Kategori: Jawa Barat

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan amanat serta melantik, mengambil sumpah, dan menyaksikan serah terima jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung. Selasa (11/6/2024).

Mengawali amanatnya, Jaksa Agung mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik hari ini dan menuturkan bahwa para pejabat tersebut merupakan pribadi-pribadi terpilih yang mempunyai kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin dan menggerakkan roda bidang ataupun satuan kerja yang dipimpin dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Institusi Kejaksaan.

“Proses rotasi, mutasi, dan promosi merupakan siklus alamiah dalam sebuah ekosistem organisasi, dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja, serta untuk regenerasi sumber daya manusia dalam menjaga kedinamisan institusi. Tentunya, para pejabat yang saya lantik adalah insan terbaik Adhyaksa yang telah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang, serta penilaian yang obyektif untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan,” ujar Jaksa Agung.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Jaksa Agung memberikan beberapa pokok penekanan tugas yang harus segera disesuaikan dan dilaksanakan antara lain,
Untuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang baru dilantik.

Jaksa Agung berharap pejabat baru mampu memimpin bidang Tindak Pidana Umum ke arah yang semakin cemerlang. Keberhasilan Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan patut untuk terus diteruskan.

Keberhasilan pendahulu, Almarhum Dr. Fadil Zumhana dalam menjalankan kebijakan institusi dengan penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif wajib diteruskan dengan konsisten, bahkan dapat dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
Dalam rangka menyongsong pemberlakuan KUHP nasional, Jaksa Agung meminta agar segera dapat dibuat sebuah pedoman atau petunjuk penerapan pasal dan asas di dalam KUHP Nasional yang berbeda dengan KUHP yang sementara ini berlaku.

Penyusunan pedoman ini nantinya diharapkan dapat mewujudkan pemikiran dan pemahaman yang sama di antara Para Jaksa.

Untuk Para Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru dilantik, Memastikan terlaksananya pola penegakan hukum yang humanis serta proporsional dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat serta menyeimbangkan dengan kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, Meningkatkan pengawasan melekat terhadap seluruh jajaran di satuan kerja masing-masing, pedomani Surat Jaksa Agung Nomor 3 tanggal 17 Januari 2022 tentang Meningkatkan Pengawasan Melekat pada Satuan Kerja.

Untuk Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Bergerak cepat untuk menguasai tugas dan kewenangannya yang baru guna mendukung visi dan misi Institusi Kejaksaan, Melakukan evaluasi kinerja yang terdapat di dalam masing-masing lingkungan kerja atau bidang jabatan.

Selanjutnya diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya dalam mendukung arah kebijakan pimpinan demi tercapainya tujuan organisasi, Mengedepankan sinergitas dan kolaboratif di antara bidang dalam setiap pelaksanaan tugas, tanamkan prinsip “satu dan tak terpisahkan”.

Adapun pejabat yang dilantik pada Selasa 11 Juni 2024, yaitu:
Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Raden Febrytriyanto, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan.
Edy Birton, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dr. I Made Suarnawan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
Ponco Hartanto, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Ahelya Abustam, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
Ade Tajudin Sutiawarman, S.H., M.H. selaku Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H. selaku Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Hendro Dewanto, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Dr. Abd Qohar AF, S.H., M.H. selaku Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Dr. Mukri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
Rina Virawati, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Syaifudin Tagamal, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
Dr. Emilwan Ridwan, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Pemulihan Aset.
Dr. Tanti Adriani Manurung, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum.

Darmawel Aswar, S.H., M.H. selaku Direktur Eksekusi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Drs. Muhammad Naim, S.H. selaku Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Andi Darmawangsa, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum.

Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H. selaku Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Dr. Siswanto, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

Roch Adi Wibowo, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Wahyudi, S.H., M.H. selaku Direktur Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Herry Hermanus Horo, S.H. selaku Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
Dr. Iman Wijaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Dr. Bambang Gunawan, S.H., M.Hum selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatiha Kejaksaan RI.
Enen Saribanon, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Zet Tadung Allo, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.
Sri Kuncoro, S.H., M.Si. selaku Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Edyward Kaban, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Budi Hartawan Panjaitan, S.H., M.H. selaku Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Herry Ahmad Pribadi, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Hendrizal Husin, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.

Pada kesempatan ini, Jaksa Agung juga mengingatkan bahwa prestasi kita selama tiga tahun terakhir ini telah membawa Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat Indonesia.

Per tanggal 21 April 2024 lalu, Kejaksaan berada di urutan pertama sebagai lembaga penegak hukum paling terpercaya di angka 74,7% pada hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia. Menurut Jaksa Agung, capaian ini wajib disyukuri dan harus terus dijaga bersama-sama.

“Saya harap setiap pejabat yang baru saya lantik dapat menunjukkan kinerja dan prestasi nyata, bekerjalah menggunakan nurani dan akal sehat yang konsisten pada kebenaran agar tindak-tanduk saudara selalu mendukung upaya menjadikan Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum nomor satu, baik dari sisi penegakan hukum maupun pelayanan publik,” imbuh Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga mengingatkan agar jangan sekali-kali melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang sedang diemban. Jaksa Agung pastikan jika ada penyelewengan, maka Jaksa Agung akan tindak tegas langsung.
Mengakhiri amanatnya, Jaksa Agung mengucapkan terima kasih kepada para pejabat lama yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh pengabdian.

“Saya berharap ke depan saudara-saudara akan tetap bersemangat meningkatkan kinerja, seraya selalu memberikan kontribusi positif dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya,” pungkas Jaksa Agung.

Hadir dalam acara pelantikan ini yaitu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat beserta anggota, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Jakarta,- KABAR EKSPRES II Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani membuka serta memberikan sambutan pada acara Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Intelijen Dalam Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Senin (10/6/2024)

JAM-Intelijen menyampaikan pembangunan nasional merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menetapkan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Strategis Daerah (PSD) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Keberhasilan pelaksanaan PSN dan PSD sangatlah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan agar PSN dan PSD dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari berbagai hambatan dan gangguan,” ujar

JAM-Intelijen. Adapun PPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis serta Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-1450/D/Ds/09/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS.

Secara khusus, JAM-Intelijen berpesan kepada para peserta pelatihan yakni Para Kasi Intelijen, Asisten Intelijen, Kepala Seksi D, Kasubdit, dan Kasi pada Direktorat D agar betul-betul mengikuti pelatihan ini dengan baik, tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban melaksanakan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024.

Salah satu rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional sebagaimana tercantum pada angka 2 huruf H Lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 adalah “Penyelenggaraan diklat dan optimalisasi sosialisasi tentang Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) kepada para Kepala Seksi Intelijen, Asisten Intelijen maupun pejabat fungsional di Bidang Intelijen terkait mekanisme Pengamanan Pembangunan Strategis mengacu Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Homer 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor B 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis.

Beberapa narasumber dihadirkan pada pelatihan kali ini, yakni narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan pemahaman terkait prosedur dan mekanisme pelepasan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk PSN/PSD, termasuk penyelesaian permasalahan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan sebelumnya, maupun terhadap pihak ketiga yang menguasai dan mengusahakan tanpa alas hak, serta penyelesaian tata batas kawasan.

Kemudian narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang akan memberikan pemahaman terkait prosedur dan mekanisme perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam proyek strategis nasional, termasuk permasalahan-permasalahan perizinan di bidang energi dan pertambangan serta penyelesaiannya.

Selanjutnya narasumber dari Kementerian Perindustrian terkait pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk PSN/PSD, termasuk yang dibiayai dari pinjaman luar negeri yang dibatasi dengan loan agreement.

Adapula narasumber dari Kementerian Keuangan yang memberikan materi terkait pembiayaan PSN dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pinjaman dalam/luar negeri baik melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Kementerian atau Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), termasuk permasalahan dan penyelesaian aset (BMN/BMD) yang digunakan untuk pembangunan PSN/PSD.

Serta narasumber dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang akan berbagi pengetahuan terkait permasalahan-permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah pada PSN/PSD dan cara penyelesaiannya. Terakhir, narasumber yang akan memberikan materi terkait strategi menghadapi tantangan Artificial Intelligence (AI) dalam pelaksanaan PPS.
Untuk itu, JAM-Intelijen meminta para peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan Pengamanan dan Pembangunan Strategis.

“Harapannya kedepan Para Kasi di Bidang Intelijen, Asintel, serta Para Kasubdit memiliki persepsi yang sama terhadap PPS, agar lebih cermat dalam membuat analisa saran dan analisa tugas, sehingga pimpinan tepat dalam menentukan target operasi dan berdampak pada kecepatan penyelesaian Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan dan pelaksanaan PPS menjadi lebih optimal,” pungkas JAM-Intelijen. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPP HIPMI 2001-2004 Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menetapkan tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Pemilihan tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional diusulkan oleh HIPMI dibawah kepemimpinan Ketua Umum Akbar Himawan Buchari, menyesuaikan tanggal kelahiran HIPMI yang terbentuk pada 10 Juni 1972.

“Tanggal kelahiran HIPMI sangat tepat jika digunakan sebagai peringatan Hari Kewirausahaan Nasional. Mengingat HIPMI telah berhasil melahirkan generasi wirausaha muda yang berperan penting dalam perekonomian nasional, sekaligus melahirkan pemimpin muda di tingkat nasional dan daerah. Bahkan Presiden Joko Widodo juga merupakan alumni HIPMI Surakarta. Saya pun merupakan alumni HIPMI,” ujar Bamsoet usai menghadiri Perayaan 52 Tahun HIPMI, di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Hadir antara lain, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Buchari, Menko Marves Luhut Pandjaitan, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pencanangan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni juga menjadi tindak lanjut atas langkah Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Sehingga bisa mendorong lebih banyak lagi lahirnya wirausahawan, dari saat ini sekitar 3,47 persen atau sekitar 8,2 juta wirausahawan menjadi 3,95 hingga 4 persen dari total penduduk Indonesia.

“Rasio kewirausahaan di Indonesia yang saat ini berkisar pada 3,47 persen dari total penduduk Indonesia, masih kalah jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Di Singapura saja, rasio wirausahanya sudah mencapai 8,76 persen, Thailand 4,26 persen, dan Malaysia mencapai 4,74 persen. Rendahnya tingkat kewirausahaan di Indonesia juga tercermin dari data Global Enterpreneurship Monitor (GEM) tahun 2022 yang menyatakan bahwa persentase individu dewasa di Indonesia yang terlibat dalam aktivitas wirausaha melalui total early entrepreneurial activity berada pada peringkat ke-36 dari 49 negara,” jelas Bamsoet.

Ketua DPP HIPMI 2001-2004 dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selain melalui Perpres dan pencanangan Hari Kewirausahaan Nasional, butuh berbagai terobosan dan langkah strategis lain dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausahawan nasional. Antara lain dengan menyiapkan lebih banyak program pelatihan, dukungan akses pembiayaan yang murah, hingga pendampingan untuk UMKM naik kelas, serta penguatan daya saing IKM dan sentra IKM.

“Mendorong kewirausahaan juga bisa menjadi jalan yang tepat untuk mengatasi pengangguran Generasi Z, dan sekaligus sebagai langkah penting dalam membangun perekonomian yang kuat. Mengingat data BPS menunjukan bahwa hampir 10 juta penduduk usia muda yang masuk dalam Generasi Z, saat ini berstatus menganggur atau tanpa kegiatan. Mengatasinya bisa dilakukan dengan mendorong mereka berwirausaha,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung berbagai program kerja KONI Tangerang Selatan (Tangsel) dibawah kepemimpinan Letkol (purn) M. Hamka Handaru. Menjelang akhir tahun 2024, KONI Tangsel tetap aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan. Antara lain, Tangsel Open Archery Championship 2024, Tangsel Runway Marathon 2024, Tangsel International Marching Band Competition (TIMBC) 2024, serta Rakornas KONI Seluruh Indonesia 2024.

“Berbagai event tersebut akan menyemarakan Kota Tangerang Selatan. Menghidupkan geliat perkotaan melalui aktifitas olahraga, sekaligus menjadikan olahraga sebagai industri (sport industry) serta olahraga sebagai penunjang pariwisata (sport tourism). Melalui berbagai event ini, KONI Tangsel telah menjalankan fungsi pembinaan atlet, sekaligus sebagai pemanasan para atlet menjelang PON 2024,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran KONI Tangsel, di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Hadir pengurus KONI Tangsel antara lain, Ketua Umum Letkol (Purn) M. Hamka Handaru, Sekretaris Umum Djoko Nugroho, dan Bendahara Umum Dadi Kusnadi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Tangsel Open Archery Championship 2024 akan diselenggarakan pada Agustus 2024 di Lapangan Sunburst, BSD. Kelas yang dipertandingkan antara lain Kejuaraan Pemula U-13, Kejuaraan Junior U-17, dan Kejuaraan Prestasi – Umum. Selain diikuti para pemanah dari berbagai negara ASEAN, rencananya juga diikuti para pemanah dari Jepang dan Australia. Target peserta mencapai 1.500 peserta, dengan pengunjung mencapai 6 ribu orang.

“Sedangkan Tangsel Run Way Marathon 2024 dan Tangsel International Marching Band Competition 2024 akan diselenggarakan bersamaan pada November 2024 di Pangkalan Udara Pondok Cabe. Kategorinya Run 5K dan Run 10K. Event ini sangat menarik, karena para peserta akan lari di lintasan pacu pesawat di Pangkalan Udara Pondok Cabe,” jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini menerangkan, Tangsel International Marching Band Competition 2024 diselenggarakan sebagai bagian Road to Asian Music Games. Kategori yang diperlombakan antara lain Street Parade, Drumline Battle Divisi Open, Concert Modern Art Divisi Junior TK, dan Marching Field Show.

Selain menyelenggarakan berbagai event olahraga, KONI Tangsel juga sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Rakornas KONI Kota Seluruh Indonesia, yang rencananya juga akan diselenggarakan pada November 2024.

“Keempat event yang diselenggarakan KONI Tangsel tersebut juga akan menyertakan side event lain seperti bazaar UMKM yang menjual berbagai produk merchandise, kuliner, dan lain sebagainya, serta penampilan musik dari berbagai musisi. Sehingga memberikan multiplier effect economy yang besar bagi masyarakat kota Tangsel,” pungkas Bamsoet.

Repoter: Casroni