Kategori: Keamanan

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersama-sama mengawal demokrasi dalam rangka merajut persatuan pasca-Pemilu 2024. Sesuai Undang-Undang (UU) ASN, dia menekankan soal netralitas dan imparsialitas ASN dalam politik praktis.

Hal itu disampaikan Suhajar saat menjadi keynote speaker pada Webinar Series 9 KORPRI Menyapa (KOMEN) dengan tema “ASN Dewasa Berdemokrasi, Merajut Persatuan Pasca-Pemilu” yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

“Tema kita hari ini, hari ini kita bicara tentang demokrasi, tentang pemilihan umum. Kalau kita melihat dari awal maka saat Indonesia didirikan, pendiri negara itu bersidang berhari-hari, berbulan-bulan, dan waktu yang paling panjang mereka gunakan untuk membahas banyak hal. Ada dua hal yang sangat panjang yaitu bentuk negara dan dasar negara,” katanya.

Suhajar melanjutkan, tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di antaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan itu, harus ada pemerintahan atau organisasi yang menjalankan, termasuk memilih pemimpin-pemimpin yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu.

Dia menambahkan, untuk masuk ke dalam politik, rakyat mengorganisasikan diri dengan cara membentuk partai. Fungsi partai politik (parpol) yaitu menjadi jembatan penghubung antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintah yang mengemban amanah kekuasaan. Kemudian, partai menyiapkan orang untuk dicalonkan sebagai pemimpin. Parpol juga harus menjalankan tugas utamanya untuk mendidik rakyat agar cerdas dalam berpolitik.

“Semakin memperkuat ini, dalam arti kata melahirkan parpol yang kuat dan benar. Karena itu tugas parpol itu ada dua paling tidak, kalau menurut saya minimal dua tugas utamanya. Pertama, tugas mendidik rakyat agar cerdas, karena itulah kami berusaha mengatakan bahwa parpol ini harus ditambah anggarannya untuk pendidikan politik rakyat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Suhajar dalam kesempatan itu juga menyinggung terkait kepemimpinan generasi milenial di kalangan ASN hari ini. Dirinya mendorong agar generasi milenial bisa memimpin dengan cara-cara yang baru. Sebab, menurutnya, saat ini rakyat menginginkan cara-cara pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai semangat zaman.

Ia mewanti-wanti, jangan sampai pemerintahan terjebak pada kenyamanan generasi baby boomers atau generasi X yang sedang memimpin hari ini.

“Saya selalu berpesan kepada generasi saya, baby boomers dan generasi X agar memberi ruang yang luas kepada generasi milenial dan generasi Z untuk memainkan peran dalam penciptaan upaya-upaya inovasi pelayanan dan sebagainya dalam pemerintahan,” ujarnya.

Selain itu, di dalam reformasi birokrasi, Suhajar mengingatkan pada generasi hari ini untuk menghadapi perubahan jabatan-jabatan struktural yang perlahan beralih menjadi fungsional. Untuk itu, adaptasi dibutuhkan dengan cara meningkatkan keterampilan.

“Bahkan di negara-negara maju sekarang kalau Anda pergi ke Negara Bagian New York sudah tidak ada lagi jabatan-jabatan [struktural] itu, semua sudah sangat fungsional,” tuturnya.

Sebagai informasi, webinar kali ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh yang hadir secara online, dan Guru Besar Bidang Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo yang hadir secara offline.

Red/Puspen Kemendagri

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Sidang lanjutan Perkara Pidana Nomor 484/Pid. B/2023/PN.Bks atas nama terdakwa H. Dani Bahdani, S.H., dengan agenda pemeriksaan saksi dengan dakwaan pemalsuan yang digunakan dalam perkara Perdata Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks Tanah Mabes TNI di Jatikarya, Bekasi, kembali digelar secara terbuka untuk umum dengan agenda sidang menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi yaitu saudara W Penilai Pajak Ahli Madya pada Kanwil Dirjen Pajak Wilayah III (Bogor, Depok, Bekasi), bertempat di Ruang Sidang Kartika 1 Lantai II Pengadilan Tinggi Negeri Kota Bekasi Kelas 1A Khusus Jl. Pintu Air, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (6/3/2024).

Dalam sidang kali ini dipimpin oleh Majelis Hakim Basuki Wiyono, S.H., M.H., dengan Hakim Anggota 1 Sorta Ria Neva, S.H., Hakim Anggota 2 Joko Saptono, S.H., M.H., Panitera Pengganti Nining Anggraini K, S.H., Jaksa Penuntut Umum (JPU) Heru Saputra, S.H., M.Hum., Danu Bagus Pratama, S.H., M.H., Suwardi, S.H., Hasbuddin B. Paseng, S.H, dan Pengacara dari tersangka diantara: Jhon, S.E., Panggabean ,S.H., M.H., Daance Yohanes, S.H., Togap L. Panggabean, S.H., Mangasi Ambarita, S.H., Ganti Lombantoruan, S.H., M.H.

Dalam sidang Majelis Hakim menanyakan kepada saksi terkait siapa yang mengeluarkan Ipeda, dasar penerbitan Ipeda, apakah girik merupakan bukti kepemilikan, dan kalau tanah belum bersertifikat bagaimana bayar pajaknya. Saksi W menjawab dengan tegas bahwa kantor Ipeda telah berubah menjadi Direktorat Pajak Bumi dan bangunan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1985. Sejak itu yang berwenang dalam penerbitan bukti pembayaran pajak adalah Kantor PBB, bukan lagi kantor Ipeda. “Wajib pajak bisa hilang kewajibannya, karena adanya pengalihan objek pajak kepada instansi pemerintah atau objek pajak tersebut menjadi Barang Milik Negara (BMN),” ujar Saksi.

Lebih lanjut Saksi menjelaskan bahwa bukti pembayaran pajak yang pernah dikeluarkan SPPT-nya dikeluarkan oleh kantor PBB Bekasi, dan pada saat pembayaran kwitansi tersebut masih berbentuk kantor Ipeda, sedangkan tulisan tanda terimanya kantor PBB. “Ipeda itu semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sudah tidak ada lagi, yang ada adalah kantor PBB bukan Ipeda dan pada tanggal 5 September tahun 1992 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1992 maka kewajiban pajak terhadap objek tersebut sudah menjadi tanggungan Negara, karena objek pajak tersebut sudah menjadi aset Negara/Barang Milik Negara (BMN),” ungkap Saksi.

Red