Pesawat Super Hercules C-130 J Perkuat TNI Matra Udara

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo menyaksikan penyerahan pesawat Super Hercules C-130 J unit keempat pesanan Indonesia untuk memperkuat TNI AU di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Penyerahan pesawat dengan nomor ekor atau tail number A-1344 itu dari Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Presiden Joko Widodo meninjau terlebih dahulu ketiga pesawat yang akan diserahkan, selanjutnya membuka tirai Skuadron Udara 31 yang bakal menjadi markas pesawat angkut produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat itu. Presiden juga memecahkan kendi dan melakukan penyiraman air kembang pada ujung kepala pesawat.

Selanjutnya Menhan Prabowo Subianto menyerahkan miniatur kunci pesawat kepada Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebagai tanda matra udara sebagai operator pesawat Super Hercules.

Pesawat Super Hercules C-130 J Perkuat TNI Matra Udara

“Pesawat Super Hercules C130J ini adalah pesawat angkut yang telah kita pesan beberapa tahun lalu dan penting sekali untuk keperluan perang (OMP) maupun non perang (OMSP),” kata Jokowi usai serah terima.

“Pesawat ini bisa mengangkut 120 prajurit dan muatan kira-kira 20-an ton. Saya kira sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia negara kepulauan yang kadang-kadang airportnya banyak memiliki runway yang pendek, ini bisa oleh super Hercules dan bisa terbang kira-kira 11 jam nonstop,” tambah Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyerahkan secara simbolis hasil refurbishment helikopter Fennec dan suku cadangnya kepada TNI AD yang diterima langsung oleh Kasad. Berdasarkan pengamatan, ada empat unit helikopter Fennec yang digelar di lokasi. Prabowo juga menyerahkan hasil refurbishment dan suku cadang helikopter Panther AS 565 MBE kepada TNI AL yang diterima langsung oleh Kasal. Tiga unit helikopter Panther AS 565 MBE digelar di lokasi, dari delapan yang dilakukan refurbishment.

Untuk diketahui, Indonesia memesan lima unit pesawat Super Hercules C-130J. Dan sudah ada empat Super Hercules yang tiba di Tanah Air.

Diakhir acara, Panglima TNI menyempatkan meninjau stand sembako murah yang diadakan oleh TNI AU di Apron Terminal selatan Bandara Halim Perdanakusuma, sebagai bentuk kepedulian Kemhan kepada TNI dan Keluarganya.

Turut hadir diantaranya, Menhan, Ketua Komisi I DPR RI, Panglima TNI, KASAD, KASAL, Kasau, Asrenum Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Dirut PT Pindad, PT. DI, PT DSI, Dubes AS, Athan AS, Perwakilan Lockheed Martin, Airbus, PT Pyramid dan para undangan.

Reporter: Casroni

Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto, melaksanakan kunjungan ke Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dalam rangka memastikan kesiapan pasukan dan materiil, di Mako Paspampres, Jl. Tanah Abang II, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2024).

Panglima TNI beserta Pejabat Utama TNI tiba di Mako Paspampres disambut oleh Danpaspampres Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han. Acara diawali dengan ramah tamah, kemudian menuju static show guna melihat secara dekat peralatan dan material serta menyaksikan demonstrasi ketangkasan, kesiapan prajurit dan operasional peralatan militer, yang menjadi sorotan Panglima TNI.

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Panglima TNI untuk dapat berdialog langsung dengan para Prajurit Paspampres. “Saya sudah melihat display semua alat perlengkapan khusus yang kalian pakai dari tahun 2010, mungkin nanti kita perbaiki dan kita ganti dengan yang baru,” kata Panglima.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa, perkembangan situasi nasional sekarang, kita masih diganggu oleh KKB Papua dimana akhir-akhir ini mereka sudah berani menyerang. Selain itu beberapa bencana alam yang sedang melanda di beberapa wilayah seperti Bandung, Jambi, Medan, dan tempat lainnya. Kita juga akan menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024. “Saya rasa untuk netralitas TNI kalian sudah tahu dan paham bagaimana peraturannya bahwa ada 5 poin apa yang harus kalian lakukan atau tidak boleh dilakukan,” ujarnya.

Panglima TNI berharap semua personel Paspampres harus memiliki jati diri TNI apalagi Paspampres yang pertama harus memiliki kemampuan bela diri dulu. Makannya kita buat dulu bela diri itu yang fun atau rileks. ” Sebelum melaksanakan apel mungkin 10 menit berlatih bela diri dulu supaya ada reflek terbiasa,” tegas Panglima TNI.

Panglima TNI berpesan kepada segenap personel Paspampres agar terus tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)

Terkait tugas-tugas yang diemban oleh Paspampres, Panglima TNI akan memberikan penghargaan kepada prajurit yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dan mengapresiasi atas dedikasi prajurit Paspampres dalam menjalankan tugas. “Saya bangga kepada Paspampres selaku satuan perisai hidup Kepala Negara yang diawaki oleh prajurit setia dan waspada, bekerja dengan niat ibadah, tulus ikhlas,” ungkap Panglima TNI.

Turut mendampingi Panglima TNI antara lain: Irjen TNI, Asops Panglima TNI, Asrenum Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Askomlek Panglima TNI, Kapuspen TNI, Dansatsiber, Kababek, Kasetum, dan para undangan.

Autentikasi : Plh. Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil

Red

 

Tim Tabur Kejaksaan Agung Berhasil Mengamankan DPO Terpidana Ririn Sikinaningsih

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Sekitar pukul 14.50 WIB bertempat di Jl. Dukuh V, Kramat Jati, Jakarta Timur, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan Terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Surabaya. Rabu 24/1/2024.

Identitas Terpidana yang diamankan, yaitu:
Nama : Ririn Sikinaningsih
Tempat lahir : Mojoagung
Usia/tanggal lahir : 42 tahun / 10 April 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mantan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI)/Wirausaha
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Demak Barat 01/52, RT.002/RW.001, Dupak, Surabaya, Jawa Timur

Kasus posisi perkara ini yaitu sekitar awal tahun 2015, Terdakwa Fanny Triana curhat dengan temannya yang bernama Wahyu Jatmiko yang kemudian memberikan ide untuk mengajukan pinjaman, dengan syarat harus membayar pinjaman atau kalua tidak dibayar dapat bermasalah. Hal ini dikarenakan dokumen-dokumen yang digunakan adalah palsu, lalu Terdakwa Fanny Triana menyanggupi syarat tersebut.

Kemudian, Wahyu Jatmiko mengenalkan kepada orang yang bisa membuat dokumen yaitu saudara “Gundul” dan yang mencairkan pinjaman yaitu Terpidana Ririn Sikinaningsih.

Meskipun terdapat dokumen palsu pada pengajuan pinjaman tersebut, Terpidana Ririn Sikinaningsih dapat mengondisikan sehingga pinjaman tersebut bisa cair dengan mudah. Kemudian, Terdakwa Fanny Triana mengajukan pinjaman kembali dengan nama sendiri ataupun dengan menupang nama orang lain yakni:
– a.n Fanny Triana senilai Rp150.000.000;
– a.n Misbach Irianifaulitah Rp200.000.000;
– a.n Siti Aisyah Rp150.000.000;
– a.n Agustin Elyfa Rp200.000.000;
– a.n Lenny Astuti Noerhidayati Rp50.000.000;
Sehingga totalnya senilai Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Tim Tabur Kejaksaan Agung Berhasil Mengamankan DPO Terpidana Ririn Sikinaningsih

Bahwa perbuatan yang dilakukan Fanny Triana bersama-sama Terpidana Ririn Sikinaningsih dengan menggunakan dokumen fiktif dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, objektif dan professional. Oleh sebab itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Petemon (BRI Unit Pacuan Kuda) mengucurkan dana kredit, dan setelah dana cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya.

Akibat perbuatan keduanya, telah merugikan keuangan negara cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Unit Petemon, sehingga menguntungkan dan/atau memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain sebesar Rp617.786.124 (pasca dikurangi angsuran pokok yang telah terbayarkan sebesar Rp132.213.876).

Atas perbuatan tersebut, keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 171/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby Tanggal 30 Mei 2023, menyatakan:
1. Menyatakan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Terdakwa Ririn Sikinaningsih, A.Md (In Absentia).

2. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwan primair.

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp766.790.386 paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun.

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.

Saat diamankan, Terpidana Ririn Sikinaningsih bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana dititipkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk berkoordinasi dengan Jaksa Eksekutor dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

TNI AD Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Social Media Supervisor dan Copy Writing

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Guna mendapatkan personel TNI AD yang berkualitas dan kompeten, serta bersertifikasi sesuai keahliannya, TNI AD menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Social Media Supervisor dan Copy Writing (penulis konten) yang diselenggarakan selama empat hari (23-26 Januari 2024), di Rindam Jaya/Jayakarta.

Hal tersebut diungkap Paban II/Minanev Spersad Kolonel Inf Gunawan Permadi, S.E., M.A.P. kala membuka acara pelatihan dan sertifikasi tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan secara terpusat ini, diikuti oleh 100 orang peserta, baik Perwira Pertama (Pama) maupun Bintara, yang berasal dari personel Kotama dan Balakpus TNI AD. Diketahui bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 50 peserta mengikuti pelatihan Social Media Supervisor, sementara 50 orang lainnya mengikuti pelatihan konten/copy writing Dimana pelatihan dan sertifikasi profesi ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan TNI AD yang mumpuni di bidangnya masing-masing.

TNI AD Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Social Media Supervisor dan Copy Writing

“Sertifikasi kompetensi bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki Prajurit TNI AD, serta sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing Prajurit TNI AD sebagai tenaga kerja profesional dalam era industri 4.0.,” jelasnya.

Kegiatan sertifikasi kompetensi Prajurit TNI AD ini merupakan cikal bakal pembentukan calon Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AD, yang bertujuan menyelenggarakan kegiatan sertifikasi kompetensi Prajurit TNI AD sebagaimana tuntutan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, sertifikasi kompetensi merupakan salah satu bentuk kesejahteraan dan perhatian yang diberikan oleh pimpinan TNI AD kepada prajurit. Sehingga diharapkan prajurit yang mengikuti kegiatan sertifikasi ini dapat memiliki bekal berupa peluang karier di masa pensiunnya nanti.

Berbagai materi pelatihan, diantaranya perencanaan riset, pengelolaan data riset, komunikasi efektif, pengunaan sosial media dan aplikasi daring, serta cara berfikir kritis dengan para pemateri dari P4S Academy dan sertifikasi di laksanakan oleh Lembaga sertifikasi yang sudah berlisensi dari BNSP. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat membantu organisasi TNI AD dalam mencapai keberhasilan tugas pokok baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Reporter: Casroni

Kemendagri Dorong Percepatan Sertifikasi NKV dan RPH

Jakarta – KABAR EKSPRES II Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat sertifikasi halal pada sektor Rumah Potong Hewan Ruminansia/Unggas (RPH R/U), Kantor Sekretariat Wakil Presiden dan Sekretariat Negara (setneg) menyelenggarakan rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (24/1/2024), rapat tersebut dipimpin oleh Staf Khusus Wakil Presiden dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Direktur SUPD I Bangda Kemendagri, Direktur BUMD BLUD dan Barang Milik Daerah Kemendagri, serta perwakilan Kementerian lainnya.

Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, batas waktu bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan adalah 17 Oktober 2024.

Kemendagri Dorong Percepatan Sertifikasi NKV dan RPH

Salah satu fokus pembahasan adalah syarat sertifikasi halal RPH, di mana salah satu syaratnya adalah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV), yang diberikan oleh provinsi untuk RPH yang menerapkan Higiene dan Sanitasi dengan baik secara konsisten.

NKV dapat dijadikan persyaratan sertifikasi halal RPH. Pasalnya, salah satu persyaratan memperoleh NKV adalah terpenuhinya unsur higienis dan sanitasi yang standarnya sudah disepakati secara internasional untuk perdagangan produk hasil sembelihan.

Salah satu kendala utama adalah terkait dengan pembiayaan untuk sarana penting seperti sanitasi, pembuangan limbah, dan ketinggian tembok.

Dalam upaya mempercepat proses sertifikasi NKV dan sertifikat RPH, Kemendagri, khususnya Ditjen Bina Bangda, mendapat dorongan untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait.

Plh Direktur SUPD I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Gunawan Eko Movianto, menyampaikan informasi bahwa, Permendagri 90/2019 yang dimutakhirkan dalam Kepmendagri 1317 telah mengakomodir beberapa subkegiatan terkait penerbitan sertifikat NKV, pembangunan, rehabilitasi, dan operasionalisasi RPH, serta pengawasan jaminan produk halal.

“Permendagri ini sejalan dengan tujuan memajukan sektor pangan dan jaminan produk halal di Indonesia,” kata Gunawan Eko Movianto saat menghadiri rapat tersebut yang dilaksanakan belum lama ini.

Gunawan Eko berharap agar pemda mempertimbangkan transformasi RPH sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bila memungkinkan, juga diusulkan untuk menambahkan aspek perlindungan dan asuransi untuk pekerja jagal di RPH.

Red

Menhan Prabowo Tinjau Pembangunan Kapal Perang Frigate Merah Putih di PT PAL Indonesia

Surabaya – KABAR EKSPRES II Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengunjungi PT PAL Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/1/2024).

Kunjungan Menhan Prabowo ke PT PAL dalam rangka meninjau program strategis Kementerian Pertahanan yang tengah dikerjakan PT PAL, seperti pembangunan kapal Frigate Merah Putih, modernisasi atau refurbishment 41 KRI yaitu KRI Halasan-630, dan KRI REM-331.

Saat peninjauan pembangunan Frigate, atas nama pemerintah Menhan Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT PAL dan Satgas Frigate Merah Putih. “Terima kasih atas dedikasi, prestasi, dan kapasitas saudara-saudara. Ini sangat membanggakan. Berarti kita membuat sejarah kapal perang terbesar dan 100 persen dibuat oleh Putra Putri Indonesia. Selamat bekerja dan lanjutkan tugas,” ungkap Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo Tinjau Pembangunan Kapal Perang Frigate Merah Putih di PT PAL Indonesia

Menhan juga menyampaikan bangganya atas kemajuan dan perkembangan dalam program pembangunan kapal di PT PAL Indonesia. Indonesia telah mampu membangun kapal perang Frigate terbesar tanpa bantuan teknis dari negara asing. “Indonesia akan mempunyai kekuatan maritim yang diperhitungkan,” tegas Menhan.

Selain itu, Menhan Prabowo menekankan akan terus meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, terutama pertahanan laut. “Kita harus punya kekuatan Angkatan Laut yang kuat untuk menjaga perairan kita, kedaulatan kita. Saya akan berjuang terus untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Laut. Beli alat-alat baru, tetapi juga memperbaiki alat-alat yang ada untuk mempersiapkan diri,” kata Menhan.

Setelah meninjau progres refurbishment kapal perang, Menhan Prabowo mengungkapkan kemajuan yang signifikan dalam program perbaikan kapal perang. “Kita sudah memperbaiki 41 kapal perang, progress-nya cukup bagus, tadi laporannya 40 persen. Jadi lumayan. Ini sesuatu yang membanggakan,” ujar Menhan

Turut hadir mendampingi Menhan Prabowo saat meninjau PT PAL diantaranya, Pangkoarmada II, Kabaranahan Kemhan, Waasrena Kasal, Waaslog Kasal, Kadisadal, Board of Director PT PAL, Board of Commisionare PT PAL, dan Senior Executive Vice President PT PAL. (Biro Humas Setjen Kemhan)

Red

Bentuk Kepedulian Terhadap Sesama, TNI AL Gelar Donor Darah Serentak Seluruh Indonesia Jelang HUT Ke-78 Pomal

Jakarta, – KABAR RKSPRES II Dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 mendatang, TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam hal ini Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) menggelar kegiatan Donor Darah, bertempat di Gedung RB Soepardan, Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (23/01/2024).

Kegiatan donor darah ini juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran Pomal yang berada di penjuru nusantara, berkolaborasi dengan Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Komandan Puspomal (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista, S.H didampingi oleh Ketua Umum PDDI Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Adang Daradjatun, Wakil Ketua Umum PDDI Bapak Anto Jangkar menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya donor darah yang dapat meningkatkan rasa kepedulian sosial seluruh jajaran Pomal.

Kegiatan donor darah di Puspomal diikuti lebih dari 560 peserta dari jumlah total kurang lebih 5000 peserta di seluruh jajaran Pomal seluruh Indonesia. Hal ini merupakan bentuk kepedulian Pomal dalam hal kemanusian yang diharapkan dapat menyediakan pasokan darah yang memadai untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan.

Bentuk Kepedulian Terhadap Sesama, TNI AL Gelar Donor Darah Serentak Seluruh Indonesia Jelang HUT Ke-78 Pomal

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI AL bahwa TNI AL berkomitmen untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dalam hal ini kegiatan donor darah yang dapat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan atau mengalami kesulitan.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Red

Kemendagri Dorong Pemkot Tangsel Jaga Netralitas Jelang Pemilu

Tangerang Selatan – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) agar terus menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024.

Pesan itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto saat mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPR RI terkait persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak 2024 di Kota Tangsel pada Selasa, 23 Januari 2024.

“Bapak Menteri Dalam Negeri selalu mengingatkan tentang netralitas ini agar dijaga terus untuk bisa ditegakkan, bukan hanya pegawai negeri sipil tapi seluruh penyelenggara pemerintahan,” ucap Yusharto di Kantor Wali Kota Tangsel.

Kemendagri Dorong Pemkot Tangsel Jaga Netralitas Jelang Pemilu

Yusharto berharap, pesan pentingnya menjaga netralitas tersebut terus digaungkan oleh jajaran Pemkot Tangsel. Wali Kota Tangsel dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diharapkan dapat terus membangun koordinasi yang solid sehingga netralitas dalam Pemilu 2024 terjaga. “Sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ini berlaku netral,” katanya.

Dia mengatakan, jika nanti Pemkot Tangsel menemukan adanya pihak yang melanggar nilai netralitas tersebut agar dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk diberi sanksi sesuai ketentuan. Selain itu, Yusharto mengapresiasi sejumlah persiapan yang dilakukan Pemkot Tangsel dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024.

Dalam kesempatan itu, Yushato juga menyampaikan komitmen Kemendagri dalam menyukseskan Pemilu 2024. Hal ini seperti dukungan terhadap pelayanan KTP sebagai bagian penting dari upaya menyukseskan pelaksanaan Pemilu. Dia mengatakan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota tersebut terus dioptimalkan hingga hari pemungutan suara.

“Teman-teman pemilih pemula yang kebetulan akan berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari nanti akan mendapatkan layanan penyediaan KTP sebagai syarat untuk bisa melakukan pencobolosan,” pungkasnya.

Red

Ditjen Dukcapil Minta Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Padankan Data SIKP dengan Data Kependudukan

Jakarta – KABAR EKSPRES II Program Pembiayaan Ultra Mikro menghadapi sejumlah tantangan serius dan membutuhkan uluran tangan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasinya.

Itulah yang terungkap dalam rapat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Rapat dibuka oleh Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi Pusat Investasi Pemerintah Mas Soeharto, langsung mendiskusikan kebutuhan mendesak untuk akses layanan Dukcapil melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). SIKP dikelola oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

Dalam rapat, Mas Soeharto menyoroti kendala dalam verifikasi data, khususnya validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Program Pembiayaan Ultra Mikro menjadi prioritas, namun masih banyak NIK yang tidak ditemukan selama proses verifikasi,” ungkap Mas Soeharto.

Menurut data Pusat Investasi Pemerintah Ditjen Perbendaharaan,  jumlah NIK tersebut mencapai sekitar 900 ribu. “Kesalahan format penginputan data yang disampaikan oleh penyalur menjadi penyebab utama,” ungkapnya.

Ditjen Dukcapil Minta Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Padankan Data SIKP dengan Data Kependudukan

Dalam merespons permasalahan validitas NIK, Kepala Subdit Layanan Teknis Hak Akses Integrasi Data Kependudukan Pusat pada Dit. Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil Kemendagri, Akhyar menekankan pentingnya pemeriksaan lebih lanjut.

“Dalam menangani permasalahan ini, Dukcapil perlu melihat lebih rinci NIK yang bermasalah,” tegasnya.

Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti isu ini, Akhyar memerintahkan Tim Teknis Dukcapil untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap validitas NIK yang bermasalah. “Solusinya adalah harus dilakukan pemadanan data SIKP dengan data kependudukan Dukcapil,” kata Akhyar.

Akhyar, Kasubdit LTHAIDKP, menyampaikan poin penting terkait sertifikasi ISO/IEC 27001 bagi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. “Tenggat waktu pengurusan sertifikat ISO telah berakhir sesuai naskah PKS pada 31 Desember 2023. Kami meminta Ditjen Perbendaharaan segera menyampaikan Sertifikat ISO kepada Ditjen Dukcapil sesuai amanat Pasal 18A Permendagri No. 17 Tahun 2023.”

Akhyar juga menyinggung belum dikembalikannya dokumen Petunjuk Teknis Tahun 2023 oleh Ditjen Perbendaharaan. “Dokumen Juknis tahun 2023 yang telah dibahas pada tahun lalu belum kami terima kembali. Kami berharap segera mendapatkan demi kelancaran program ini lebih lanjut,” tutup Akhyar.

Red

Delegasi Palestina Ingin Belajar Digital ID dari Ditjen Dukcapil

Jakarta – KABAR EKSPRES II Otoritas Moneter Palestina (PMA) merasa perlu mempercepat transformasi digitalnya. Itulah sebabnya, PMA memerlukan datang ke Indonesia untuk belajar tentang Digital ID dan kerangka regulasi e-KYC (electronic-Know Your Customer).

Demikian disampaikan Ketua Delegasi PMA, Anwar Jabr, saat bertemu dengan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi di ruang rapat Dirjen Dukcapil, Jl. Raya Pasar Minggu KM 19, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

“Kami merasa perlu mengakselerasi transformasi digital termasuk potensi ekonomi digital di wilayah Palestina yang belum sepenuhnya terwujud (karena pembatasan oleh Israel),” kata Anwar Jabr.

Delegasi Palestina Ingin Belajar Digital ID dari Ditjen Dukcapil

Delegasi PMA terdiri dari Anwar Jabr sebagai Ketua, Ali Sharkasi Director of The Technology Systems Department, dan Dr. Maram Alagha, FDID & eKYC Project Manager.

Sementara Dirjen Dukcapil didampingi Direktur PIAK Handayani Ningrum, Direktur Dafdukcapil AS Tavipiyono, Plh. Direktur IDKN Mensuseno, dan Plh. Sesditjen Dukcapil Adel Trilius.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan perkembangan transformasi Dukcapil yang dimulai dari tahapan sistem manual sebelum tahun 1995.

“Selanjutnya secara bertahap dilakukan pembaruan sistem. Hingga yang termutakhir saat ini adalah penerapan penerapan Identitas Digital yang berawal dari pelayanan online, tanda tangan digital, cetak dokumen kependudukan dengan kertas putih, hingga deliveri dokumen dalam bentuk file PDF,” urai Teguh rinci menjelaskan.

Selanjutnya, seluruh layanan publik di Indonesia menggunakan basis data kependudukan, termasuk untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Saat ini berbagai layanan pemerintah dan swasta menggunakan NIK sebagai basis data seperti untuk akses layanan publik jaminan sosial kesehatan, paspor, NPWP, SIM, layanan kesehatan, dan lainnya.

Ditambah lagi sebagai two factor authentication Dukcapil memberikan fasilitas pengenalan wajah (face recognition) yang telah digunakan oleh lembaga perbankan, financial technology (fintech) dan juga lembaga-lembaga yang melayani tanda tangan digital, dan sebagainya.

“Ke depannya, dan didukung oleh Bank Dunia, Ditjen Dukcapil tengah  memulai era baru Digital ID, yang memungkinkan otentikasi identifikasi online penuh yang akan semakin memperkuat ekonomi digital dan penyampaian layanan yang lebih inklusif,” kata Dirjen Teguh Setyabudi.

Selanjutnya Delegasi PMA diboyong untuk melihat dari dekat Command Center Dukcapil. Di sini rombongan asal Palestina itu banyak belajar bagaimana proses verifikasi dan validasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan yang bersifat tunggal.

“Pengalaman Dukcapil mengelola Administrasi kependudukan dan melakukan digitalisasi pelayanan dokumen kependudukan, semoga bisa menginspirasi dan memacu pelayanan publik di Palestina menjadi lebih baik lagi,” ujarnya memungkasi.

Reporter: Casroni