Jakarta, – KABAR EKSPRES IIPanglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan kesiapan pasukannya untuk ditempatkan sebagai pasukan perdamaian dunia di Jalur Gaza Palestina, jika mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Hal ini disampaikan Panglima TNI saat menggelar rapat dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Panglima TNI mengatakan akan menyiapkan Brigade Komposit yang terdiri dari Batalyon Suport, Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni, dan Batalyon Perbekalan serta 2 unit kapal rumah sakit yang dilengkapi dengan dokter, perawat serta peralatan kesehatan, rumah sakit lapangan serta 2 unit Helikopter TNI AU dalam misi ini.
Panglima TNI Siap Kirim Pasukan Ke Gaza Jika Ada Mandat Dari PBB
“Kapal yang disiapkan adalah KRI dr. Radjiman dan KRI dr. Soeharso, karena kedua kapal tersebut mampu memberikan perawatan bagi masyarakat yang terdampak konflik. Sedangkan Batalyon Zeni mampu merehabilitasi konstruksi bangunan, Batalyon Perbekalan mampu membuat dapur umum dan Batalyon Suport disiapkan untuk melakukan pengamanan,” jelas Panglima TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI menerangkan bahwa personel dan materil sudah dilengkapi, namun dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang akan ditindaklanjuti. Untuk itu, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa Kementerian seperti Kemhan, Kemlu, Kemenkes untuk menindaklanjutinya.
“Kehadiran TNI memberikan manfaat bagi Indonesia, yaitu pengakuan internasional berupa kontribusi dalam pasukan penjaga perdamaian, juga merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai dalam Pokok Pokok Kebijakan Panglima TNI 2024 yaitu TNI yang PRIMA,” pungkasnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIKejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 9 (sembilan) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022, Kamis (6/6/2024),
Yaitu: BW selaku Mantan Direktur Utama PT Emas Antam Indonesia/Marketing Manager UBPP LM Tahun 2011 s/d 2014.
STY selaku Karyawan PT Antam Tbk.
YP selaku Operasional Lead Specialist PT Antam Tbk / Vice President Precious Metal Sales & Marketing Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam Tbk periode Oktober 2017 s/d Maret 2019.
Kejaksaan Agung Memeriksa 9 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditi Emas
AA selaku Product Development Manager PT Antam Tbk periode Oktober 2022 s/d saat ini.
II selaku Nickel and Others Key Account Manager/Research and Business Development Manager periode 2015 s/d 2017.
NSD selaku Tim Assessment LBMA PT Antam Tbk periode 2020 s/d 2021 dan Tim Compliance LBMA periode 2021 s/d 2022.
MRT selaku Pensiunan Karyawan (Marketing) PT Antam Tbk.
Adapun kesembilan orang saksi yang diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022 atas nama Tersangka TK,
Tersangka HN, Tersangka DM, Tersangka AHA, Tersangka MA, dan Tersangka ID.
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (K.3.3.1)
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak para generasi muda untuk dapat bersikap kritis, sabar, konsisten, berpikir visioner, serta mempunyai daya kreasi dan imajinasi yang kuat. Sehingga para generasi muda dapat beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi, agar tidak tertinggal dalam kompetisi global yang berkembang pesat.
“Banyak yang hanya melihat saya hari ini. Namun, tidak banyak yang tahu perjuangan yang saya lakukan untuk bisa seperti sekarang tidak lah mudah. Jatuh bangun. Hidup prihatin. Namun saya tetap berjalan tegak. Kuncinya, kita harus sabar, konsisten serta mau berpikir kritis dan melihat jauh kedepan, sehingga setiap rintangan yang dihadapi bisa diatasi dengan baik,” ujar Bamsoet saat menerima Atta Halilintar dalam program ‘Grebek Rumah’ Atta Halilintar di kediaman pribadi Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pencapaian karir politiknya mulai dari anggota biasa DPR RI, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ketua Komisi III, Ketua DPR hingga Ketua MPR, tidak terlepas dari sejumlah kegagalan yang pernah dialami. Bagi Bamsoet kegagalan merupakan hal yang biasa terjadi dalam sebuah proses untuk mencapai kesuksesan.
Terima Atta Halilintar, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Generasi Muda Berpikir Kreatif dan Visioner
“Sebelum lolos masuk ke Senayan, saya empat kali gagal nyaleg. Baru saat nyaleg kelima saya berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI. Dimulai pada Pemilu 1992 dengan nomor urut 18, Pemilu 1997 dengan nomor urut 8, Pemilu 1999 dengan nomor urut 4, dan Pemilu 2004 dengan nomor urut 2, semuanya gagal. Nah, di Pemilu 2009 dapat nomor urut 1, saya berhasil menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VII yang terdiri dari Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara,” urai Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini mengajak para generasi muda untuk mampu memanfaatkan bonus demografi. Saat ini bangsa Indonesia telah menapakan kaki pada fase bonus demografi, dimana komposisi demografi didominasi penduduk usia produktif yang mayoritasnya adalah generasi muda.
Titik puncak fase bonus demografi diperkirakan terjadi hingga tahun 2030, dimana jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 285 juta hingga 300 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persennya, atau sekitar 199,5 juta hingga 210 juta jiwa adalah kelompok usia produktif.
“Ada negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi, yaitu Brazil dan Afrika Selatan. Karena masalah pelik dan pemerintah yang abai dengan tidak mendorong anak mudanya untuk kreatif. Sementara ada dua negara yang berhasil memanfaatkan pelung bonus demografinya, yakni Korea Selatan dan Tiongkok. Bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dengan mencetak anak muda yang kreatif dan menciptakan inovasi untuk kemajuan bangsa,” pungkas Bamsoet.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI, Universitas dan Universitas Jayabaya Bambang Soesatyo mengikuti berbagai Tes Kemampuan Akademik, mulai Bahasa Inggris (TKBI) yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Tes dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Teknik Instruksional (PEKERTI) yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), hingga Tes Kemampuan Dasar Skolastik (TKDS) yang diselenggarakan Pusat Inovasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran (UNPAD).
Berbagai test tersebut merupakan bagian dari proses untuk mendapatkan sertifikasi dosen (Serdos) sebagai salah satu persyaratan pengajuan Guru Besar (profesor).
“Sebuah kehormatan bisa menjadi dosen dan pendidik. Memberikan ilmu pengetahuan tentang dunia hukum, politik dan hukum ketatanegaraan, baik dari sisi teori maupun praktik. Terlebih seiring proses pematangan kehidupan demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya diperlakukan sebagai sebuah prosedur yang harus ditaati. Melainkan juga harus memenuhi tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum,” ujar Bamsoet usai mengikuti TKBI, secara virtual di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Ikuti Berbagai Tes Kemampuan Akademik di UNPAD, UHAMKA dan UNJ, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Kompetensi Dosen
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, UHAMKA ditunjuk untuk menyelenggarakan PEKERTI dan Applied Approach (AA) melalui Surat Direktur Sumber Daya Dirjen Diktiristek RI Nomor 6766/E4/DT.04.01/2023 dan Sertifikat Nomor 025/E4/DT.04.01/PEKERTI-AA/2024.
“Begitupun dengan Fakultas Psikologi UNPAD yang mengembangkan TKDS yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, RIset dan Teknologi RI untuk digunakan dalam proses Sertifikasi Dosen di Indonesia. Serta UNJ yang juga secara resmi menjadi Perguruan Tinggi penyelenggara TKBI Sertifikasi Dosen sesuai dengan surat Pelaksanaan dan Jadwal Sertifikasi Dosen 1798/E4/KK.01.01/2022,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (PADIH UNPAD) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam PEKERTI mencakup metode ceramah/presentasi, diskusi, tanya-jawab, praktik, dan penugasan mandiri dengan komposisi waktu 40 persen ceramah presentasi dan 60 persen praktik. Serta tugas mandiri bagi peserta dengan bimbingan instruktur secara intensif.
“Sedangkan TKDS merupakan tes yang mengukur kemampuan kognitif (cognitive ability) yang diperlukan seseorang untuk dapat menyelesaikan tugas pada aktifitas di Pendidikan Tinggi. Sementara TKBI untuk mengetahui kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IISederet keberhasilan yang dicapai Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu, Dewi Sondari telah membawa Rutan ini meraih prestasi dalam bidang inovasi terbaik nomor satu se-Indonesia.
Selain itu, abdi negara yang masih terlihat sehat, tegar, kuat, dan inspiratif ini telah membawa Rutan Pondok Bambu berprestasi di bidang olahraga voli, bidang pengelolaan keuangan sehingga menjadi Rutan terbaik kedua se-Indonesia pada penghujung dirinya memasuki masa purna bakti.
Hal tersebut mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya saat memberikan sambutan pada acara pengantar purna tugas dan lepas sambut Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu, di halaman Rutan, Senin (3/5/2024) baru-baru ini.
Dalam sambutannya Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Andika Dwi Prasetya memberi penghargaan kepada Dewi Sondari atas pengabdiannya dan kini telah memasuki masa purna bhakti.
Wariskan Prestasi, Kalapas Rutan Pondok Bambu Lepas Jabatan
Sebagaimana diketahui, Dewi Sondari telah mengabdi sebagai ASN Kementerian Hukum dan Ham RI selama lebih dari 34 tahun. “Saya memberikan predikat cumlaude untuk Ibu Dewi Sondari atas kinerjanya selama menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Dewi Sondari menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran atas segala bimbingan, arahan, petunjuk, dukungan, dan kerjasama yang baik selama dirinya bertugas.
“Saya mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan yang mungkin telah dilakukan selama ini. Sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi terhadap keamanan dan ketertiban yang terjaga dengan baik di Rutan Kelas I Pondok Bambu. Saya memberikan penghargaan kepada empat komandan regu jaga di Rutan Kelas I Pondok Bambu. Semoga semua bisa terus semangat dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya.
Di tempat yang sama pula, Plt. Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu Enny Yulistiawati meminta kerjasama dan dukungan dari seluruh petugas.
“Mohon dukungan serta bantuan dari semua pihak dalam mengemban tugas sebagai Plt.Rutan Kelas I Pondok Bambu,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Ham DKI Jakarta, Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Aparat Penegak Hukum di Wilayah Jakarta Timur, para stakeholder pada Rutan Kelas I Pondok Bambu.
Rangkaian kegiatan ini juga dimeriahkan tarian saman dan jaipong oleh warga binaan Rutan Kelas I Pondok Bambu, paduan suara oleh petugas dan warga binaan Rutan Kelas I Pondok Bambu.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan strategi memperluas penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu strategi yang perlu dilakukan pemerintah daerah (Pemda) yakni mengenali sekaligus memetakan faktor penghambat pembentukan MPP. Upaya awal ini dinilai penting untuk memudahkan daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya. (4/6/2024).
“Untuk itu perlu digali lagi apakah terdapat faktor lain yang menghambat daerah dalam membentuk MPP, seperti political will kepala daerah ataupun kemungkinan sudah adanya sistem pelayanan mandiri oleh daerah,” ungkap Pelaksana Harian (Plh.) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (KKPP) Faisal Syarif saat memimpin Rapat Pembahasan Policy Brief Strategi Penerapan Digitalisasi MPP di Daerah di Ruang Rapat Pustrajakan KKPP Gedung Krisna Lt. 3 BSKDN pada Senin, 3 Juni 2024.
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, saat ini terdapat 216 MPP atau 43 persen dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia. Faisal menambahkan, angka tersebut belum sesuai target penerapan MPP di tahun 2024. “Dilihat dari kemampuan fiskalnya, daerah yang belum mendirikan MPP masih didominasi dengan daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah sebesar 29 persen dan sangat rendah sebesar 35 persen,” jelas Faisal.
BSKDN Kemendagri Beberkan Strategi Perluas Penerapan MPP Digital di Daerah
Guna mencapai target penerapan MPP 2024 di seluruh daerah, Faisal mengatakan pihaknya akan terus mendorong daerah untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, dia juga mengimbau agar daerah dapat mempelajari berbagai model MPP digital yang telah dikembangkan. Harapannya melalui hal tersebut, daerah dapat memiliki gambaran MPP seperti apa yang akan diterapkan di wilayahnya.
“Menjawab pentingnya transformasi digital dan terpenuhinya target penyelenggaraan MPP di daerah, terdapat beberapa model MPP berbasis digital yang telah dikembangkan, yaitu MPP Digital Nasional, MPPI (Mal Pelayanan Publik Indonesia), dan aplikasi mandiri penunjang MPP oleh daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga berharap masing-masing model MPP tersebut tidak bersifat kompetitif, melainkan diarahkan sebagai komplementer yang dapat mendukung, melengkapi, dan memperbaiki satu sama lain sebagai suatu kesatuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Digitalisasi pada penyelenggaraan MPP diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di MPP serta mendorong efisiensi anggaran dan mempermudah pemerintah daerah dalam menyelenggarakan secara pelayanan publik terpadu,” pungkasnya.
Jakarta Barat, – KABAR EKSPRES IIDua pelaku penipuan, P H alias Prendi dan A A alias Okem, berhasil ditangkap setelah melakukan aksi penipuan di sebuah toko fried chicken di Palmerah, Jakarta Barat.
Dengan modus mengaku kenal dengan bos toko, mereka menukar uang receh dengan nilai yang diklaim mencapai jutaan rupiah disertai dengan nada ancaman
Taktik ini membuat korban ragu untuk memeriksa uang yang akan ditukar.
Kapolsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat Kompol Sugiran menjelaskan bahwa pelaku meminta uang ditukar dengan cepat dan mengatakan membawa uang sebesar Rp 2,5 juta.
” Jadi ditukarkan itu, udah katanya cepet. Aku kenal sama bosmu, ini jumlahnya Rp 2,5 juta, ini kamu ambil saja uang, ambil aja ini,” ujar Kapolsek Palmerah Kompol Sugiran saat konferensi Pers, Selasa (4/6/2024).
Polsek Palmerah Tangkap Dua Penipu Tukar Uang Receh Dengan Modus Mengaku Kenal Bos Toko
Namun, setelah diperiksa, uang tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang disebutkan oleh pelaku.
Menurut Panit Reskrim Polsek Palmerah, Ipda Sabam Purba, korban hanya memberikan uang sebesar Rp 1,1 juta yang ada di laci kasir pada saat itu.
Kedua pelaku sekarang menjadi tersangka atas tuduhan pemerasan dan penipuan sesuai Pasal 368 ayat 1 dan 378 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
Sabam menambahkan, Pelaku melakukan aksinya pada Jumat (31/5), datang ke toko dengan mengenakan topi dan membawa uang receh dalam kantong plastik.
Mereka meminta korban untuk tidak menghitung uang tersebut terlebih dahulu.
Setelah pelaku pergi, korban menghitung ulang dan menemukan bahwa uang tersebut hanya berjumlah Rp 400 ribu.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendukung dilakukannya amandemen menyeluruh dan lakukan penataan ulang terhadap UUD NRI 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali. Amandemen dan penataan ulang UUD NRI 1945 nantinya, harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak terbatas hanya untuk menghidupkan haluan negara.
“Bang Surya Paloh tadi menyatakan Partai Nasdem mendukung penuh dilakukan kaji ulang serta amandemen secera menyeluruh terhadap UUD NRI 1945. Dengan catatan amandemen UUD NRI 1945 bersifat menyeluruh, yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik serta kembali kepada tujuan dan semangat para pendiri bangsa ,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Markas Partai Nasdem Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, Fadel Muhammad serta Lestari Moerdijat. Turut hadir Sekjen NasDem Hermawi Taslim dan Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari serta jajaran utama Partai Nasdem .
Bertemu Ketum Nasdem Surya Paloh, Pimpinan MPR Terima Aspirasi Usulan MPR Kembali Menjadi Lembaga Tertinggi Negara dan Lakukan Amandemen Menyeluruh
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Surya Paloh menilai amandemen UUD NRI 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali, telah membuat kita kehilangan arah atau mengalami disorientasi sebagai bangsa. Perubahan tersebut telah menjauhkan kita dari sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa.
“Hari ini kita terjebak pada demokrasi angka-angka, demokrasi transaksional yang tak masuk akal. Hal lain yang menjadi salah satu alasan perlu dilakukan kaji ulang UUD NRI 1945, karena berdasarkan hasil kajian Komisi Konstitusi yang dibentuk melalui Ketetapan MPR No. I/MPR/2002, ditemukan tidak adanya kerangka acuan atau naskah akademik saat melakukan amandemen UUD 1945 di tahun 1999 hingga 2002. Sehingga, perubahan UUD 1945 tidak dilengkapi dengan pendekatan menyeluruh dari sisi filosofis, historis, sosiologis, politis, yuridis dan komparatif,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan melalui amandemen UUD NRI 1945, Surya Paloh juga mendorong agar MPR RI kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Usai empat kali amandemen UUD 1945, posisi MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Konsekuensinya, MPR tidak memiliki wewenang mengeluarkan Ketetapan (TAP MPR) sebagai pintu darurat manakala terjadi kedaruratan konstitusi sehingga Indonesia tidak mengalami kekosongan kekuasaan. Sekaligus mampu mengatasi kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan kahar fiskal maupun kahar politik dalam skala besar.
“Sejarah dunia mencatat banyak negara hancur karena kekosongan kekuasaan. Misalnya keruntuhan Yugoslavia, Yaman, Somalia, Irak dan lain-lain yang disebabkan kekosongan kekuasaan secara tiba-tiba. Bang Surya juga menegaskan apabila nanti melalui amandemen UUD NRI 1945 MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, berbagai persoalan bangsa, termasuk sistem demokrasi, ekonomi dan lain-lain yang kebablasan itu kembali kepada sistem yang sesuai dengan jati diri bangsa,” ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambah, Surya Paloh juga berpesan agar sistem demokrasi pemilihan langsung turut dikaji ulang. Karena sistem demokrasi pemilihan langsung yang diterapkan sejak reformasi, belum sesuai dengan harapan para pendiri bangsa.
“Kami merasakan pilihan sistem demokrasi pemilihan langsung hari ini disorientasi. Jauh dari harapan para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam sila keempat Pancasila. Sistem demokrasi pemilihan langsung justru malah menciptakan sistem demokrasi transaksional yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Bamsoet.
Sebelum bertemu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR sudah bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, dan Ketua MPR RI 2013-2014 Sidarto Danusubroto.
Sebagai rangkaian penutup kunjungan Silaturahmi Kebangsaan, pimpinan MPR akan bertemu Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden RI Joko Widodo. Puncaknya bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menyerahkan berbagai masukan yang didapat selama melakukan Silaturahmi Kebangsaan.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyerahkan kendaraan Intelligent Surveillance Reconnaisance (ISR) Mobile kepada Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, bertempat di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (04/06/2024).
ISR Mobile merupakan sistem monitoring, surveiilance dan anti drone yang terdiri dari beberapa komponen utama yaitu Coastal Radar, Longrange Thermal Camera, AESA Manpack Radar, Gun Drone Jammer, Voice Communication, Data Communication, Display & Control, Data Link dan Integrasi Software. ISR Mobile terintegrasi dengan Sistem Pusat Komando dan Pengendalian (Sispuskodal) yang berfungsi sebagai pusat alat kendali utama dimana sifatnya yang dapat bergerak (Mobile) di daerah Operasi .
Integrasi ini memungkinkan prajurit TNI AL dapat beroperasi dengan efektif dan efisien dalam mendeteksi target dan mengidentifikasi ancaman dengan tepat. Kendaraan ISR Mobile dapat ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan operasi termasuk Pangkalan TNI AL, Pelabuhan, Pulau, Perbatasan, Lokasi Operasi Tempur sesuai sifatnya yang mobile dan dapat bergerak kemana saja.
Lihat Kecanggihan ISR Mobile Korps Marinir TNI AL
Penyerahan ISR Mobile ini merupakan salah satu bentuk perhatian pimpinan TNI AL kepada Korps Marinir dengan harapan agar dapat segera digunakan oleh pasukan Marinir dalam melaksanakan operasi dan juga dalam pelaksanaan latihan.
“Ini merupakan salah satu implementasi dari program prioritas pimpinan TNI Angkatan Laut dalam rangka membangun TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan dan berproyeksi global”, tegas Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
Dalam kesempatan tersebut juga Dankormar menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian serta apresiasi yang diberikan oleh pimpinan TNI AL kepada Korps Marinir. “Semoga dengan kehadiran kendaraan ISR Mobile ini akan sangat membantu Korps Marinir dalam setiap pelaksanaan tugas bagi negara dan bangsa”, kata Dankormar.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIBKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia mendukung rencana pemerintah membentuk Dewan Advokat Nasional (DAN) sebagai jalan tengah antara sistem single bar atau multi bar, sehingga bisa menyamakan visi, misi, dan aturan main sekaligus penegakan etik bagi para advokat yang saat ini tersebar di berbagai organisasi advokat. Sekaligus agar kedepannya bisa mewujudkan silabus pendidikan bersama untuk menyamakan standarisasi pendidikan dan pelatihan bagi para advokat.
Pentingnya keberadaan Dewan Advokat Nasional juga akan dibahas mendalam dalam Kongres IV Kongres Advokat Indonesia pada 7-8 Juni 2024 di Surakarta, Jawa Tengah.
“Melalui Kongres tersebut, kepemimpinan dalam Kongres Advokat Indonesia rencananya akan diubah dari posisi presiden menjadi dewan presidium yang maksimal diisi 9 orang (angka ganjil). Kongres juga akan melahirkan berbagai rekomendasi kepada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, khususnya terkait dunia hukum dan advokat,” ujar Bamsoet usai menerima perwakilan panitia Kongres sekaligus pengurus Kongres Advokat Indonesia, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Terima Pengurus Kongres Advokat Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
Hadir antara lain, Vice President Kongres Advokat Indonesia Umar Husin dan Aldwin Rahadian, serta Ketua DPD I DKI Kongres Advokat Indonesia Umbu Rudi Kabunang.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, saat ini dunia advokat juga sedang dihadapkan pada berbagai kemajuan teknologi informasi yang membuat dunia hukum menjadi terdisrupsi. Sehingga menuntut pada advokat untuk adaptif dan transformatif. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, artificial intelligence yang disebut Lawgeex diadu dengan kemampuan beberapa advokat berpengalaman.
“Hasilnya, ketika dihadapkan pada 30 masalah hukum yang sama, rata-rata para advokat mampu menganalisa dan mengevaluasi persoalan hukum tersebut dengan tingkat akurasi 85 persen dengan waktu rata-rata 92 menit. Sedangkan Lawgeex memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih baik mencapai 94 persen dengan waktu rata-rata yang jauh lebih cepat, 26 detik,” jelas Bamsoet
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD (PADIH UNPAD) serta Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI dan Universitas Jayabaya ini menerangkan, fenomena tersebut mengisyaratkan advokat harus mampu memiliki literasi teknologi. Sehingga bisa beradaptasi dengan perkembangan dan dinamika zaman.
“Di sisi lain, advokat juga harus menumbuhkan daya kreasi dan inovasi, sehingga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana pendukung kinerja, dan bukan dimaknai sebagai ancaman yang dapat memarginalkan, atau bahkan menggantikan peran advokat di masa depan,” pungkas Bamsoet.
