Kategori: Jawa Barat

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Forum Indonesia Damai yang terdiri dari tokoh agama-agama bersama Pemimpin Spiritual Nusantara mengadakan acara halal bi halal yang telah menjadi budaya umat Islam di Indonesia di Katedral Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024.

Tampak hadir diantaranya Sohibul hajat, Kardinal Ignatius Suharyo, Pemimpin Spiritual Nusantara Sri Eko Sriyanto Galgendu, Romo Antonius Suyadi, dari Komisi HAAK KAJ, Pendeta Gomar Gultom Ketua PGI, Budi S. Tanuwibowo, Ketua Matakin, Engkus Ruswana Ketua MLKI, Wisnu Bawa Tenaya PH. PHDI, Drs.Piandi Ketua Permabudhi, Azisoko FPID.

Tradisi halal-halan ini, kata KH. Marsudi Syuhud bermula dari gagasan Presiden Soekarno yang mendapat ide serta anjuran dari KH. Wahab Hasbullah. Jadi intinya acara hal bi hakal untuk dapat menyatukan pendapat yang berbeda-beda dari sejumlah tokoh agama Islam yang menegang ketika itu. Sebab dengan acara halal bI halal mampu mencairkan komunikasi sesama tokoh dengan diawali dari Istana Negara Jakarta, ungkap KH. Marsudi Syuhud lalu diteruskan oleh Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia.

Tradisi halal bI halal yang telah menjadi budaya di Indonesia ini memang hanya ada dan dilakukan oleh umat Islam di Indonesia.

“Di MUI sendiri sekarang ada 87 organisasi keislaman yang saya bawahi sampai sekarang”, imbuhnya. Dia juga menginformasikan baru dalam kepengurusan MUI periode ini MUI memiliki Pengurus Antar Umat Beragama, kata Kyai yang selalu berbicara dengan gayanya yang kocak.

“Artinya, acara halal bihalal halal seperti yang kita lakukan hari ini agar dapat meredakan semua perasaan yang mengganjal menjadi plong. Los-losan. Istilah generasi milenial sekarang ini sering disebut “kosong-kosong”, imbuhnya dengan nada penuh canda.

Tradisi halal ni halal seperti yang kita lakukan hari ini telah menjadi budaya bagi bangsa Indonesia. Dan sungguh diminati dan ingin dicontoh oleh sejumlah negara Islam lainnya di dunia. Karena budaya halal bi halal dapat menjadi sarana untuk mempersatukan umat, kata Marsudi Suhud yang mewakili Majlis Ulama Indonesia dalam tausiah singkatnya.

Kardinal Ignatius Suharyo sebagai Sohibul bait, kata Marsudi Syuhud perlu menjelaskan pokok landasan menghargai martabat manusia. Karena masalah yang semakin marak tentang perdagangan manusia, sungguh memprihatinkan.

Adapun mengenai kedatangan Paus ke Indonesia pada 3-5 September 2024, akan hadir sebagai Kepala Negara maka itu kedatangan Paus menjadi sepenuhnya urusan negara.

Selama di Indonesia Paus akan melakukan
pertemuan di Masjid Istiqlal, dan di Katedral serta acara ibadah di Gelora Bung Karno. Jadi acara selama tiga hari di Indonesia sepenuhnya sudah ditentukan oleh Protokol dari Negara Vatikan. “Jadi mohon maaf, jika pihak Katedral hanya menerima protokol dari Vatikan. Mohon maaf, bila dalam acara kedatang Paus pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Karena itu, sekali lagi pihak Katedral mohon maaf, tandas Kardinal Ignatius Suharyo.

Red

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital di daerah, khususnya terkait perizinan dan layanan lainnya sesuai kebutuhan daerah.

Selama ini MPP diartikan berupa bangunan fisik, yang membuat tidak semua daerah mampu membangunnya terlebih bagi yang kapasitas fiskalnya rendah.

Demikian disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN Faisal Syarif saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Setting Layanan Mal Pelayanan Publik Indonesia (MPPI) di Hotel The Acacia Jakarta pada Kamis, (2/5/2024).

Berdasarkan data Kemendagri, lanjut Faisal, saat ini baru ada 216 MPP yang sudah diresmikan dan beroperasi atau sekitar 43 persen dari total kabupaten/kota. Sementara itu, 64 persen atau 292 daerah yang tersisa belum mendirikan MPP. Berdasarkan catatan tersebut, ke depan BSKDN Kemendagri menargetkan pembentukan MPP di daerah meningkat.

“MPP ini merupakan salah satu wujud nyata reformasi birokrasi pelayanan publik yang strategis, inovatif, kreatif, dan berdampak luas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Peningkatan MPP ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo,” jelas Faisal.

Faisal menerangkan, daerah yang belum membentuk MPP didominasi oleh daerah dengan kemampuan fiskal yang sangat rendah. Kondisi tersebut menghambat target pembentukan MPP, khususnya pemenuhan secara fisik. Oleh karena itu, penyelenggaraan MPP didorong ke arah digital. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi mempercepat capaian target pembentukan MPP di daerah.

Dalam hal ini, lanjut Faisal, BSKDN bekerja sama dengan Plan-C Institute dan Ford Foundation menghadirkan Mal Pelayanan Publik Indonesia (MPPI) demi percepatan penyelenggaraan MPP digital di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. MPPI sendiri merupakan sebuah arsitektur penyelenggaraan pelayanan publik secara elektronik yang dirancang dengan model cloud computing.

“MPPI ini dibangun untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di MPP dalam satu aplikasi agar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan secara terpadu,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Plan C Institute Budi Raharjo mengatakan, MPPI sudah diuji coba dan diterapkan di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Sejauh ini dalam penerapannya, MPPI mendapatkan respon yang positif karena pemakaiannya yang mudah dan dapat disesuaikan dengan ragam layanan yang ada di daerah.

“Kita punya target tahun ini artinya kalau kita mulai Mei, ada 200 daerah yang akan pakai MPPI. Tentu saja tidak bisa Kemendagri bekerja sendiri karena secara regulasi Mal Pelayanan Publik ini sudah didahului oleh KemenPAN-RB pasti kita juga (akan berkoordinasi),” tambahnya

Di lain pihak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sinjai Lukman Dahlan mengungkapkan, kendati kewenangan MPP Digital Nasional berada di KemenPAN-RB, tapi MPPI yang diterapkan di Sinjai berbeda dengan MPP Digital Nasional. MPPI memungkinkan daerah dapat memperbaiki atau melakukan penyesuaian dengan layanan di daerah secara mandiri.

“Kalau di MPP Digital itu harus dengan izin mereka (KemenPAN-RB) yang dibuat oleh developernya. Kalau kita di MPPI kita bisa ubah penyesuaian dengan amat mudah, dashboard-nya atau pilihan-pilihan menunya memungkinkan kita melakukan tambahan pengurangan setiap layanan yang ada,” tegasnya.

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Danpuspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pom TNI dan Propam Polri Tahun 2024, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kamis (02/05/2024).

Dalam amanatnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si yang dibacakan oleh Danpuspom TNI menjelaskan penyelenggaraan Rakornis Pom TNI – Propam Polri Tahun 2024 yang mengusung tema “Melalui Rakornis Pom TNI – Propam Polri TA 2024 Siap Mewujudkan Sinergitas Penegakkan Hukum Disiplin Tata Tertib di Lingkungan TNI – Polri Untuk Indonesia Maju”, dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan peran, tugas dan fungsi kepolisian militer dalam mendukung tugas TNI dan Polri.

“Kegiatan yang sangat penting untuk lebih memantapkan sinergitas pelaksanaan pembinaan teknis Kepolisian Militer di lingkungan TNI dan Polri, terwujudnya koordinasi dan kerjasama antar satuan Polisi Militer, tegaknya supremasi hukum dan hak azasi manusia. Harapannya adalah terciptanya kondisi personel TNI dan Polri yang taat hukum, memiliki loyalitas, moralitas dan integritas yang tinggi dan militan dalam rangka mewujudkan TNI yang PRIMA dan Polri PRESISI,” ungkapnya.

Panglima TNI juga berharap setiap personel Pom TNI – Propam Polri dapat menjadi tauladan dalam aspek kesadaran hukum, disiplin, dan tata tertib tidak hanya bagi anggota TNI – Polri lainnya melainkan juga bagi masyarakat disekitarnya.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan diantaranya, Koorsahli Panglima TNI, para Asisten Panglima TNI, para Kabalakpus TNI, Danpom TNI, para Danpuspom Angkatan, dan Kadiv Propam Polri serta pejabat terkait lainnya.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Selain untuk bersilaturahmi dengan seluruh anggota Lanud Hang Nadim, saya juga ingin mengetahui dan melihat secara langsung kasiapan dan kondisi satuan, demikian dikatakan Panglima Koops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin dalam Kunjungan Kerja di Lanud Hang Nadim, Batam, Kamis (2/5/2024).

Pada Kunjungan Kerja ke Lanud Hang Nadim (HNM), Pangkoopsud I hadir didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I Ny. Erin Mohammad Nurdin dan beberapa Pejabat Utama Koopsud I diantaranya Asintel, Aslog dan Askomlek Kaskoopsud I.

Dalam acara tatap muka yang diikuti oleh anggota dan keluarga Lanud HNM, Komandan Lanud HNM Letkol Pnb Sony Aji Pramono, S.T., M.I.Pol., dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Pangkoopsud I dilanjutkan Paparan Komando.

Sementara Panglima dalam pengarahannya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi kepada Danlanud HNM beserta anggota atas terlaksananya tugas dengan penuh disiplin, dedikasi, motivasi dan semangat juang yang tinggi.

Lebih lanjut Pangkoopsud I menghimbau agar seluruh personel Lanud Hang Nadim, memiliki kepedulian terhadap berbagai permasalahan aktual yang dihadapi TNI AU dewasa ini, baik dalam pelaksanaan tugas, program pemantapan satuan, dan program pembinaan personel dalam rangka peningkatan disiplin anggota agar terhindar dari pelanggaran disiplin dan juga terhindar dari permasalahan hukum.

“Jangan membiasakan yang sudah biasa, tapi biasakan yang benar sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP)” tegasnya terkait pelaksanaan tugas yang mengandung risiko tinggi.

Menutup pengarahannya, Pangkoopsud I menyampaikan penekanan antara lain pengendalian diri terhadap kehidupan sosial terkait hiburan dan minuman keras, maraknya penyelundupan narkoba, perdagangan bebas, juga adanya akses ilegal jalur TKI.

Pada kesempatan itu, Pangkoopsud I beserta rombongan didampingi Komandan Lanud HNM dan staf, meninjau lahan yang akan dibangun komplek Rajawali dan Apron Lanud HNM, sementara Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I beserta pengurus didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 21/D.I Lanud HNM meninjau kantor PIA Ardhya Garini Lanud HNM, dan memberikan santunan kepada anggota Lanud HNM yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Reporter: Casroni