Jakarta, – KABAR EKSPRES II Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, merayakan ulang tahunnya yang ke-57, Jumat (8/3/2024) hari ini dengan semangat dan tekad yang kuat untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Pria yang dikenal sebagai sosok berdedikasi namun tetap bersahaja ini, memulai pagi harinya dengan melakukan senam bersama pimpinan unit kerja eselon II, pejabat administrator dan pengawas serta pegawai Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Teguh Setyabudi, yang kini menjabat sebagai Dirjen Dukcapil, dinilai memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan pelayanan sektor adminduk di Indonesia. Dengan visi dan misinya yang jelas, Teguh memimpin pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mereformasi, mempercepat dan mempermudah pelayanan publik dalam arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Berkat gerakannya yang lincah dan visioner, selama setahun memimpin Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Teguh telah menerima 7 penghargaan. Yakni, 4 Piala Kemendagri BerAKHLAK Award 2023, Penghargaan Gakkum Award dari Kementerian LHK, Certificate of Acknowledgement dari Perbarindo, serta baru saja penghargaan dari Kementerian ATR/BPN.
Ulang Tahun ke-57, Dirjen Teguh Diganjar 7 Penghargaan
Perayaan ulang tahun di hari Jumat berkah ini yang diadakan di kantor pusat Dukcapil, dihadiri para pejabat Eselon II hingga IV serta para pegawai. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa di setiap sudut kantor, mencerminkan hubungan yang erat di antara tim Dukcapil.
Untuk menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, disampaikan pula tausiyah dan doa bersama dipimpin H. Paturi dari Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).
Dalam sambutannya, Teguh Setyabudi berterima kasih kepada seluruh tim Dukcapil atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam mewujudkan misi lembaga tersebut. “Ulang tahun ini adalah momentum untuk kita bersama-sama merenung, mensyukuri apa yang telah dicapai, dan merancang langkah-langkah strategis ke depan. Saya percaya, dengan semangat kebersamaan, kita dapat terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Teguh Setyabudi.
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, dengan rendah hati menerima ucapan selamat dan harapan terbaik dari para hadirin. Teguh menegaskan bahwa perayaan ulang tahun ini bukan hanya sebagai momen pribadi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk terus berjuang demi kemajuan sektor administrasi kependudukan di Indonesia.
Semoga dengan semangat baru yang diperoleh di ulang tahun ke-57 ini, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dapat terus membawa perubahan positif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selamat ulang tahun yang ke-57, Dirjen Teguh Setyabudi! Semoga langkah-langkah besar selalu mengiringi perjalanan Bapak Dirjen.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Dalam rangka mendukung kelompok perempuan dan generasi muda dalam mengelola Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat dukungan pemerintah daerah,
Kelembagaan, dan usaha kelompok perempuan pengelola KUPS, telah dilaksanakan lokakarya pengarusutamaan gender, generasi muda dan kelompok rentan dalam perhutanan sosial dengan tema “Mewujudkan Penghidupan Berkelanjutan untuk KUPS Perempuan, Generasi Muda dan Kelompok Rentan bagi Kelestarian Hutan”, beberapa waktu lalu di Hotel Oria Jakarta.
Lokakarya yang terselenggara atas kerja sama mitra lokal pembangunan (PUPUK dan Penabulu) dengan Ditjen Bina Bangda Kemendagri melalui dukungan Ford Foundation Indonesia tersebut dibuka oleh Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian LHK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa PDTT, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Jawa, Sulawesi, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTT, pelaku usaha, akademisi, serta sejumlah KUPS dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan NTT.
Pada sambutannya, Gunawan menjelaskan bahwa tingkat partisipasi kelompok rentan seperti kelompok perempuan, anak muda, dan kelompok difabel dalam pengelolaan perhutanan sosial masih terbatas, meskipun target capaian perhutanan sosial terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.
“Pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak didominasi oleh orang tua yang memiliki usia rata-rata 57 tahun. Menurut data dari Katadata Insight Center, dari 103 KUPS pada 2020, hanya sekitar 5 kelompok (5%) yang anggota dan pengurusnya didominasi oleh perempuan, sedangkan yang anggota dan pengurusnya setara antara laki-laki dan perempuan tidak lebih dari 1 kelompok (1%). Selebihnya, 97 kelompok (94%) merupakan kelompok yang anggota dan pengurusnya didominasi laki-laki,” jelas Gunawan, dalam keteranganya yang diterima redaksi, Jumat (8/3/2024).
Ditjen Bina Bangda Kemendagri Dorong Partisipasi Perempuan dan Generasi Muda dalam Perhutanan Sosial
KUPS Melati Craft Sejahtera dari Batang dan KUPS Luri Manjak dari Sumba Timur menyampaikan capaian, peluang, dan tantangan yang dihadapi. KUPS Melati Craft Sejahtera memproduksi kerajinan dari limbah hutan. Produk yang dihasilkan antara lain: tatakan gelas, rak buku, dan barang guna lainnya yang terbuat dari kayu. Anggota terdiri dari 20 orang dan sebagian besar anggotanya adalah perempuan. Anggota laki-laki berperan dalam produksi, sedangkan anggota perempuan berperan dalam pencarian bahan baku dan pemasaran.
KUPS Luri Manjak bergerak di bidang penanaman dan pengelolaan kopi, kelapa, dan kemiri. Pemasaran masih untuk produk primer (buah mentah) pada pasar lokal. Dari kedua KUPS masih ditemukan kendala dari sisi bahan baku yang tidak selalu tersedia, masih kurangnya SDM, dan kurangnya pendampingan. Kondisi tersebut dapat diminimalisasi dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk kemajuan KUPS melalui fasilitasi KUPS dalam mengembangkan produknya dan penyusunan Pokja.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Ditjen PSKL KLHK menyampaikan terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan program perhutanan sosial, yaitu dengan penguatan kelembagaan, peningkatan usaha, kerja sama, media, serta kesinambungan antara KUPS dalam mensuplai kebutuhan pasar, dan kearifan lokal produk. “Untuk peningkatan usaha, perlu adanya peningkatan olahan turunan dari hasil-hasil perhutanan sosial yang selama ini hanya menjual hasil hutan secara mentah” sambungnya.
Kabid Standarisasi Kompetensi SDM Aparatur KemenkopUKM menjelaskan bahwa untuk pengembangan usaha perhutanan sosial diperlukan adanya pembentukan lembaga seperti koperasi yang melibatkan penduduk sekitar, minimal 90 orang anggota sudah dapat membentuk sebuah koperasi.
Sedangkan dari Kementerian Desa PDTT menyampaikan peran pemerintahan desa dalam memfasilitasi perhutanan sosial melalui sinergi dengan KUPS sesuai amanat Perpres 28 tahun 2023. Sinergi ini dilakukan melalui BUMDes sebagai salah satu amanat dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2023 berkaitan dengan pemanfaatan dana desa melalui BUMDes dalam pemanfaatan hutan desa, perhutanan sosial, dan hutan adat. Adapun pemanfaatan dana desa diawali dengan dengan mekanisme usulan dalam musyawarah desa untuk selanjutnya diintegrasikan dalam RPJMDes.
Berkaitan dengan pengarusutamaan gender, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Eko Novi mengatakan perlu adanya keterlibatan perempuan dalam setiap kelembagaan perhutanan sosial. Sebagai contoh, afirmasi 30% perempuan dalam kelompok perhutanan sosial. Selain pelibatan dalam kelembagaan juga perlu dalam peran sehingga tidak hanya sebagai peserta anggota tetapi terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan segala proses dalam perhutanan sosial.
Sementara itu, penempatan perempuan dalam kelembagaan perlu ditindaklanjuti dengan pemberdayaan agar keberlanjutan peran perempuan, khususnya dalam perhutanan sosial lebih terlihat dan berperan aktif. Hal ini perlu kolaborasi antar pihak, karena berbicara pemberdayaan bukan hanya satu urusan saja tetapi multisektor. Pengarusutamaan gender mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu, pentingnya pengarusutamaan gender dalam perhutanan sosial pada dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra dan Renja.
Pada sesi kedua, disampaikan peluang pendanaan dan pemasaran usaha perhutanan sosial. Dari BPDLH menjelaskan tentang pendanaan dengan pinjaman lunak (soft loan) fasilitas dana bergulir dari BPDLH serta cara untuk mengaksesnya.
Selain itu, hadir pula PT Elevania Sinergi Prima Nusantara (ESPN) dan PT Parara Bumi Nusantara yang memberikan gambaran peluang bagi para KUPS untuk mengakses pasar yang lebih luas dan menguntungkan.
Terakhir, dari akademisi PSDKU Universitas Diponegoro menyampaikan pentingnya strategi pemasaran dengan STP yaitu segmenting, targeting, dan positioning. “Suatu badan bersedia memberikan pendanaan melalui berbagai tolok ukur terhadap pihak penerima dana. Salah satu tolok ukur yang paling kuat digunakan adalah reputasi,” demikian disampaikan.
Pada penutupan kegiatan, Kasubdit Kehutanan Dit SUPD I Dyah Sih Irawati berharap melalui lokakarya ini peserta dapat menyerap praktik baik partisipasi perempuan, generasi muda dan kelompok rentan dalam mengelola KUPS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan dan usaha kelompok perempuan, generasi muda dan kelompok rentan pengelola KUPS melalui kolaborasi dengan pelaku pasar, akademisi dan lembaga pembiayaan.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri yang berlangsung di Aula BSKDN pada Kamis, 7 Maret 2024.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Upaya BSKDN untuk memberikan pemahaman yang tepat terkait regulasi, prosedur kerja, hingga program-program yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi.
Sejalan dengan itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan pada tahun 2023 BSKDN telah menyampaikan usulan rencana aksi reformasi birokrasi Kemendagri dengan 11 rencana aksi meliputi 8 rencana aksi tematik dan 3 rencana aksi general.
Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan zona integritas di lingkungan BSKDN telah ditetapkan dua unit Eselon II sebagai unit kerja. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemendagri tahun 2024. Adapun unit yang ditetapkan meliputi Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pusat Strategi Kebijakan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri.
BSKDN Kemendagri Gelar Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sejalan dengan itu, Kepala Subbidang Pemantauan Program Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Hatni mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dapat menyusun rencana aksi yang relevan dengan indikator yang ingin dicapai. Mengingat, masih banyak K/L yang menyusun rencana aksi sekadar formalitas semata sehingga kurang secara logika kurang berdampak.
“Tindak lanjutnya, jadi diharapkan setiap K/L itu melakukan koordinasi secara intens dengan K/L Meso yang akan melakukan penilaian terhadap indikator tersebut,” jelasnya.
Dilain pihak, Kepala Biro dan Tata Laksana Kemendagri Evan Nur Setya Hadi mengungkapkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023 berada pada angka 84.19 dengan rincian 76.63 Reformasi Birokrasi General dan 7.56 Reformasi Birokrasi Tematik. Nilai tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Evan menilai kenaikan pada tahun 2023 bahkan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Adapun nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 mencapai 78.53 sementara tahun 2022 berjumlah 79.17.
“Kenaikan ini memang cukup signifikan di saat kita lihat perkembangannya atau progresnya. Alhamdulilah ini tentunya bukan saja perjuangan Biro Organisasi Tata Laksana semata tetapi adalah seluruh perjuangan ikhtiar semua teman-teman di 12 Komponen yang ada di Kemendagri,” pungkasnya.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan Pimpinan MPR akan melakukan penggantian Pimpinan MPR dari unsur Fraksi PPP yang sebelumnya diemban Arsul Sani kepada Amir Uskara. Pelantikan pergantian antar waktu pimpinan MPR RI untuk sisa masa jabatan 2019-2024 akan dilaksanakan di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jumat (8/3/24).
“Wakil Ketua MPR RI dari unsur Fraksi PPP Arsul Sani saat ini telah mengembangkan amanah baru sebagai hakim konstitusi yang telah dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 18 Januari 2024. Kita mendoakan Arsul Sani senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesuksesan dalam menunaikan amanah dan tanggungjawab baru yang diberikan,” ujar Bamsoet usai Rapat Pimpinan MPR RI di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Ketua MPR RI Bamsoet: Rapat Pimpinan MPR RI Bahas Pergantian Wakil Ketua MPR hingga Sidang MPR di Tahun 2024
Hadir antara lain Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Sjarifuddin Hasan, Jazilul Fawaid, Fadel Muhammad serta Lestari Moerdijat (daring).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Ketua MPR Ri telah menerima tiga surat terkait dengan pergantian Pimpinan MPR dari unsur Fraksi PPP. Pertama, Surat Pengunduran Diri dari Arsul Sani, tanggal 04 Desember 2023. Kedua, Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor: 2382/EX/DPP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, perihal Permohonan Pergantian Pimpinan MPR RI. Ketiga, Surat Rekomendasi Fraksi PPP, Nomor: 01/FPPP/MPR/RI/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, perihal Penyampaian Nama Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP.
“Berdasarkan surat tersebut, maka Arsul Sani akan digantikan oleh Amir Uskara sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur Fraksi PPP untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Kita harapkan Arsul Sani dapat hadir secara langsung untuk melakukan serah terima jabatan (Sertijab) wakil ketua MPR yang lama kepada penggantinya yang baru. Karena selama ini saat dilakukan pergantian antar waktu tidak diikuti dengan Sertijab,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, MPR akan melaksanakan empat sidang di tahun 2024. Pertama, Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024. Kedua, Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI Periode 2019-2024 tanggal 27 September 2024. Ketiga, Sidang Awal Masa Jabatan MPR RI Periode 2024-2029 tanggal 1 Oktober 2024. Keempat, Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 tanggal 20.Oktober 2024. Berdasarkan hasil koordinasi Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara RI keempat sidang tersebut tetap dilaksanakan di Komplek MPR/DPR/DPD RI Jakarta.
“Diakhir periode masa jabatan, pimpinan MPR akan kembali mematangkan rencana menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Selain, mempersiapkan Rancangan Undang-Undang MPR RI, sehingga tidak lagi tergabung dalam Undang-Undang MD3. Pemisahan Undang-Undang MPR RI dari Undang-Undang MD3 sejalan dengan amanat konstitusi yang menekankan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang masing-masing lembaga perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang,” pungkas Bamsoet.
BOGOR, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) Bambang Soesatyo mendukung langkah Rektor UNHAN Letjen TNI Jonni Mahroza membentuk Program Studi S2 Hukum Keadaan Darurat, Fakultas Keamanan Nasional. Menjadi laboratorium pengetahuan yang efektif, sehingga kondisi kedaruratan negara mulai dari darurat militer, darurat sipil, hingga darurat konstitusi, dapat terus dikaji dan dicarikan solusi melalui berbagai pendekatan akademis.
Saat ini saja, konstitusi Indonesia tidak memiliki pintu darurat. Misalnya terjadi bencana alam berskala besar, peperangan, pemberontakan, pandemi, atau lainnya yang menyebabkan Pemilu tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunya sesuai perintah konstitusi. Lembaga mana yang berwenang menunda pelaksanaan Pemilu? Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika Pemilu tertunda, sedangkan masa jabatan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD selesai per 1 Oktober.
“Presiden-wakil presiden bersama para menteri kabinet termasuk Triumvirat Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan juga selesai per 20 Oktober. Tersisa hanya Panglima TNI dan Kapolri yang tidak memiliki kewenangan mengisi kekosongan kekuasaan kepresidenan. Berbagai masalah ini belum ada jalan keluar konstitusionalnya setelah beberapa kali perubahan UUD NRI Tahun 1945, sehingga bisa menyebabkan negara mengalami kekosongan kekuasaan,” ujar Bamsoet dalam Workshop Pembentukan Prodi S2 Hukum Keadaan Darurat, di kampus UNHAN RI, Bogor, Kamis (7/3/2024).
Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Program Studi S2 Hukum Keadaan Darurat Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan (UNHAN)
Turut hadir jajaran Rektorat UNHAN RI antara lain Rektor Letjen TNI Jonni Mahroza, Warek I Laksda TNI Agus Adriyanto, Warek II Mayjen TNI Jati Bambang, Warek III Marsda TNI Ferdic Sukma Wahyudin, dan Warek IV Mayjen TNI Susilo Adi Purwantoro. Hadir pula Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI ke-1 sekaligus Anggota DPD RI Prof. Jimly Asshiddiqie, serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Prof. Bintan R. Saragih.
Ketua DPR RI ke-20 dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini menjelaskan, dari berbagai kajian maupun pendapat para ahli hukum tata negara, menekankan pentingnya MPR RI sebagai representasi rakyat yang terdiri dari Anggota DPR RI dan DPD RI bisa kembali memiliki kewenangan mengeluarkan TAP MPR RI yang bersifat mengatur keluar (regeling). Sebagai pintu darurat manakala terjadi kedaruratan konstitusi sehingga Indonesia tidak mengalami kekosongan kekuasaan. Sekaligus mampu mengatasi kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan kahar fiskal dalam skala besar.
“Sejarah dunia mencatat banyak negara hancur karena kekosongan kekuasaan. Misalnya keruntuhan Yugoslavia yang disebabkan kekosongan kekuasaan pasca meninggalnya Presiden Josep Broz Tito. Kekosongan kekuasaan di Yaman setelah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi mengundurkan diri dari jabatannya pada 22 Januari 2015, diikuti pengunduran diri Perdana Menteri Khaled Bahah juga memperburuk kondisi Yaman yang tengah dilanda kekacauan dan kerusuhan etnis,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD (PADIH UNPAD) dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menerangkan, Somalia juga sempat mengalami kevakuman pemerintahan selama kurang lebih 15 tahun. Pasca tergulingnya rezim Jenderal Siad Barre pada tahun 1991, banyak kelompok oposisi yang mengincar posisi pemerintahan, sehingga memicu pecahnya perang saudara. Tanpa pemerintahan sentral yang beroperasi, hukum maupun peraturan pemerintah pun menjadi tidak berlaku.
“Menyebabkan Somalia terjerumus dalam jurang kemiskinan yang sangat parah, di samping meningkatnya ancaman terorisme. Begitupun dengan invasi Amerika bersama negara sekutunya ke Irak tahun 2003 yang berdampak pada kekosongan kekuasaan. Setelah berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein, terjadi perang saudara di Irak, yang memperburuk permasalahan sosial, ekonomi, dan politik,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIertempat di halaman Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan sambutan sekaligus memimpin acara “Pelepasan Bakti Sosial” bagi masyarakat umum dan seluruh pegawai (non-Jaksa) dan non-pegawai (honorer) di lingkungan Kejaksaan Agung Tahun 2024. Jakarta , Kamis 7 Maret 2024
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa kondisi saat ini harga bahan pokok sedang mengalami peningkatan, terlebih lagi menjelang bulan suci Ramadan yang membuat kondisi masyarakat semakin sulit dalam memenuhi kebutuhannya.
Adapun kegiatan Bakti Sosial ini merupakan salah satu program “Kejaksaan RI Peduli” dan dilaksanakan sebagai wujud perhatian dan kepedulian dari Kejaksaan RI terhadap masyarakat umum. Selain seremoni Pelepasan Bakti Sosial, dilaksanakan juga penyerahan simbolis paket sembako bagi seluruh pegawai (non-Jaksa) dan non-pegawai (honorer) di lingkungan Jaksa Agung.
”Untuk meringankan beban masyarakat yang semakin berat, Kejaksaan RI Peduli kembali mengadakan bakti sosial yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat melalui paket sembako yang kami salurkan,” ujar Jaksa Agung.
Dalam Rangka Kejaksaan RI Peduli, Jaksa Agung ST Burhanuddin Salurkan 5600 Paket Sembako Bagi Masyarakat Umum dan Pegawai Kejaksaan Agung
Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan) Dr. Bambang Sugeng Rukmono dalam laporannya menyampaikan, paket bantuan Bakti Sosial tersebut berupa paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, kecap manis dan teh yang berjumlah 5600 paket. Nantinya, paket tersebut akan disalurkan ke masyarakat umum di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta para pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung.
Kemudian, Jaksa Agung mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada penyelenggara kegiatan Bakti Sosial yang telah terlaksana dengan baik. Jaksa Agung berharap agar kegiatan ini terus dilaksanakan ke depan dengan menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi.
“Kiranya langkah positif yang telah ditunjukkan oleh segenap panitia penyelenggara dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk dapat berbuat yang terbaik dan berbagi untuk kebaikan bersama,” pungkas Jaksa Agung.
Setelah Jaksa Agung menyampaikan sambutan, Bakti Sosial tahun 2024 ini dilepas secara resmi melalui pengibaran bendera bersamaan dengan keberangkatan 3 container truck yang membawa 5600 paket bantuan untuk disalurkan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dr. Wahyoedho Indrajit, dan Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Dr. Amir Yanto, serta Para Staf Ahli Jaksa Agung. (K.3.3.1)
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIAparatur Sipil Negara (ASN) harus siap menghadapi transformasi birokrasi pemerintahan dari struktural ke fungsional. Upaya ini penting dilakukan karena masyarakat saat ini didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z yang menginginkan pelayanan pemerintahan makin berkualitas.
Transformasi organisasi tersebut merupakan bagian dari semangat reformasi birokrasi yang saat ini digalakkan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro saat menjadi keynote speaker pada Webinar Series 9 KORPRI Menyapa (KOMEN) dengan tema “ASN Dewasa Berdemokrasi, Merajut Persatuan Pasca-Pemilu” yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
ASN Harus Siap Hadapi Transformasi Struktural ke Fungsional
“Bagaimana Anda menghadapi perubahan dunia hari ini, bahkan di negara-negara maju sekarang kalau Anda pergi ke Negara Bagian New York sudah tidak ada lagi jabatan-jabatan [struktural] itu, semua sudah sangat fungsional,” ujarnya.
Suhajar mengakui saat ini birokrasi masih banyak dipimpin oleh generasi X bahkan generasi baby boomers. Karena itu, dirinya selalu berpesan kepada generasi baby boomers dan generasi X agar memberi ruang yang lebih luas kepada ASN muda untuk memainkan peran dalam menciptakan inovasi pelayanan pemerintahan.
“Jangan sampai terjebak, generasi baby boomers dan X nyaman dengan cara dia memimpin, tidak ada perubahan, lebih parah lagi generasi milenial yang ada di garis tengah ke bawah menikmati pula cara generasi baby boomers, lalu kapan perubahannya? Tidak ada,” terangnya.
Dia menyadari adanya kegundahan dalam diri ASN yang telah menduduki jabatan fungsional lantaran masih ingin menjadi pejabat struktural. Kondisi ini karena konsep birokrasi lama ala Max Weber yang menekankan pada jabatan struktural menular ke generasi sekarang. Padahal, saat ini dunia sudah berubah menuju new public service dan jabatan fungsional lebih menekankan pada keahlian.
“Generasi milenial dan generasi Z kalau tidak hati-hati akan terperangkap dengan cara-cara generasi di atasmu, sehingga perubahan nanti akan terlambat,” jelasnya.
Dalam berbagai kesempatan, Suhajar juga mengimbau kepada ASN agar mulai belajar bagaimana mengembangkan kariernya sebagai pejabat fungsional. Begitu pula dengan para pegawai yang saat ini masih menduduki jabatan struktural agar mulai belajar mengembangkan kariernya ke arah fungsional.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengajak produsen kopi Kapal Api menjadi bagian dalam menggelorakan olahraga dan mobilitas otomotif di Indonesia.
Berawal dari perbincangan kecintaan akan dunia otomotif, Vincent Mergonoto juga sebagai founder brand lampu ternama di Indonesia @saber.industries yang tergabung juga dalam group @yoong_motor_indonesia sehingga ada ketertarikan dengan hobby otomotif yang sama dengan Bamsoet. Banyak peluang yang bisa digarap. Salah satunya dengan menjadi sponsorship pembangunan Museum Otomotif Indonesia (MOI) by IMI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Maupun menjadi sponsor berbagai kegiatan balap dan gathering hingga touring yang diselenggarakan komunitas otomotif.
“Sudah bukan menjadi rahasia lagi, Kopi Kapal Api telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak heran karena rasanya yang khas, kopi Kapal Api dikonsumsi 60 persen lebih masyarakat Indonesia, serta sukses di ekspor ke berbagai negara ASEAN dan Timur Tengah sebagai produk kebanggaan Indonesia,” ujar Bamsoet usai menerima perwakilan Kapal Api Group, di Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Perwakilan Kapal Api Group yang hadir antara lain, Deputy Managing Director Vincent Mergonoto, dan Direktur Utama – PT. Excelso Multirasa Kevin Mergonoto.
Terima Perwakilan Kapal Api Grup, Bamsoet Ajak Dukung Pengembangan Dunia Otomotif Indonesia
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kopi Kapal Api memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Bermula sejak sekitar tahun 1927 atas inisiasi tiga orang bersaudara yaitu Go Soe Loet, Go Bi Tjong dan Go Soe Bin, yang memulai bisnis kopi bubuk merk Hap Hoo Tjan dan dijual kepada pekerja kapal di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
“Salah satu anak dari Go Soe Lot, yakni Soedomo turut membantu memasarkan produk kopi ayahnya tersebut. Pada 1979, Soedomo kemudian mendirikan PT. Santos Jaya Abadi sebagai upaya melanjutkan usaha kopi yang sudah dirintis sang ayah. Ia kemudian menghasilkan brand kopi Kapal Api yang diilhami dari para pelanggan setia kopi ayahnya yang kebanyakan pekerja kapal di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, lambang Kapal Api juga dipakai untuk mencerminkan penggabungan antara harapan baru, semangat juang, dan teknologi. Sehingga berhasil menghasilkan cita rasa dan aroma kopi yang khas, rasa kopi yang mantap dan kaya rasa, dan memberikan sensasi kepuasan tersendiri bagi para pecinta kopi.
“Meminum kopi bukan lagi sekadar aktifitas rutin. Melainkan juga menjadi gaya hidup. Tidak sebatas menyeruput, meminum kopi juga memiliki berbagai makna dan filosofis mendalam. Melalui kopi, kita bisa merekatkan silaturahmi, bercanda, bahkan menjadi media untuk menyelesaikan berbagai permasalahan,” pungkas Bamsoet.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Tidak hanya menyampaikan arah kebijakan, dalam acara Rapim Kodam II/Swj TA 2024 juga dilaksanakan pembekalan _Public Speaking_ kepada para Dansat, yang merupakan salah satu realisasi kerja sama antara TNI AD dengan Tribun Network dan Kompas Group.
Hal itu disampaikan Kapendam II/Swj Kolonel Arh Saptarendra P, S.T., M.M dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/3/2024).
Diungkapkan Kapendam, agenda kegiatan Rapim, yang dibuka Pangdam II/Swj Mayjen TNI Yanuar Adil kali ini, dirasakan sedikit berbeda dibanding sebelumnya
“Tahun ini selain ada pembahasan tentang penertiban tata kelola keuangan dan penanganan kebakaran hutan, juga disertakan pembekalan _Public Speaking_ dari Tribun Sumsel dan Kompas Palembang,” ujar Sapta.
Lanjut dikatakan dia, _Public Speaking_ diberikan kepada para Dansat jajaran Kodam II/Swj, agar para pimpinan dapat menyelami cara berpikir publik dan media.
“Serta tentunya mendukung transparansi infomasi publik. Ini merupakan salah satu realisasi keinginan Kasad (Jenderal TNI Maruli Simanjuntak), agar para Dansat juga paham dan mahir dalam _public speaking_,” jelas lulusan Akmil 1996 itu.
Realisasi Kerja Sama TNI AD, Tribun Network dan Kompas Group, Kodam II/Swj Bekali Dansat Public Speaking
Sebagaimana yang telah dilakukan oleh TNI AD dalam hal ini Dispenad, lanjut Sapta, Kodam II/Swj memanfaatkan kerja sama yang dibangun TNI AD dengan Tribun Network dan Kompas Group untuk memuaskan kedahagaan publik akan informasi kegiatan militer yang menarik.
“Selama ini, militer menyampaikan berita yang sifatnya protokoler yang cenderung monoton. Padahal banyak sisi lain dari kegiatan dan kehidupan prajurit yang bisa diulas dari sisi humanis, dan ingin diketahui Publik,” imbuhnya.
“Secara khusus, pemateri yaitu Presenter Senior Tribun Sumsel, Euis Ratnasari, yang telah berkecimpung sebagai jurnalis selama 10 tahun. Selain _Public Speaking_ juga dibahas tentang _Bad Management News_,” ujar pria kelahiran Brebes, Jateng itu.
Dalam acara yang berlangsung setelah ishoma itu, para peserta terlihat antusias mengikuti paparan dari Pemateri.
“Pangdam berharap agar pembekalan ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan komunikasi sosial Dansat dan unsur penerangan, serta tentunya bisa berinteraksi dengan para jurnalis secara baik,” tutur mantan Kasipers Kasrem 143/Halu Oleo itu.
Selain Kasdam II/Swj, para Danrem, dan Asisten Kasdam, acara juga dihadiri Dan/Ka Sat/Balak, serta Dandim dan Danyon jajaran Kodam II/Swj di seluruh Sumbagsel.
Terkait tindak lanjut kerja sama antara TNI AD dan Tribun Sumsel, Sapta menyampaikan bahwa saat ini masih proses pembuatan draft kerja sama yang akan segera dibahas bersama Pangdam II/Swj.
“Nantinya akan disosialisasikan ke seluruh jajaran Kodam II/Swj,” tandas Kapendam.
Sementara itu, Euis Ratnasari mengatakan sangat senang mendapatkan kesempatan untuk memberikan pengetahuan terkait _public speaking_ kepada jajaran Kodam II/Swj.
“Memang masih ada sudut pandang yang perlu diselaraskan, pemahaman tentang kesetaraan para jurnalis dengan narasumber, termasuk dalam hal penanganan _bad news_, karena media sangat terikat dengan kode etik jurnalistik,” ujar Euis.
“Beberapa masukan dari peserta juga kami catat, dan saat ini Tribun Sumsel masih menyusun Perjanjian Kerja Samanya,” pungkasnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IISekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersama-sama mengawal demokrasi dalam rangka merajut persatuan pasca-Pemilu 2024. Sesuai Undang-Undang (UU) ASN, dia menekankan soal netralitas dan imparsialitas ASN dalam politik praktis.
Hal itu disampaikan Suhajar saat menjadi keynote speaker pada Webinar Series 9 KORPRI Menyapa (KOMEN) dengan tema “ASN Dewasa Berdemokrasi, Merajut Persatuan Pasca-Pemilu” yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
“Tema kita hari ini, hari ini kita bicara tentang demokrasi, tentang pemilihan umum. Kalau kita melihat dari awal maka saat Indonesia didirikan, pendiri negara itu bersidang berhari-hari, berbulan-bulan, dan waktu yang paling panjang mereka gunakan untuk membahas banyak hal. Ada dua hal yang sangat panjang yaitu bentuk negara dan dasar negara,” katanya.
Suhajar melanjutkan, tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di antaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan itu, harus ada pemerintahan atau organisasi yang menjalankan, termasuk memilih pemimpin-pemimpin yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu.
Rajut Persatuan Pasca-Pemilu, Sekjen Kemendagri Dorong ASN Kawal Demokrasi
Dia menambahkan, untuk masuk ke dalam politik, rakyat mengorganisasikan diri dengan cara membentuk partai. Fungsi partai politik (parpol) yaitu menjadi jembatan penghubung antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintah yang mengemban amanah kekuasaan. Kemudian, partai menyiapkan orang untuk dicalonkan sebagai pemimpin. Parpol juga harus menjalankan tugas utamanya untuk mendidik rakyat agar cerdas dalam berpolitik.
“Semakin memperkuat ini, dalam arti kata melahirkan parpol yang kuat dan benar. Karena itu tugas parpol itu ada dua paling tidak, kalau menurut saya minimal dua tugas utamanya. Pertama, tugas mendidik rakyat agar cerdas, karena itulah kami berusaha mengatakan bahwa parpol ini harus ditambah anggarannya untuk pendidikan politik rakyat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Suhajar dalam kesempatan itu juga menyinggung terkait kepemimpinan generasi milenial di kalangan ASN hari ini. Dirinya mendorong agar generasi milenial bisa memimpin dengan cara-cara yang baru. Sebab, menurutnya, saat ini rakyat menginginkan cara-cara pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai semangat zaman.
Ia mewanti-wanti, jangan sampai pemerintahan terjebak pada kenyamanan generasi baby boomers atau generasi X yang sedang memimpin hari ini.
“Saya selalu berpesan kepada generasi saya, baby boomers dan generasi X agar memberi ruang yang luas kepada generasi milenial dan generasi Z untuk memainkan peran dalam penciptaan upaya-upaya inovasi pelayanan dan sebagainya dalam pemerintahan,” ujarnya.
Selain itu, di dalam reformasi birokrasi, Suhajar mengingatkan pada generasi hari ini untuk menghadapi perubahan jabatan-jabatan struktural yang perlahan beralih menjadi fungsional. Untuk itu, adaptasi dibutuhkan dengan cara meningkatkan keterampilan.
“Bahkan di negara-negara maju sekarang kalau Anda pergi ke Negara Bagian New York sudah tidak ada lagi jabatan-jabatan [struktural] itu, semua sudah sangat fungsional,” tuturnya.
Sebagai informasi, webinar kali ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh yang hadir secara online, dan Guru Besar Bidang Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo yang hadir secara offline.
