Kategori: Jawa Barat

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan menandatangani Komitmen Reformasi Birokrasi TNI tahun 2024, dalam upaya melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kapabel, akuntabel, dan Prima.

“Acara penandatanganan berlangsung di Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat,” Rabu (20/3/2024).

Kasum TNI dalam kesempatan ini menegaskan Komitmen TNI untuk menjamin pelaksanaan RB di lingkungan TNI untuk terus menguat di masa sekarang dan masa yang akan datang. “TNI akan terus melakukan perbaikan internal pada indeks penilaian yang belum dapat diikuti oleh TNI, sesuai dengan karakteristik institusi TNI,” ujarnya.

Selain penandatanganan komitmen RB TNI Tahun 2024, juga dilaksanakan penandatanganan Naskah Pembahasan Evaluasi RB TNI tahun 2023 oleh Bapak Asdep RB, Kunwas dari pihak KemenPAN-RB dengan Kapus RB TNI dari pihak TNI.

Nilai RB TNI tahun 2023 pun sudah dikeluarkan oleh KemenPANRB sebesar 76,69. Nilai ini naik 4,33 poin dibandingkan nilai RB TNI di tahun 2022 yang lalu. Dengan kenaikan yang cukup signifikan ini, TNI semakin menunjukkan komitmennya dalam mendukung program RB Nasional. “Nilai ini telah memenuhi izin prinsip bagi TNI untuk dapat mengajukan kenaikan Tunjangan Kinerja dari 70% menjadi 80% yang tentunya sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS TNI,” pungkas Kasum TNI.

Hadir dalam acara ini Mayjen TNI Gabriel Lema (Asops Panglima TNI), Mayjen TNI Djaka Budi Utama (Asintel Panglima TNI), Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (Aster Panglima TNI), Mayjen TNI Dadang Arif Abdurachman (Koorsahli Panglima TNI), Laksda TNI Edwin (Asrenum Panglima TNI), Laksda TNI Budi Sulistyo (Aslog Panglima TNI), Marsda TNI Kustono (Askomlek Panglima TNI), Marsma TNI Marsudiranto Widyatmaka (Kapus RB TNI).

Sementara dari KemenPAN-RB hadir Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB, Bapak Drs. Agus Uji Hantara, M.E., beserta Tim.

Repprter: Casroni

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima kunjungan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono di Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa 19 Maret 2024.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban, dibahas sejumlah isu strategis terkait pertahanan dan pengelolaan tata ruang di Indonesia.

Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama antara TNI dan Kementerian ATR/BPN guna mendukung pembangunan dan keamanan nasional.

Red

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI

SUBANG, – KABAR EKSPRES II Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin dampingi Pangkoopsudnas Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., dalam meninjau Latihan Pendahuluan Penerjunan CDS (Cargo Delivery System)/DZ (Dropping Zone) di Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang, Jawa Barat. Senin, (18/3/2024).

Latihan dropping barang dari udara yang berparasut yang dikenal dengan sebutan CDS (Cargo Delivery System) di Landasan Lanud Suryadarma tersebut, merupakan latihan dropping logistik bagi pasukan yang berada di medan depan operasi yang tidak dapat dijangkau melalui jalan darat.

Latihan Pendahuluan Penerjunan CDS tersebut menggunakan pesawat Hercules C-130 J dengan Tail Number A-1343, yang dilaksanakan dua sorti, pertama pukul 10.30 WIB, dan yang kedua pukul 13.00 WIB.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asops Kasau, Kapuslaiklambangjaau, Asops Kaskoopsudnas, Danlanud Suryadarma, Kalambangja Koopsudnas, Danwing Udara 8 Lanud SDM, Danwing Udara 1 Lanud HLM, Dandepohar 70, Dandepohar 90, serta Danwingdiktek.

Red

Sumber : Pen Koopsud I

Bandung, – KABAR EKSPRES II Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi  mengucapkan selamat memperingati hari jadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang ber-Dies Natalis ke-68 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/3/2024).

Dirjen Teguh berharap IPDN terus berjaya dan sukses sebagai sekolah pencetak kader Pamong Praja yang smart dan adaptif terhadap perkembangan zaman. “Yakni, IPDN yang memiliki daya saing untuk mengabdikan diri bagi negara dan masyarakatnya di tengah era digital,” kata Dirjen Teguh.

Yang tak kalah penting, tambah Teguh Setyabudi, IPDN yang juga terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan demi menghadapi perkembangan yang dinamis baik di tingkat regional, nasional, hingga global.

Hal senada ditegaskan Rektor IPDN, Prof. Dr. H. Hadi Prabowo, agar seluruh kader pemerintahan selalu siap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

Hadi menuturkan, hal ini selaras dengan fenomena bahwa transformasi pemerintahan digital terus berkembang. Menurutnya, transformasi pemerintahan digital merupakan tuntutan perkembangan global yang mengharuskan seluruh pemerintahan negara di dunia untuk dapat menyesuaikan diri dan mengadopsi sistem baru yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.

“Fakta inilah yang membuat kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang berubah sangat cepat dan radikal, khususnya dalam menghadapi dinamika pemerintahan dan pelayanan publik di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0,” kata Hadi saat memberikan orasi ilmiah bertema “Pengembangan Kompetensi Kader Pemerintahan di Era Digitalisasi Guna Memperkuat Daya Saing serta Memantapkan Persatuan dan Kesatuan”.

Ia menambahkan, di era gempuran teknologi ini, diperlukan kader pemerintahan yang handal dan adaptif serta dapat memberikan implikasi terhadap cara bekerja yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kompetensi tersebut diperlukan seluruh kader pemerintahan untuk menghadapi tantangan di era digital. Selain itu diperlukan pula beberapa strategi di antaranya transformasi infrastruktur digital, transformasi pemerataan ASN, transformasi integrasi aplikasi, transformasi kepemimpinan digital dan transformasi pengembangan kolaborasi,” kata Hadi.

Ucapan selamat Dies Natalis IPDN pun datang dari Wakil Presiden RI. “IPDN diharapkan dapat terus menjadi institusi tumpuan yang melahirkan pelayan masyarakat yang handal dan berintegritas. Hal ini karena dunia berubah dengan sangat cepat sehingga tantangan yang dihadapi pun sangat besar. Untuk itulah kepandaian beradaptasi dan berinovasi sangat dibutuhkan untuk bertahan dan terus maju. Namun ingat, meskipun perubahan zaman tidak bisa dihindari, tapi praja IPDN harus tetap memegang erat karakter dan jati diri sebagai Bangsa Indonesia karena hal prinsip itulah yang akan menentukan keberlangsungan NKRI”, tutur Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin.

Selaras dengan yang disampaikan oleh Wakil Presiden, pada saat bersamaan Mendagri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, yang diwakilkan oleh Irjen Kemendagri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, berharap IPDN dapat terus memantapkan diri menjadi lembaga pendidikan kedinasan yang berperan sebagai Think Tank Center of Excellent dalam bidang pemerintahan.

Tito mengatakan bahwa momentum ini menjadi momen untuk berkontemplasi, evaluasi dan merencanakan langkah-langkah strategis kedepan guna memastikan diri sebagai lembaga pendidikan yang inovatif dan berdaya saing.

Tito yakin praja IPDN dapat menjadi aktor pelaku dalam percaturan global. “Yang terpenting adalah praja IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi komunikasi, karena sekarang seluruh sektor kehidupan menerapkan digitalisasi, termasuk didalamnya dalam sektor pemerintahan,” ujarnya.

Sebagai calon aparatur sipil negara yang kompeten, praja IPDN diharapkan mampu membangun jembatan antara berbagai kelompok dan lapisan masyarakat. “Sampai saat ini, saya yakin praja IPDN dapat mengedepankan dialog, toleransi dan kerjasama sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya terutama sebagai jembatan antara berbagai kelompok dan lapisan masyarakat,” demikian Mendagri Tito Karnavian.

Red

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat asistensi dan supervisi provinsi dalam rangka integrasi program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), di The Belleza Hotel – Suites, Jakarta, belum lama ini.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyoroti pentingnya upaya untuk mewujudkan ketahanan air dan mengantisipasi perubahan iklim yang telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian bencana pada wilayah sungai.

Restuardy mengutip data BNPB yang menunjukkan peningkatan hingga 82% dalam jumlah kejadian bencana alam dari tahun 2011 hingga 2020.

“Perubahan iklim yang terjadi saat ini secara nyata telah meningkatkan potensi dan frekuensi kejadian bencana dengan sangat drastis dan lebih ekstrem. Berdasarkan data BNPB dari tahun 2011 hingga 2020, tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam naik hingga 82 %,” kata Restuardy pada rapat tersebut, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (18/3/2024).

Sementara itu, dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan iklim terhadap SDA mencakup meningkatnya curah hujan ekstrim, banjir, kekeringan, gelombang panas, perubahan ekosistem, badai, tinggi gelombang, erosi pantai, dan invasi pasang air laut.
Restuardy menegaskan perlunya penyusunan, pemutakhiran, dan penyesuaian Pola dan Rencana Pengelolaan SDA wilayah sungai sebagai respons terhadap perubahan iklim.

“Yang perlu diperbaharui adalah kondisi hidrologis dan hidrometeorologis serta kondisi lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar data yang tersaji dalam dokumen sesuai kondisi terkini (eksisting) sehingga lebih kredibel untuk dijadikan sebagai dasar dalam penentuan arah kebijakan, strategi serta penyusunan program kegiatan pengelolaan SDA wilayah sungai,” imbuh Restuardy.

Perubahan iklim tidak hanya mengakibatkan gangguan pada siklus hidrologi, tetapi juga menimbulkan perubahan kondisi dan masalah di wilayah sungai. Oleh karena itu, penyesuaian yang cepat diperlukan untuk menemukan solusi yang tepat. Salah satu pendekatan yang diambil adalah adaptasi atau pengembangan strategis dalam model dan perencanaan pengelolaan sumber daya air. Di antaranya, dengan mengembangkan perencanaan berbasis mitigasi.

Penyusunan, pemutakhiran, dan penyesuaian Pola dan Rencana Pengelolaan SDA di wilayah sungai menjadi fokus dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Hal ini dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air atau Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah sungai, sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Upaya ini penting dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim. Dengan melakukan pembaruan dalam pola dan rencana pengelolaan SDA, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dampak perubahan iklim serta menemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya air di wilayah sungai.

“Oleh karena itu, saya sangat berharap pemerintah daerah dapat berperan serta berkontribusi secara aktif dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih tepat sasaran sesuai skala prioritas yang didasarkan pada data, fakta, dan analisis yang lebih tajam,” ungkap Restuardy.

Sebagai tindak lanjut, hasil rapat ini akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah melalui harmonisasi dan sinkronisasi program kegiatan pengelolaan SDA sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan air dan mitigasi risiko bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Reporter: Casroni