Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Papua Peristiwa PMI Politik Polri Populer Puncak Jaya Religi Sosial Teknologi TNI

Ketua MPR RI Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Papua

padaTinggalkan Komentar pada Ketua MPR RI Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Papua

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo membuka secara virtual Pertemuan Anggota DPD RI Terpilih se-Tanah Papua periode 2024-2029.

Diselenggarakan Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua MPR RI (For Papua MPR RI), untuk menguatkan soliditas antar anggota DPD RI sebagai representasi daerah, maupun antar anggota DPD RI dengan pemerintah daerah dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural masyarakat Papua.

Untuk menjawab berbagai permasalahan sekaligus mengakomodir kemajuan Papua, pemerintah pusat bersama parlemen telah banyak mengeluarkan berbagai peraturan hukum dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, bahkan hingga keputusan menteri.

“Tantangannya saat ini adalah bagaimana menyusun peraturan daerah provinsi (PERDASI) dan peraturan daerah khusus (PERDASUS) sebagai pengejawantahan dari undang-undang, yang secara khusus mengatur dan menata mekanisme implementasi undang-undang pada tingkat teknis di lapangan ketika kebijakan hendak dijalankan,” ujar Bamsoet saat membuka Pertemuan Anggota DPD RI Terpilih se-Tanah Papua periode 2024-2029 secara virtual dari Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Buka Pertemuan Anggota DPD RI Terpilih se-Tanah Papua periode 2024-2029.

Hadir antara lain, Ketua For Papua MPR RI sekaligus Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Sekretaris For Papua MPR RI Filep Wamafma, PJ Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, PJ Gubernur Papua Barat Daya Prof. Musa’ad, PJ Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, para Anggota DPD RI Terpilih periode 2024-2029 dari 7 provinsi se-Tanah Papua, serta para anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, perhatian pemerintah pusat dan parlemen terhadap Papua tercermin dari Perubahan Kedua UU No.21/2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dimana dana alokasi khusus (DAK) yang sebelumnya 2 persen ditingkatkan menjadi sebesar 2,25 persen. Serta alokasi bagi hasil sumber daya alam berupa pertambangan umum sebesar 80 persen, pertambangan minyak bumi sebesar 70 persen, pertambangan gas alam sebesar 70 persen, alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 30 persen, dan untuk kesehatan sebesar 20 persen, yang bersumber dari dana otonomi khusus.

Re-orientasi arah kebijakan pembangunan yang pro pada kepentingan masyarakat Papua juga tergambar dari sikap keberpihakan terhadap orang asli Papua. Orang asli Papua diberikan kesempatan menempati berbagai jabatan penting dan strategis di ranah eksekutif dan legislatif. Majelis Rakyat Papua (MRP) pun memiliki kewenangan memberi pertimbangan dan persetujuan atas calon-calon yang secara khusus menekankan keberpihakan pada orang asli Papua. Hal itu berlaku untuk jabatan kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (untuk Provinsi) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (untuk Kabupaten/Kota).

“Di level legislatif, orang asli Papua memiliki porsi seperempat dari jumlah keanggotaan legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan bermuara pada terakomodirnya aspirasi masyarakat Papua, di mana berbagai kebijakan tentang masa depan Papua akan lebih diwarnai oleh perspektif dari orang orang asli Papua yang ada di lembaga perwakilan,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kita juga tak bisa menutup mata terhadap ketertinggalan Papua dari provinsi-provinsi yang lain. Tercermin misalnya dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang menggambarkan capaian tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan.

Provinsi Papua memiliki indeks IPM 62,26 dan Provinsi Papua Barat memiliki indeks IPM 66,66, keduanya termasuk terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Provinsi Papua dan Papua Barat juga menjadi dua provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan persentasi masing-masing 26,03 persen dan 20,49 persen.

“Hal tersebut menjadi paradox, karena Papua adalah salah satu wilayah dengan kekayaan sumberdaya alam berlimpah, seperti tambang emas, tembaga, dan gas alam cair. Tanah Papua juga memiliki potensi ekonomi yang besar dan peluang investasi yang menjanjikan, namun sayangnya belum sepenuhnya dimanfaatkan dan digarap secara maksimal,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, untuk itulah For Papua MPR RI yang diisi anggota DPD RI dan DPR RI daerah pemilihan se-Tanah Papua hadir sebagai mitra strategis dalam menjembatani komunikasi kultural dan tradisional bagi pemerintah pusat dan daerah. Sekaligus membangun komunikasi, koordinasi, sinergi dan kolaborasi, serta media untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat Papua.

“Kita membutuhkan solusi terbaik bagi Tanah Papua yang lahir dari rahim Papua. Sebagai rumah kebangsaan, MPR RI akan senantiasa memberi dukungan kelembagaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional Anggota DPD RI Terpilih se-Tanah Papua. Hal ini penting untuk merespons dinamika Papua yang semakin kompleks, serta mempersiapkan berbagai agenda kerja yang mampu mendukung percepatan pembangunan dalam segala aspek di Tanah Papua,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Kejaksaan Agung RI : Keterbukaan Informasi Publik untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, Khususnya Penyandang Disabilitas.

padaTinggalkan Komentar pada Kejaksaan Agung RI : Keterbukaan Informasi Publik untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, Khususnya Penyandang Disabilitas.

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung telah melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (Khususnya Penyandang Disabilitas”, yang dibuka secara langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani pada Rabu 22 Mei pukul 09.00 WIB di Hotel Grandhika, Kebayoran Baru, Jakarta. Kamis (24/5/2024).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan sinergitas Kejaksaan bersama Komisi Informasi Pusat guna memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan (khususnya penyandang disabilitas).

Sebagai informasi, kegiatan Penerangan Hukum kali ini menghadirkan Narasumber Yustitia M. Arief dari Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI) Foundation, dan diikuti oleh 102 orang peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas, pekerja dan penggiat anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, jurnalis perempuan dari berbagai media, serta guru dan pendidik dari berbagai sekolah di Jakarta.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Menyelenggarakan Kegiatan Penerangan Hukum Khusus Penyandang Disabilitas.

Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah melindungi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dalam hal ini sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak dan Peraturan Lain dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Kementerian/Lembaga.

Adapun kebijakan pemerintah mengenai perlindungan anak dan perempuan sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 s/d 2029.

Melalui keterbukaan informasi, dapat membantu mewujudkan penyelenggaraan negara/pemerintah menjadi baik, sehingga mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja suatu institusi dalam hal ini kejaksaan yang menghasilkan output yakni program pemerintah terkait pencegahan terhadap kekerasan anak dan perempuan, khususnya penyandang disabilitas dan outcome-nya yaitu program pemerintah yang nyata.

Acara ditutup dengan pemberian cinderamata dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani kepada Ketua Komisi Informasi Pusat Dr. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.PA. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Ops Lilin Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

UAH dan Sepolwan Polri Kerjasama Pendidikan Siswa Qur’ani

padaTinggalkan Komentar pada UAH dan Sepolwan Polri Kerjasama Pendidikan Siswa Qur’ani

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Kepolisian Republik Indonesia terus aktif melaksanakan Program Pelatihan Pendidikan Siswa Qur’ani bekerjasama dengan Ustaz Dr.Adi Hidhayat., LC.,M.A (UAH) bersama Wakalemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Eko Budi Sampurno, M.Si.

Program dari Quantum Akhyar Institute di bawah kepemimpinan Ustat. Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A tersebut telah bekerjasama dengan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan Lemdiklat Polri dan menghasilkan Polwan yang berakhlak dan memiliki pengetahuan keagamaan yang dipersiapkan sejak masih mengikuti pendidikan.

Pelaksanaan Program Pelatihan Pendidikan Siswa Qur’ani kali ini bagi siswa Diktuk BA Polwan Angkatan ke-55 tahun 2024. Para siswa mengikuti dua kelas, masing-masing untuk Kelas Intensif mengikuti pembelajaran baca dan menghafal Al-Qur’an, kemudian untuk Kelas Reguler mengikuti Tahsin Al-Qur’an.

UAH dan Sepolwan Polri Kerjasama Pendidikan Siswa Qur’ani

Diketahui, Sepolwan tidak hanya berfokus pada pelatihan kepolisian saja, tapi juga pada peningkatan iman dan taqwa. Tujuan Pendidikan siswa Qur’ani bagi siswa bintara Polwan ini, untuk penguatan pondasi kehidupan melalui pengetahuan agama Islam.

Kegiatan ini juga untuk mendidik para bintara Polwan bahwa, moralitas yang kokoh adalah kunci menjalankan tugas kepolisian dengan integritas dan keadilan.

UAH yang hadir langsung pada pelaksanaan Pelatihan Pendidikan Siswa Qur’an pada (21/5/2024), menyampaikan beberapa hal kepada para peserta bintara Polwan mengenai cara mudah untuk membaca dan menghafalkan Qur’an. UAH juga tak lupa memberi semangat kepada para peserta dengan janji hadiah bagi peserta yang mampu mengikuti Pendidikan dengan baik.

“Peserta yang berhasil menghafal 30 jus bakal dikasih hadiah Umroh,” Ustadz Adi Hidayat disambut hangat para Polwan yang tengah antusias mengikuti bimbingan langsung dari UAH.

Pada kesempatan terpisah, Wakalemdiklat Polri, Irjen. Pol. Dr. Eko Budi Sampurno, M.Si., dalam pesan tertulisnya (24/5/2025) mengatakan, program ini dirancang untuk menciptakan kader-kader kepolisian yang tidak hanya terampil dalam bidang keamanan, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang kuat.

Menurut Irjen Pol. Eko, dengan menyatukan pengetahuan kepolisian dan pemahaman yang mendalam tentang agama, diyakini para siswa Polwan yang ikut pelatihan akan menjadi pilar-pilar kekuatan positif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Karena menurut perwira Polri yang gemar olahraga sepeda ini, integrasi antara keilmuan kepolisian dan pengetahuan agama, sebagai fondasi yang solid bagi seorang anggota polisi menjadi makna dari program ini. Karenanya, program pendidikan siswa Qur’ani ini akan berlangsung di Sekolah Polisi Wanita.

Hal ini, lanjut Eko, sebagai upaya konkret untuk mewujudkan visi kepolisian yang profesional dan berintegritas, yang tidak hanya berkompeten di bidang teknis, tapi juga berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

“Dengan demikian, Al Qur’an akan menjadi panduan hidup yang utama bagi para anggota polisi, memandu mereka dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kecintaan kepada sesama,” jelasnya.

Di antara peserta bintara polwan, ada sosok Salma Maria Naifa yang menarik perhatian. Dia adalah siswa Sespolwan penghafal Al-Quran. Seorang siswa asal daerah Jawa Tengah itu telah menghafal 30 Juz Al-Qur’an. Saat ini Salma sedang menjalani pendidikan pembentukan bintara polwan angkatan ke-55 di Sekolah Polisi Wanita.

Baru-baru ini, Salma menjadi fokus perhatian sewaktu diuji membaca Al-Qur’an oleh UAH. Atas kepiawaian dan ketelitian yang luar biasa, Ia berhasil menjawab tantangan yang diberikan dan mendapatkan pujian langsung dari UAH.

Kepiawaiannya menghafal Al-Qur’an serta kemampuan membaca dengan baik menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya di Sekolah Polisi Wanita. Prestasinya ini menunjukkan, pendidikan agama memiliki peran penting untuk membentuk karakter dan kedisiplinan siswa, bahkan dalam lingkungan pendidikan kepolisian.

Salma Maria Naifa, dengan keahlian dan dedikasinya, membawa semangat baru dalam program pelatihan pendidikan siswa Qur’ani tersebut. Dirinya bahkan menjadi contoh yang baik kepada generasi muda untuk mengejar prestasi dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dikehidupan sehari-hari.

Sebagaimana yang diutarakan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. Polwan dipandang telah menunjukkan kiprahnya yang luar biasa dalam berbagai bidang, baik operasional, pembinaan, pendidikan, maupun sosial.

Red

Sumber : Humas Polri

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Kriminal Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Ini Skets Pelaku Penusukan Ustadz Hingga Meninggal Di Kebon Jeruk Jakarta Barat

padaTinggalkan Komentar pada Ini Skets Pelaku Penusukan Ustadz Hingga Meninggal Di Kebon Jeruk Jakarta Barat

Jakarta Barat, – KABAR EKSPRES II Polres Metro Jakarta Barat mengantongi identitas pelaku penusukan tragis yang menewaskan seorang ustaz di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Andri Kurniawan, mengatakan bahwa pelaku saat ini sedang dalam pengejaran intensif oleh pihak kepolisian.

“Identitas pelaku telah kita kantongi. Saat ini masih dalam pengejaran oleh anggota,” ujar AKBP Andri Kurniawan saat dikonfirmasi, Kamis, (23/5/2024).

Ia menambahkan bahwa pelaku memiliki ciri-ciri khusus, yakni memakai kalung dan berkumis agak panjang.

Saat kejadian, pelaku diketahui mengenakan pakaian berkerah.

Polres Metro Jakarta Barat Kantongi Identitas Pelaku Penusukan Ustaz Hingga Meninggal Dunia di Kebon Jeruk

Seperti diketahui kejadian ini terjadi pada Kamis, 16 Mei 2024, ketika ustaz Saidi, seorang sesepuh di kawasan Pesing Garden, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, dan juga imam musola di lingkungan tersebut, tewas ditikam saat hendak melaksanakan solat subuh.

Menurut saksi mata, Supriyadi, yang juga merupakan jemaah musola, kejadian berlangsung cepat dan mendadak.

“Pak Ustad sempat teriak ‘maling-maling’, maka saya dan jemaah turun, ngeliat pak ustaz sudah berdarah di bajunya,” kata Supriyadi.

Dalam kondisi berlumuran darah, ustaz Saidi tidak langsung merasakan kesakitan dan bahkan mengira bahwa dirinya hanya dipukul oleh pelaku yang tak dikenal.

“Enggak pingsan, malah pak ustaz sempat bilang kirain ditonjok ternyata ditusuk,” tambah Supriyadi.

Pada saat kejadian, para jemaah lebih fokus menolong ustaz Saidi yang terluka parah akibat tikaman di bagian pinggang. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mengejar terduga pelaku yang melarikan diri dan terekam oleh kamera pengawas. Ustaz Saidi yang sempat kembali ke rumah kemudian dilarikan ke RS Graha Kedoya. Namun, nyawanya tidak dapat diselamatkan.

Rekaman CCTV yang beredar hanya memperlihatkan sosok terduga pelaku yang berlari meninggalkan lokasi kejadian setelah melakukan penikaman terhadap ustaz Saidi.

Pihak kepolisian saat ini berupaya maksimal untuk menangkap pelaku dan memastikan bahwa kasus ini segera terungkap.

Polres Metro Jakarta Barat mengimbau masyarakat yang memiliki informasi mengenai pelaku untuk segera melapor.

Red/Humas

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Populer Religi Sosial Teknologi

Terima Jajaran Dynamic Design Korea Selatan, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembangunan Pabrik Cetakan Ban di Cirebon

padaTinggalkan Komentar pada Terima Jajaran Dynamic Design Korea Selatan, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembangunan Pabrik Cetakan Ban di Cirebon

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung perusahaan asal Korea Selatan yang membangun pabrik cetakan ban kendaraan roda dua dan roda empat di Indonesia. Pabrik cetakan ban yang berada di Cirebon Jawa Barat dan menempati lahan seluas 6,6 hektar ini, diharapkan bisa diresmikan pada pertengahan Agustus 2024 nanti.

“Langkah perusahaan asal Korea Selatan Dynamic Design menanamkan investasi di Indonesia dengan membuat pabrik cetakan ban di Cirebon patut kita dukung. Diharapkan setelah beroperasi, akan mampu membuka banyak lapangan pekerjaan serta memberikan multiplier effect yang besar bagi masyarakat sekitar,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran Dynamic Design, di Jakarta, Kamis (23/5/2024).

Hadir antara lain CEO Dynamic Design Eung Yeon Whoang, Managing Director Dynamic Design Jinkook Choi serta Penghubung Komunitas Indonesia-Korea Selatan Ali.

Terima Jajaran Dynamic Design Korea Selatan, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembangunan Pabrik Cetakan Ban di Cirebon

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Dynamic Design merupakan perusahaan cetakan ban di Korea Selatan yang telah berdiri pada tahun 1981. Sejak tahun 2000 Dynamic Design telah melebarkan sayap dengan membangun pabrik ke beberapa negara lain, seperti Mexico, Russia, Korea, Romania serta China.

“Dynamic Design memproduksi cetakan ban mulai dari cetakan ban sepeda motor, mobil, bus, truk, hingga kontainer. Beberapa produsen ban yang telah menggunakan cetakan ban Dynamic Design diantaranya merk Pirelli, Michelin, Bridgestone, Toyo Tires, Fate, Cordiant, Kumho Tire, Nokian Tyres serta beberapa merek lainnya,” kata Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengajak para investor Korea Selatan untuk terus menanamkan investasi di Indonesia. Saat ini investasi Korea Selatan di Indonesia terus meningkat dan menjadikan Korea sebagai sumber investasi asing terbesar ke-7 di Indonesia dengan nilai investasi pada tahun 2023 mencapai 2,5 miliar US dollar.

“Saya sangat mengapresiasi nilai investasi Korea Selatan di Indonesia yang terus menunjukkan tren peningkatan. Masih banyak potensi kerjasama yang dapat dikembangkan oleh para investor Korea Selatan di Indonesia. Semisal, investasi di bidang industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik dan kabel listrik, telekomunikasi, serta energi terbarukan,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Paparkan Strategi Pembangunan Ekonomi, Sjarifuddin Hasan Dorong Guru Besar Berkontribusi Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

padaTinggalkan Komentar pada Paparkan Strategi Pembangunan Ekonomi, Sjarifuddin Hasan Dorong Guru Besar Berkontribusi Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Ratusan profesor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, pada Kamis, 23 Mei 2024, berkumpul di Jakarta.

Kehadiran para profesor dan guru besar yang terhimpun dalam PERGUBI (Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia) di Jakarta untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut Empat Pilar MPR.

Di sela sosialisasi juga digelar pameran dan seminar tentang koperasi, usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Hadir dalam sosialisasi dan pameran, Wakil Ketua MPR Prof. Dr, Sjarifuddin Hasan MM, MBA.

Paparkan Strategi Pembangunan Ekonomi, Sjarifuddin Hasan Dorong Guru Besar Berkontribusi Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sebelum sosialisasi digelar, Ketua Panitia Acara, Prof. Dr. Gunawan Tangkilisisan dan Ketua DPP PERGUBI Prof. Gimbal Dolaksaribu, memberi pengantar dan pemaparan mengenai rangkaian acara itu.

Dalam sosialisasi yang bertema ‘Menuju Indonesia Emas Dalam Sistem Ekonomi Pancasila’, Sjarifuddin Hasan memaparkan pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah, khususnya yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam waktu 20 tahun terakhir.

Pria yang menjadi Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden SBY itu mengungkap strategi pembangunan yang dilakukan oleh Presiden SBY selama berkuasa. Dikatakan ada empat strategi, pertama, pertumbuhan yang berdasarkan pemerataan. Menurut Sjarifuddin Hasan geografis bangsa ini terdiri dari berbagai ribu pulau sehingga pembangunan harus merata. “Jangan sampai pembangunan misalnya hanya di Pulau Jawa”, tuturnya. Disebut daerah terpencil juga harus didorong pertumbuhan ekonominya.

Strategi kedua, pembangunan ekonomi yang orientasinya menurunkan tingkat kemiskinan. Bila pembangunan ekonomi tinggi tetapi angka kemiskinan tidak berubah itu bukan visi dari pemerintahan Presiden SBY. “Visi Presiden SBY adalah pembangunan tinggi tetapi kemiskinan harus turun”, ujar pria yang menjadi Guru Besar di Universitas Negeri Makassar itu.

Ketiga, visi pembangunan Presiden SBY adalah mengurangi pengangguran. “Kalau pembangunan tidak menciptakan lapangan kerja maka apa yang dilakukan tidak bermanfaat bagi rakyat”, ujar anggota DPR yang duduk di Komisi I itu. Dan Keempat, pembangunan harus berpihak pada lingkungan. “Mengapa lingkungan sangat diperhatikan, karena untuk kepentingan jangka panjang”, tuturnya.

Dari 10 tahun pembangunan yang dilakukan oleh Presiden SBY, dari tahun 2004-2014, Sjarifuddin Hasan menguraikan capaian pertumbuhan ekonominya. Dikatakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,79 persen bahkan 6,5 pesen. “Setelah pemerintahan Presiden SBY, pemerintahan berikutnya capaian pertumbuhan ekonominya rata-rata hanya 4,11 persen, yang tertinggi 5,1 persen”, ungkap pria asal Sulawesi Selatan itu..

Menjelang pergantian kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabawo Subianto, ia berharap agar PERGUBI berkontribusi kepada pemerintahan  lima tahun ke depan bahkan sampai tahun 2045. “Saya telah memberikan pandangan dan pengalaman bagaimana membangun perekonomian dan prestasi-prestasi yang pernah dicapai maupun yang belum”, ujarnya.

Hasil dari pertemuan para guru besar hari itu didorong dapat dianalisa dan diformulasikan untuk menjadi masukan dari PERGUBI kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran. “Semakin banyak informasi yang diberikan kepada pemerintah dan juga bermanfaat bagi para pelaku usaha UMKM dan koperasi”, tegasnya.

Dalam sosialisasi yang dilakukan mulai pukul 09.00 WIB, Sjarifuddin Hasan menegaskan pembangunan ekonomi penting namun bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa juga harus diperhatikan. “Implementasi nilai-nilai Empat Pilar harus ditingkatkan di masyarakat”, harapnya. Dirinya yakin para guru besar paham akan nilai-nilai kebangsaan.

Disampaikan tantangan Sosialisasi Empat Pilar, di satu sisi kita ingin nilai-nilai kebangsaan bisa diamalkan masyarakat namun di sisi yang lain ada masyarakat yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. “Bila kebutuhan dasar belum tercukupi maka susah menjelaskan nilai-nilai Empat Pilar pada masyarakat”, ujarnya. “Saat sosialisasi mereka hadir namun setelah itu tidak memikirkan lagi apa yang disampaikan”, tambahnya.

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa di masyarakat maka kebutuhan dasar mereka harus terlebih dahulu terpenuhi. Untuk itu dalam sosialisasi Sjarifuddin Hasan menegaskan pemerintah harus hadir di tengah kebutuhan rakyat dan kepada para pelaku UMKM dan koperasi. “Pemerintah bertanggungjawab terhadap kebutuhan rakyat dan apa yang diinginkan oleh pelaku UMKM dan koperasi”, tegasnya.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kalimantan Keamanan Kriminal Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Hari Raya Waisak di Jakarta Barat, Polres Jakbar Kerahkan 90 Personel untuk Pengamanan 14 Vihara

padaTinggalkan Komentar pada Hari Raya Waisak di Jakarta Barat, Polres Jakbar Kerahkan 90 Personel untuk Pengamanan 14 Vihara

Jakarta Barat, – KABAR EKSPRES II Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban perayaan Hari Raya Waisak 2568 BE, Polres Metro Jakarta Barat menempatkan sebanyak 90 personel untuk melakukan pengamanan di berbagai lokasi di Jakarta Barat.

Sebanyak 14 Vihara yang tersebar di wilayah ini akan melaksanakan rangkaian ibadah dan perayaan Waisak, Kamis, (23/5/2024).

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Randi Ariana, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan perayaan Waisak dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Polres Metro Jakarta Barat Terjunkan 90 Personel Amankan Perayaan Hari Raya Waisak 2568 BE di Jakarta Barat

“Dalam pengamanan ini, terdapat sebanyak 90 personel baik dari Polres maupun Polsek jajaran yang kami tempatkan untuk pengamanan ibadah Hari Raya Waisak 2568 BE tahun 2024,” jelas AKBP Randi Ariana saat dikonfirmasi, Kamis, (23/5/24).

Penempatan personel tersebut diatur dalam surat perintah Kapolres Metro Jakarta Barat

Surat perintah ini menegaskan komitmen Polres Metro Jakarta Barat dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang merayakan Waisak.

Perayaan Waisak, yang merupakan salah satu hari besar dalam agama Buddha, diharapkan dapat berlangsung dengan penuh khidmat dan kedamaian.

Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pengurus vihara untuk memastikan pelaksanaan ibadah sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.

Polres Metro Jakarta Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam perayaan ini untuk mematuhi aturan dan bekerja sama dengan petugas keamanan.

Dengan sinergi antara pihak kepolisian dan masyarakat, diharapkan perayaan Hari Raya Waisak tahun ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

JAM-Intelijen Memperoleh Penghargaan Sebagai, Tokoh Pejabat Peduli Dana Desa Melalui Program Jaga Desa.

padaTinggalkan Komentar pada JAM-Intelijen Memperoleh Penghargaan Sebagai, Tokoh Pejabat Peduli Dana Desa Melalui Program Jaga Desa.

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani mendapatkan penghargaan Duo Award (Indonesia Property & Bank Award XVIII/Indonesia MyHome Award VII) 2024 sebagai Tokoh Pejabat Peduli Dana Desa Melalui Program Jaga Desa, yang diberikan pada Senin 20 Mei 2024 di Rafless Hotel Ciputra World, Jakarta. (23/5/2024).

Adapun acara penghargaan ini diselenggarakan oleh Jurnalis Media Network (JMN) sebagai bentuk konsistensi dalam perannya sebagai media yang tidak saja memberitakan, tetapi juga memantau, mengkritisi dan menilai semua aktivitas di bidang properti, perbankan, dan pembangunan di negeri ini.

Secara khusus, JAM-Intelijen mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada penyelenggara atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, Program “Jaksa Garda Desa” (Jaga Desa) memang menjadi kewajiban bagi Aparatur Kejaksaan sebagai bentuk kepedulian Kejaksaan dalam menjaga dan mengawal Dana Desa agar tepat sasaran dan tepat aturan.“

JAM-Intelijen Memperoleh Penghargaan Sebagai, Tokoh Pejabat Peduli Dana Desa Melalui Program Jaga Desa.

Penghargaan ini saya harapkan akan terselenggara secara berkelanjutan guna meningkatkan semangat pengusaha dan stakeholder terkait untuk mengembangkan dunia bisnis di Indonesia.

Semoga penghargaan ini memberikan motivasi dan menginspirasi kami sebagai penegak hukum untuk selalu bekerja lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat, khususnya masyarakat desa,” pungkas JAM-Intelijen. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa Politik Polri Populer Religi Sosial TNI

Ditjen Bina Adwil Tingkatkan Kompetensi ASN dan PPPK melalui Rapat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

diperbarui padaTinggalkan Komentar pada Ditjen Bina Adwil Tingkatkan Kompetensi ASN dan PPPK melalui Rapat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Jakarta  – KABAR EKSPRES II Transformasi Kepegawaian di masa kini membutuhkan upaya serius dalam pembinaan dan pengembangan aparatur negara. Hal ini sejalan dengan kompetensi manajerial maupun teknikal yang harus dimiliki setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menyongsong Indonesia Emas 2045. (22/05/2024).

Guna mendukung upaya tersebut, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) mengadakan Rapat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang dihadiri oleh puluhan ASN dan PPPK. Dalam sambutan pembukaannya, Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Mey Rany Wahida Utami, S.STP., M.M, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya penting namun juga sangat strategis dalam meningkatkan pemahaman sekaligus menginventarisir berbagai peluang bagi ASN untuk meningkatkam kompetensi diri.

“Melalui rapat ini, PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mengupdate berbagai kebijakan serta peluang pengembangan kompetensi melalui program-program yang diinisiasi Pemerintah” jelas Rany.

Ditjen Bina Adwil Tingkatkan Kompetensi ASN dan PPPK melalui Rapat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rapat ini sendiri dihadiri secara langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Kader Aparatur LAN RI, Dr. Mariman Darto, M.Si. Turut hadir pula Narasumber dari KemenPAN RB, Fajriantia Dewi, SE dari PANRB, Dr. Mariman Darto, SE., M.Si dari LAN, serta Psikolog kondang Astrid Wulandari S.Psi.

Secara khusus, Kapus Pengembangan Kader Aparatur, Mariman Darto, mengingatkan perubahan mindset mutlak diperlukan untuk mentransformasikan kompetensi ASN. Hal ini termasuk upaya kolaborasi dan kerjasama pemagangan ASN di BUMN maupun korporasi terkemuka.

“Melalui _Learning Engagement_ diharapkan ASN dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Sasaran program ini berfokus pada digitalisasi layanan, branding organisasi, serta membangun jaringan nasional maupun internasional,” ujar Mariman.

Sementara itu, Fajriantia Dewi dari KemenPANRB menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding, seluruh Instansi Pemerintah agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK secara utuh.

“Ber-AKHLAK itu berasal dari singkatan dari Adaptif, Kompeten, Harmonis, Loyal, Akuntabel dan Kolaboratif. BerAKHLAK menjadi fondasi transformasi budaya kerja ASN,” ungkapnya.

Kegiatan ini ditutup dengan diskusi yang dinamis, dan mengemuka pula berbagai isu strategis dalam tata kelola kompetensi di ASN, termasuk melalui program _internship_ lintas Kementerian/Lembaga dengan berbagai entitas di dalam maaupun luar Pemerintahan.

Sejalan dengan hal itu, Kabag Umum Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya, S.IP, M.Si (Han) mengungkapkan bahwa kesinambungan kompetensi setiap ASN harus berjalan seiring sejalan dengan pengembangan karir ASN itu sendiri. Demikian pula halnya perlunya perluasan struktur kesempatan internship bagi PNS maupun PPPK.

“Urgensi pengembangan kompetensi yang diikuti oleh pengembangan karir sangat penting dilakukan, misalnya melalui uji kompetensi yang tersistematisasi secara berkala. Termasuk pula perlunya perluasan program intenship yang bekerjasama dengan lembaga _think thank_ internasional maupun _multi-national corporation_” kata Rizza.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

DPR RI dan Pemerintah Sepakat 27 RUU tentang Kabupaten/Kota Dibawa ke Sidang Paripurna

padaTinggalkan Komentar pada DPR RI dan Pemerintah Sepakat 27 RUU tentang Kabupaten/Kota Dibawa ke Sidang Paripurna

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan pemerintah menyepakati 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota, dibawa ke sidang paripurna atau pembicaraan keputusan tingkat II untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Kesepakatan itu diputuskan dalam Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meyakini RUU inisiatif DPR RI tersebut akan memperkuat otonomi daerah ke depan. Mewakili pemerintah, dirinya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi), Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh.

DPR RI dan Pemerintah Sepakat 27 RUU tentang Kabupaten/Kota Dibawa ke Sidang Paripurna

“Dengan kesungguhan lewat diskusi panjang dan mencurahkan pikiran yang cukup menyita waktu untuk mendapatkan kesepakatan terhadap 27 RUU Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dapat diajukan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna,” ujar Wempi.

Adapun 27 RUU tersebut untuk tingkat kabupaten terdiri dari RUU tentang Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Simalungun, Nias, Bangka, dan Belitung. Sementara untuk tingkat kota, terdiri dari RUU tentang Kota Banda Aceh, Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Sibolga, dan Pangkalpinang.

Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Selain itu, rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Komite I DPD RI.

Reporter: Casroni