Wamendagri Ingatkan ASN Kristiani Kemendagri dan BNPP Tidak Terlibat Politik Praktis

Jakarta – KABAR EKSPRES II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kristiani di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikannya saat Perayaan Natal Korpri Kemendagri dan BNPP 2023 yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Pesan itu sejalan dengan subtema yang diusung dalam kegiatan tersebut, yakni “Dengan Semangat Kasih dan Damai Natal, Kita Optimalkan Peran dan Netralitas ASN dalam Menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024 Menuju Indonesia Damai dan Sejahtera”. Wempi menjelaskan, ASN memiliki hak politik untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, tapi tidak boleh ikut terlibat dalam politik praktis.

“Artinya boleh ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) boleh memilih pemimpin baik anggota DPR, bupati, wakil bupati, presiden, wakil presiden, dan seterusnya boleh, tetapi tidak boleh ikut terlibat dalam politik praktis,” jelas Wempi.

Wamendagri Ingatkan ASN Kristiani Kemendagri dan BNPP Tidak Terlibat Politik Praktis

Wempi mengajak seluruh umat Kristiani yang hadir dalam perayaan tersebut agar mendoakan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan sukses. Dengan begitu, nantinya diharapkan dapat terpilih pemimpin yang terbaik sehingga pembangunan Indonesia berjalan lebih baik.

Di lain sisi, Wempi juga mengajak umat Kristiani di lingkup Kemendagri dan BNPP untuk mensyukuri nikmat hidup yang kadang tidak disadari sebagai sebuah kenikmatan. Dengan nikmat tersebut, manusia mestinya dapat beribadah kepada Tuhan tidak hanya dalam keadaan susah. “Kalau hari ini kita bisa nafas secara cuma-cuma itu artinya pemberian Tuhan kepada kita secara cuma-cuma,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wempi menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan perayaan Natal tersebut dengan baik. Dia mengatakan, tahun ini merupakan perayaan terakhir bersama keluarga Kemendagri dan BNPP karena masa jabatannya bakal berakhir. Dirinya pun berharap tetap diundang menghadiri perayaan Natal bersama umat Kristiani Kemendagri dan BNPP apabila nantinya tidak lagi menjabat sebagai Wamendagri.

“Nanti berikutnya kalau saya tidak menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri nanti undang saya supaya saya bisa bergabung kembali untuk perayaan Natal,” harap Wempi.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, serta jajaran pejabat terkait lainnya di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

Puspen Kemendagri

Susun Program dan Anggaran 2025, Kepala BSKDN: Kegiatan Harus Bekarakteristik Mencerminkan Tusi Lembaga

Jakarta – KABAR EKSPRES II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau jajarannya agar dalam menyusun program kegiatan tahun aggaran 2025 disesuaikan dengan karakteristik serta tugas dan fungsi (tusi) yang diemban BSKDN. Upaya tersebut dinilai akan meningkatkan output kegiatan guna mendukung putusan kebijakan yang lebih baik.

“Dari sisi kegiatan BSKDN harus mempunyai karakteristik atau ciri kegiatan yang berbeda dengan komponen-komponen yang lain, di mana kita tidak punya peneliti lagi, kita akan lebih banyak melakukan mining data hasil penelitian,” ungkap Yusharto saat memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran BSKDN Tahun Anggaran 2025 di Aula BSKDN pada Kamis, 25 Januari 2024.

Yusharto menjelaskan, arah kebijakan BSKDN sebelumnya berada dalam ruang lingkup penelitian dan pengembangan. Namun, kini BSKDN menjadi organsiasi yang diharapkan mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan strategis ataupun rekomendasi terhadap kebijakan urusan pemerintahan dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Ada 49 isu strategis yang telah dihimpun, akan diakomodir untuk dilakukan penelitian oleh sejumlah lembaga yang menjadi mitra kerja BSKDN di antarana BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), universitas maupun lembaga penelitian lainnya,” jelas Yusharto.

Dia melanjutkan, hasil-hasil penelitian berdasarkan isu strategis yang telah dihimpun akan dilaporkan kepada Kemendagri sebagai bahan kolaborasi untuk meningkatkan rumusan kebijakan agar berbasis data. “Catatan dari hasil diskusi (penelitian) itu adanya kolaborasi tentang sharing resources yang lain, sehingga penelitian itu dikaji dengan sense Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

Susun Program dan Anggaran 2025, Kepala BSKDN: Kegiatan Harus Bekarakteristik Mencerminkan Tusi Lembaga

Bagi BSKDN, input terkait rumusan kebijakan tidak hanya diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dengan mitra kerja, tetapi juga melalui hasil riset yang dipublikasikan jurnal ilmiah milik BKSDN. Menurutnya, siapa saja dapat berkontribusi menyampaikan gagasan melalui jurnal tersebut asal sesuai dengan isu pemerintahan dalam negeri. “Siapa saja bisa berkontribusi untuk menyampaikan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan isu strategis pemerintahan dalam negeri,” ujarnya.

Dia juga menuturkan, BSKDN memperkuat rekomendasi kebijakan kepada pimpinan melalui hasil pengukuran sejumlah indeks yang diinisiasi BSKDN. Hal itu di antaranya Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPD). “Semuanya ini dikembangkan dengan prinsip evidence based policy,” tandasnya.

Red

BSKDN Kemendagri dan Japan Initiative Akan Lakukan Monitoring Pelayanan Publik di Daerah

Jakarta – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Japan Initiative akan melakukan monitoring pelayanan publik di daerah melalui penerapan program Review. Sejalan dengan itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (Pustarajakan KKPP) Faisal Syarif berharap, melalui program tersebut kualitas pelayanan publik di daerah dapat semakin meningkat. Kualitas pelayanan yang meningkat ini diyakini akan berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat di daerah.

“Kepala BSKDN Kemendagri sangat mengapresiasi adanya kerja sama ini, khususnya dalam rangka monitoring evaluasi terhadap daerah di bidang pelayanan publik,” ungkap Faisal di Ruang Rapat BSKDN pada Kamis, 25 Januari 2024.

Faisal mengatakan, program Review dinilai sesuai dengan tugas dan fungsi BSKDN terkait pembinaan dan pengawasan (Binwas) di daerah. Menurutnya, hasil program ini dapat dijadikan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini. Jangka waktu kerja sama idealnya adalah 3 tahun, seperti yang biasa dilakukan, tapi kita akan lihat ke depannya dampaknya seperti apa, kita dapat diskusikan kembali,” jelasnya.

BSKDN Kemendagri dan Japan Initiative Akan Lakukan Monitoring Pelayanan Publik di Daerah

Sementara itu, perwakilan dari Japan Initiative Itada Taki mengatakan di Jepang program Review telah diterapkan di 145 pemerintah daerah. Program tersebut juga telah diujicobakan dan diterapkan di tingkat kelurahan di Indonesia, yakni Kelurahan Guwosari dan Kelurahan Sriharjo pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu, pada tingkat kabupaten/kota, program ini diterapkan di Kabupaten Bantul dan Kota Surabaya pada tahun 2023.

“Di Daerah kita prioritaskan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) karena sebagai instansi yang merencanakan berbagai kegiatan didaerah,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, perwakilan dari Yayasan Nusantara Sejati (YSN) Eka Toba Putra Simanjuntak yang juga berkolaborasi dengan Japan Initiative dalam penerapan program Review berharap, BSKDN dapat turut memperkenalkan program Review kepada daerah agar penerapannya semakin luas. “Itu dapat menjadi follow up untuk kegiatan bersama kita ke depan. Setiap kegiatan ada 2 orang yang dapat dibiayai oleh Japan Initiative untuk dilibatkan ke lapangan ataupun melakukan (studi) banding ke Jepang,” pungkasnya.

Red

Kapuspen TNI Kunjungi Divisi Humas Polri Perkuat Sinergitas

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, M.Sc., didampingi Wakapuspen TNI Brigjen TNI Teguh Pudji Raharjo, Kabidinfonet Kolonel Laut (KH) Bayu Kurnianto, Kabid MC Kolonel Sus Aidil, dan Kabidpenpas Kolonel Kav Antonius Totok YP, mengunjungi Divisi Humas Polri di Jl. Aditiyawarman No. 35-37, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/01/2024).

Kedatangan Kapuspen TNI beserta rombongan disambut oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., bersama Karo Multi Media Brigjen Pol Gatot S., Karo Penmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., Karo PID Brigjen Pol Tjahyono Saputro, Kabagrenmin Kombes Pol Erlangga, dilanjukan dengan foto bersama di depan pintu masuk kantor Divisi Humas Polri.

Kunjungan Kapuspen TNI dalam rangka silaturahmi dan memperkuat sinergitas TNI-Polri khususnya di bidang kehumasan. Kesempatan itu dimanfaatkan Kapuspen meninjau portal berita di Humas Polri serta menyaksikan bagaimana pemberitaan maupun bagaimana menyiarkan berbagai informasi yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri saat ini.

Kapuspen TNI Kunjungi Divisi Humas Polri Perkuat Sinergitas

“Puspen TNI merasa terhormat bisa mengadakan pertemuan secara langsung dengan jajaran Divisi Humas Polri, guna mengedepankan pemberitaan maupun informasi TNI – Polri yang berimbang,” ujarnya.

“Puspen TNI juga dapat menyaksikan publikasi informasi kepada masyarakat melalui sistim Pengelolaan Informasi Terpadu agar betul-betul mendapatkan informasi yang benar,” tambah Kapuspen TNI.

Menurut Kapuspen TNI, kunjungan ini merupakan kunjungan awal ketika pertama kali menjabat sebagai Kapuspen TNI sekaligus memperkenalkan diri, sehingga hubungan antar keduanya dapat berlangsung dengan semakin baik ke depannya. “Sinergitas antara Puspen TNI dengan Divisi Humas Polri, juga menjadi momentum saling belajar dan bertukar ilmu terutama kaitanya dengan berita dan publikasi,” pungkasnya.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan terlihat akrab tersebut, diakhiri dengan saling memberikan cinderamata berupa plakat dari Puspen TNI dan Kadiv Humas Polri.

Autentikasi : Plh. Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil

Red

Bangun Kerja Sama Dengan Insan Pers dan Komunitas, Kapuspen TNI Kunjungi Stasiun TVRI

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, M.Sc., didampingi Wakapuspen Brigjen TNI Teguh Pudji Raharjo, Kabidinfonet Kolonel Laut (KH) Bayu Kurnianto, Kabid MC Kolonel Sus Aidil, dan Kabidpenpas Kolonel Kav Antonius Totok YP, mengunjungi Stasiun TVRI di Jl. Gerbang Pemuda, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kamis (25/01/2024).

Kedatangan Kapuspen TNI beserta rombongan disambut oleh Direktur Utama TVRI Bapak Iman Brotoseno beserta Direktur Program dan Pemberitaan Arief Adi Kuswandono bersama jajaran di LPP TVRI sebagai Media Pemersatu Bangsa dengan motto Bangga melayani Bangsa yang membawahi 32 stasiun daerah di seluruh Indonesia, dengan programnya sebanyak 4 Kanal yaitu TVRI Nasional, TVRI Sport, TVRI Word dan TVRI Daerah.

Kunjungan Kapuspen TNI dalam rangka program 100 hari kerjanya, di bidang sumber daya manusia, tata kelola salah satunya membangun kerja sama dengan insan pers dan komunitas, dan sarana pra sarananya serta memperkuat silaturahmi dengan Direktur Utama TVRI dan jajaran, baik media televisi maupun pemberitaan guna kerja sama penyiaran berbagai informasi khususnya kegiatan-kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia.

Bangun Kerja Sama Dengan Insan Pers dan Komunitas, Kapuspen TNI Kunjungi Stasiun TVRI

“Kami ingin ada kolaborasi tentang penerangan informasi yang saat ini, dan kami ke TVRI ingin mengetahui bagaimana membangun informasi yang positif, karena kami mengetahui TVRI yang sudah berpengalaman, sehingga kami kedepannya bisa menghadirkan informasi yang lebih edukasi kepada masyarakat,” ujar Kapuspen TNI.

“Puspen TNI ingin menjadikan Pusat Penerangan yang profesional dan menguasai serta mengendalikan informasi untuk kepentingan pencapaian tugas pokok TNI,” tambah Kapuspen TNI.

“Kami ucapkan terimakasih atas kunjungan Bapak Kapuspen TNI beserta jajarannya, dan kami sangat senang bila kita bisa berkolaborasi, apalagi di TNI banyak sekali event yang bisa dipublikasikan terutama di daerah-daerah Tertinggal, Terluar dan Terpencil (3T), sebab saat ini TVRI mempunyai 32 stasiun di seluruh Indonesia, apalagi kerja sama ini dimuat dalam MoU, maka kami TVRI siap mendukung sepenuhnya,” ucap Iman Brotoseno.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan terlihat akrab tersebut, diakhiri dengan saling memberikan cinderamata berupa plakat dari Puspen TNI dan Direktur Utama TVRI.

Autentikasi : Plh. Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil

Red

Kadiv Humas Terima Kunjungan Kapuspen TNI, Sinergitas Kunci Lewati Tantangan

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menerima kunjungan Kapuspen TNI Nugraha Gumilar beserta rombongan di Gedung Humas Polri, Kamis (25/1/2024).

“Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami mendapat kunjungan dari Kapuspen TNI beserta rombongan,” ungkap Kadiv Humas dalam sambutannya.

Dalam kunjungan tersebut, Kadiv Humas mengajak Kapuspen TNI beserta rombongan mengunjungi sejumlah ruangan di Gedung Humas Polri. Mulai dari ruang mini conference; command center; SPIT dan Media Hub; mini theater, TB News dan INP; serta Polri TV, dikunjungi.

Irjen. Pol. Sandi juga menjelaskan program-program Divisi Humas yang berjalan selama ini. Dengan berbagai tantangan seiring berkembangnya teknologi, Humas Polri selalu berupaya menjalankan program Kapolri Pemolisian berbasis digital.

Kadiv Humas Terima Kunjungan Kapuspen TNI, Sinergitas Kunci Lewati Tantangan

“Selama 72 tahun, Humas Polri terus menciptakan berbagai inovasi untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, salah satunya aplikasi portal Humas Presisi yang sudah kita saksikan bersama di Warroom Divhumas Polri,” jelas Kadiv Humas Polri.

Lebih lanjut Irjen. Pol. Sandi menjelaskan mengenai portal humas yang bagaikan rumah besar. Portal tersebut terintegrasi dengan seluruh aplikasi media sosial dan media online seluruh humas jajaran.

Diharapkan Irjen. Pol. Sandi, ke depan Humas Polri dan Puspen TNI dapat terus bersinergi. Ia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan TNI yang selama ini diberikan.

“Kami berharap TNI-Polri, khususnya Puspen TNI dan Divhumas Polri ke depan dapat semakin bersinergi serta berkolaborasi untuk memberikan informasi, edukasi, dan literasi kepada masyarakat. Selain itu, bersama-sama menjadi cooling system dalam pengamanan rangkaian Pemilu 2024,” jelas Kadiv Humas.

Kapuspen TNI pun mengapresiasi apa yang sudah dijalankan Humas Polri selama ini. Baginya, program-program di bawah kepemimpinan Irjen. Pol. Sandi patut diacungi dua jempol karena SDM dan teknologi sudah terintegrasi.

Tak dipungkiri Kapuspen, literasi digital menjadi salah satu yang terpenting di era saat ini. Masyarakat perlu terus diedukasi untuk bijak menggunakan internet agar tidak terprovokasi.

Hingga saat ini, ujar Kapuspen, TNI-Polri selalu membuka diri untuk dikritisi agar semakin bisa memperbaiki pelayanan masyarakat. Tak hanya itu, TNI-Polri juga selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi pelindung dan pengayom.

“Saya melihat bahwa kinerja TNI-Polri di tingkat bawah telah bersama-sama masyarakat hadir untuk meyakinkan bahwa kami hadir dalam rangka membantu keselamatan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Itu lah yang diperlukan,” ungkap Kapuspen.

Ke depan, ujar Kapuspen, diharapkan sinergitas TNI-Polri semakin kuat mulai dari level bawah hingga atas. Terlebih, di tengah situasi tahapan Pemilu 2024 ini, sinergitas menjadi yang terpenting.

“Terutama di tengah pemilu ini kita harus terus menjaga semuanya dalam keadaan aman dan lancar,” jelas Kapuspen.

TNI-Polri, ujar Kapuspen, sangat optimis pengamanan seluruh tahapan pemilu dilakukan secara optimal agar pesta demokrasi benar-benar berlangsung riang gembira. Apalagi, masa terberat Covid-19 sudah pernah dilewati bangsa Indonesia dengan baik dan akan menjadi acuan semakin baik lagi.

Red

Pengukuhan Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. Sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Pancasila

Jakarta, KABAR EKSPRES II Bertempat di Gedung Serba Guna Universitas Pancasila, Jakarta, Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. menyampaikan orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Pancasila dengan orasi yang berjudul

“Relasi Literasi Digital dengan Pencegahan Tindak Pidana Hoax dan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Tahun Politik 2024”. Kamis (25/1/2024).

Dalam orasinya, Prof. Dr. Reda Manthovani membahas penanggulangan dan pencegahan Tindak Pidana “Hoax” dan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Tahun Politik 2024. Dalam memudahkan penanggulangan dan pencegahan dua kejahatan tersebut, Prof. Dr. Reda Manthovani menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan hoax dan ujaran kebencian di tahun politik 2024 antara lain faktor internal (rendahnya literasi digital) dan faktor eksternal (faktor ekonomi, faktor
lingkungan).

Upaya penindakan melalui pidana tidak cukup untuk menanggulangi kejahatan ujaran kebencian dan hoax di tahun politik 2024. Oleh karenanya, diperlukan upaya pencegahan dari penegak hukum dan instansi terkait dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengidentifkasi berita-berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial melalui literasi digital.

Pengukuhan Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. Sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Pancasila

Terdapat dua kesimpulan dalam orasi ilmiah tersebut, Pertama, literasi digital berpengaruh terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya Hoax dan ujaran kebencian dalam tahun politik 2024. Literasi digital tersebut merupakan salah satu upaya Non-Penal dalam rangka penanggulangan kejahatan hoax dan ujaran kebencian melalui digital.

Langkah-lagkah yang bisa dilakukan yaitu dengan mengoptimalisasi peran pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat digital untuk melakukan sosialisasi peningkatan literasi
digital terhadap masyarakat Indonesia.

Kedua, disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan kembali kewajiban pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 2957/E4/KP/2023 tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen, menetapkan Dr. Reda Manthovani, SH., LL.M. menjadi Profesor dalam bidang ilmu hukum/hukum pidana dengan angka kredit sebesar 922. Penetapan ini terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023. Dengan ketetapan ini, secara resmi Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. menjadi Guru Besar Ilmu Hukum/Hukum Pidana.

Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. lahir di Jakarta, 20 Juni 1969 yang merupakan putra dari pasangan Bapak Syafren Manthovani (Alm.) dan Ibu Suryati Manthovani (Alm.). Selain itu, Prof. Dr.
Reda Manthovani, S.H., LL.M. merupakan Alumni Universitas Pancasila pertama yang menduduki jabatan strategis sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen pada Kejaksaan Agung dan tercatat sebagai alumni kedua Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang menjadi Guru Besar Universitas Pancasila.

Karier Prof. Dr. Reda Manthovani sebagai Dosen dan Jaksa dilalui sejak tahun 2011, tahap demi tahap dilalui mulai dari jabatan fungsional Dosen sebagai Lektor, sertifikasi Dosen/Pendidik, kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat hingga pada puncaknya ditetapkan sebagai Guru
Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Pancasila.

Di Universitas Pancasila, Prof. Dr. Reda Manthovani mengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Internasional dan Transnasional. Saat ini, ia dipercaya sebagai Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Prof. Dr. Reda Manthovani meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kemudian, ia melanjutkan studi magister-nya di AIX Maresille, Perancis dan meraih gelar doktoral-nya di Universitas Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini yaitu Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST Burhanuddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Prof. Dr. Yasona Laoly, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Prof. Dr. Abdul Halim Iskandar, Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, Anggota Komisi III DPR RI,
Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan di Lingkungan Kejaksaan RI, PJ Gubernur DKI Jakarta,

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta, Ketua beserta Anggota Pembina, Ketua Pengurus dan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Para Guru Besar Universitas Pancasila dan Guru Besar Tamu serta Para Dekan, Para Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Pancasila. (K.3.3.1)

Red

Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Perkeretaapian Medan

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 2 orang saksi, Rabu 24 Januari 2024.

terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 s/d 2023, yaitu:

1. EHM selaku Tim Leader PT Harawana Consultant.
2. SMS selaku Direktur PT Harawana Consultant.

Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi
Terkait Perkara Perkeretaapian Medan

Adapun kedua orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api

Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 s/d 2023 atas nama Tersangka NSS, Tersangka AGP, Tersangka AAS, Tersangka HH, Tersangka RMY, Tersangka AG dan Tersangka FG.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (K.3.3.1)

Red

Pesawat Super Hercules C-130 J Perkuat TNI Matra Udara

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo menyaksikan penyerahan pesawat Super Hercules C-130 J unit keempat pesanan Indonesia untuk memperkuat TNI AU di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Penyerahan pesawat dengan nomor ekor atau tail number A-1344 itu dari Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Presiden Joko Widodo meninjau terlebih dahulu ketiga pesawat yang akan diserahkan, selanjutnya membuka tirai Skuadron Udara 31 yang bakal menjadi markas pesawat angkut produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat itu. Presiden juga memecahkan kendi dan melakukan penyiraman air kembang pada ujung kepala pesawat.

Selanjutnya Menhan Prabowo Subianto menyerahkan miniatur kunci pesawat kepada Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebagai tanda matra udara sebagai operator pesawat Super Hercules.

Pesawat Super Hercules C-130 J Perkuat TNI Matra Udara

“Pesawat Super Hercules C130J ini adalah pesawat angkut yang telah kita pesan beberapa tahun lalu dan penting sekali untuk keperluan perang (OMP) maupun non perang (OMSP),” kata Jokowi usai serah terima.

“Pesawat ini bisa mengangkut 120 prajurit dan muatan kira-kira 20-an ton. Saya kira sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia negara kepulauan yang kadang-kadang airportnya banyak memiliki runway yang pendek, ini bisa oleh super Hercules dan bisa terbang kira-kira 11 jam nonstop,” tambah Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyerahkan secara simbolis hasil refurbishment helikopter Fennec dan suku cadangnya kepada TNI AD yang diterima langsung oleh Kasad. Berdasarkan pengamatan, ada empat unit helikopter Fennec yang digelar di lokasi. Prabowo juga menyerahkan hasil refurbishment dan suku cadang helikopter Panther AS 565 MBE kepada TNI AL yang diterima langsung oleh Kasal. Tiga unit helikopter Panther AS 565 MBE digelar di lokasi, dari delapan yang dilakukan refurbishment.

Untuk diketahui, Indonesia memesan lima unit pesawat Super Hercules C-130J. Dan sudah ada empat Super Hercules yang tiba di Tanah Air.

Diakhir acara, Panglima TNI menyempatkan meninjau stand sembako murah yang diadakan oleh TNI AU di Apron Terminal selatan Bandara Halim Perdanakusuma, sebagai bentuk kepedulian Kemhan kepada TNI dan Keluarganya.

Turut hadir diantaranya, Menhan, Ketua Komisi I DPR RI, Panglima TNI, KASAD, KASAL, Kasau, Asrenum Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Dirut PT Pindad, PT. DI, PT DSI, Dubes AS, Athan AS, Perwakilan Lockheed Martin, Airbus, PT Pyramid dan para undangan.

Reporter: Casroni

Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto, melaksanakan kunjungan ke Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dalam rangka memastikan kesiapan pasukan dan materiil, di Mako Paspampres, Jl. Tanah Abang II, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2024).

Panglima TNI beserta Pejabat Utama TNI tiba di Mako Paspampres disambut oleh Danpaspampres Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han. Acara diawali dengan ramah tamah, kemudian menuju static show guna melihat secara dekat peralatan dan material serta menyaksikan demonstrasi ketangkasan, kesiapan prajurit dan operasional peralatan militer, yang menjadi sorotan Panglima TNI.

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Panglima TNI untuk dapat berdialog langsung dengan para Prajurit Paspampres. “Saya sudah melihat display semua alat perlengkapan khusus yang kalian pakai dari tahun 2010, mungkin nanti kita perbaiki dan kita ganti dengan yang baru,” kata Panglima.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa, perkembangan situasi nasional sekarang, kita masih diganggu oleh KKB Papua dimana akhir-akhir ini mereka sudah berani menyerang. Selain itu beberapa bencana alam yang sedang melanda di beberapa wilayah seperti Bandung, Jambi, Medan, dan tempat lainnya. Kita juga akan menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024. “Saya rasa untuk netralitas TNI kalian sudah tahu dan paham bagaimana peraturannya bahwa ada 5 poin apa yang harus kalian lakukan atau tidak boleh dilakukan,” ujarnya.

Panglima TNI berharap semua personel Paspampres harus memiliki jati diri TNI apalagi Paspampres yang pertama harus memiliki kemampuan bela diri dulu. Makannya kita buat dulu bela diri itu yang fun atau rileks. ” Sebelum melaksanakan apel mungkin 10 menit berlatih bela diri dulu supaya ada reflek terbiasa,” tegas Panglima TNI.

Panglima TNI berpesan kepada segenap personel Paspampres agar terus tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)

Terkait tugas-tugas yang diemban oleh Paspampres, Panglima TNI akan memberikan penghargaan kepada prajurit yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dan mengapresiasi atas dedikasi prajurit Paspampres dalam menjalankan tugas. “Saya bangga kepada Paspampres selaku satuan perisai hidup Kepala Negara yang diawaki oleh prajurit setia dan waspada, bekerja dengan niat ibadah, tulus ikhlas,” ungkap Panglima TNI.

Turut mendampingi Panglima TNI antara lain: Irjen TNI, Asops Panglima TNI, Asrenum Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Askomlek Panglima TNI, Kapuspen TNI, Dansatsiber, Kababek, Kasetum, dan para undangan.

Autentikasi : Plh. Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil

Red