yang turut serta dan terlibat dalam aktivitas mafia migas di sulsel.

5. Mendesak kapolda sulsel untuk segera mengatensi laporan pengaduan yang kami layangkan.

Reporter: A. Sugiarto

Jelang Operasi Ketupat Candi 2024, Polres Kendal Gelar Rapat Lintas Sektoral

KENDAL, – KABAR EKSPRES II Sebelum pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2024, Polres Kendal menggelar Rapat Lintas Sektoral di Aula Mapolres Kendal Senin (1/4/2024).

Hadir dalam rapat tersebut Bupati Kendal, Dandim 0715 Kendal, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, Pertamina, BPBD Kendal dan Satpol PP.

Rapat membahas persiapan menghadapi arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Selain fokus pada pengamanan arus mudik dan balik, Polres Kendal juga memfokuskan ancaman bencana alam serta aksi tawuran remaja yang marak.

“Kalau terkait lalu lintas saat arus mudik dan balik mudah diatasi karena ada jalan tol. Yang menjadi perhatian utama adalah bencana alam dan tawuran,” terang Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan.

Ditambahkan Kapolres, aksi tawuran mendekati lebaran makin marak di Kendal. Setidaknya ada 3 lokasi tawuran yang teradi akhir pekan lalu, yakni di Kaliwungu, Boja dan Patebon.

Jelang Operasi Ketupat Candi 2024, Polres Kendal Gelar Rapat Lintas Sektoral

Sementara Dandim 0715 Kendal, Letkol Ely Purwadi mengatakan semua permasalahan bisa diatasi dengan kordinasi lintas sektoral.

“Tidak ada yang sulit untuk bersama-sama ditangani bersama. Semoga pengamanan Idul Fitri mendatang berjalan lancar tanpa ada bencana dan kejadian yang menonjol,” ungkapnya.

Sedangkan Bupati Kendal Dico M Ganinduto mengingatkan, kegiatan ini adalah rutin setiap tahun menjelang lebaran. Apapun situasinya selalu mengedepankan kerjasama dan kolaboratif. Dikatakan antisipasi kerawan kejahatan dan banyak kasus tawuran yang dilakukan remaja menjelang sahur perlu upaya khusus yang sinergi antara Pemerintah dan TNI-Polri agar seluruh wilayah di Kendal aman.

Bupati Kendal Dico M Ganinduto berpesan kepada petugas jaga stamina dan kesehatan fisik dan psikologis serta niatkan setiap pelaksanaan tugas dengan ikhlas sebagai ibadah kepada Allah SWT. Lakukan deteksi dini terhadap dinamika dan fenomena yang berkembang sehingga dapat melakukan langkah-langkah pencegahan.

“Laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dimanapun dan kapanpun guna menjamin masyarakat aman dan nyaman. Mantapkan kerja sama, sinergitas, dan soliditas para pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan operasi,” pungkasnya.

Reporter: A. Sugiarto

Sat Reskrim Polres Kendal Bekuk Pelaku Curanmor di Parkiran Masjid

KENDAL, – KABAR EKAPRES II Sat Reskrim Polres Kendal berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di area parkir Masjid At Taqwa Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring.

Kapolres Kendal AKBP Feria Kurniawan melalui Kasat Reskrim AKP Untung Setiyahadi SH mengatakan, tersangka pencurian yakni TH (34) warga Desa Caruban Kecamatan Ringinarum dan satu lagi tersangka masih DPO.

Sat Reskrim Polres Kendal Bekuk Pelaku Curanmor di Parkiran Masjid

Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Untung Setiyahadi mengungkapkan, peristiwa pencurian ini diketahui terjadi Kamis, (28/3/2024) sekira pukul 05.00 WIB, awalnya korban yakni Ahmad Sodiq warga Desa Botomulyo sedang mengaji setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian ketika korban hendak pulang sepeda motor Vario warna hitam yang semula terparkir di halaman masjid sudah tidak ada.

Selanjutnya korban berusaha mencari bersama pengurus masjid tapi tidak ditemukan, kemudian korban bersama pengurus masjid melaporkan kejadian pencurian tersebut.

“Berdasarkan laporan tersebut kami langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga terang suatu tindak pidana, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka di sebuah kontrakan Desa Pucuksari Kecamatan Weleri, setelah dilakukan interogasi dari hasil interogasi anggota pelaku mengakui perbuatannya bersama temannya yang saat ini masih dalam pencarian dan kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Sat Reskrim Polres Kendal,” kata AKP Untung Setiyahadi saat konferensi pers di Mapolres Kendal, Senin (1/4/2024).

Untuk saat ini tersangka TH sudah kami amankan di Mapolres Kendal beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor Vario warna hitam Nopol H-2026-ZM dan satu unit sepeda motor Beat warna biru milik tersangka.

“Berdasarkan pemeriksaan para saksi dan barang bukti yang disita selanjutnya tersangka dijerat Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun,” pungkasnya.

Reporter: A. Sugiarto

Cegah Penyebaran Hoax, DPD PAPDESI Sumut Gelar Sosialisasi Merawat Persatuan dan Kesatuan

Sumatera Utara, – KABAR EKSPRES II Ditengah keberlangsungan bulan suci ramadhan, Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Sumatera Utara (DPD PAPDESI Sumut) gelar sosialisasi penguatan persatuan dan kesatuan untuk mencegah penyebaran berita hoax ditengah masyarakat pada era digitalisasi atau Media Sosial (Medsos) saat ini.

Sosialisasi yang bertemakan “Bersama Ramadhan Merawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Bingkai Keberagaman Untuk Mencegah Penyebaran Berita Hoax di Medsos” tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Kedai Durian, Jalan Mawar/Cempaka, Desa Kedai Durian, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Senin (01/04/2024) pagi.

Junjung Tinggi Persatuan dan Kesatuan, DPD PAPDESI Sumut Tolak Berita Hoax

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Sumatera Utara (DPD PAPDESI Sumut), Zainul Akhyar, pada sambutannya mengatakan sosialisasi tersebut dilakukan sebagai wujud tanggungjawab sebagai anak Bangsa untuk merawat persatuan dan kesatuan ditengah maraknya peredaran berita hoax ditengah masyarakat melalui Medsos.

“Belakangan ini di Media Sosial sangat luar biasa penyebaran hoax. Kita tau bahwa hoax adalah informasi yang tidak benar tapi seolah-olah menjadi benar. Oleh sebab itu, kita tidak mau Republik Indonesia ini menjadi tidak tenang dan tentram karna Medsos yang hoax. Untuk itu, kami sengaja mengundang Bapak dan Ibu untuk mewakili warga kita yang 15.000 orang, supaya nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat agar kita ini tidak lagi ber Medsos yang berdosa. Mari ajak masyarakat luas untuk menolak berita hoax,” ucap Zainul Akhyar.

Lebih lanjut, Zainul Akhyar yang juga merupakan Kepala Desa Kedai Durian, mengajak masyarakat untuk menghargai keberagaman ditengah masyarakat karena ia menyebut Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung nilai persatuan dan kesatuan.

“Kita jangan dipecah-pecahkan oleh berita-berita hoax, mari sama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, walau kita berbeda-beda namun kita telah disatukan didalam kebhinekaan dengan lambang Negara Burung Garuda,” sambungnya.

Selain itu, Zainul Akhyar juga mengingatkan warganya untuk tetap menjaga kekondusifan ditengah masyarakat pasca pengumuman hasil Pemilihan Umum (Pemilu).

“Pemilihan Presiden dan Legislatif sudah selesai dan sudah ditetapkan oleh KPU siapa pemenangnya, saya berharap untuk kita semua mari mencegah penyebaran hoax tentang Pemilu, jangan kita menjadi korban ke tidak tahuan. Jika ada yang mengajukan gugatan ke MK itu silahkan, kita sebagai warga masyarakat tidak perlu ikut campur tangan ke sana karena sudah ada aturan yang mengatur itu dan itulah gunanya konstitusi yang apapun permasalahan tentang Pemilu adalah hak daripada Mahkamah Konstitusi, tugas kita menolak berita hoax agar kita tetap tentram dan terjaga persaudaraan kita,” ujarnya.

Tokoh Agama, Ustad Kusdiantoro, SHi., yang juga merupakan Sekertaris DPD PAPDESI Sumut, pada kegiatan itu mengajak masyarakat untuk mampu berkomunikasi yang baik, karna menurutnya hanya dengan berkomunikasi yang baik terciptanya informasi yang benar tanpa hoax.

“Membangun kebersamaan, membangun kesatuan dan persatuan dimulai dari keluarga. Kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk selalu berkata baik, sehingga tiap-tiap perkataan yang kita keluarkan selalu benar, yang pada akhirnya menjadi amal ibadah kita kepada Allah Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ucap Ustad Kusdiantoro.

Ditemui usai sosialisasi, Zainul Akhyar, kepada Wartawan mengatakan pihaknya meminta seluruh para aktivis Desa untuk bersama-sama mengajak masyarakat menolak dan tidak mengkonsumsi hoax-hoax yang beredar.

“Kepada kawan-kawan kami para pejuang Desa se Sumatera Utara di bawah naungan PAPDESI untuk juga segera mengimplementasikan yang sudah kami buat di Sumatera Utara ini agar benar-benar masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak mereka mengerti yaitu hoax,” kata Zainul Akhyar.

Bukan hanya itu, Zainul Akhyar, juga berharap kepada Pemerintah untuk selalu getol mengingatkan masyarakat menolak penyebaran hoax.

“Harapan kami kepada Pemerintah, jangan bosan-bosan terus menghimbau dan terus membimbing masyarakat agar masyarakat benar-benar mengerti tentang aturan dan larangan tentang penyebaran hoax,” pungkasnya.

Pada kegiatan tersebut, selain Ketua DPD PAPDESI Sumut, Zainul Akhyar, dan Sekertaris DPD PAPDESI Sumut, Ustad Kusdiantoro, SHi., tampak hadir jajaran pengurus dan anggota DPD PAPDESI Sumut. Kemudian, juga turut hadir Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta puluhan Masyarakat Desa Kedai Durian.

Reporter: Rizky Zulianda

Jelang Lebaran Pemkot Yogyakarta Menghimbau Warga Tak Panic Buying

Yogyakarta,DIY, – KABAR EKSPRES II Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2024 menunjukkan adanya kenaikan dengan tingkat inflasi month to month sebesar 0,57 persen setelah sebelumnya berada di angka 0,33 persen.

Kepala BPS Kota Yogyakarta Mainil Asni menjelaskan kenaikan tersebut paling besar dipengaruhi oleh beberapa komoditas di antaranya makanan, minuman dan tembakau di urutan pertama, kemudian disusul dengan pakaian dan alas kaki serta kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga.

“Kelompok pengeluaran yang turut andil sebesar 1,60 persen dalam inflasi month to month pada bulan Maret 2024 adalah komoditas beras, daging ayam ras, telur ayam ras, beberapa jenis buah dan sayur, bawang merah, sigaret kretek tangan dan mesin. Sementara komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain cabai merah, cabai rawit dan angkutan udara,” jelasnya pada Senin (1/4/2024) dalam Jumpa Pers di Kantor BPS Kota Yogya.

Jelang Lebaran Pemkot Yogyakarta Menghimbau Warga Tak Panic Buying

Pihaknya mengatakan secara nasional dan di wilayah DIY, inflasi mengalami kenaikan selama bulan Ramadan hingga menjelang lebaran, karena permintaan akan kebutuhan pokok meningkat sementara pasokan beberapa komoditas terbatas, dampak dari adanya El Nino.

“Dampak dari El Nino berpengaruh pada musim tanam dan kegagalan panen di sejumlah daerah pemasok, sehingga juga berdampak pada pasokan beberapa komoditas pangan. Di mana hal tersebut juga andil dalam kenaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK dari 103,83 pada Maret 2023 menjadi 106,74 pada Maret 2024,” terangnya.

Berkaitan dengan meningkatnya sejumlah 6 kebutuhan pangan di bulan Ramadan dan menjelang lebararan, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Veronika Ambar Ismuwardani menyampaikan stok bahan pangan di Kota Yogya aman dan mencukupi meski beberapa komoditas ada yang mengalami kenaikan harga.

“Berdasarkan hasil pantauan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogya, dari skema stok yang ada kami sudah melihat dan mendapatkan informasi ketersediaan bahan pangan selama Ramadan dan lebaran relatif stabil, baik itu di pasar rakyat maupun ritel modern,” katanya.

Pihaknya juga mengajak dan mengimbau masyarakat untuk bijak dalam belanja di bulan Ramadan dan menjelang lebaran mendatang. Sebab ketika permintaan meningkat harganya juga akan semakin tinggi.

“Kami harap masyarakat juga memahami situasi ini untuk membeli sesuai kebutuhan. Jangan terlalu banyak memborong atau panic buying, karena kalau ada permintaan yang meningkat, harganya pasti juga akan tinggi sehingga kita semua harus bijak dalam berbelanja,” pesannya.

Reporter: Eko Londo

JAM-PIDSUS Menggelar Perkembangan Penyidikan Komoditas Timah, Total yang Diperiksa 172 orang saksi.

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kejaksaan Agung RI melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Nomor: PR – 294/007/K.3/04/2024, hari ini telah memeriksa 4 orang saksi, sehingga total sampai dengan hari ini yang telah diperiksa sejumlah 172 orang saksi. Senin (1/4/2024).

Tim Penyidik juga telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah Tersangka HLN, yang diikuti dengan tindakan penahanan terhadap yang bersangkutan, kemudian Tim Penyidik juga melakukan penahanan terhadap Tersangka HM pada hari berikutnya.

Selain itu, hari ini Tim Penyidik juga melaksanakan penggeledahan di kediaman Tersangka HM. Bila ada perkembangan terkait hal tersebut, kami akan sampaikan informasi-informasi yang dimungkinkan.’didepan awak media ketika jumpa pers,’jelasnya

JAM-PIDSUS Menggelar Perkembangan Penyidikan Komoditas Timah, Total yang Diperiksa 172 orang saksi.

Kemudian terkait perkembangan penyidikan, hari ini Tim Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi RBS untuk membuat terang peristiwa pidana terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d tahun 2022. (K.3.3.1).

Tidak cukup hanya sampai disini saja, dengan perkara ini akan terus melakukan terobosan – trobosan baru mengusut tuntas sampai akar rumpun, dikarenakan tindak pidana korupsi oleh tersangka HM. Sudah merugikan keuangan Negara yang sangat besar.pungkasnya

Reporter: Casroni