Kategori: Keamanan

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah masing-masing. Pasalnya, semakin tinggi PAD, maka kapasitas fiskal daerah semakin baik. Dengan begitu, pembangunan daerah dapat terus dijalankan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Hal itu ditekankan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk ‘Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah’ yang berlangsung di Hotel Novotel, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Maurits menegaskan, PAD yang kuat dapat membuat daerah tidak terpengaruh terhadap dinamika fiskal di tingkat pusat sehingga lebih mandiri. Dengan meningkatnya PAD, Pemda relatif tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan dalam mengukur kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka akan semakin besar pula tingkat kemandirian daerah tersebut,” tegas Maurits.

Maurits menambahkan, untuk meningkatkan PAD, Pemda harus memiliki semangat kewirausahaan untuk menggali potensi yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan PAD. Selain itu, Pemda juga harus mampu mengejawantahkan berbagai strategi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

“Kemudian Pemda harus mampu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi daerah dan meningkatkan koordinasi dan sinergitas melalui kerja sama di bidang pendapatan dengan para stakeholder,” jelas Maurits.

Lebih lanjut, Maurits menyampaikan, saat ini Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah mengikuti ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 yang sudah berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024.

“Terdapat penyederhanaan sistem perpajakan yang meliputi penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, cara pembayaran dan pelaporan pajak, penambahan jenis pajak baru, perubahan tarif, dan mekanisme opsen pajak. Sehingga diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar serta mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajiban membayar pajak,” ujar Maurits.

Menurut Maurits, pengelolaan administrasi sangatlah penting dan menjadi hal krusial dalam suksesnya pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Karenanya peningkatan kemampuan, baik skill maupun manajerial aparatur sipil negara (ASN) Pemda, sebagai pemungut pajak daerah sangat diperlukan.

“Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhirnya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah,” tutur Maurits.

Red/Puspen Kemendagri

Tulungagung, –KABAR EKSPRES II Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi yang terdepan dalam berinovasi.

Dalam sambutanya Yusharto mengatakan, jika setiap ASN berinovasi secara konsisten maka berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda) dapat terselesaikan. “ASN harus bisa berinovasi (terutama) dari pekerjaan yang paling sulit. Tolong hasilkan inovasi dari permasalahan yang dihadapi secara berulang-ulang yang sampai saat ini masih terjadi, berikan dedikasi Bapak/Ibu untuk menjadikan inovasi sebagai penyelesaian masalah,” ungkap Yusharto di Aula Gedung BarataTulungagung pada Selasa, 27 Februari 2024.

Dia melanjutkan, dalam berinovasi setiap ASN perlu membangun tim yang kuat dari berbagai pihak meliputi pemerintah lintas kementerian dan lembaga (K/L), perguruan tinggi, maupun pihak swasta. Yusharto mengatakan, pihak-pihak tersebut dapat dijadikan creative funding untuk bersama-sama menghasilkan inovasi. “Tidak ada anggaran bukan berarti kita tidak bisa berinovasi, dari sana lah justru harus kita tumbuhkan dengan cara-cara yang kreatif, salah satunya melibatkan berbagai pihak menjadi creative funding kita,” jelas Yusharto.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga membeberkan peta kekuatan inovasi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 yang cenderung mengalami penurunan pada aspek kualitas data dukung laporan inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Sementara itu, berdasarkan sebaran kematangan inovasi daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 terdapat 33,38 persen indikator yang tidak terisi atau tidak sesuai.

Guna memperkuat ekosistem inovasi di Tulungagung, Yusharto menyarankan agar Pemkab Tulungagung dapat mereplikasi inovasi dari daerah lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Tulungagung sebagai penerima manfaat. “Bapak/Ibu dapat menonton tutorial display inovasi yang kami buat di tuxedovation yang datanya sudah sekitar 14.000 inovasi yang bisa dipelajari yang ada di Kemendagri,” tandasnya. (Mawi PPI)

Red

Depok, – KABAR EKSPRES II Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia melalui penyusunan dan analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2023.

Hal ini disampaikan oleh Gunawan Eko Movianto, Plh Direktur SUPD 1, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional.

Menurut Gunawan Eko, FSVA 2023 memberikan gambaran yang komprehensif tentang sebaran situasi ketahanan dan kerentanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Peta tersebut menjadi acuan dalam penanganan rawan pangan, peningkatan ketahanan pangan, dan pemertahanan status ketahanan pangan, serta menjadi landasan dalam pengambilan keputusan kebijakan,” kata Gunawan Eko saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi, yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional di Hotel The Margo Depok, Selasa (27/02/2024).

Tingkat ketahanan dan kerentanan pangan dalam FSVA disusun berdasarkan indikator-indikator multisektoral, yang sangat berguna dalam formulasi kebijakan pangan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pemerintah pusat, melalui Kemendagri, pada tahun ini akan melakukan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD kepada Pemerintah Daerah.

Hal ini dilakukan untuk memastikan penanganan kerawanan pangan terintegrasi dalam perencanaan daerah dan teranggarkan sesuai kebutuhan serta kemampuan.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis urusan pemerintahan di kabupaten/kota, termasuk dalam penanganan kerawanan pangan.

“Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan,” harapnya.

Sebagai informasi, acara yang dihadiri oleh Bappeda dan dinas pengampu pangan se-Indonesia ini juga menjadi ajang peluncuran peta FSVA/Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2023 dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023, serta penyerahan penghargaan IKP dan PoU 2023 terbaik untuk provinsi dan kabupaten/kota. (Husnie PPI)

Red

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Adwil akan melaksanakan rangkaian HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ke-105 Tingkat Nasional Tahun 2024. Agenda yang dilaksanakan setiap tahun ini, pada tahun 2024 akan dipusatkan di Kota Surabaya sebagai tuan rumah.

Rangkaian HUT Damkar diawali dengan gelaran National Firefighter Skill Competition (NFSC), ada juga kegiatan expo sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan., seminar internasional penanggulangan kebakaran, dan acara Puncak peringatan HUT Damkar ke-105 Tahun 2024 yang akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri selaku inspektur upacara.

Amran, selaku Plh. Dirjen Bina Adwil saat ditemui awak media menjelaskan bahwa Ditjen Bina Adwil memang setiap tahun melaksanakan gelaran HUT Damkar Tingkat Nasional dengan mengusung tema yang berbeda. Amran juga menambahkan bahwa pelaksanaan HUT kali ini diharapkan akan lebih meriah karena keterlibatan peserta NSFC bertambah menjadi 50 tim dari 50 daerah dari sebelumnya 46 tim dari 36 daerah.

“Tahun ini peserta NFSC bertambah menjadi 50 tim dari 50 daerah yang berbeda. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 46 tim dari 36 daerah. Tentu ini menjadi pertanda bahwa ada antusias pemerintah daerah ikut mensukseskan agenda tahunan Ditjen Bina Adwil ini.” Jelas Amran

Pembukaan NFSC akan dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Februari 2024 bertempat di Politeknik Penerbangan Surabaya, dengan mempertandingkan 3 kategori lomba yaitu hose laying, ladder pitching, dan survival yang sudah disusun oleh tim Ditjen Bina Adwil dan gabungan pemerintah daerah secara professional sesuai dengan standar kompetisi pemadam kebakaran dan penyelamatan tingkat dunia.

Amran mengajak masyarakat turut serta meramaikan gelaran HUT Damkar dan Penyelamatan Ke-105 Tingkat Nasional, dimana mereka bisa hadir untuk melihat keseruan pertandingan NFSC di Politeknik Penerbangan Surabaya, melihat expo sarana prasarana dan menghadiri seminar internasional di Grand City Mall, serta memeriahkan acara puncak peringatan HUT Damkar di Lapangan Brawijaya.

“Rangkaian acara kita ada banyak, jadi saya mengajak Masyarakat juga bisa ikut memeriahkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kompetisi keterampilan damkar, seminar internasional, expo sarpras damkar, dan acara puncak upacara peringatan HUT Damkar yang rencananya akan dihadiri oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Masyarakat nanti juga bisa melihat pertunjukan simulasi pemadaman kebakaran setelah upacara selesai .” Tutup Amran. (Mawi PPI)

Red