Jakarta – KABAR EKSPRES IIBadan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah jajaki program kerja sama dengan Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) guna memperkuat perekonomian Indonesia berbasis potensi daerah. Kerja sama tersebut meliputi kegiatan pendataan potensi daerah hingga komparatif riset terkait pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam berbagai bidang khususnya bidang pertanian.
“Tahun ini (2023) kami berhasil menghimpun 28.539 inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) dengan demikian masing-masing daerah melaporkan sekitar 50 inovasi setiap tahun, ini menjadi potensi untuk kami melihat daerah mana sebenarnya yang perlu mendapatkan dukungan melalui kerja sama agar mereka berkembang lebih cepat,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Kerja Sama dengan HPSMI di Ruang Video Conference BSKDN pada Kamis, 18 Januari 2024.
Lebih lanjut Yusharto mengatakan, daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan teknologi maupun dukungan pengetahuan.
“Dalam pengamatan kami banyak daerah yang ingin berkembang tetapi masih memiliki keterbatasan untuk mengembangkan kapasitas mereka entah dalam bentuk teknologi yang dibutuhkan atau pengetahuan yang dibutuhkan,” tambah Yusharto.
Dia mengatakan, pertanian menjadi salah satu potensi daerah yang perlu mendapatkan banyak dukung agar perkembangannya tidak tertinggal dari sektor lainnya di Indonesia. Terlebih sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia banyak bekerja sebagai petani. “Pada prinsipnya kita sangat mendorong daerah untuk berinovasi termasuk dalam bidang pertanian. Kami juga sangat mengapresiasi daerah yang mulai memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, ketua umum HPSMI Devi Erna Rachmawati mengatakan pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan BSKDN untuk memajukan daerah melalui potensi yang dimiliki khusunya potensi dalam bidang pertanian. Dia menambahkan, HPSMI memiliki visi misi membangun ekosistem pertanian yang mandiri menuju masyarkarakat tani yang sejahtera dan berdaulat.
BSKDN Kemendagri Jajaki Kerja Sama dengan HPSMI Perkuat Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
Dirinya berharap, ke depan pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian akan semakin optimal sehingga hasil produksinya dapat semakin meningkat. Kendati demikian, dia menekankan agar pemanfaatan teknologi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. “Semua problem-problem di lapangan (terkait pertanian) itulah tugas kita untuk bersinergi untuk berbuat something for food security termasuk dengan pemerintah,” ungkapnya.
Bersama dengan BSKDN, dia berharap pihaknya dapat menjaring potensi-potensi terbaik daerah dan berbagi pengetahuan agar perkembangan pertanian dan sektor lainnya di Indonesia dapat semakin meningkat. “Kita bisa melakukan pendataan potensi daerah hingga komparasi riset, apa potensi dari negara luar yang bisa kita bwa ke Indonesi atau pun Indonesia ke negara-negara Eurasia (negara di Benua Eropa dan Asia) dan beragam program yang bisa kita tawarkan lainnya,” pungkasnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kedatangan Pemuda Muhammadiyah Pengurus Wilayah Jakarta (PM Jakarta) ke Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 17 Januari 2024, disambut dengan hangat oleh Wakil Ketua MPR Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA (HNW).
Delegasi yang dipimpin oleh Zulfahmi Yasir Yunan S.Sos, M.Ip diterima oleh HNW di Ruang Kerja, Lt.9, Gedung Nusantara III. Kehadiran Zulfahmi yang didampingi oleh Sekretaris PM Jakarta Dipo Khairul Islam, Komandan KOKAM Yasser Atmanegara, serta beberapa pengurus lainnya kepada Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu untuk menyampaikan kegiatan dan program kerja mereka.
Di bulan Februari 2024, KOKAM Jakarta akan mengadakan pendidikan dan latihan dasar (diklatsar) dan mereka mengundang HNW untuk mengisi salah satu materi diklatsar, dan HNW mengapresiasi kegiatan KOKAM ini dan menyanggupi untuk hadir menyampaiakan materi pelatihan dasar KOKAM itu.
Kepada wartawan yang men-door stop dirinya, HNW mengatakan Pemuda Muhammadiyah seperti organisasi Muhammadiyah yang menaunginya, merupakan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar. “Karenanya wajar bila ia terus melakukan gerakan pencerahan, dan tajdid/pembaruan”, ujarnya.
Sebagai organisasi pemuda, HNW menyebut Pemuda Muhammadiyah merupakan kelompok strategis dan sangat menentukan. “Sebagai organisasi yang menghimpun anak-anak muda, posisi mereka sangat menentukan dalam memetakan masa depan generasi bangsa termasuk generasi milenial dan Z, termasuk bila itu melalui Pemilu 2024”, ujar pria yang juga menjadi Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu.
Hal demikian dikatakan sebab pemilih pemula yang terdiri dari anak muda (generasi milenial dan Z) jumlahnya sekitar 60 persen dari total pemilik suara sah.
Terima Delegasi Pemuda Muhammadiyah Jakarta, HNW: Gerakan Pemuda Dipentingkan Unt Pencerahan Hadirkan Pemilu yang Bersih dan Berkualitas
Semua kondisi bangsa dan negara menurut HNW akan banyak tergantung dari hasil pemilu.Untuk itu menjadi sangat penting peran aktif Pemuda Muhammadiyah bersama dengan kelompok masyarakat lainnya untuk ikut menghadirkan pemilu yang luber, jurdil, bersih dari kecurangan dan mengkoreksi bila ada penyimpangan seperti money politic, intimidasi, termasuk ketidaknetralan aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilu.
Dari strategisnya peluang pemuda dan tantangan yang dihadapi, HNW berharap agar organisasi Pemuda Muhammadiyah itu agar memaksimalkan fungsi dan perannya di tengah masyarakat. “Pemuda Muhammadiyah harusnya bisa mengedukasi dan menjadi solusi di tengah munculnya rasa kekhawatiran menjelang pemilu”, ujar alumni Universtas Madinah, Arab Saudi, itu.
Lebih lanjut dikatakan oleh pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu bila mereka mampu berkontribusi pada umat dan bangsa maka anggota organisasi yang pusatnya berada di Menteng, Jakarta, itu bukan pemuda sembarang pemuda. “Tetapi pemuda yang berkualitas dan berkontribusi positif untuk masadepan generasi muda dan masadepan bangsa dan negara”tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, HNW meminta Pemuda Muhammadiyah ikut meluruskan pandangan yang salah bahwa politik itu kotor termasuk di kalangan generasi muda. Karena pandangan yang demikian membuat banyak di kalangan anak muda termasuk umat Islam tidak mau terlibat dalam urusan politik. “Pandangan tersebut perlu dikritisi dan dikoreksi, karena selain salah juga tidak menguntungkan kalangan pemuda”tuturnya.
Untuk meluruskan pandangan tersebut diharap bila ada anggota Pemuda Muhammadiyah yang berpolitik agar mereka melakukannya dengan bertanggung jawab serta mampu menghadirkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.
Kepada delegasi PM Jakarta yang hadir dalam kesempatan itu, HNW dengan tegas mengatakan dirinya mendukung kegiatan mereka. “Pemuda Muhammadiyah harus bekerja sama secara positif dan konstruktif dengan berbagai pihak termasuk di dunia politik yang terbukti tulus dan peduli dengan masalah Umat dan masadepan bangsa dan generasi mudanya. Karena sehebat apapun organisasi Pemuda, tidak mungkin mengatasi semua masalah. Diperlukan kolaborasi (ta’awun) memperjuangkan maslahat Umat Bangsa dan Negara”pungkasnya.
Jakarta Barat, – KABAR RKSPRES IIKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat menggandeng Polres Metro Jakarta Barat dalam kegiatan sosialisasi perpajakan di Aula Polres Metro Jakarta Barat,Kamis, 18/1/2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Polres dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman terkait pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Wakapolres Metro Jakarta Barat, Akbp Sarly Sollu, menyampaikan terkait kemudahan yang diberikan dengan memadankan NIK dengan NPWP.
“Memang luar biasa, one number bisa segalanya. Itu bagus, memudahkan sistem, memudahkan pelayanan. Masyarakat saat ini memang butuh sistem yang mudah,” jelas Sarly Sollu.
Beliau berharap agar DJP terus memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat, karena semakin rumit pelayanan, masyarakat akan semakin enggan melibatkan diri dalam urusan perpajakan.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora, Eko Hadiyanto, menyambut baik harapan tersebut dan mengingatkan peserta sosialisasi mengenai kewajiban setiap wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan.
Sosialisasi Pajak: Kanwil DJP Jakarta Barat Gandeng Polres Metro Jakarta Barat untuk Memudahkan Pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP
Eko menjelaskan batas waktu penyampaian SPT Tahunan, yaitu 30 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Wajib pajak dapat melapor melalui E-Filing di mana saja dan kapan saja.
Eko juga menyoroti program pemadanan NIK dengan NPWP yang diluncurkan DJP untuk memudahkan pelaporan SPT Tahunan.
Selain itu, DJP melakukan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) untuk memudahkan wajib pajak dari tahap registrasi hingga pembayaran pajak.
Dalam sesi sosialisasi, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat, Muhammad Mahiddin, menjelaskan materi PMK 168 Tahun 2023 terkait Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pemadanan NIK dengan NPWP, dan proses bisnis perpajakan dalam PSIAP.
Sementara Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Jakarta Palmerah, Arif Wahyudin, memberikan panduan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui DJP Online.
Kanwil DJP Jakarta Barat juga menyediakan layanan konsultasi bagi peserta sosialisasi terkait pemadanan NIK-NPWP, layanan EFIN, dan konsultasi pelaporan SPT Tahunan.
Dengan adanya kerjasama antara instansi pajak dan Polres Metro Jakarta Barat, diharapkan pemahaman masyarakat terkait perpajakan semakin meningkat, dan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara tepat waktu dan efisien.
Jakarta – KABAR EKSPRES IISebagai bentuk upaya melakukan antisipasi sehubungan dengan meningkatnya penderita kanker di Indonesia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) dan Dharma Wanita Persaruan (DWP) Adwil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi terkait penyakit kanker kepada seluruh pegawai lingkup Ditjen Bina Adwil, Rabu (17/01/2024) di Jakarta.
Sosialisasi dilakukan di Ruang Rapat Pimpinan Lt 3 Gedung H Kementerian Dalam Negeri dan dibuka langsung oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Rizza Kamajaya, S.IP, M.Si (Han) yang mewakili Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
“Perlu kita ketahui kanker ini merupakan penyakit _silentkiller_ maka dari itu pada kesempatan ini kita perlu cermati untuk mendeteksi bagaimana jenis-jenisnya, gejala-gejalanya, dan juga mengedepankan aspek pencegahan” terang Rizza.
Hingga hari ini kanker masih menjadi penyebab kematian nomor dua di dunia yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi banyak orang. Untuk itu, sosialisasi ini tak hanya penting bagi para wanita, tetapi juga para pria. Khususnya adalah kanker serviks, kanker payudara untuk wanita dan kanker prostat untuk pria.
Ditjen Bina Adwil dan Dharma Wanita Adwil Lakukan Sosialisasi Pencegahan Dini Penyakit Kanker
Rizza juga menjelaskan kanker ini tidak dapat di abaikan begitu saja dikarenakan pencegahan penyakit kanker harus dimulai sedini mungkin. Kesadaran terhadap kanker harus dimulai dari ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga dan orang terdekat kita.
“Banyak rekan-rekan kita, kolega-kolega kita yang menderita hal-hal yang terlambat mengetahui, terdekteksi sudah stadium lanjut, sehingga mempersulit upaya pengobatan, oleh karena itu lakukan deteksi dini jangan sampai terlambat” ucap Rizza.
Sebagai informasi, dalam sosialisasi tersebut dihadirkan narasumber dari Konsultan Kesehatan Lembaga Kanker Indonesia, Joshua Cahyo Mentari dan dr. Sylviana Andinisari, M.Sc, dari Kementerian Kesehatan RI.
Jakarta – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun pedoman untuk menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan yang berkualitas. Salah satunya dengan mengkaji ulang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Dalam Negeri.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi BSKDN mengharuskan adanya penyesuaian. Dengan perubahan ini, BSKDN bertugas melakukan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Rekomendasi itu nantinya dapat dimanfaatkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun lintas komponen Kemendagri.
“Dengan adanya pergeseran ini, secara sederhana kita bisa katakan bahwa BSKDN saat ini adalah melakukan fungsi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan menjadi strategi kebijakan,” ucapnya di Aula BSKDN Kemendagri pada Selasa, 16 Januari 2024.
Dia juga menjelaskan saat ini BSKDN memiliki berbagai indeks yang dapat mengukur kinerja pemerintah daerah (Pemda) yang bisa menjadi dasar penyampaian rekomendasi strategi kebijakan dalam melakukan pembenahan. Indeks tersebut di antaranya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).
BSKDN Susun Pedoman untuk Hasilkan Rekomendasi Strategi Kebijakan yang Berkualitas
Dirinya mengatakan, dengan indeks tersebut pihaknya dapat mengetahui daerah mana saja yang kinerja terbaik hingga masih perlu pembenahan. Dengan hasil pengukuran itu, Kemendagri nantinya dapat melakukan upaya peningkatan terhadap Pemda yang masih dinilai berkinerja rendah dalam aspek yang diukur.
“Ujungnya kita akan memberikan rekomendasi kepada Bapak Menteri yang bentuknya itu policy brief untuk mengatasi permasalahan,” katanya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Aula Ali Said, Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Kejaksaan Agung, Tim Jaksa Eksekutor telah melaksanakan putusan Pengadilan terhadap barang rampasan perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Rabu 17 Januari 2024
Adapun barang rampasan yang dilakukan eksekusi yaitu berupa uang tunai (dalam rekening bank) dari Jaksa Eksekutor kepada para korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) senilai Rp. 39.493.049.008,64 dan USD 896.988,43.
Pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2113/K.Pidsus/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Terpidana Henry Surya Dkk, yang telah melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pengembalian Barang Bukti Perkara KSP Indosurya Berupa Uang Senilai Rp39.493.049.008,64 dan USD 896.988,43 Kepada Korban Melalui LPSK
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerja sama dari berbagai pihak, sehingga perkara yang menarik perhatian masyarakat ini dapat diselesaikan dengan baik.
“Pelaksanaan eksekusi merupakan wujud tanggung jawab Jaksa sebagai eksekutor yang bertujuan utama yakni melindungi kepentingan rakyat dan melindungi korban. Dengan demikian, pemberantasan kejahatan seperti ini dapat dilakukan secara serius,” ujar JAM-Pidum.
Menutup sambutannya, JAM-Pidum berharap agar terlaksananya eksekusi awal pada hari ini dapat ditindaklanjuti ke depannya untuk pemulihan hak-hak kepada para korban secara proporsional dan profesional,” ujar JAM-Pidum.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua LPSK, Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor serta Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok. (K.3.3.1)
Jakarta – KABAR EKSPRES II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat program kegiatan pemerintah pusat dan Pemda Provinsi Kalimantan Timur serta langkah-langkah meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan target kinerja serta menyukseskan Pemilu 2024.
Rapat dipimpin oleh Plh. Sekretaris Ditjen Dukcapil Adel Trilius, didampingi Direktur IDKD Agus Irawan, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Andi Kriarmoni, serta para Kepala Dinas Dukcapil se-Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, Selasa (16/01/2024).
Plh Sesditjen Adel Trilius menyampaikan apresiasi atas capaian nasional perekaman KTP-el di Kaltim yang mencapai angka rata-rata 99%. “Kendati demikian, masih ada satu daerah yang belum mencapai target, yaitu Kabupaten Kutai Timur. Ini perlu upaya bersama, terutama dengan pembinaan Disdukcapil Provinsi Kaltim untuk mempercepat pencapaian target tersebut,” kata Adel saat membuka rapat.
Plh Sesditjen Adel menyampaikan, dalam konteks mendukung Pemilu 2024, Ditjen Dukcapil telah menyerahkan Data Administrasi Kependudukan Kedua (DAK2) ke Komisi Pemilihan Umum, 16 bulan sebelum pemilu sejumlah 275.361.267 jiwa. “Data ini digunakan untuk menentukan daerah pemilihan dan kuota kursi/daerah pemilihan.”
Selain itu, Ditjen Dukcapil juga telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 204.656.053 jiwa. “Data ini menjadi dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta terus bergerak untuk perekaman biometrik bagi pemilih baru usia 17 tahun hingga H-1 Pemilu 14 Februari 2024,” jelas Adel.
Adel Trilius juga menyoroti perlunya memastikan data pendudukan yang inklusif untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilu dengan baik. Yang tak kalah penting, perlu dilakukan mitigasi terhadap potensi masalah dalam proses pemilu.
Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita melaporkan hasil kinerja tahun 2023 yang mencakup 8 indikator utama. Dari 8 indikator tersebut, beberapa di antaranya mencapai tingkat realisasi yang memuaskan, seperti cakupan perekaman KTP-el dengan target 99,4% dan realisasi 99,57%, serta akta kelahiran dengan target 98% dan realisasi 101%. “Namun, ada juga indikator yang belum mencapai target, seperti KIA dengan target 95% dan realisasi 80%,” ungkap Noryani terus terang.
Direktur Bintur Andi Kriarmoni memberikan informasi terkait penilaian kinerja. Tahun ini, formulasi kinerja untuk tahun 2024 dirumuskan dengan penekanan khusus pada peningkatan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Ditjen Dukcapil mendapatkan dukungan dari Bank Dunia untuk merumuskan kinerja yang lebih detail, serta untuk membangun sistem penilaian kinerja yang lebih mutakhir,” ungkap Direktur Andi Kriarmoni.
Direktur IDKD Agus Irawan menambahkan pentingnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) di daerah karena menjadi pondasi pelayanan publik, keamanan, anggaran, dan layanan publik lainnya. “Berdasarkan akumuluasi Direktorat IDKD, akses data di Provinsi Kaltim terbanyak dilakukan oleh Kabupaten Paser,” ungkap Direktur Agus Irawan.
Dalam diskusi, Sekdis Dinas Dukcapil Kota Balikpapan Ardiawan Nugraha Putra menyoroti tenaga honorer yang menjadi persoalan terkait arahan Menteri PANRB tentang standar pendidikan. Ia mengusulkan agar disampaikan surat edaran untuk mengisi data yang akan menjadi dasar pengangkatan P3K atau pegawai dengan kontrak. “Terkait permasalahan aktivasi IKD, kami mengusulkan agar IKD didukung dengan fitur Face Recognition di SIAK.”
Di ujung rapat, Plh. Sesditjen Dukcapil menyimpulkan bahwa acara ini menjadi langkah awal dalam persiapan menuju Pemilu 2024 di Kalimantan Timur. “Dukcapil akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi, khususnya IKD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu di daerah ini,” tutup Adel.
JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi tentang keberadaan TAP MPR dan menyatakan MPR tidak berwenang mengeluar-kan ketetapan atau Tap yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku mengikat keluar.
Namun Bamsoet mengingatkan, potensi bahaya seandainya dalam keadaan tertentu muncul keadaan yang luar biasa, yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara, sementara UUD belum merumuskan dengan jelas untuk mengatasi keadaan itu. Misalnya menjelang Pemilihan Umum terjadi
sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat, atau pandemi yang tidak segera dapat di-atasi, lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum?
Kemudian, bagaimana pengaturan konstitusional-nya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, para anggota MPR, DPR, dan DPD, serta para menteri anggota kabinet (termasuk triumvirat : Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan) telah habis masa jabatannya?
Masalah-masalah seperti ini belum ada jalan keluar konstitusional-nya. Idealnya, UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional, menyediakan sebuah “pintu darurat”, untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau “constitutional
deadlock”.
Sementara Mantan Ketua MK yang kini Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie mendorong masuknya kembali Utusan Golongan dan Utusan Daerah di MPR. Kepala LLDIKTI Wilayah 3 Kemenristek Prof ToniToharudin mengatakan, pemikiran yang dituangkan Bamsoet dalam bukunya ini tidak hanya menyajikan analisis kritis terkait peran MPR RI, tetapi juga menawarkan solusi kongkrit dalam hal bangsa negara menghadapi kegentingan yang tidak diatur dalam konstitusi pasca amandemen keempat.
“Tidak kita pungkiri bahwa setelah amendemen keempat, konstitusi ternyata masih menyisakan beberapa persoalan yang belum ada rujukan penyelesaian konstitusionalnya. Persoalan-persoalan itu antara lain, bagaimanakah langkah konstitusional yang dapat kita tempuh, seandainya dalam keadaan tertentu muncul keadaan yang luar biasa yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara. Sementara UUD belum merumuskan dengan jelas untuk mengatasi keadaan itu,” ujar Bamsoet saat peluncuran buku ke-32 karya Bamsoet berjudul ‘Konstitusi Butuh Pintu Darurat: Urgensi Memulihkan Wewenang Subjektif Superlatif MPR RI’, di Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Rilis Buku ke-32 “Konstitusi Butuh Pintu Darurat”, Ketua MPR RI Tegaskan Hargai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Hadir sebagai pembahas dalam peluncuran buku tersebut selain Prof Jimly Asshiddiqie dan Prof ToniToharudin juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, Fadel Muhammad, Asrul Sani dan mantan ketua MK Hamdan Zulfa. Sementara Wakil Ketua DPR RI yang juga Cawapres Paslon No.1 Muhaimin Iskandar hadir memberikan testimoni.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, semisal menjelang Pemilihan Umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan, seperti bencana alam yang dahsyat atau pandemi yang tidak segera dapat diatasi, lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum?. Kemudian, bagaimana pengaturan konstitusional-nya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan presiden, wakil presiden, para anggota MPR, DPR, dan DPD, serta para menteri anggota kabinet, termasuk triumvirat yakni menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan telah habis masa jabatannya.
“Masalah-masalah seperti ini belum ada jalan keluar konstitusionalnya. Idealnya, UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional, menyediakan sebuah ‘pintu darurat’, untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau ‘constitutional deadlock’,” kata Bamsoet.
Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini memaparkan, jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, maka prinsip kedaulatan rakyat yang harus dikedepankan untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut. Secara akademis, lembaga MPR yang diisi oleh anggota-anggota DPR dan DPD yang kesemuanya adalah produk pemilihan umum, menjadi satu-satunya lembaga negara yang paling merepresentasikan wujud kedaulatan rakyat.
“Sesuai amanat ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar, sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat, maka MPR dapat diatribusikan dengan kewenangan subyektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan yang bersifat pengaturan guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kedaruratan. Misalnya berupa kahar politik ataupun kahar fiskal yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar,” urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menegaskan, menghadirkan kewenangan subyektif superlatif memiliki makna strategis untuk mengembalikan dan menyempurnakan daulat rakyat yang terepresentasikan oleh lembaga perwakilan yang “lengkap”, terdiri dari unsur DPR dan DPD, dalam kelembagaan MPR. Ketetapan MPR dimaknai dan diterima sebagai rumusan aspirasi terbaik menurut semua elemen masyarakat. Setiap kebijakan strategis yang diberlakukan melalui Tap MPR, patut dipahami sebagai kesepakatan seluruh rakyat, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama.
“Mengeliminasi wewenang subyektif superlatif dari MPR, dapat dimaknai mereduksi kekuasaan tertinggi rakyat yang telah memberi mandat kepada presiden. Dalam konsepsi ini, maka kuasa rakyat dalam menetapkan arah dan masa depan bangsa melalui permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana diamanatkan oleh sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, hanyalah sebuah utopia,” pungkas Bamsoet.
Bamsoet sendiri telah melahirkan berbagai karya buku antara lain Mahasiswa Gerakan dan Pemikiran (1990); Kelompok Cipayung, Pandangan dan Realita (1991); Ekonomi Indonesia 2020 (1995); Skandal Gila Bank Century (2010); Perang Perangan Melawan Korupsi (2011); Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul (2011); Republik Galau (2012); Skandal Bank Century di Tikungan Terakhir (2013).
Selain itu, buku Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni (2013); 5 Kiat Praktis Menjadi Pengusaha No.1 (2013); Indonesia Gawat Darurat (2014); Republik Komedi 1/2 Presiden (2015); Ngeri Ngeri Sedap (2017); Dari Wartawan ke Senayan (2018); dan Akal Sehat (2019); Jurus 4 Pilar (2020); “Solusi Jalan Tengah” (2020); Cegah Negara Tanpa Arah (2021); Hadapi Dengan Senyuman (2021); Melawan Radikalisme dan Demoralisasi Bangsa (2022); Indonesia Era Disrupsi (2022); 60 Tahun Meniti Buih di Antara Karang (2022); PPHN Tanpa Amendemen (2023); PPHN Menuju Indonesia Emas 2045 (2023); News Maker’ – Satu Dasawarsa The Politician Senayan (2023).
Jakarta – KABAR EKSPRES II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau jajarannya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tapi juga memperhatikan capaian output dan kinerja. Hal ini sebagaimana yang telah ditandatangani dalam dokumen perjanjian kinerja sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing.
“Benefit dari kegiatan yang dilaksanakan juga penting untuk diperhatikan, sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa dampak baik bagi masyarakat,” jelas Yusharto saat memimpin Rapat Sosialiasi Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di AULA BSKDN pada Selasa, 16 Januari 2024.
Selain melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, Yusharto juga meminta jajarannya untuk terus memperhatikan penyerapan anggaran guna memastikannya berjalan sesuai dengan rencana penarikan dana pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).”Mari tidak menunda-nunda pekerjaan, jangan sampai menumpuk di akhir tahun. Pastikan semua kegiatan harus berjalan efektif mulai dari bulan Januari ini,” ungkap Yusharto.
Untuk itu menurutnya, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 harus dilakukan secara lebih cermat dengan memperhatikan kondisi, kendala, dan pengalaman tahun sebelumnya. Hal itu baik berkaitan dengan berkaitan dengan pengaturan agenda atau jadwal rencana kegiatan maupun rencana penarikan anggaran. “Saya minta kepada sekretaris dan para kepala pusat agar melakukan pengawalan secara ketat terhadap pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2024,” ungkapnya.
Percepat Realisasi Belanja dari Awal Tahun, Kepala BSKDN: Utamakan Kegiatan Bermanfaat bagi Masyarakat
Sejalan dengan itu, Yusharto juga mengingatkan seluruh jajarannya agar dalam pelaksanaan anggaran tetap berpegang teguh pada asas-asas efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini dilakukan dengan mengintensifkan pengendalian internal. “Ini untuk menghindari kesalahan administrasi keuangan yang sama secara berulang, termasuk administrasi dalam pengelolaan BMN (Barang Milik Negara),” pungkasnya.
JAKARTA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan kurang lebih sebulan lagi bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,
merupakan sarana untuk menentukan nasib bangsa Indonesia serta memilih pemimpin dan wakil yang tepat guna menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
“Pemilu nantinya menjadi penting bagi masa depan Indonesia ke depannya. Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki banyak potensi. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, kita membutuhkan pemimpin yang mampu memimpin dengan baik. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan untuk memimpin, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan memajukan negara,” ujar Bamsoet dalam pelantikan Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu
Hafidh Asrom dari Kelompok DPD RI, di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (17/1/24).
Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, memilih presiden yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Pemimpin yang baik akan mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi, sehingga negara dapat berkembang maju dengan baik.
Lantik PAW Anggota MPR, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Pilih Pimpinan Bangsa dengan Tepat
“Akan tetapi kita juga harus paham bahwa tantangan yang akan dihadapi tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Memasuki awal tahun 2024 ini, kondisi dinamika global masih juga belum stabil. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama beberapa tahun dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan tidak hanya di kedua negara,” urai Bamsoet.
Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, krisis kemanusiaan juga terjadi di Gaza, Palestina. Konflik Israel-Palestina ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir meskipun kecaman datang dari berbagai forum internasional. Kedua perang tersebut telah menyebabkan kerugian besar bagi banyak pihak dan mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi tidak hanya di regional Eropa saja, melainkan juga dunia.
“Untuk mengatasi masalah di dunia internasional, kita membutuhkan kerjasama dan bantuan antar negara. Karena itu kita membutuhkan pemimpin yang mampu berdiplomasi dan bekerja sama dengan pemimpin negara lainnya untuk mencari solusi bersama. Untuk menjadi disegani di dunia internasional dibutuhkan lebih dari sekadar unjuk kekuatan militer atau ekonomi. Membangun komunikasi secara efektif dan juga menjalin hubungan baik antar pimpinan negara juga menjadi kunci,” pungkas Bamsoet.
