Jakarta, – KABAR EKSPRES IISelasa sekitar pukul 20.17 WIT bertempat di Jalan Jalan Talasalapang, Kecamatan Rappocini, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa (21/5/2024).
Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) berhasil mengamankan Tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Identitas Tersangka yang diamankan, yaitu:
Nama : DAW
Tempat lahir : Banjarmasin
Usia/tanggal lahir : 63 Tahun/14 November 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Mangga Dua RT.03/RW.03, Abepantai, Abepura, Jayapura, Papua
Pekerjaan : Wiraswasta
Satgas SIRI Kejaksaan AgungBerhasil Mengamankan Buronan (DPO)Tindak Pidana Korupsi
Adapun DAW merupakan Tersangka pada perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 s/d 2017.
Saat diamankan, Tersangka bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar.
Selanjutnya, Tersangka dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya akan diserahterimakan kepada Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.
Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman (K.3.3.1)
Jakarta, – KABAR EKDPRES IIKepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan solvabilitas keuangan daerah yang berkelanjutan.
“Masih banyak daerah-daerah yang berupaya untuk membelanjakan di atas kapasitas berikut di atas kemampuan keuangan daerahnya sehingga secara solvabilitas kemampuan keuangan secara jangka panjang menjadi terancam. Untuk itu, kita perlu mengoptimalkan PAD sehingga daerah tidak tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” ungkap Yusharto saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Novotel Jakarta Mangga Dua Square pada Selasa, (21/5/2024).
Lebih lanjut, Yusharto menggarisbawahi beberapa strategi yang dapat dilakukan Pemda untuk mengoptimalkan PAD diantaranya meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi, memetakan potensi lokal sebagai sumber pendapatan daerah, dan pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai tambah bagi daerah. “Menjadi catatan bagi kita semua Bapak/Ibu, jumlah uang yang ada di daerah mungkin saja kalau kita kelola dengan lebih baik (salah satunya dengan menambah PAD), dengan cara-cara inovatif mungkin akan cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah,” jelasnya.
Kepala BSKDN: Optimalkan Pemanfaatan PAD untuk Solvabilitas Keuangan Daerah yang Berkelanjutan
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menegaskan, pentingnya daerah memahami solvabilitas dapat menggambarkan kesehatan keuangan daerah dalam jangka panjang. Solvabilitas pada prinsipnya bukan hanya dilihat dari sumber anggaran Pemda semata, tetapi juga bagaimana Pemda mengelola keuangan secara baik. “Di setiap daerah kami coba perkenalkan frugal innovation bagaimana berinovasi tanpa harus berpikir menggunakan belanja yang besar, sehingga pada intinya anggaran dikelola dengan prinsip kehati-hatian,” tegasnya.
Di lain sisi, Yusharto juga mengimbau daerah untuk terus berpartisipasi dalam pengukuran IPKD, yang dapat dimulai dari penginputan data IPKD secara tertib. Dirinya berharap, daerah dapat merasakan berbagai output yang baik dari pengukuran IPKD untuk menyelesaikan permasalahan keuangan di daerah.
“Dengan demikian, kami berharap dengan pengukuran IPKD ini, kinerja pemerintah daerah bukan hanya dari sisi pengelolaan keuangan daerah tetapi dari sisi tujuan berotonomi itu juga dapat dilakukan peningkatan,” pungkasnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIBadan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia yang berlangsung di Novotel Jakarta Mangga Dua Square pada Selasa hingga Rabu, 21 s.d. 22 Mei 2024.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutanya menjelaskan mengenai urgensi pengukuran IPKD bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas. Adapun pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) satu tahun sebelum tahun berjalan.
“IPKD ini menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah. Melalui IPKD kita dapat memetakan kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan,” ungkap Yusharto.
BSKDN Kemendagri Gelar Bimtek Pengukuran IPKD untuk Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
Yusharto mengungkapkan, partisipasi Pemda dalam penginputan data IPKD pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dirinya berharap pada tahun 2024 partisipasi Pemda dapat terus meningkat. Terlebih, pada tahun 2024 akan ada 4 Daerah Otonom Baru (DOB) yang akan turut berkontribusi dalam pengukuran IPKD. DOB tersebut meliputi Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
“Harapan kami, nantinya ada 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan berpartisipasi pada pengukuran IPKD tahun 2024. Pada pengukuran tahun ini juga akan akan penambahan fitur pada Dimensi 2 dan Dimensi 6,” tambahnya.
Untuk itu, Yusharto menambahkan, penyelenggaraan Bimtek IPKD dimaksudkan agar tim yang menangani IPKD Provinsi dapat lebih memahami teknis penginputan dan pengukuran IPKD; meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik dari pusat ke daerah maupun antar daerah; terselenggaranya pengukuran IPKD 2024 yang sesuai harapan; dan output pengukuran IPKD sebagai bahan perumusan kebijakan pusat dan daerah.
“Penginputan data IPKD secara teknis akan dijabarkan oleh tim (teknis IPKD), untuk itu kami harap Bapak/Ibu dapat menyimaknya dengan baik, sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas terkait pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi serta mendukung langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang telah melakukan rekonsiliasi dan merangkul semua pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Karena yang dibutuhkan pemerintahan baru nanti bukanlah oposisi, tetapi yang dibutuhkan adalah demokrasi gotong royong.
“Saya mendukung langkah Pak Prabowo untuk terus merangkul semua partai politik serta Capres Cawapres, baik yang tergabung dalam 01, 02 atau 03 dalam Pilpres lalu, untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan. Kita ingin ada suasana yang damai setelah Pilpres 2024 usai. Sehingga pemerintahan baru nanti bisa fokus bekerja demi kemajuan bangsa serta mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), di Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Terima Pengurus Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB),
Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) merupakan wadah berkumpulnya berbagai anak cucu Pahlawan Revolusi seperti Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Panjaitan dan keluarga anggota TNI korban G30S/PKI maupun anak cucu keluarga dari berbagai gerakan seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), maupun Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).
Hadir antara lain Ketua FSAB Suryo Susilo, Mayang Deborah (Cucu Pahlawan Revolusi D.I. Pandjaitan), Patriani Paramitha Mulia, Nike Wirya, Robertus Wijaya dan Allova Herlina Menako.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menilai, Prabowo sebagai presiden terpilih pemenang Pilpres telah menunjukan sikap seorang pemimpin yang baik dengan merangkul semua partai politik untuk masuk ke dalam pemerintahan. Terlepas, masih ada partai yang belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo nantinya.
“Tantangan bangsa Indonesia kedepan sangat berat. Karenanya dibutuhkan sikap saling memahami, kerjasama, gotong royong serta saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga, ke depan diharapkan tidak ada lagi gesekan-gesekan,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini kembali mengingatkan, filosofi demokrasi di Indonesia tidak mengenal oposisi, karena bangsa Indonesia menganut demokrasi gotong royong. Proses periksa dan timbang (check and balance) dapat dilakukan tanpa oposisi, yakni melalui mekanisme sistem hukum ketatanegaraan yang ada.
“Kita tidak ada istilah oposisi. Di luar pemerintahan boleh, tetapi kita bekerja secara gotong royong dari sisi kita masing-masing. Perbedaan sikap itu masuk dalam kerangka demokrasi dengan tetap mengutamakan kegotongroyongan,” pungkas Bamsoet.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi berbagai pandangan, saran, dan masukan Wakil Presiden RI ke-11 Prof. Boediono kepada MPR RI dalam proses penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ada tiga hal penting yang disampaikan, yakni pembangunan ekonomi dan politik harus berdampingan dan tidak saling bertentangan; pembangunan manusia dengan mengedepankan sektor pendidikan dan kesehatan; serta pembangunan institusi dan state building sebagai soft infrastructure, dengan memaksimalkan kinerja birokrasi sebagai pelaksana program pembangunan serta penegakan hukum dalam menjamin pelaksanaan tata negara, pemerintahan, dan masyarakat.
Prof. Boediono menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki haluan negara sebagai program perencanaan pembangunan jangka panjang yang bersifat implementatif. Artinya bukan rencana di awang-awang yang enak dibaca, namun sulit diwujudkan. Implementatif yakni harus dapat diwujudkan dalam jangka waktu 5, 10, hingga 15 tahun, berkesinambungan dari satu pemerintahan ke pemerintahan penggantinya.
“Prof. Boediono menekankan dalam penyusunan pembangunan jangka panjang yang implementatif, harus dilandasi perhitungan yang sistematis, objektif, dan teknokratis. Hal ini sedang dilakukan oleh MPR RI dalam proses penyusunan rancangan PPHN dengan melibatkan banyak pakar, termasuk meminta pandangan dari para mantan presiden dam wakil presiden RI,” ujar Bamsoet usai melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Wakil Presiden RI ke-11 Prof. Boediono, di Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Syarif Hasan.
Ketua MPR RI Bamsoet: Wapres RI ke-11 Boediono Tegaskan Pentingnya Indonesia Miliki Haluan Negara
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Prof. Boediono mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan perencanaan jangka panjang yang implementatif. Pada tahun 1974 dan 1979, Indonesia mendapatkan berkah ‘oil boom’. Hasil ekspor minyak untuk APBN meningkat drastis dari Rp 118,2 miliar pada tahun 1969 menjadi Rp 4.404,2 miliar pada tahun 1979 atau tumbuh 3.296 persen. Jumlah tersebut melampaui pajak dan investasi.
Tahun 1990, World Bank membuat studi tentang perbandingan negara-negara yang mendapatkan berkah dari ‘oil boom’, seperti Indonesia, Meksiko, Nigeria, dan Venezuela, dalam mengelola keuntungan yang didapat. Hasilnya, Indonesia menjadi yang terbaik.
“Indonesia mampu memaksimalkan pemasukan negara dari ekspor minyak dalam berbagai program pembangunan yang tersusun rapi melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pemanfaatan ‘oil boom’ dilaksanakan pada akhir Repelita I, Repelita II, dan awal Repelita III. Salah satu hasilnya, Indonesia bisa swasembada pangan, produksi beras meningkat dari 19,3 juta ton pada tahun 1970 menjadi 32,7 juta ton di tahun 1981,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kini Indonesia mendapatkan berkah dari berbagai kekayaan sumber daya alam. Antara lain terdiri dari nikel terbesar di dunia, timah terbesar kedua di dunia, batubara termal/lignit terbesar ketiga dunia, bauksit terbesar keenam dunia, emas terbesar keenam di dunia; serta tembaga terbesar ketujuh dunia.
“Jika tidak didukung perencanaan jangka panjang, maka berkah pemasukan dari kekayaan sumberdaya alam kita bisa jadi malah akan menjadi sia-sia. Melalui perencanaan, kita bisa kembali swasembada pangan, meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan, serta mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana pernah terwujud pada saat kita mendapatkan berkah oil boom,” jelas pungkas Bamsoet.
JABAR, – KABAR EKSPRES IISidang gugatan dugaan pelayanan buruk Rumah Sakit (RS) Eka Hospital Harapan Indah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terhadap pasien ANP (8) anak dari Yessi Irmadan di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang terus bergulir.
Kuasa hukum Yessi Irmadani, Iskandar Halim SH MH menolak kehadiran kuasa hukum PT Pelita Reliance Internasional yang mengaku sebagai investor RS Eka Hospital Harapan Indah dalam sidang gugatan. Namun, majelis hakim tetap memberikan kesempatan pada tergugat untuk hadir di persidangan.
“Kami melakukan gugatan kepaf
da RS Eka Hospital Harapan Indah dihadiri oleh kuasa hukum PT Pelita. Gugatan kami, gugatan perbuatan melawan hukum, kami meminta ganti rugi Rp100 juta matril dan in matril Rp 3 miliar,” kata Iskandar, Rabu (22/5/2024).
Iskandar menyebutkan, pada saat dilakukan mediasi. Namun, mediasi gagal. Pada sidang berikutnya menghadirkan saksi ahli dari penggugat.
“Tergugat menghadirkan saksi dari dua dokter di persidangan, yaitu dokter spesialis anak dan dokter umum. Namun mereka tidak memberikan keterangan dengan jelas di persidangan,” kata Iskandar.
Pelayanan Buruk, RS Eka Hospital Harapan Indah Bekasi Digugat Orang Tua Pasien
Iskandar mengatakan, dokter spesialis anak tidak hadir saat perawatan pasien. Lanjut Iskandar, dokter jaga sendiri tidak mengenal perawat yang bertugas malam hari menangani pasien.
“Ketika orang tua pasien meminta dokter spesialis anak untuk hadir merawat anaknya. Saat ditunggu dari pukul 20.00 wib hingga pukul 02.00 wib dokter spesialis anak tidak kunjung datang,” jelas Iskandar.
Iskandar menuturkan, fakta persidangan spesialis anak bertugas dari Jam 08.00 Wib hingga pukul 14.00 Wib. Ketika ada pasien anak dirawat mereka merawat melalui dokter jaga.
“Saat saya pertanyakan di persidangan bagaimana jika pasien anak datang ke rumah sakit dari pukul 14.00 wib hingga malam dokter jaga tetap on col memberi petunjuk. Pada saat kapan dokter anak hadir pada saat pasien keadaan darurat saat pasien menghadapi kematian. Itu diterangkan saksi dokter anak saat di persidangan. Sangat miris melihat dokter dirumah sakit yang tidak diperdulikan oleh mereka,” ucap Iskandar.
Iskandar mengungkapkan, pasien membayar biaya berobat biaya pribadi, bukan menggunakan asuransi ataupun BPJS.
“Ketika saya tanyakan pada dokter spesialis anak diangkat jadi dokter pada tahun 2016. Ketika ditanyakan sumpah menjadi dokter mereka tidak ingat lagi sumpah ketika diangkat jadi dokter,” tutup Iskandar.
Diketahui, Rumah Sakit (RS) Eka Hospital Harapan Indah Jalan Harapan Indah Boulevard, Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar) digugat oleh orang tua pasien Yessi Irmadani yang diduga memberikan pelayanan buruk terhadap anaknya ANP (8), ke Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.
Pada tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 Wib. Korban membawa anaknya yang sedang sakit panas tinggi, muntah, buang-buang air atau mencret, flu dan batuk di Rumah Sakit Eka Hospital Harapan Indah Bekasi.
Adapun pihak yang tergugat, RS Eka Hospital Harapan Indah tergugat satu, turut tergugat satu Gubernur Jawa Barat dan tergugat dua Bupati Bekasi.
Adapun tim pengacara korban yang mengajukan gugatan, yaitu, Iskandar Halim SH MH, Robert CH Sitorus SH, Janferdi Purba SH, Yanpytua H Manihuruk SH MH, Firmansyah SH, Mustaqim Almond SH, Hendri Marianto Lumban Tobing SH MH, Andy Roganda Simarmata SH, Kristian Mamengkas Karamoy SH, Akhyar SH, R Wijaya Galingging SH, Liberti Pangihutan Manihuruk SH, Oktoberiandi SH, Oli Yusman SH, Alex Wahyudi SH, Mulyana Eka SH, Wahyu Nugraha SH, Agustinus Thomas Saragih SH dan Mahfud SH MH.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Menjelang hari raya Idul Adha 1445 H, Inisiatif Zakat Indonesia (Laznas IZI) mengadakan Launching Qurban Olahan dengan varian terbaru. Daging qurban olahan tersebut akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya di seluruh tanah air.
Direktur Utama IZI, Wildan Dewayana mengungkapkan, pada tahun 2019 lalu, IZI sudah memberikan solusi dan inovasi dengan membuat daging qurban yang diolah menjadi Abon Kita Qurban IZI untuk mempermudah pendistribusian daging qurban ke seluruh penjuru di Indonesia.
Pada tahun ini, IZI kemudian memberikan inovasi baru dengan menambahkan varian olahan daging qurban yaitu Rendang Kita Qurban IZI, Gulai Kita Qurban IZI, dan Sop Kita Qurban IZI. Dalam prosesnya, produk qurban olahan IZI dikawal secara ketat dari kesehatan hewan, proses pemotongan, proses produksi hingga pendistribusiannya.
“Tahun ini ada yang baru dari IZI dalam perluasan dari produk varian Qurban yang awalnya Abon kini bertambah menjadi Rendang, Gulai, dan Sop. Harapannya, bisa menjangkau lebih luas dan sesuai citarasa Nusantara. Dengan varian yang beragam membuat kebermanfaatan semakin luas ke seluruh pelosok Indonesia,” kata Wildan saat melaunching program tersebut di Park Hotel, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (21/5/2024).
Launching 3 Varian Baru Produk Olahan Qurban, Ikhtiar IZI Dukung Pemerataan Gizi di Pelosok Nusantara
Insya Allah, lanjut dia, tahun ini IZI dapat mengajak 1.000 pequrban yang mempercayakan qurbannya kepada IZI. Daging qurban olahan tersebut akan disalurkan ke 19 provinsi yang meliputi wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), daerah bencana, wilayah peningkatan Gizi dan juga distribusi ke 16 kantor perwakilan IZI.
Sedangkan Pakar Ilmu Gizi, Prof. Tria Astika Endah Permatasari mengungkapkan bahwa Qurban Olahan dari IZI ini patut diapresiasi karena tidak hanya sekedar memanfaatkan daging olahan citarasa nusantara, namun juga banyaknya nilai kandungan didalamnya.
Ketika daging merah kemudian diolah menjadi rendang, gulai dan sop maka akan meningkatkan nilai gizi dibanding abon karena adanya rempah dan berbagai bahan baku lain sehingga kebutuhan gizi untuk permasalahan di semua usia dapat diatasi dengan baik.
“Dengan adanya rempah-rempah yang mengandung antioksidan, yang dibutuhkan untuk orang dewasa dapat menangkal radikal bebas juga meningkatkan hormon pertumbuhan pada anak. Selain sisi kandungan yang banyak, citarasa yang sesuai dengan lidah orang Indonesia tentu juga akan mengurangi sampah makanan di Indonesia,” ungkap Tutur Prof Tria.
Sementara itu Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Ni’am Sholeh mengungkapkan bahwa membagikan daging qurban dalam bentuk olahan yang dilakukan IZI merupakan inovasi yang perlu diapresiasi.
Pasalnya, upaya merealisasikan tujuan dari distribusi daging qurban dalam kondisi segar atau mentah akan sulit dilakukan bagi daerah-daerah terpencil.
“Maka inovasinya adalah pengelolaan hewan qurban dengan diolah dan diawetkan agar bisa secara langsung dirasakan manfaatnya untuk penerima, karena tujuan ini untuk kemaslahatan. Dan ini dibolehkan,” ungkap Prof. Ni’am.
Sedangkan Selebriti atau artis Teuku Wisnu mengungkapkan bahwa Idul Adha yang merupakan momen bahagia ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum merasakan daging qurban.
“Dengan adanya produk qurban olahan ini bisa membantu semua saudara kita bisa merasakan kebahagiaan Idul Adha, dan kita ingin semua bisa makan daging. Semoga kita sebagai seorang muslim bisa berqurban tapi juga bisa membantu saudara-saudara kita, dan lewat produk olahan ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya,” kata Teuku Wisnu.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIBadan Nasional Sertifikasi Kompetensi – BNSP kembali melaksanakan Upgrading Training dan Recognition Current Competency untuk assessor competency. Kali ini Lembaga Sertifikasi Profesi Alat Berat Indonesia bertindak sebagai pelaksana Pelatihan Peningkatan dan Pengakuan Kompetensi bagi Asesor Kompetensi yang diselenggarakan selama 2 hari di Gedung United Tractors Corporate University, pada (20-21/5/2024).
BNSP menghadirkan Annie Savitri yang sarat pengalaman sebagai Master Asesor pada pelatihan ini yang turut diikuti asesor kompetensi dari LSP lain, salah satunya LSP Pers Indonesia. Dari hasil pelatihan ini, 9 asesor Kembali dinyatakan kompeten untuk menjalankan tugas sebagai asesor di BNSP.
LSP ABI dan BNSP Sukses Laksanakan Upgrading Training & RCC
Menariknya dalam Pelatihan Peningkatan dan Pengakuan Kompetensi bagi Asesor Kompetensi kali ini, Master Asesor Annie Savitri banyak memaparkan tentang pembaharuan dalam metode pelaksanaan dan perangkat asesmen pada modul pelatihan yang terdiri dari Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen, Melaksanakan Asesmen, dan Memberikan Kontribusi dalam Validasi Asesmen.
“Sebetulnya ini bukan hal baru dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi di BNSP. Sudah ada sejak lama tapi baru sekarang mulai diterapkan,” ujar Annie Savitri saat menyampaikan pemaparannya terkait penerapan metode baru di dalam pelaskanaan asesmen di BNSP.
Salah satu peserta dari LSP ABI, Sigit Utomo mengaku bangga Kembali dinyatakan kompeten sebagai asesor. “Kami sangat terbantu mengikuti pelatihan kali ini karena benar-benar dibimbing dan diarahkan oleh master asesor yang berpengalaman. Cara penyampaian materi pun mudah dimengerti,” ujar Sigit usai mengikuti pelatihan (21/5/2025).
Pada kesempatan penutupan pelatihan, Ketua LSP Alat Berat Indonesia (LSP ABI) Agus Suyitno Didampingi Kepala Bidang Sertifikasi LSP ABI AR Sugeng Santoso menyampaikan mengapresiasi kepada Master Asesor Annie Savitri dan kepada seluruh peserta yang ikut mensukseskan kegiatan ini. “Banyak selamat kepada seluruh peserta yang kembali dinyatakan kompeten sebagai asesor,” ujar Agus Suyitno skaligus menutup secara resmi Upgrading Training dan Recognition Current Competency 2024.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri (PERIKHSA) Bambang Soesatyo menuturkan PERIKHSA akan menggelar Lomba Asah Keterampilan Penggunaan Senjata Api Beladiri PERIKHSA 2024, pada tanggal 27 Juli 2024 di Lapangan Tembak Perbakin, Senayan, Jakarta. Tujuan utama asah keterampilan PERIKHSA adalah untuk menguji pengetahuan, keterampilan, perilaku dan kemampuan individu serta peralatan yang dirancang dan digunakan oleh anggota PERIKSHA sehari-hari.
“Kegiatan asah keterampilan PERIKHSA adalah kegiatan menembak secara taktis terhadap sasaran tertentu dengan menggunakan senjata api dan peralatan yang aman serta efisien untuk menguji pengetahuan, keterampilan, perilaku dan kemampuan individu dengan mengutamakan safety dan non-lethal. Semisal, pelaksanaan menembak dengan perlindungan/cover/barikade, atau menembak dari posisi menembak tertentu, seperti gaya bebas berdiri, retensi, berjongkok, berlutut, duduk, atau tengkurap,” ujar Bamsoet usai menerima panitia Lomba Asah Keterampilan Penggunaan Senjata Api Beladiri PERIKHSA 2024 di Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Terima Panitia Lomba Asah Keterampilan Penggunaan Senjata Api Beladiri PERIKHSA 2024, Bamsoet Dorong Peningkatan Ketrampilan Penggunaan Senjata Api Beladiri
Hadir panitia Lomba Asah Keterampilan Penggunaan Senjata Api Beladiri PERIKHSA 2024 antara lain Heru Prakoso, Lukas Simanjuntak, Kombes (Pol) Firman Lukmanul Hakim dan Charles Wicaksana.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Lomba Asah Keterampilan Penggunaan Senjata Api Beladiri Perikhsa 2024 mengusung tema “Deffensive Shooting”. Tema tersebut menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan keterampilan dalam penggunaan senjata api dengan bijak serta menjadikannya sebagai bagian integral dari praktik bela diri yang
bertanggung jawab. Dengan memprioritaskan keselamatan dan terus memperbaiki keterampilan, anggota PERIKHSA dapat mengasah keahlian dengan penuh kebijaksanaan.
“Asah keterampilan PERIKHSA adalah keterampilan bela diri berbasis skenario, dengan membuat arena asah keterampilan yang memanfaatkan atau membuat bangunan, dinding, jendela, pintu ataupun kendaraan. Para peserta asah keterampilan menembak bela diri menggunakan senjata bela diri yang dibawa sehari-hari dan tersembunyi serta memenuhi standar ijin IKSHA,” kata Bamsoet.
Dewan Penasehat Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB-PERBAKIN) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, format asah keterampilan PERIKHSA dirancang agar dapat dinikmati oleh semua anggota PERIKSHA dari semua tingkat keahlian, dengan mengutamakan interaksi sosial dan persahabatan para anggota. Partisipasi dalam kegiatan asah keterampilan PERIKHSA memerlukan penggunaan senjata api, sarung senjata (holster) dan peralatan lain yang cocok untuk pertahanan diri.
“Lomba asah ketrampilan ini akan membantu meningkatkan keterampilan dasar dalam menangani senjata api, menguasai situasi dan menguji keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam membawa senjata secara tersembunyi. Selain, mengembangkan pengetahuan, karakter, dan keterampilan para pemilik IKSHA untuk menguasai, terampil dan aman serta patuh hukum pada saat membawa senjata bela diri,” pungkas Bamsoet.
Jakarta,- KABAR EKSPRES IIKejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-PIDSUS) memeriksa 4 (empat) orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022, pada Selasa (21/5/2024)
Kejaksaan Agung RI Memeriksa 4 Orang Saksi Dugaan Tindak Pindana Korupsi Komoditas PT Timah Tbk
Berinisial:
1.YF selaku Administrasi PT Mutiara Alam Lestari (MAL).
2.RD selaku Karyawan CV Venus Inti Perkasa.
3.AB selaku Pekerja CV Venus Inti Perkasa.
4.HN selaku Direktur CV Mega Belitung.
Adapun keempat orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022 atas nama Tersangka TN alias AN dkk.
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (K.3.3.1)
