JAKARTA, – KABAR EKSPRES II TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali menggelar kegiatan sosial dengan mendistribusikan ratusan paket bantuan untuk masyarakat pesisir di Jawa Timur, Sabtu (11/05/2024).
Dalam kesempatan ini Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyerahkan secara langsung paket bantuan tersebut kepada perwakilan masyarakat di wilayah Bangkalan Madura dan di wilayah Perak Surabaya.
Saat kunjungan Kasal di Pendopo Agung Bangkalan Madura, Pj Bupati Bangkalan Dr. Arief M. Edie., M.Si menyampaikan rasa terimakasihnya atas perhatian pada masyarakat kepada jajaran TNI AL, serta rasa bangganya menerima kunjungan Kasal dan sejumlah pejabat tinggi TNI AL di Bangkalan Madura.
“Atas nama masyarakat Bangkalan, kami menyampaikan rasa bangga dan bahagia telah menerima kedatangan Kasal. Kami berharap akan semakin banyak lagi yang akan mengunjungi Bangkalan, termasuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di wilayah ini”, ungkap Pj. Bupati Bangkalan.
Usai pemberian bantuan kepada masyarakat di lokasi tersebut, Kasal beserta rombongan melanjutkan kunjungannya ke Museum Pusat TNI Angkatan Laut di Perak, Surabaya guna mendistribusikan kembali paket bantuan kepada ratusan masyarakat yang ada di sekitar lokasi Daerah Basis Angkatan Laut, Surabaya.
TNI AL Peduli Paket Bantuan Sosial Didistribusikan Pada Masyarakat Jawa Timur
Dalam kesempatan ini pula, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali berkesempatan meninjau langsung fasilitas serta item sejarah yang ada di Museum Pusat TNI Angkatan Laut “Jalesveva Jayamahe” di Perak, Surabaya, dimana museum tersebut mulai beroperasi dan terbuka untuk masyarakat umum sejak Januari 2024 lalu.
Surabaya, – KABAR EKAPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya sinergisitas antar-pemerintah daerah (Pemda) dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah. Minggu, 5 Mei 2024
Pasalnya: sinergisitas dan mekanisme pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih baik. Selain itu, mekanisme tersebut juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, baik bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Pesan itu ditegaskan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Pembahasan Sinergitas dan Mekanisme Pemungutan Pajak dan Opsen Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berlangsung di Hotel Shangrila, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/5/2024).
Kemendagri Tekankan Sinergisitas Antar-Pemda Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah
“Acara ini merupakan langkah strategis dalam menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),” katanya.
Maurits mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur atas terselenggaranya rapat tersebut. Rapat digelar untuk membangun kesamaan persepsi dan menjalin sinergisitas serta koordinasi bersama antara provinsi dengan kabupaten/kota se-Jawa Timur. Ini terutama untuk merumuskan kebijakan dan langkah lebih lanjut terhadap opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Pemda harus mengoptimalkan pemanfaatan opsen PKB bagi kabupaten/kota, maka hasil penerimaan PKB dan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum,” terangnya.
Maurits menyampaikan, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menjadi pedoman dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Regulasi tersebut yakni Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) khususnya pada Pasal 112 dan Pasal 113.
Berdasarkan peraturan tersebut, Maurits menjelaskan strategi yang dapat segera diimplementasikan Pemda untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PKB dan opsen PKB, serta BBNKB dan opsen BBNKB. Upaya itu bisa dilakukan dengan cara bersinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB.
“Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil,” tuturnya.
Maurits menekankan, PKB dan BBNKB merupakan faktor krusial dalam penerimaan PAD. Untuk itu, ia meminta Pemda agar mengelolanya secara lebih baik dan maksimal.
“PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Selain itu, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD di mana pajak tersebut berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD,” tandasnya.
Mojokerto, – KABAR EKSPRES IIBeredar dari pemberitaan dua oknum yang diduga oknum SL warga Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto yang sudah berpindah tempat di wilayah Banyuwates, Sampang, Madura. Hari Kamis, (2/5/2024).
Oknum SL mendirikan arisan online yang dugaannya tanpa memiliki ijin – ijin lengkap, oknum SL owner arisan online dugaannya sudah mengelabuhi para member arisan dengan total puluhan juta ribu rupiah.
Oknum SL menunjuk seorang admin berinisial TN warga Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, dari beberapa penarikan jumlah dana arisan online ke beberapa member arisan untuk menarik pembayaran arisan tersebut, ” ujar beberapa korban member arisan yang enggan di sebutkan namanya. Adapun beberapa alasan owner SL dan admin TN yang diduga dengan sengaja di rencanakan guna untuk dugaan menutupi akal busuknya, oknum owner dan oknum admin arisan online, diduga telah membuat suatu peraturan sepihak tanpa persetujuan para member arisan yang dugaannya hanya untuk menutupi dan mengelabuhi para korban member arisan online.
Viiiiirrrraaaalllll. Dua Oknum, TN dan SL Diduga Gelapkan Uang Arisan Puluhan Juta.Viiiiirrrraaaalllll. Dua Oknum, TN dan SL Diduga Gelapkan Uang Arisan Puluhan Juta.
Di sisi lain ada beberapa korban member arisan online yang diduga sudah di tipu SL owner arisan dan admin TN dengan dugaan menginvestasi uang ke oknum SL dan TN dengan cara di iming – imingi sebuah keuntungan akan tetapi uang keuntungan dan modal tidak kunjung di kembalikan, ke para beberapa member yang ikut berinvestasi.
Adapun cara oknum SL owner arisan online saat menagih uang pembayaran ke para member dengan cara tidak baik dan mengucapkan perkataan hewan ke salah satu member arisan tersebut dengan nada bicara kasar, SL selaku owner arisan online tersebut bisa di laporkan ke aparat penegak hukum. Apalagi SL selaku owner arisan online diduga membuat seluruh aturan sepihak tanpa adanya persetujuan ke seluruh member pengikut arisan. Saya itu pak dari awal di suruh bayar biaya admin ke SL owner arisan, terus muncul aturan – aturan sepihak, ada juga investasi di janjikan keuntungan pak, tapi tau – tau uang modal saya sama keuntungan gak di kembalikan pak, “ucap salah satu korban member arisan online kepada tim investigasi media gabungan Jawa Timur.
Pasal 1320 KUHPerdata yang tidak mensyaratkan sebuah perjanjian harus dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, arisan online tersebut juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
Maka dalam arisan tersebut objek dari arisannya haruslah yang halal, jangan sampai melanggar asusila, sosial dan peraturan perundang – undangan.
Sehingga, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut juga tunduk pada asas pacta sunt servanda yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.
Kalau ternyata ada wanprestasi berarti tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian pada pihak – pihak tertentu, yang dapat terjadi karena adanya kesengajaan, kelalaian, dan tanpa kesalahan.
Hal seperti ini bisa di sinyalir masuk penggelapan dana. Karena dalam hal ini uang arisan tersebut di bawah kekuasaan owner arisan sehingga masuk pada unsur penggelapan, “ujar Pak Arif SH pengamat hukum.
Ancaman terduga pelaku owner arisan diduga terkena pasal wanprestasi KUHPerdata 1320 dan Pasal 372 KUHPidana yang dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Yang apabila kita merujuk pada Pasal 3 Perma No.2 Tahun 2012 ancaman denda tersebut dilipatgandakan menjadi paling banyak Rp.900 ribu rupiah. Bersambung (Tim investigasi media gabungan Jawa Timur)
Surabaya, – KABAR EKSPRES IIKomunitas Jurnalis Jawa Timur menyampaikan solidaritasnya atas tragedi kebakaran rumah yang sudah menelan 2 korban jiwa buah hati Petrus Gultom wartawan online di Batubara.
Dua korban itu masih anak-anak, bernama Miftahul Jannah Gultom 13th, dan Naya Azahra Gultom 10th, keduanya hangus terbakar di dalam kamar mandi dengan kondisi mengenaskan.
Tragedi itu masih menjadi misteri, dan terngiang bagi keluarga Gultom, belum genap satu tahun lalu di Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya pada hari Rabu, 28 Juni 2023.
Mendengar kisah pilu yang dialami teman seprofesinya, akhirnya Ade S.Maulana, Ketua Umum KJJT (Komunitas Jurnalis Jawa Timur) menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada rekan Gultom beserta keluarga.
“Kasus keluarga Gultom harus kita kawal, meski jarak yang membatasi kami, komunitas jurnalis jawa timur tetap konsisten akan selalu menggaungkan solidaritas rekan seprofesi. Mewakili rekan-rekan yang tergabung dalam komunitas jurnalis jawa timur, kami sampaikan turut berduka atas kejadian yang dialami dua putri rekan Gultom.” Ucap Ade sambil menghela nafas, pada Rabu (01/05/2024).
Sebelum Terbakar Hangus, Korban Sampaikan Firasat ke Ibunya Rumahnya Akan Dibakar
Dari cerita rekan Gultom kepada KJJT, pada Rabu, 28 Juni 2023 lalu. Pukul 02.00 Wib. Anaknya yang berusia 3,5 tahun bernama Classio Devano Gultom sakit, yang harus dibawah ke Rumah Sakit (RS) saat itu juga. Dengan terpaksa Gultom meninggalkan ke dua putrinya itu berada di rumah, Miftahul Jannah Gultom 13th, dan Naya Azahra Gultom 10th. Pintupun terkunci dari dalam saat Gultom dan istrinya membawa anaknya ke rumah sakit.
Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Gultom terkejut rumahnya telah dilalap api. Berusaha untuk mencari ke dua putrinya dan terlihat ada di kamar mandi dengan kondisi hangus terbakar. Gultom pun tertegun dan menangis, dalam benaknya mengapa tetangganya tidak ada yang ‘menolong’.
Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani kasus itu. Ade berharap, pihaknya bisa mengungkap kasus yang di alami Gultom. Percayakan kepada Polri pada kasus ini, KJJT hanya meminta untuk segera disampaikan ke publik dan sampaikan ke awak media, hasil dari penanganan atas tewasnya dua putri Gultom.
“Petrus Gultom mengharap kepastian hukum untuk kedua putrinya. Dirinya menanti keadilan, namun sampai saat ini belum juga ada kepastian,” pintanya.
Masih menurut pengakuan Gultom, yang disampaikan Ade. “Misteri” kematian putri Gultom, satu bulan sebelum kejadian anaknya pernah bercerita kepada ibu nya bahwa rumahnya mau dibakar, dan dia tidak menyangka apa yang diucapkan anak nya itu benar terjadi.
Tragedi ini, akan dijadikan sebuah pelajaran dan pengalaman untuk kita semua yang menyandang profesi wartawan. Masih hangat-hangatnya “arus gelombang ombak” para pemangku dan pelaksana UU Pers No. 40 Tahun 1999. Belum lagi, krisis kepercayaan terhadap profesi yang menjadi alat kepentingan satu sama lain. Imbasnya nasib keluarga wartawan/jurnalis terabaikan.
Wakomindo Adukan Ketua PWI Pusat Surabaya, – KABAR EKSPRES II Dedik Sugianto selaku Ketua Lembaga Pers Wakomindo (Wartawan Kompetensi Indonesia) melakukan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) terhadap Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dkk, atas dugaan penyelewengan dana CSR Kementerian BUMN yang dihibahkan ke organisasi Pers PWI Pusat, untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di 10 provinsi.
Surat laporan pengaduan dengan nomor: 001/ Lap/ IV/ Wakomindo/ 2024, diterima petugas PTSP Kejati Jatim pada Senin (29/4/2024).
Menurut Dedik, dirinya atas nama Wakomindo melakukan laporan pengaduan karena ingin permasalahan dugaan korupsi di dunia Pers ini bisa terang benderang.
Hendry Ch Bangun, dkk, Diadukan Wakomindo ke Kejati Jatim Dalam Dugaan Korupsi
“Dana CSR dari Kementerian BUMN harus bisa dipertanggungjawabkan oleh penerima, jika ada diselewengkan haruslah diproses hukum. Siapapun itu harus diproses hukum, karena di republik ini semua orang sama di mata hukum,” ujar Dedik. Senin (29/4/2024).
Dedik menerangkan semua harus ada kepastian, apakah yang dilakukan ketua PWI, dkk, masuk unsur tindak pidana korupsi atau tidak. Sehingga dengan laporan pengaduan ke Kejati Jatim bisa membuka persolan tersebut.
“Semua harus dibuktikan di ranah hukum, kita tunggu aja tindakan dari Kejati Jatim atas laporan pengaduan ini. Dan saya percaya Kejati Jatim di bawah kepemimpinan Bu Mia Amiati mempunyai “Marwah” yang selalu dijaganya dalam pemberantasan korupsi,” ujar Dedik Sugianto.
Perlu diketahui, adanya dugaan korupsi uang pelaksanaan UKW, yang dilakukan Hendry Ch Bangun, dkk, sehingga Dewan Kehormatan PWI Pusat memberi sanksi Hendry Ch Bangun, dkk.
Sanksi tersebut tertuang di surat keputusan Nomor: 20/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 ditetapkan di Jakarta pada 16 April 2024 yang ditandatangani ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo dan sekretaris, Nurcholis MA Basyari.
“Terjadi pelanggaran pengelolaan dana bantuan CSR Kementerian BUMN untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI 2023/2024 di 10 provinsi,” salah satu poin dari surat keputusan.
“Bahwa demi tegaknya ketaatan terhadap PD, PRT, KEJ, dan KPW guna tetap terjaganya wibawa dan marwah organisasi PWI, Dewan Kehormatan perlu mengambil tindakan/ menjatuhkan sanksi organisatoris terhadap yang bersangkutan,” kutipan dari Surat Keputusan.
Surat keputusan Dewan Kehormatan PWI juga menjelaskan aliran dana yang didapat dari CSR Kementerian BUMN hingga dana keluar, keperuntukan, dan siapa yang tandatangan persetujuan dana keluar.
Dari total Rp. 6 miliar dana bantuan CSR Kementerian BUMN untuk UKW PWI, yang sudah masuk ke rekening PWI senilai Rp. 4,6 miliar.
Perinciannya, Rp. 1,3 miliar pada 27 Desember 2023, Rp. 500 juta pada 29 Desember 2023, Rp. 1,8 miliar pada 12 Februari 2024, dan Rp. 1 miliar pada 18 Maret 2024. Senilai Rp1,5 miliar di antaranya telah digunakan untuk UKW di 10 provinsi.
Dari total Rp. 3,6 miliar dana yang masuk pada 27 Desember 2023 dan 29 Desember 2023 serta 12 Februari 2024, telah dua kali keluar dari rekening PWI, masing-masing untuk cashback senilai Rp. 540 juta pada 29 Desember 2023 dan 13 Februari 2024, sehingga total cashback senilai Rp. 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah).
Selain itu, ada pengeluaran untuk komisi/fee yang disebut sebagai “Insentif UKW BUMN” yang ditransfer kepada Syarif Hidayatullah senilai Rp. 691,2 juta.
Dengan demikian, total dana yang keluar dari rekening PWI senilai Rp. 1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
Cek untuk cashback pertama tersebut ditandatangani Sekjen dan Wabendum. Adapun cek untuk cashback kedua itu ditandatangani Ketum dan Sekjen.
Tanda terima cashback pertama bertanda tangan dengan huruf awal G. Adapun tanda terima cashback kedua, yang bertanda tangan Sekjen. Tanda terima itu disimpan oleh Wabendum, bukan oleh staf keuangan di kantor PWI Pusat. Saat hal ini ditanyakan kepada Wabendum, dia menjawab, “Tanya Ketum saja.”
Dalam Hasil Rapat Dewan Kehormatan PWI pada 2 April 2024 mengenai tindak lanjut klarifikasi Pengurus Harian atas pengelolaan dana bantuan CSR Kementerian BUMN untuk UKW PWI di 10 provinsi. Dewan Kehormatan PWI menilai bahwa Hendry Ch Bangun melanggar KPW PWI Pasal 3.
Dasar dari penilain itu, Hendry Ch Bangun melakukan hal-hal tercela yakni merendahkan harkat, martabat dan integritas profesi wartawan dan organisasi dan melanggar dan merendahkan KPW, KEJ, PD PRT, peraturan organisasi, hukum, moral, kesusilaan dan kepantasan.
“Tindakan Saudara Hendry Ch Bangun melanggar PRT PWI Pasal 12 karena tidak melibatkan Bendahara Umum dalam menandatangani cek pencairan dana cashback dan pengeluaran komisi/fee/insentif senilai total Rp. 1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening PWI Pusat,” dikutip dari surat keputusan tersebut.
Dari beberapa pertimbangan, Dewan Kehormatan PWI memutuskan menetapkan menjatuhkan sanksi/ tindakan organisatoris kepada Hendry Ch Bangun, nomor kartu tanda anggota: 09.00.2174.87.
Sanksi yang diterima Hendry CH Bangun terdiri dari peringatan keras, wajib mengembalikan secara tanggung renteng bersama dengan Sayid Iskandarsyah, M Ihsan, dan Syarif Hidayatullah, uang senilai Rp. 1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ke kas Organisasi (PWI Pusat) selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima putusan Dewan Kehormatan.
Wajib menyampaikan bukti tindak lanjut putusan rekomendasi ini kepada Dewan Kehormatan selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah dilaksanakannya keputusan butir kedua ini.
Segera memberhentikan Sekjen, Wabendum, dan Dir UMKM dalam kepengurusan PWI 2023-2028 karena mereka bertanggung jawab atas proses pencairan dana bantuan CSR Kementerian BUMN untuk keperluan di luar penyelenggaraan UKW PWI.
Dalam perkembangannya, Sayid Iskandarsyah selaku Sekjen PWI Pusat telah mengembalikan uang sebesar Rp. 540 juta chasback dana UKW ke kas PWI Pusat melalui setoran atau transfer di Bank Mandiri pada tanggal 18 April 2024 dengan berita dikolom transfer “Pengembalian UKW FH BUMN”.
Pengembalian uang sebesar Rp. 540 juta dilakukan Sayid, selisih dua hari ditetapkannya Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Surabaya, – KABAR EKSPRES II Setelah 15 tahun lamanya, akhirnya MA IPNU Jatim memiliki nakhoda baru. Sabtu (27/4/2024),
Rektor Universitas Nurul Jadid (Unuja) Probolinggo H Abdul Hamid Wahid, secara aklamasi terpilih untuk memimpin Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) Jawa Timur periode 2024-2030.
Dalam reformasi kepengurusan yang diadakan dalam rangkaian Halalbihalal MA IPNU dan Forum Alumni (FA) IPPNU Jatim di Kantor PWNU Jatim itu, Ketua MA IPNU Jatim periode sebelumnya, HA Muzammil Syafii langsung menawarkan nama Gus Hamid Wahid untuk disepakati menggantikan dirinya.
Setelah Gus Hamid Wahid disetujui secara aklamasi, Sekretaris MA IPNU Jatim 2009-2024 H Ahmad Heri pun mengumumkan jajaran pengurus lain, diantaranya H Sholeh Hayat sebagai Penasehat, M Hamzah selaku Wakil Ketuaa, M Isa Anshori sebagai Sekretaris dan H Abd Kholiq sebagai Bendahara MA IPNU Jatim periode 2024-2030.
“Semoga pengabdian kita di NU melalui MA IPNU akan selalu mendapat keberkahan. Makna dan nilai keberkahan itu berbeda bila kehidupan yang terbatas ini dibuat untuk pengabdian, bukan pribadi,” kata Gus Hamid Wahid yang pernah menjadi Ketua IPNU Jatim ke-15 itu.
Reformasi Kepengurusan, Setelah 15 Tahun Kini MA IPNU Jatim Punya Nakhoda Baru
Dalam acara yang dihadiri ratusan alumni IPNU-IPPNU se-Jatim dan juga perwakilan Kemenakertrans Agustinus Mantong itu, Ketua MA IPNU Jatim HM Muzammil Syafi’i MSi mendorong pelajar yang profesional dan berkarakter untuk menyambut bonus demografi pada 2030-2045.
Hal yang sama juga diungkapkan alumni IPPNU Jatim, Hj Anik Maslachah.
“Kader NU ke depan harus memperkuat ideologisasi, sinergi dan jejaring dengan berbagai pihak, dan profesionalitas program,” ujarnya.
Gus Hamid menegaskan harapannya agar seluruh alumni IPNU dapat bekerjasama untuk kemajuan Jatim.
“Semoga MA IPNU selalu mendapat berkah dan alumni IPNU yang ada dimana-mana dapat bekerja sama untuk kemajuan Jatim, terutama di era digital,” pungkasnya.
Surabaya, – KABAR EKSPRES IIMasih di bulan Syawal dan suasana lebaran Idul Fitri 1445 H, sejumlah alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) berkumpul di Gedung Aula Kantor PWNU Jatim, Surabaya, Sabtu (27/4/2024).
Acara yang dihadiri ratusan peserta dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur itu, bertujuan untuk bersilaturahmi dalam format Halal bihalal. Pada media ini, Ketua Majelis Alumni IPNU Jatim,Muzammi Syafi’i, S.H., M.Si., mengatakan bahwa selain silaturahim para alumni di wilayah Jawa Timur juga untuk melakukan regenerasi kepengurusan.
“MA IPNU Jatim berdiri 26 April 2009 lalu. Dan setelah sekian lama, kami bisa berkumpul selain untuk silaturahim juga dalam rangka melakukan reformasi terutama kelanjutan tongkat estafet kepemimpinan pada terutama mereka mereka yang berjiwa muda,” ujar pria yang akrab disapa Buya Muzammil itu di lokasi acara.
Muzammil menambahkan bahwa MA IPNU Jatim berbeda dengan organisasi pada umumnya, karena ia didirikan dalam rangka menjadi wadah silaturahmi para alumni IPNU.
Selenggarakan Halal Bihalal, Ketua MA IPNU Jatim: Kami Komitmen Dorong Lahirnya Qualified Leader!
“Jadi kita hadir untuk menjadi supporting system IPNU yang tengah aktif di kepengurusan. Tujuannya setiap alumni Dimanapun berada dapat memberikan support kepada IPNU, termasuk dalam hal ini saya pribadi,” imbuhnya.
Muzammil berharap bahwa IPNU ke depannya, bisa memfokuskan diri pada jati diri kepelajaran yang dinilainya penting bagi masa depan NU.
“Karena kita butuh generasi masa depan bangsa dan negara yang unggul pada dua sisi yakni ilmu keagamaan dan sisi keilmuan umum dan itu ada pada jati diri IPNU,” paparnya.
“Jadi kita dorong anak muda jadi bagian profesional tapi dengan bekal ilmu keagamaan sehingga bisa menjadi pemimpin yang qualified dan ini penting sekali ke depannya baik untuk NU maupun bangsa dan negara,” tegasnya menambahkan.
Menurut Muzammil, kondisi yang dihadapi oleh NU masa kini sangat berbeda dengan di eranya sebagai dampak dari globalisasi.
“Orang-orang yang eksis saat ini adalah mereka yang punya kualifikasi dan daya saing mumpuni, namun tetap pada sisi akhlak dan agama tetap bersanding. Karena itu kami mendorong anak anak IPNU untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan bersekolah hingga doktoral dan fungsi Majelis Alumni adalah mendorong dan membukakan pintu,” tandas Muzammil.
Untuk diketahui, pada acara ini juga dihadiri oleh pengurus PW IPNU dan IPPNU Jatim, perwakilan sejumlah kementerian seperti Kemenaker dan juga Forum Alumni IPPNU Jatim yang berkomitmen untuk terus konsisten memberikan kontribusi positif baik untuk NU maupun bangsa dan negara.
Surabaya, – KABAR EKSPRES IIMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan terobosan kreatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dia menegaskan, tujuan dari otonomi daerah adalah memberikan kesempatan kepada daerah melalui kewenangan yang dimiliki agar mampu mencari terobosan kreatif meningkatkan PAD.
“Sehingga ketergantungan kepada pusat akan berkurang,” ujar Mendagri saat memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (25/4/2024).
Mendagri menegaskan, Pemda dengan PAD yang tinggi dapat membiaya berbagai program pembangunannya masing-masing. Mereka dapat menyelesaikan berbagai masalah secara mandiri, tanpa harus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Mendagri Minta Pemda Lakukan Terobosan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Menurutnya, momen peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi, evaluasi, dan membuka pikiran terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Apalagi saat ini Pemda tengah intens menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi faktor penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah masing-masing.
“Penyusunan APBD yang benar, perencanaan yang benar itu akan menyumbang 70 persen keberhasilan, perencanaan yang salah menyumbang 70 persen akan gagal pembangunan di daerah itu,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan sejumlah isu penting lainnya yang perlu menjadi perhatian Pemda salah satunya pengendalian inflasi. Menurutnya, inflasi penting untuk dikendalikan karena menyangkut ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dirinya bersyukur saat ini inflasi Indonesia secara nasional terkendali, yakni dengan angka 3,05 persen secara year on year pada Maret 2024. Namun demikian, upaya pengendalian inflasi tetap perlu terus dilakukan, termasuk oleh Pemda.
SURABAYA, – KABAR EKSPRES II Penjabat (Pj.) Wali Kota Tegal, Dadang Somantri sesuai tema Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXVIII tahun 2024, mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar.
“Benar bahwa kita harus mulai merawat lingkungan. Yuk, kita bareng-bareng menjaga lingkungan untuk masa depan untuk anak kita,” ungkap Dadang Somantri usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVIII tahun 2024 yang dilaksanakan dengan upacara yang berlangsung di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024) pagi.
Di beberapa kesempatan, Dadang juga menyampaikan perlunya untuk memberikan perhatian lebih kepada lingkungan. Sebab, semakin kesini semua jumlah penduduk semakin besar, kebutuhan lahan, kebutuhun oksigen juga semakin besar.
Dadang Somantri hadir di Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVIII tahun 2024 didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tegal, Mohammad Suharto dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tegal, Dorres Indrian Nugroho.
Sesuai Tema Peringatan Hari Otda, Pj. Wali Kota Ajak Rawat Lingkungan
Peringatan Hari Otda XXVIII tahun 2024 yang mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat” tersebut turut dihadiri oleh kepala daerah seperti gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam amanatnya menyampaikan bahwa tema yang dipilih pada peringatan Hari Otda tahun ini merupakan tekad bersama untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran pemerintah dan pemerintah daerah akan amanah untuk membangun keberlanjutan dan pengelolaan Indonesia.
“Termasuk sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka untuk mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan sekaligus menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi muda mendatang,” ujar Tito
Lebih lanjut Tito Karnavian mengungkapkan perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari 28 tahun merupakan momen yang tepat untuk melakukan evaluasi, koreksi dan instropeksi tentang bagaimana aplikasi otonomi daerah selama ini.
Selain itu Tito mengungkapkan bahwa tema yang dipakai pada tahun ini mengenai green economy dan ramah lingkungan tidak lain adalah sebagai konsekuensi yang harus dilakukan termasuk Indonesia dengan adanya bahaya yang tidak ringan dimasa mendatang yaitu perubahan lingkungan (climate change).
Pada upacara tersebut juga dilaksanakan penyematan dan penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Inspektur Upacara.
Usai upacara kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023 dan pentas seni budaya yang menampilkan tari-tarian dari berbagai daerah di Indonesia.
Jatim, – KABAR EKSPRES II Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin langsung jalannya upacara serah terima jabatan (Sertijab) Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad dari Mayjen TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr.(Han). kepada Mayjen TNI Anton Yuliantoro, S.I.P., M.Tr.(Han). bertempat di Lapangan Penegak Sapta Marga Madivif 2 Kostrad, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selasa kemarin (23/04/2024).
Turut hadir dalam acara tersebut, Pangdivif 1 Kostrad, Pangdivif 3 Kostrad, TA Pengkaji Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas, Gubernur AAL, Kasdivif 2 Kostrad, Irdivif 2 Kostrad, Kapoksahli Kodam V/Brw, Danlanud Abd. Saleh, Danpoltekad, Inspektur Akmil, Staf Khusus Kasad, Danpasmar 2, para Asisten Kaskostrad, Asren Divif 2 Kostrad, para Asisten dan Wakil Asisten Kasdivif 2 Kostrad, Para Dansatjar Divif 2 Kostrad dan Malang Raya, serta para Forkopimda Wilayah Malang Raya.
Serah terima jabatan yang dilaksanakan ini, merupakan proses alih tugas dan jabatan yang alami terjadi di lingkungan Kostrad khususnya Divisi Infanteri 2 Kostrad, sebagai bagian dari sistem pembinaan personel dalam rangka pengembangan kemampuan manajemen dan kepemimpinan serta penyegaran tugas bagi pejabat yang bersangkutan.
Pangkostrad Pimpin Sertijab Pangdivif 2 Kostrad Dari Mayjen TNI Haryanto Kepada Mayjen TNI Anton Yuliantoro
Usai pelaksanaan upacara serah terima jabatan, kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi Bela Diri Militer (BDM) dari satuan Yonif 502/UY/18/2 kostrad, Para Motor dari Brigif 18/Trisula/2 Kostrad, dilanjutkan dengan Parade Defile pasukan upacara dan Alutsista dari masing-masing Satjar Divif 2 Kostrad Wilayah Malang Raya.
Selepas kegiatan tersebut, dilanjutkan dengan acara Lepas Sambut yang dilaksanakan di Gor Vira Cakti Yudha Madivif 2 Kostrad. Acara ini, merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melepas Pejabat lama dan menyambut Pejabat baru di lingkungan Satuan Divisi Infanteri 2 Kostrad.
Mengawali acara, Pangkostrad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, kepada seluruh prajurit jajaran Divif 2 Kostrad, Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.
“Saya beserta segenap warga Kostrad, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kinerja, dedikasi, keberhasilan, keikhlasan dari Mayjen TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr.(Han). dalam memimpin, membina dan mengembangkan Divisi Infanteri 2 Kostrad. Ucapan yang sama, saya sampaikan kepada Ny. Haryanto, atas kesetiaannya mendampingi tugas suami dan turut membina istri prajurit melalui organisasi Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Divif 2 PG Kostrad”.
“Kemudian, kepada pejabat baru Mayjen TNI Anton Yuliantoro, S.I.P., M.Tr.(Han). beserta istri, saya ucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Darat untuk menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad. Saya yakin dan percaya, dengan bekal pengetahuan dan pengalaman jabatan sebelumnya serta semangat pengabdian kepada satuan Kostrad, Jenderal akan mampu mengemban amanah tersebut dalam melaksanakan tugas sebagai Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad”, sambungnya.
Selain itu, Pangkostrad juga menuturkan, “Jabatan boleh berganti, pangkat pun bisa berubah, tapi ada satu nilai yang tidak akan bisa berubah, yakni nilai ikatan batin. Ikatan batin yang pernah kita perbuat dan kita toreh dimanapun kita bertugas, itulah yang akan selalu diingat dan dikenang oleh semua orang dan saya berpesan tidak hanya pimpinan dengan pimpinan saja, tapi semua prajurit baik pimpinan dengan yang dipimpin agar tetap sambung tali silaturahmi dimanapun kita bertugas”, ujarnya.
Disisi lain, Pangkostrad juga mengungkapkan bahwa Divisi Infanteri 2 Kostrad ini adalah kebanggaan Kostrad, Divisi Infanteri 2 Kostrad ini mewarnai TNI Angkatan Darat, karena disinilah like a soldier itu terlihat. Kekuatan utama TNI Angkatan Darat adalah prajurit-prajurit Divisi Infanteri 2 Kostrad, oleh karena itu pertahankan dan tunjukkan terus tekad kita untuk selalu berbuat yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas.
Diakhir Sambutannya, Pangkostrad mengajak kita semua untuk mengiringi dengan doa yang tulus dan ikhlas untuk menghantarkan Mayjen TNI Haryanto,. S.I.P., M.Tr.(Han). dalam mengemban tugas dan jabatan yang baru sebagai Panglima Kodam XVIII/Kasuari, semoga senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dan acara diakhiri dengan pemberian cindera mata kepada Mayjen TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr.(Han).
