Jakarta, – KABAR EKSPRES IISidang lanjutan Perkara Pidana Nomor 484/Pid. B/2023/PN.Bks atas nama terdakwa H. Dani Bahdani, S.H., dengan agenda pemeriksaan saksi dengan dakwaan pemalsuan yang digunakan dalam perkara Perdata Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks Tanah Mabes TNI di Jatikarya, Bekasi, kembali digelar secara terbuka untuk umum dengan agenda sidang menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi yaitu saudara W Penilai Pajak Ahli Madya pada Kanwil Dirjen Pajak Wilayah III (Bogor, Depok, Bekasi), bertempat di Ruang Sidang Kartika 1 Lantai II Pengadilan Tinggi Negeri Kota Bekasi Kelas 1A Khusus Jl. Pintu Air, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (6/3/2024).
Dalam sidang kali ini dipimpin oleh Majelis Hakim Basuki Wiyono, S.H., M.H., dengan Hakim Anggota 1 Sorta Ria Neva, S.H., Hakim Anggota 2 Joko Saptono, S.H., M.H., Panitera Pengganti Nining Anggraini K, S.H., Jaksa Penuntut Umum (JPU) Heru Saputra, S.H., M.Hum., Danu Bagus Pratama, S.H., M.H., Suwardi, S.H., Hasbuddin B. Paseng, S.H, dan Pengacara dari tersangka diantara: Jhon, S.E., Panggabean ,S.H., M.H., Daance Yohanes, S.H., Togap L. Panggabean, S.H., Mangasi Ambarita, S.H., Ganti Lombantoruan, S.H., M.H.
Sidang Lahan Milik TNI Jatikarya Berlanjut Saksi Jelaskan Hilangnya Kewajiban Wajib Pajak
Dalam sidang Majelis Hakim menanyakan kepada saksi terkait siapa yang mengeluarkan Ipeda, dasar penerbitan Ipeda, apakah girik merupakan bukti kepemilikan, dan kalau tanah belum bersertifikat bagaimana bayar pajaknya. Saksi W menjawab dengan tegas bahwa kantor Ipeda telah berubah menjadi Direktorat Pajak Bumi dan bangunan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1985. Sejak itu yang berwenang dalam penerbitan bukti pembayaran pajak adalah Kantor PBB, bukan lagi kantor Ipeda. “Wajib pajak bisa hilang kewajibannya, karena adanya pengalihan objek pajak kepada instansi pemerintah atau objek pajak tersebut menjadi Barang Milik Negara (BMN),” ujar Saksi.
Lebih lanjut Saksi menjelaskan bahwa bukti pembayaran pajak yang pernah dikeluarkan SPPT-nya dikeluarkan oleh kantor PBB Bekasi, dan pada saat pembayaran kwitansi tersebut masih berbentuk kantor Ipeda, sedangkan tulisan tanda terimanya kantor PBB. “Ipeda itu semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sudah tidak ada lagi, yang ada adalah kantor PBB bukan Ipeda dan pada tanggal 5 September tahun 1992 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1992 maka kewajiban pajak terhadap objek tersebut sudah menjadi tanggungan Negara, karena objek pajak tersebut sudah menjadi aset Negara/Barang Milik Negara (BMN),” ungkap Saksi.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIDitjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung upaya Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) melakukan digitalisasi layanan perbankan bagi sekitar 1.584 bank perkreditan rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia.
“BPR saja siap terapkan digitalisasi antara lain menggunakan identitas kependudukan digital dalam layanan perbankan. Artinya, BPR siap bersaing dengan siapapun. Ini sangat membanggakan,” kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi saat memberikan Keynote Speech sekaligus membuka acara Rakornas Perbarindo dan seminar nasional bertema “Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi pada Industri BPR/BPRS di Era Digital”, di Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Menurut Dirjen Teguh Setyabudi, tema Rakornas Perbarindo sangat relevan dengan tantangan industri BPR/BPRS di era digital saat ini.
Dukcapil Sambut Baik Perbarindo Terapkan Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001
“Digitalisasi penting agar Perbarindo mampu bersaing dengan bank umum maupun lembaga keuangan yang lain. Ini pun penting karena banyaknya informasi sensitif seperti data pribadi konsumen yang disimpan dan ditransfer secara elektronik, menjadikan tantangan keamanan informasi dalam bisnis modern semakin kompleks. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi suatu keharusan yang tak bisa diabaikan,” tandas Dirjen Dukcapil.
Dirjen Teguh juga menyoroti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang dinilainya sangat memerlukan sistem keamanan informasi yang kuat.
“Untuk itu saya menyambut baik DPP Perbarindo yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan standar ISO 27001,” kata Dirjen Teguh.
Dalam acara ini dilakukan penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan antara Ditjen Dukcapil dengan 100 anggota Perbarindo yang PKS nya berakhir pada Februari 2024.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menyerahkan Sertifikat Penghargaan kepada Ditjen Dukcapil yang diterima Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.
“Penghargaan diberikan atas atas dukungan dan kontribusi Ditjen Dukcapil yang sangat berharga terhadap digitalisasi industri BPR dan BPRS,” kata Tedy Alamsyah. Dukcapil
Bogor, – KABAR EKSPRES IIIbu Negara Iriana Joko Widodo dan Istri Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin didampingi Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) menyosialisasikan ketahanan pangan di Alun-Alun Cirimekar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/3/2024).
Rangkaian kegiatan sosialisasi ini merupakan kolaborasi antara TP PKK Pusat dan daerah, serta pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian mengungkapkan, kegiatan ini merupakan kerja sama TP PKK Pusat dengan TP PKK Provinsi Jawa Barat dan TP PKK Kabupaten Bogor serta OASE KIM.
“Kita melaksanakan program pokok PKK, yang mana pada saat ini kita laksanakan adalah Program Pokja III yaitu Program Stop Boros Pangan,” kata Tri.
Dihadiri Ibu Negara dan Ibu Wury Ma’ruf Amin, TP PKK Pusatkan Gerakan Tanam Cabai di Kabupaten Bogor
Tiba sekitar pukul 08.30 WIB, Ibu Iriana, Ibu Wury, dan para anggota OASE KIM langsung menuju acara sosialisasi pertama yaitu gerakan stop boros pangan. Di sana bersama para siswa Sekolah Dasar (SD) Ibu Iriana, Ibu Wury, dan para anggota OASE KIM melakukan gerakan stop boros pangan sebelum memberikan sosialisasi kepada siswa.
Menurut Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian, gerakan stop boros pangan merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mengonsumsi makanan secukupnya.
“Kalau kita pergi ke restoran, kita pergi ke undangan, kita mengambil makanan secukupnya. Jangan sampai kita membuang sampah pangan begitu besar. Ini menyangkut dengan kebutuhan masyarakat lain yang masih membutuhkan,” kata Tri Tito Karnavian.
Setelahnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury melakukan gerakan tanam cabai nasional bersama dengan TP PKK seluruh Indonesia melalui konferensi video. Gerakan penanaman cabai nasional diharapkan mampu membantu mencukupi kebutuhan cabai skala rumah tangga.
“Diharapkan dengan penanaman cabai nasional ini kita bisa membantu menurunkan inflasi di mana harga cabai sekarang cukup tinggi,” lanjut Tri.
Selain kedua kegiatan tersebut, Ibu Iriana, Ibu Wury, dan para anggota OASE KIM menebar benih ikan bersama masyarakat di Situ Citatah, Alun-Alun Cirimekar. Kegiatan penaburan benih ikan juga merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan kolam atau lahan yang ada untuk budidaya ikan.
“Ini juga merupakan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa mempunyai kolam-kolam sendiri, memanfaatkan halamannya sendiri kalau memang itu cukup. Tidak hanya punya lahan, tapi juga punya sistem memakai ember dan lain-lain,” ucap Tri.
Istri Menteri Dalam Negeri ini pun berharap kegiatan sosialisasi oleh Ibu Iriana, Ibu Wury, dan anggota OASE KIM dapat memberikan edukasi ketahanan pangan kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa TP PKK turut menyukseskan program pemerintah.
“Pejuang PKK ini berdasarkan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah, Tim Penggerak PKK adalah mitra pemerintah dalam menyukseskan program-program pemerintah,” tandas Tri.
BANDUNG, – KABAR EKSPRES IIKepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menyaksikan delapan unit helikopter Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) menyerang sasaran tembak, kala meninjau kegiatan Latihan Penembakan Senjata Pesawat Udara (Latbakjatpesud) terintegrasi, yang digelar di Daerah Latihan Pusat Pendidikan Infanteri (Rahlat Pusdikif), Cipatat, Jawa Barat, Selasa (5/3/2024).
Dalam peninjauannya tersebut, Kasad menyaksikan langsung berbagai aktivitas latihan yang melibatkan personel dan alutsista udara milik Puspenerbad yang terdiri dari dua unit Helikopter Apache AH 64E, tiga unit Helikopter Fennec AS 550 C3, dua unit Helikopter Bell 412, dan satu unit Helikopter MI 17 V5.
Latbakjatpesud sendiri dirancang untuk meningkatkan kesiapan operasional satuan Puspenerbad dalam menghadapi tantangan pertempuran modern. Selain itu, juga ditujukan untuk menguji kemampuan bantuan tembakan bagi pasukan darat, koordinasi antar komponen pasukan, serta respon terhadap situasi yang mungkin terjadi di lapangan.
8 Heli Penerbad Menyerang Sasaran di Cipatat
Dalam kesempatan tersebut, Kasad menyampaikan pentingnya menggelar latihan rutin, terutama guna meningkatkan keterampilan dan kesiapan tempur, serta memastikan semua personel benar-benar siap menghadapi tugas-tugasnya secara profesional, serta menguasai alutsista yang diawakinya.
“Kemampuan helikopter kita juga sangat luar biasa. Kita akan selenggarakan latihan ini secara berkala sehingga kemampuan anggota kita akan terus terpelihara, bahkan terus meningkat,” ujar Kasad.
Menurut Kasad pula, melalui kegiatan latihan semacam ini, TNI AD akan semakin siap untuk melaksanakan tugas pertempuran. Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen TNI AD untuk terus meningkatkan kesiapan tempur dan mengikuti perkembangan teknologi, serta taktik militer terbaru, guna menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Usai meninjau pelaksanaan Latbakjatpesud Puspenerbad, Kasad yang didampingi sejumlah pejabat utama TNI AD, menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat yang tinggal di sekitar daerah latihan, serta melaksanakan penanaman bibit pohon tanaman buah di Pusdikif Pussenif.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIIrjen TNI Letjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han)., mewakili Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI) membuka Rapat Koordinasi Teknis Penerangan (Rakornispen) TNI Tahun 2024 yang mengusung tema “Soliditas Jajaran Penerangan TNI Siap Mewujudkan TNI Prima Menuju Indonesia Maju”, diikuti 60 peserta offline dan 100 peserta online melalui Vicon/Daring yang berlangsung di Gedung Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selasa (05/03/2024).
Dalam sambutannya, Letjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han)., menekankan pentingnya peran penerangan TNI dalam mempublikasikan prestasi dan kinerja Prajurit TNI untuk memenangkan persepsi serta memperoleh kepercayaan publik. “Penerangan TNI adalah penjuru terdepan dalam mempublikasikan kegiatan dan kinerja TNI. Sebagai corong dalam transformasi, penerangan TNI dituntut untuk bekerja profesional serta bersinergi sesama komunitas penerangan TNI,” ungkapnya.
Rakornispen TNI dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc., yang menegaskan penerangan TNI adalah etalase TNI yang menampilkan jati diri TNI seutuhnya dimanapun berada dan bertugas. Selain itu, tetap senantiasa menyiapkan diri dan kemampuannya dalam melaksanakan peperangan informasi.
Puspen TNI Gelar Rakornispen TNI Tahun 2024: Soliditas Jajaran Penerangan TNI Siap Mewujudkan TNI Prima Menuju Indonesia Maju
Diakhir paparannya, Kapuspen TNI menyampaikan beberapa penekanannya terkait peneranag TNI kedepan, “Kurangi publikasi yang bersifat naratif dan tingkatkan visualisasi serta substansi konten untuk memperkuat komunikasi TNI dengan masyarakat, perlu adanya respon cepat untuk menekan berita negatif, dan perluas upaya membangun komunikasi intensif dengan publik dan media, serta adakan penyusunan rencana publikasi yang tepat sasaran guna menjaga kendali informasi,” pungkasnya.
Acara Rakornispen TNI dilanjutkan dengan pembekalan dari Narasumber Dr. Dian Agustine Nuriman, M.Ikom., IAPR., Founder NAGARU COMM, tentang Strategi Komunikasi dalam Media Handling, dan Dr. Dede Farhan Aulawi tentang Narasi Komunikasi di Era Transformasi Informasi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dansatintel Geospasika Bais TNI, Dansatinteltek Bais, para Kadispen Angkatan dan diikuti 60 peserta offline dan 100 peserta online lainnya melalui Vicon/Daring.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima audiensi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Agus Harimurti Yudhoyono, dalam rangka koordinasi dan kerja sama penegakan hukum di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang. Selasa (05/3/2024).
Dalam kesempatan ini, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan RI dengan Kementerian ATR/BPN telah melakukan penandatanganan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor: 1/SHB-HK.03.01/I/2020 dan Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2025.
Kerja sama tersebut tertuang dalam.Ruang lingkup yang meliputi, Pemberian dukungan data dan/atau informasi, Penegakan hukum di bidang agraria/ pertanahan,
Pembentukan tim rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.
Pengamanan pembangunan strategis,
Pelacakan aset, Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, Pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya.
Percepatan sertipikasi tanah aset Kejaksaan Republik Indonesia, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan Kerja sama lainnya yang disepakati.
Sinergi Kejaksaan RI dan Menteri ATR/BPN RI, Bahas Penguatan Kerja Sama Penegakan Hukum di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
“Kerja sama antara Kejaksaan dengan Kementerian ATR/BPN saat ini telah berjalan dengan baik, salah satunya dengan dukungan data berupa fotokopi warkah dan buku tanah yang dibutuhkan oleh Kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah,” ujar Jaksa Agung.
Kemudian, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan telah membentuk Tim Pemberantasan Mafia Tanah yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Pidana Militer. Tim tersebut dikoordinasikan oleh Bidang Intelijen melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah.
Adapun Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan berperan dalam melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pengamanan pelaksanaan tugas, menyediakan sarana aduan daring yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, mengoptimalkan kualitas dan objektivitas yang melibatkan stakeholders, serta melaporkan hasil kegiatan secara berjenjang.
Sejak diterbitkan Surat Perintah Tugas Jaksa Agung RI Nomor: PRINT-8/A/JA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Tim Pemberantasan Mafia Tanah, hingga Maret 2024 Satgas Pemberantasan Mafia Tanah telah menerima 669 laporan pengaduan (lapdu).
Dari 669 lapdu tersebut, sebanyak 385 lapdu telah ditindaklanjuti ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Polri, hingga Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Sementara sisanya, sebanyak 284 lapdu masih menunggu data dukung.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung RI Dr. Sunarta, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pemulihan Aset, Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Direktur Jenderal PTPP, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan RI. (K.3.3.1)
Kapuspen TNI : Pendidikan Karakter Pondasi Masa Depan Yang Unggul
Jawa Barat, – KABAR EKSPRES IIKepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc. hadir sebagai narasumber dalam rangka memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXIV Seskoad TA 2024 bertempat di Gedung Gatot Subroto Seskoad, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/3/2024).
Kehadiran Kapuspen TNI memberikan pencerahan baru bagi para siswa, dengan penekanan pada pentingnya pendidikan sebagai kunci utama kemajuan suatu bangsa, beliau juga memaparkan bahwa pendidikan sejati tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang tangguh.
Kapuspen TNI : Pendidikan Karakter Pondasi Masa Depan Yang Unggul
Melalui analisis teori Maslow, Kapuspen TNI mempertegas pentingnya memiliki pemimpin yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang berkualitas. Pemimpin yang mampu memahami dan memenuhi kebutuhan manusia secara holistik akan membawa perubahan yang positif dalam struktur sosial.
“SDM unggul akan melahirkan seorang pemimpin yang berkarakter, dan pemimpin yang dapat mengimplementasikan teori kebutuhan manusia, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang tegas dan disegani,” ungkap Mayor Jenderal TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc.
Dalam penutup kuliahnya, Kapuspen TNI menegaskan bahwa penting untuk menghindari perilaku yang merugikan, seperti perilaku menjilat, pengkhianatan, dan kepengecutan. Acara ini juga dihadiri oleh Dirdik Seskoad, Widyaiswara Seskoad, dan para Kabid Seskoad.
Kota Bekasi, – KABAR EKSPRES II Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan katar nyunit 02.kelurahan Bojong Menteng, kecamatan Rawalumbu – kota Bekasi, Minggu( 03/32024).
Mengadakan santunan anak yatim piatu ,
Dengan tema membentuk anak muda yang kreatif dan inovatif Indonesia emas 2045.
Andre Goden selalu perwakilan dari Riung an seniman Kota Bekasi , pada saat di wawancara i media mengatakan.
Acara ini terselenggara atas kerjasama dengan temen2 ormas.yang ingin bertujuan bersama-sama untuk berbagai, atau peduli terhadap anak yatim yang ber ada di wilayah Bojong Menteng, jelas nya
Gebyar musik dan santun an anak yatim, bersama Riung an seniman Bekasi
Di tempat yang sama Suhendi selalu ketua karang taruna nyunit 02 mengatakan Alhamdulillah acara ini terselenggara meskipun cuaca tidak mendukung, saya selaku ketua mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini, hingga acara berjalan dengan lancar.ungkap nya.
Bu camat rawa lumbu mengatakan dalam sambutan nya apresiasi terhadap karang taruna.nyunit 02,begitu besar perhatian mereka terhadap masyarakat,ini semua biar jadi motivasi buat warga yang ada di kecamatan Rawalumbu.jelas.
Tidak lupa turut hadir dalam acara santunan anak yatim piatu.dari berbagai ormas,PP,GIBAS, SATRIA BANTEN,PETRO, berserta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di kelurahan Bojong Menteng.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bambang Soesatyo Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Borobudur, Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA)
KETIKA hampir semua komunitas bergerak cepat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, negara-bangsa diingatkan untuk terus bekerja sungguh-sungguh menuntaskan pembangunan manusia Indonesia. Negara patut memberi perhatian lebih kepada komunitas warga yang lemah dan berkekurangan, dengan berpijak pada data-data resmi tentang kematian ibu dan bayi, data stunting, hingga data tentang anak putus sekolah.
Kewajiban negara-bangsa bagi pembangunan jiwa-raga segenap warga negara sudah ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Pasal ini menetapkan perintah kepada negara untuk peduli pada komunitas warga yang lemah dan berkekurangan, dengan kewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan dapat hidup layak seturut martabat kemanusiaan.
Kewajiban negara itu sudah dilaksanakan dari waktu ke waktu melalui aneka program pembangunan berkelanjutan. Komitmen untuk melaksanakan kewajiban itu pun terus diperbarui, antara lain dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hasil atau progresnya bisa dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Sebagaimana telah dilaporkan, sepanjang periode 2010-2022, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun.
Kerja dan kepedulian terhadap masalah ini tentu saja patut diapresiasi. Apalagi, dilaporkan juga bahwa semua dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang, hidup sehat serta standar hidup layak. Harapan hidup bayi membaik. Begitu juga dengan peluang untuk mengenyam pendidikan atau bersekolah. Kehidupan layak berdasarkan pengeluaran ril per kapita pun dilaporkan terus membaik.
Catatan Ketua MPR RI: Peduli pada Stunting, Anak Putus Sekolah dan Kematian Ibu-Bayi
Namun, kewajiban dan pekerjaan negara membangun manusia Indonesia itu, hingga kini, belum dapat dituntaskan. Itu sebabnya, di setiap lingkungan kehidupan bersama hingga hari-hari ini, masih ada bayi kurang gizi (stunting), anak usia sekolah yang putus sekolah karena beberapa alasan, hingga masalah kematian ibu dan bayi.
Masalah seperti itu umumnya dialami atau dihadapi oleh warga negara yang berkekurangan atau lemah dari aspek ekonomi. Demikian lemahnya sehingga mereka tak mampu untuk sekadar memenuhi kecukupan standar gizi atau membiayai kebutuhan sekolah. Negara harus selalu hadir – bahkan boleh melakukan intervensi– untuk mengatasi persoalan ini agar tidak ada warga negara atau komunitas yang terpaksa ditinggalkan oleh percepatan proses pembangunan yang menjadi tuntutan perubahan zaman.
Ketika peradaban sudah mencapai era digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan seperti sekarang ini, model persoalan seperti bayi kurang gizi, anak putus sekolah hingga persoalan yang melatarbelakangi kematian ibu dan bayi idealnya bisa diminimalisir oleh tindakan atau kebijakan intervensi negara. Bahkan negara pun hendaknya memrioritaskan masalah ini agar tidak ada komunitas yang tertinggal – apalagi terabaikan – di tengah percepatan proses pembangunan berkelanjutan sebagai tanggapan atas perputaran roda perubahan zaman.
Model persoalan ini bisa ditangani dengan baik sejauh ada kehendak baik, kepedulian, dan kesungguhan dalam menjangkau mereka yang lemah dan berkekurangan, karena mereka ada di setiap lingkungan kehidupan bersama. Bisa tertangani dengan baik karena negara mampu serta memiliki daya dan infrastruktur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini.
Masalah kematian ibu dan bayi menjadi indikator yang menggambarkan baik-buruknya wajah kesehatan suatu negara. Di Indonesia, sebagaimana pernah diungkap oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka kematian ibu dan bayi ada di peringkat tiga besar dalam lingkungan ASEAN. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan kematian bayi tercatat mencapai 16,85 per 1.000 kelahiran hidup.
Masalah stunting tetap menuntut perhatian lebih. Langkah Kemenkes dengan 11 intervensi spesifik patut diapresiasi. Angka stunting di Indonesia dilaporkan telah mengalami penurunan, dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Tahun 2024 ini, angka stunting ditargetkan turun menjadi 14 persen.
Tantangan riil tentang persoalan stunting bisa dilihat dari hasil survei oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2022. Survei itu menemukan 21 juta keluarga berisiko stunting. Masih menurut BKKBN, jumlah balita berisiko stunting di Indonesia pada 2022 sekitar 4,7 juta jiwa. Sudah barang tentu bahwa potensi masalah ini terdapat di semua daerah. Maka, semua Pemerintah daerah didorong untuk peduli dan lebih bersungguh-sungguh menangani masalah ini.
Tidak kalah pentingnya adalah memberi perhatian dan peduli pada persoalan anak putus sekolah. Penyebab utama dari kasus anak putus sekolah adalah ekonomi keluarga yang lemah dan berkekurangan. Menurut data Susenas yang diolah Bappenas tahun 2022, anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah mencapai 4.087.288 anak. Jumlah ini menggambarkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang jumlah mencapai 3.939.869 anak.
Dari rinciannya, didapatkan data bahwa sebanyak 491.311 anak usia sekolah drop out pada tahun ajaran baru. Dan, sebanyak 252.991 anak putus sekolah di tengah jenjang, serta 238.320 anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran baru. Selain itu, tercatat tak kurang dari 3.356.469 anak usia sekolah sudah drop out pada tahun-tahun ajaran sebelumnya.
Gambaran di atas, plus rangkaian data ini, patut dikedepankan untuk memberi penegasan bahwa kewajiban negara membangun segenap jiwa-raga warga negara belum tuntas. Negara harus lebih agresif melakukan intervensi guna meminimalisir masalah stunting, anak putus sekolah hingga persoalan kematian ibu dan bayi. Mereka yang lemah dan berkekurangan hendaknya tidak boleh tertinggal oleh perubahan zaman, apalagi terabaikan.
BOGOR, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo membuka Kejuaraan Nasional Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2024 putaran 1.
Diikuti sekitar 120 pembalap. Antara lain Fitra Eri dari Honda Bandung Center Racing Team yang turun di kelas Kejuaraan Nasional ITCR 1500 kategori Master. Alvin Bahar dari Honda Racing Indonesia yang turun di kelas ITCR 3600 Max. Serta Jordan Johan dan Amato Rudolph dari Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) yang turun di kelas ITCR 1200 Rising Star dan Master.
“ISSOM yang rutin diselenggarakan setiap tahun, selain sebagai pembinaan untuk melahirkan pembalap nasional yang hebat, juga turut menjadikan Sirkuit Internasional Sentul sebagai salah satu sport automotive tourism. Usai mengikuti balapan, para pembalap, mekanik dan official team lainnya bisa menikmati panorama alam Sentul dan Bogor yang asri. Sekaligus menikmati kuliner hingga souvenir khas dari berbagai pelaku UMKM Bogor. Sehingga turut menggerakan perekonomian rakyat,” ujar Bamsoet usai membuka ISSOM 2024, di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Minggu (3/3/2024).
Ketua MPR RI Bamsoet Buka Kejuaraan Nasional Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2024 Putaran 1 di Sentul
Turut Hadir antara lain Komisaris Sirkuit Internasional Sentul sekaligus Pembina IMI Pusat Tinton Soeprapto, Direktur Utama Sirkuit Internasional Sentul Didi Hardianto, serta Direktur Niaga Sirkuit Internasional Sentul Lola Moenek, Ketua IMI DKI Jakarta Anondo Eko, dan Ketua IMI Jawa Barat Daniel Mutaqien.
Hadir pula para pengurus IMI Pusat antara lain, Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, Komunikasi dan Media Hasby Zamri, serta Direktur Digital Marketing dan Komunikasi Teuku Sultan Azwar.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, secara keseluruhan, ISSOM 2024 mempertandingkan tiga kelas Kejuaraan Nasional. Antara lain Indonesia Touring Car Race (ITCR) 1500, Super Touring Car Championship (STCR), dan Indonesia Touring Car Race (ITCR) 1200.
“Selain Kejuaraan Nasional, ISSOM 2024 juga mempertandingkan 7 kelas supporting race. Antara lain, Indonesia Classic Car Championship, Mercedes One Make Race Championship, BMWCCI Motorsport Sentul Racing Series, Indonesia Retro Race, Euro Touring Car Race Championship, Honda City Hatchback and Brio Speed Challange, serta Eshark Dapur Cokelat Touring Championship,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasil serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, ISSOM 2024 diselenggarakan dalam 6 putaran. Setelah putaran 1 pada 1-3 Maret 2024, putaran 2 akan diselenggarakan pada 21-23 Juni 2024. Putaran 3 pada 23-25 Agustus 2024, putaran 4 pada 27-29 September 2024, putaran 5 pada 25-27 Oktober 2024, dan finalnya putaran 6 pada 29 November – 1 Desember 2024.
“Penyelenggaraan ISSOM 2024 semakin meriah karena pengelola sudah melakukan pengaspalan ulang di beberapa bagian lintasan sirkuit. Pengelola juga menambah berbagai sarana dan prasarana. Antara lain CCTV dengan teknologi terbaru yang bisa memantau secara detail kejadian di lintasan balap, penambahan 1 unit ambulance Toyota Hiace sebagai fasilitas keselamatan bagi pembalap jika mengalami insiden di lintasan balap, safety car, mobil fast doctor, serta mobil COC dengan desain dan unit baru,” pungkas Bamsoet.
