Jakarta, – KABAR EKSPRES II Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI Laksdya TNI Dadi Hartanto mewakili Panglima TNI menghadiri acara Peringatan Hari Konstitusi MPR dan Hari Ulang Tahun ke-79 MPR RI, bertempat di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (18/8/2024).
Peringatan Hari Konstitusi adalah momentum penting untuk menyegarkan kembali memori kolektif bangsa untuk mengevaluasi praktik penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan serta merefleksikan perjalanan kehidupan bangsa, apakah sudah selaras dengan tujuan kita dalam bernegara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI Prof. K.H. Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI, para Pimpinan MPR RI, para pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, Badan-Badan di MPR, anggota MPR dan anggota Komisi dan Ketatanegaraan serta para tamu undangan lainnya.
Bogor, – KABAR EKSPRES IIYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBH “GARUDA KENCANA INDONESIA” Mewujudkan serta membangun Sinergi Hukum yang ber-keadilan bagi Masyarakat”
Bogor,-Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indoensia ke 79 tahun 2024, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) GARUDA KENCANA INDONESIA (GKI) telah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Perayaan Hari Ulang Tahun “YLBH-GKI” ke IV, yang akan dilaksanakan di Hotel sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor, Minggu (18/8/2024).
Hari ini digelar Rakernas dan HUT YLBH GKI ke IV, yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai selesai.
kata Jericho Mandahari SH, selaku Ketua Panitia acara Rakernas dan HUT YLBH GKI ke-4 tahun 2024.
RAKERNAS “YLBH” GARUDA KENCANA INDONESIA. Bersama’an Hari Ulang Tahun ke “4” Di Hotel LOR’IN SENTUL BOGOR.
Jericho menyampaikan dalam acaranya akan dihadiri oleh anggota YLBH GKI se Indonesia, dengan waktu yang bersamaan KSB-YLBH GKI Cabang Brebes Kabupaten, menghadiri saudara Dirwanto, Agus Dwi Nugroho. SH. dan S. Tirto. A. BD.
“YLBH” GARUDA KENCANA INDONESIA ada 62 cabang seIndonesia dan harapan kami semua anggota bisa hadir,” tambah nya.
Pada acara hari ini juga akan digelar seminar tentang Kesiapan “Integrated Criminal Justice System” yang akan dibawakan oleh tiga pembicara yang akan membahas hukum di Indonesia tentunya.
Antara lain, Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Kemenkumham RI, Ketua Dewan Pengawas PERKAHI dan dari Advokat FERARI ahli hukum dan akademisi.
Dengan Acara Rakernas yang baru pertama kalinya yang di laksanakan, dengan waktu yang bersama’an di Hari Ulang Tahun yang ke IV, yang dilaksanakan di Hotel LOR’IN sirkuit Sentul Bogor.
Yang di hadiri oleh tamu undangan yaitu prof.Dr. Romli Atmasasmita. SH. LL.M Guru besar ilmu Hukum,
Dr. Dodi. S. Abdulkadir. B.Sc. SE. SH. MH, Prof. Dr. Anthony Freddy Susanto. SH. S.Hum.
Ketua umum YLBH “GARUDA KENCANA INDONESIA” merasa bersyukur dikarenakan lancarnya dalam terlaksana nya acara HUT-GKI ke IV, yaitu Ibu Dr. Novi Ariestawaty. SH. MH.
Serta para hadirnya pemaparan program kerja, yaitu Dr. Sri Utami. SH. MH, Dokter Agung Heri Wa .Sp. B S. SH. M.H. Dr. H. Noor Rohmat. SH. Mkn. Dr. Yuris. Dr. MP. H. Teguh Samudera. SH. MH.
Dan para pengisi materi yang hadir antar lain, Sofyan S. Sos. SH. MH, Irjen Pol ( purn ) Dr Ronny Franky Sompie. SH. MH dan Dr Ramon Nofrial. SH. MH.
Terlaksana acara ini dengan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun, sehingga Rakernas dan “HUT YLBH GKI” ke IV, ini bisa sukses dan terlaksana dengan baik dan bertambah anggota yang baru yang mau bergabung dengan “YLBH GKI” GARUDA KENCANA INDONESIA, yang kedepannya untuk mengadilkan dan membenarkan masalah yang terdzolimi.
Di tempat yang sama, M. Roem Djibran. SH. MH, selaku ketua Divisi Sosial “YLBH GKI” mengucapkan selamat ulang tahun “YLBH” GARUDA KENCANA INDONESIA, 18 agustus 2020, s/d – 18 Agustus 2024.
Semoga kedepan bisa semakin sukses dan terus berkarya untuk memperjuangkan serta memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat, secara profesional dan terpercaya,” ungkapnya.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan bangsa Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar, melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Cita-cita besar tersebut sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan dua strategi prioritas menuju Indonesia Emas 2045, yakni melalui hilirisasi industri, dan pengembangan sumber daya manusia. Proses pembangunan itu telah menciptakan jembatan yang menghubungkan setiap pulau, desa, dan masyarakat dengan harapan dan kesempatan yang baru.
“Untuk itu Majelis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prof. DR. K.H. Ma’ruf Amin yang terus mendorong Indonesia bergerak maju dan membuktikan sebagai negara yang besar. Sejalan dengan visi Trisakti Bung Karno bahwa sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” ujar Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR 2024 di Komplek Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Apresiasi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemerintahan Prabowo-Gibran Jaga Kesinambungan Pembangunan Nasional
Hadir antara lain Presiden RI Joko Widodo, Wapres RI Ma’ruf Amin, Wapres RI ke-6 Try Sutrisno, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wapres RI ke-11 Boediono, Istri Wapres RI ke-9 Soraya Hamzah Haz, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattalitti, Presiden Terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto
Hadir pula Plt. Ketum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu, Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Plt. Ketum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono, para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para pimpinan lembaga-lembaga negara lainnya.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, secara estafet visi tersebut harus tetap diperjuangkan oleh pemerintahan selanjutnya. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya.
“Momentum kesinambungan pembangunan nasional perlu terus kita jaga dan pelihara bersama. Tugas ini tentu tidaklah ringan, karena tantangan akan terus datang, baik dari dalam maupun dari luar,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menjelaskan, di usia yang ke-79, Indonesia juga menyambut babak baru dengan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). IKN menjadi simbol harapan dan tekad bersama untuk masa depan. IKN bukan sekadar sebuah nama atau lokasi di peta, melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah yang menunggu untuk ditulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tidak berkesudahan.
“Kita tidak mewariskan sebuah kota, tetapi mewariskan harapan dan cita-cita. Kita mewariskan sebuah tempat dimana anak-anak kita tumbuh dengan mimpi-mimpi besar. Marilah kita terus melangkah maju dengan penuh keyakinan, menjadikan IKN sebagai pusat kekuatan dan inspirasi. Marilah kita jaga dan rawat warisan ini, agar kelak ketika anak cucu kita memandang langit IKN, mereka tidak hanya melihat kota yang megah. Tetapi juga merasakan denyut jantung bangsa ini untuk masa depan yang lebih gemilang,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIPanglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo tentang penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI, bertempat di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Ketua DPR RI dalam pidatonya menyoroti prioritas dan tantangan yang akan dihadapi selama masa sidang ini. Pidato pembukaan ini merupakan penegasan komitmen DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran dengan penuh tanggung jawab, guna memastikan bahwa berbagai kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan rakyat.
Panglima TNI Hadiri Pidato Ketua DPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024
Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI dalam pidatonya mengungkapkan bahwa peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Turut hadir pada sidang tersebut diantaranya adalah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono serta para undangan lainnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIUntuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79 serta HUT ke-79 Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, Ditjen Dukcapil bakal melaksanakan layanan rekam dan cetak KTP-el serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Layanan administrasi kependudukan ini digelar selama 3 hari mulai Senin (19/8/2024) sampai dengan Rabu (21/8/2024) pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Lokasi pelayanan bertempat di Kantor Ditjen Dukcapil/Ditjen Bina Pemdes, Jalan Raya Pasar Minggu No.19, RT 7/RW 1, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Layanan ini tidak dipungut biaya alias gratis, dibuka untuk pegawai Kemendagri dan keluarga serta masyarakat umum. Selain itu, tersedia juga bazaar murah kebutuhan pokok dari Dharma Wanita Persatuan Unit Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pemdes Kemendagri.
Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam yang menandatangani Surat bernomor 400.8/11014/Dukcapil.Ses mengatakan, pihaknya mengundang 13 komponen di lingkup Kemendagri, yaitu Plt. Sekjen Kemendagri; Sesitjen Kemendagri; Sesditjen Polpum; Sesditjen Bina Adwil; Sesditjen Otda; Sesditjen Bina Bangda; Sesditjen Bina Pemdes; Sesditjen Bina Keuda; Sekretaris BPSDM; Sekretaris BSKDN; Sekretaris DKPP; Karo Administrasi Umum dan Keuangan IPDN; serta Karo Keuangan, Umum dan Humas BNPP.
“Mohon perkenan Saudara menghimbau seluruh pegawai Kemendagri beserta keluarga untuk mengunjungi layanan Dukcapil dimaksud. Adapun bagi pegawai yang akan mengurus dokumen kependudukan, harap membawa berkas persyaratan sebagaimana terlampir,” demikian Sesditjen Hani Syopiar Rustam, dalam suratnya perihal Pemberitahuan Layanan Rekam dan Cetak KTP-el serta Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
Adapun persyaratan layanan adalah sebagai berikut:
1. Perekaman KTP-el baru (usia 17 tahun):
a. Berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah;
b. Membawa Kartu Keluarga;
c. Usia 16 tahun bisa merekam (cetak KTP-el setelah berusia 17 tahun).
2. Perekaman KTP-el ganti foto:
a. Membawa Kartu Keluarga (KK yang sudah tanda tangan elektronik sudah ada di menu IKD);
b. Membawa KTP-el lama (belum berhijab);
c. Hanya untuk perubahan dari belum berhijab menjadi berhijab.
3. Pencetakan KTP-el karena hilang:
a. Membawa Kartu Keluarga (KK yang sudah tanda tangan elektronik sudah ada di menu IKD);
b. Membawa surat keterangan hilang dari kepolisian.
4. Pencetakan KTP-el karena rusak:
a. Membawa Kartu Keluarga (KK yang sudah tanda tangan elektronik sudah ada di menu IKD);
b. Membawa KTP-el yang rusak.
5. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD):
a. Sudah merekam/memiliki KTP-el;
b. Membawa smartphone/HP dan KTP-el/Kartu Keluarga;
c. Disarankan sudah mengunduh aplikasi IKD melalui Playstore/Appstore.
Apakah Anda berminat? Silakan datang di lokasi pada hari dan jam pelayanan dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIData kependudukan memberikan informasi tentang jumlah penduduk, distribusi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Informasi ini sangat penting untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
Itu sebabnya Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Naker) Kementerian Tenaga Kerja berminat memperpanjang perjanjian kerja sama (PKS) hak akses pemanfaatan data kependudukan yang telah terbina sejak tahun 2016 dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
“Kami sangat membutuhkan data kependudukan untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif. Misalnya, dengan mengetahui jumlah penduduk usia produktif, kami dapat merencanakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja yang sesuai,” kata Kepala Barenbang Naker Kemenaker Estiarty Haryani saat berbincang dengan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi sebelum bersama-sama menandatangani PKS di ruang kerjanya, di Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi sendiri menyambut baik dan mengapresiasi kerja sama yang terus berlanjut dengan Barenbang Naker dari Kemenaker. “Kami berharap data kependudukan bisa membantu dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran. Dengan data yang akurat, Barenbang Naker akan mudah mengidentifikasi sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja dan merancang program-program yang mendukung,” kata Dirjen Teguh Setyabudi.
Dirjen Teguh menyatakan, banyak hal yang bisa dilakukan dengan perjanjian kerja sama yang strategis ini. Misalnya, data kependudukan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program ketenagakerjaan seperti program pelatihan kerja, program penempatan tenaga kerja, dan program perlindungan tenaga kerja.
“Dengan data yang tepat, Barenbang Naker ini dapat mengukur dampak program-program tersebut dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, data kependudukan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan,” kata Dirjen Teguh Setyabudi.
Hadir mendampingi Kepala Barenbang Naker Kemenaker, yakni Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Prof. Farid Ma’ruf beserta Sub Koordinator Pengembangan Sistem Informasi dan Staf Pengembangan Sistem. Sementara Dirjen Dukcapil didampingi Plt. Direktur IDKN Mensuseno beserta jajaran.
Jakarta, – KABAR EKAPRES IIBadan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN Faisal Syarif saat memimpin Rapat Pembahasan Policy Brief Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah di Ruang Rapat Pustrajakan KKPP pada Rabu, 14 Agustus 2024.
“Kemiskinan ekstrem tidak bisa dibiarkan terus berlangsung karena dampaknya sangat luas, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat, ini harus benar-benar diperhatikan,” jelas Faisal. (14/8/2024).
Dia menerangkan, kemiskinan ekstrem dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Faisal menambahkan, penghapusan kemiskinan ekstrem bukan hanya menjadi target nasional tetapi juga tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Kolaborasi sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, sehingga hasilnya dapat lebih maksimal,” tambahnya.
Berikutnya, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang atau sekitar 9,36%. Jumlah ini menurun sebanyak sebanyak 250 ribu orang (year-on-year) dan menurun sebanyak 460 ribu orang jika dibandingkan dengan September 2022.
Sejalan dengan itu, kemiskinan ekstrem Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 2,14% pada Maret 2021, berangsur menurun menjadi 2,04% pada Maret 2022, dan pada Maret 2023 menjadi hanya 1,12%. Apabila tren penurunan ini terus berlanjut, maka tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dapat memperoleh angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada tahun 2024, setidaknya di bawah 0,5%.
“Kemudian (daerah perlu) menyiapkan skema bagi masyarakat yang sudah keluar dari garis kemiskinan ekstrem, misalnya (penyediaan) lapangan kerja, pendampingan (atau pelatihan usaha untuk masyarakat) agar tidak kembali lagi ke garis kemiskinan ekstrem dan beragam langkah lainnya,” terang Faisal.
Faisal juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) mengenai strategi yang perlu dilakukan untuk keluar dari garis kemiskinan ekstrem. Strategi tersebut adalah dengan memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi lokal.
“Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan pendekatan yang strategis berdasarkan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah dan potensi lokal yang dimiliki daerah tersebut,” pungkasnya.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memastikan MPR RI siap menggelar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, mulai pukul 09.30 WIB di Gedung Nusantara Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD. Presiden Joko Widodo akan hadir dan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024.
“Sidang Tahunan MPR menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sidang Tahunan MPR tahun ini adalah Sidang Tahunan MPR yang terakhir bagi MPR masa jabatan 2019-2024,” ujar Bamsoet usai meninjau persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, Sidang Tahunan MPR akan diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR dan DPD. Sidang Tahunan MPR akan dihadiri kurang lebih 2.022 undangan, yang terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area plaza Gedung Nusantara IV Komplek Gedung DPR/MPR/DPD.
Undangan terdiri dari presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan Ketua MPR/DPR/DPD, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR, menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat setingkat menteri, ketua umum partai politik, ketua lembaga pemerintah non-kementerian dan badan-badan, pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, ketua ormas keagamaan, serta perwakilan teladan dari seluruh tanah air.
“Berbagai persiapan telah dilakukan oleh MPR untuk memastikan agenda Sidang Tahunan MPR 2024 berjalan lancar dan sukses, antara lain melalui pertemuan konsultasi dengan Presiden RI pada tanggal 28 Juni 2024. Untuk memantapkan persiapan, tadi sudah dilaksanakan gladi bersih di Gedung Nusantara Komplek Gedung DPR/MPR/DPR RI,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini, menjelaskan selain agenda Sidang Tahunan MPR 2024, MPR juga akan menyelenggarakan beberapa agenda nasional. Antara lain seminar nasional dengan dalam rangka Hari Konstitusi serta peringatan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus yang akan diselenggarakan di Gedung Nusantara IV Komplek Gedung DPR/MPR/DPD. Presiden Joko Widodo direncanakan hadir dalam peringatan Hari Konstitusi.
“Peringatan Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus, merupakan rangkaian kesejarahan yang tidak terpisahkan dengan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni, dan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Tanggal 18 Agustus adalah momentum yuridis konstitusional atas kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tanggal yang sama, Bung Karno dan Bung Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama,” urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan dalam rangka Hari Konstitusi, MPR RI juga mengadakan lomba karya jurnalistik bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Peserta lomba adalah Anggota KWP 2024, yakni jurnalis media cetak dan online yang terverifikasi Dewan Pers.
“Masih dalam rangkaian peringatan HUT ke-79 MPR, akan diselenggarakan Fun-Walk dan Fun-Run yang akan digelar pada pada tanggal 31 Agustus 2024, di lapangan halaman Gedung Nusantara III dan IV Komplek Gedung DPR/MPR/DPD. Selain itu, dilaksanakan pula Pameran Perpustakaan MPR RI pada tanggal 29 hingga 31 Agustus 2024 yang diikuti oleh perpustakaan dari BPK, DPD, Komisi Yudisial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta,” pungkas Bamsoet.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memperoleh gelar tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia jelang HUT Kemerdekaan RI ke-79 dari Presiden RI Joko Widodo. Bamsoet memperoleh Bintang Mahaputera Adipradana. Penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana diberikan kepada Bamsoet sebagai wujud penghargaan negara terhadap jasa dan sumbangsih yang telah dilakukan selama menjadi Ketua MPR RI pada periode 2019-2024.
“Suatu kehormatan besar bagi saya mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana. Penghargaan ini saya dedikasikan kepada segenap keluarga besar serta para pimpinan MPR yang telah berkerjasama selama lima tahun membantu saya memimpin MPR RI. Khususnya, dalam menjalankan wewenang dan tugas MPR RI sesuai dengan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bamsoet usai menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (14/8/2024).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM & Keamanan ini menjelaskan, Bintang Adipradana termasuk Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera bagi putra terbaik bangsa. Bintang Mahaputera Adipradana diberikan oleh presiden kepada seseorang yang dinilai mempunyai jasa yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia.
Sebelum mengemban amanah sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024, Bamsoet dipercaya sebagai Ketua DPR RI tahun 2018-2019 dan Ketua Komisi IIi DPR RI tahun 2016-2018. Bamsoet sendiri terpilih sebagai wakil rakyat dari Dapil VII Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen di tahun 2009.
“Pada tahun 2020 saya juga memperoleh tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Jokowi. Penghargaan diberikan sebagai wujud penghargaan negara selama saya menjabat sebagai Ketua DPR pada sisa periode 2017-2019. Penganugerahan tersebut tertuang dalam Keppres RI Nomor 52/TK/Tahun 2020, tanggal 22 Juni 2020,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Presiden Jokowi pada tahun ini memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 64 orang. Para penerima anugerah itu berasal dari kalangan menteri, wakil menteri KIM, pejabat lembaga tinggi negara, pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, pejabat TNI dan Polri serta WNI dengan latar belakang profesi dan budayawan.
Dimana penerima Medali Kepeloporan sebanyak 1 orang, tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama sebanyak 2 orang, tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana 22 orang, tanda kehormatan Bintang Mahaputera utama 7 orang, tanda kehormatan Bintang Mahaputera Pratama 2 orang.
Tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya 10 orang, Bintang Mahaputera 1 orang, tanda kehormatan Bintang Jasa Utama 11 orang, tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama 6 orang, dan tanda kehormatan Bidang Budaya Parama Dharma sebanyak 2 orang.
“Lima pimpinan MPR juga mendapatkan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia tahun ini. Diantaranya, penghargaan Bintang Mahaputera Nararya yang diterima Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat dan Jazilul Fawaid. Selain itu, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama,” ujar Bamsoet.
Sebelumnya Bamsoet juga menerima Penghargaan Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Brevet Baret Ungu Korps Marinir Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI-AL, Brevet Warga Kehormatan Brimob Polri dan Brevet Warga Kehormatan Badan Intelejen Negara (BIN).
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjajaki potensi keja sama dengan Pemerintah Uzbekistan, khususnya terkait sister province antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dengan Samarqand regional yang ada di Uzbekistan. (13/8/2024).
Sejalan dengan itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan kerja sama tersebut meliputi bidang kebudayaan, perdagangan dan sejumlah bidang lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
“Kerja sama ini (direncanakan) untuk memperkuat bidang kebudayaan, lalu meningkatkan pemahaman tentang kebudayaan kedua belah pihak lalu berikutnya untuk perdagangan, dan beberapa hal yang mungkin saja kita bisa jajaki lewat pertemuan kali ini,” ungkap Yusharto saat memimpin Rapat dengan Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Tidak hanya dalam bidang budaya, Yusharto menyebutkan potensi kerja sama juga dapat dilakukan dalam bidang pariwisata, teknologi pertanian, promosi dialog antar agama, penguatan harmonisasi sosial. Berikutnya, terkait pengembangangan infrastruktur, pertukaran pelajar, dan penelitian bersama.
“Dari kemungkinan penjajakan ini, kita bisa melihat kemungkinan untuk bisa menggunakan fasilitas atau katakanlah program yang sudah disiapkan oleh Indonesia Eurasia International Council atau Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) sebagai mitra kita,” terangnya.
Dia melanjutkan, sebagai negara terbesar di Asia Tengah, Uzbekistan memiliki beragam potensi yang dikelola dengan baik. Dalam hal ini pertanian misalnya, kapas, gandum, buah dan sayur menjadi produk utama pertanian Uzbekistan. Tidak heran apabila disebutkan pertanian Uzbekistan menyumbang sekitar 25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Keberhasilan tersebut dapat menjadi potensi kerja sama bagi Indonesia sebagai negara agraris.
“Prinsipnya kami siap memfasilitasi terjadinya kerja sama ini dan menindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang relevan,” pungkasnya.
