Susun Program dan Anggaran 2025, Kepala BSKDN: Kegiatan Harus Bekarakteristik Mencerminkan Tusi Lembaga

Jakarta – KABAR EKSPRES II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau jajarannya agar dalam menyusun program kegiatan tahun aggaran 2025 disesuaikan dengan karakteristik serta tugas dan fungsi (tusi) yang diemban BSKDN. Upaya tersebut dinilai akan meningkatkan output kegiatan guna mendukung putusan kebijakan yang lebih baik.

“Dari sisi kegiatan BSKDN harus mempunyai karakteristik atau ciri kegiatan yang berbeda dengan komponen-komponen yang lain, di mana kita tidak punya peneliti lagi, kita akan lebih banyak melakukan mining data hasil penelitian,” ungkap Yusharto saat memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran BSKDN Tahun Anggaran 2025 di Aula BSKDN pada Kamis, 25 Januari 2024.

Yusharto menjelaskan, arah kebijakan BSKDN sebelumnya berada dalam ruang lingkup penelitian dan pengembangan. Namun, kini BSKDN menjadi organsiasi yang diharapkan mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan strategis ataupun rekomendasi terhadap kebijakan urusan pemerintahan dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Ada 49 isu strategis yang telah dihimpun, akan diakomodir untuk dilakukan penelitian oleh sejumlah lembaga yang menjadi mitra kerja BSKDN di antarana BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), universitas maupun lembaga penelitian lainnya,” jelas Yusharto.

Dia melanjutkan, hasil-hasil penelitian berdasarkan isu strategis yang telah dihimpun akan dilaporkan kepada Kemendagri sebagai bahan kolaborasi untuk meningkatkan rumusan kebijakan agar berbasis data. “Catatan dari hasil diskusi (penelitian) itu adanya kolaborasi tentang sharing resources yang lain, sehingga penelitian itu dikaji dengan sense Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

Susun Program dan Anggaran 2025, Kepala BSKDN: Kegiatan Harus Bekarakteristik Mencerminkan Tusi Lembaga

Bagi BSKDN, input terkait rumusan kebijakan tidak hanya diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dengan mitra kerja, tetapi juga melalui hasil riset yang dipublikasikan jurnal ilmiah milik BKSDN. Menurutnya, siapa saja dapat berkontribusi menyampaikan gagasan melalui jurnal tersebut asal sesuai dengan isu pemerintahan dalam negeri. “Siapa saja bisa berkontribusi untuk menyampaikan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan isu strategis pemerintahan dalam negeri,” ujarnya.

Dia juga menuturkan, BSKDN memperkuat rekomendasi kebijakan kepada pimpinan melalui hasil pengukuran sejumlah indeks yang diinisiasi BSKDN. Hal itu di antaranya Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPD). “Semuanya ini dikembangkan dengan prinsip evidence based policy,” tandasnya.

Red

BSKDN Kemendagri dan Japan Initiative Akan Lakukan Monitoring Pelayanan Publik di Daerah

Jakarta – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Japan Initiative akan melakukan monitoring pelayanan publik di daerah melalui penerapan program Review. Sejalan dengan itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (Pustarajakan KKPP) Faisal Syarif berharap, melalui program tersebut kualitas pelayanan publik di daerah dapat semakin meningkat. Kualitas pelayanan yang meningkat ini diyakini akan berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat di daerah.

“Kepala BSKDN Kemendagri sangat mengapresiasi adanya kerja sama ini, khususnya dalam rangka monitoring evaluasi terhadap daerah di bidang pelayanan publik,” ungkap Faisal di Ruang Rapat BSKDN pada Kamis, 25 Januari 2024.

Faisal mengatakan, program Review dinilai sesuai dengan tugas dan fungsi BSKDN terkait pembinaan dan pengawasan (Binwas) di daerah. Menurutnya, hasil program ini dapat dijadikan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini. Jangka waktu kerja sama idealnya adalah 3 tahun, seperti yang biasa dilakukan, tapi kita akan lihat ke depannya dampaknya seperti apa, kita dapat diskusikan kembali,” jelasnya.

BSKDN Kemendagri dan Japan Initiative Akan Lakukan Monitoring Pelayanan Publik di Daerah

Sementara itu, perwakilan dari Japan Initiative Itada Taki mengatakan di Jepang program Review telah diterapkan di 145 pemerintah daerah. Program tersebut juga telah diujicobakan dan diterapkan di tingkat kelurahan di Indonesia, yakni Kelurahan Guwosari dan Kelurahan Sriharjo pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu, pada tingkat kabupaten/kota, program ini diterapkan di Kabupaten Bantul dan Kota Surabaya pada tahun 2023.

“Di Daerah kita prioritaskan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) karena sebagai instansi yang merencanakan berbagai kegiatan didaerah,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, perwakilan dari Yayasan Nusantara Sejati (YSN) Eka Toba Putra Simanjuntak yang juga berkolaborasi dengan Japan Initiative dalam penerapan program Review berharap, BSKDN dapat turut memperkenalkan program Review kepada daerah agar penerapannya semakin luas. “Itu dapat menjadi follow up untuk kegiatan bersama kita ke depan. Setiap kegiatan ada 2 orang yang dapat dibiayai oleh Japan Initiative untuk dilibatkan ke lapangan ataupun melakukan (studi) banding ke Jepang,” pungkasnya.

Red

Kapuspen TNI Kunjungi Divisi Humas Polri Perkuat Sinergitas

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, M.Sc., didampingi Wakapuspen TNI Brigjen TNI Teguh Pudji Raharjo, Kabidinfonet Kolonel Laut (KH) Bayu Kurnianto, Kabid MC Kolonel Sus Aidil, dan Kabidpenpas Kolonel Kav Antonius Totok YP, mengunjungi Divisi Humas Polri di Jl. Aditiyawarman No. 35-37, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/01/2024).

Kedatangan Kapuspen TNI beserta rombongan disambut oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., bersama Karo Multi Media Brigjen Pol Gatot S., Karo Penmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., Karo PID Brigjen Pol Tjahyono Saputro, Kabagrenmin Kombes Pol Erlangga, dilanjukan dengan foto bersama di depan pintu masuk kantor Divisi Humas Polri.

Kunjungan Kapuspen TNI dalam rangka silaturahmi dan memperkuat sinergitas TNI-Polri khususnya di bidang kehumasan. Kesempatan itu dimanfaatkan Kapuspen meninjau portal berita di Humas Polri serta menyaksikan bagaimana pemberitaan maupun bagaimana menyiarkan berbagai informasi yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri saat ini.

Kapuspen TNI Kunjungi Divisi Humas Polri Perkuat Sinergitas

“Puspen TNI merasa terhormat bisa mengadakan pertemuan secara langsung dengan jajaran Divisi Humas Polri, guna mengedepankan pemberitaan maupun informasi TNI – Polri yang berimbang,” ujarnya.

“Puspen TNI juga dapat menyaksikan publikasi informasi kepada masyarakat melalui sistim Pengelolaan Informasi Terpadu agar betul-betul mendapatkan informasi yang benar,” tambah Kapuspen TNI.

Menurut Kapuspen TNI, kunjungan ini merupakan kunjungan awal ketika pertama kali menjabat sebagai Kapuspen TNI sekaligus memperkenalkan diri, sehingga hubungan antar keduanya dapat berlangsung dengan semakin baik ke depannya. “Sinergitas antara Puspen TNI dengan Divisi Humas Polri, juga menjadi momentum saling belajar dan bertukar ilmu terutama kaitanya dengan berita dan publikasi,” pungkasnya.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan terlihat akrab tersebut, diakhiri dengan saling memberikan cinderamata berupa plakat dari Puspen TNI dan Kadiv Humas Polri.

Autentikasi : Plh. Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil

Red

Bertemu Kader FKPPI Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Jaga dan Bela Pancasila dari Segala Ancaman

BANJARNEGARA – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menuturkan perkembangan zaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Seiring perjalanan waktu, tatanan kehidupan akan terus mengalami pergeseran dan perubahan, melahirkan paradigma baru pada berbagai aspek kehidupan. Rangkaian momentum sejarah akan melahirkan ragam peradaban dan membentuk periodisasi zaman, dimana pada setiap periodisasi zaman akan menghadirkan tantangan yang terus berkembang secara dinamis.

“Perkembangan zaman akan berdampak pada pergeseran paradigma, dimana kemajuan teknologi mengubah tatanan konvensional yang sebelumnya kita asumsikan sebagai sebuah standar kemapanan. Perkembangan zaman juga membawa dampak pada aspek kehidupan sosial, dimana masyarakat menjadi semakin cenderung bersikap individualistik,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI hari ke-8 dalam kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah bersama Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024).

Hadir antara lain Ketua FKPPI Banjarnegara Heron Kristanto, Sekretaris FKPPI Banjarnegara Agus Pamuji serta para anggota FKPPI Banjarnegara.

Bertemu Kader FKPPI Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Jaga dan Bela Pancasila dari Segala Ancaman

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, fakta bahwa kemajuan teknologi menawarkan kemudahan dalam banyak hal, sedikit banyak telah mengurangi interaksi sosial antar sesama. Dalam hal ini, kemajuan teknologi telah mereduksi ketergantungan terhadap peran individu lain dalam sistem sosial kemasyarakatan. Dari sinilah sikap egois dan anti sosial dapat tumbuh berkembang dan membudaya dalam kehidupan masyarakat.

“Menonjolnya individualisme dalam sistem sosial, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan berpengaruh pada tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Sampai pada tahap ini, mungkin akan timbul pertanyaan, lalu di mana peran Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi dan dasar negara?,” kata Bamsoet.

Dosen pascasarjana Politik dan Strategi Keamanan Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menjelaskan, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Pancasila harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang, atau hanya menjadi hapalan rumusan sila-sila di luar kepala.

“Saat ini di tengah tekanan arus globalisasi di era disrupsi, dimana informasi global dapat dengan leluasa kita akses tanpa filter, maka membumikan Pancasila akan dihadapkan pada berbagai tantangan. Atas nama modernitas zaman, globalisasi telah menawarkan nilai-nilai, faham, konsep dan gagasan yang dikemas seakan-akan ‘lebih menarik’ daripada nilai-nilai Pancasila,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menambahkan, ketika kemajuan teknologi informasi telah ‘memfasilitasi’ masuknya arus informasi global, dan membuka pintu bagi masuknya beragam faham dan nilai-nilai asing, perlu dibangun benteng jati diri dalam bentuk penguatan karakter bangsa. Bila lalai dan abai, nilai-nilai global yang tidak selaras dengan jati diri dan kepribadian bangsa akan merongrong dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan kebangsaan.

“Dalam konteks ini, saya sangat mengapresiasi peran dan kontribusi segenap kader FKPPI yang tetap setia dan komit untuk berada di garda terdepan membela Pancasila dari berbagai ancaman, rongrongan dan segala upaya untuk menegasikan nilai-nilai luhur Pancasila,” pungkas Bamsoet.

Red

Bangun Kerja Sama Dengan Insan Pers dan Komunitas, Kapuspen TNI Kunjungi Stasiun TVRI

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar, M.Sc., didampingi Wakapuspen Brigjen TNI Teguh Pudji Raharjo, Kabidinfonet Kolonel Laut (KH) Bayu Kurnianto, Kabid MC Kolonel Sus Aidil, dan Kabidpenpas Kolonel Kav Antonius Totok YP, mengunjungi Stasiun TVRI di Jl. Gerbang Pemuda, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kamis (25/01/2024).

Kedatangan Kapuspen TNI beserta rombongan disambut oleh Direktur Utama TVRI Bapak Iman Brotoseno beserta Direktur Program dan Pemberitaan Arief Adi Kuswandono bersama jajaran di LPP TVRI sebagai Media Pemersatu Bangsa dengan motto Bangga melayani Bangsa yang membawahi 32 stasiun daerah di seluruh Indonesia, dengan programnya sebanyak 4 Kanal yaitu TVRI Nasional, TVRI Sport, TVRI Word dan TVRI Daerah.

Kunjungan Kapuspen TNI dalam rangka program 100 hari kerjanya, di bidang sumber daya manusia, tata kelola salah satunya membangun kerja sama dengan insan pers dan komunitas, dan sarana pra sarananya serta memperkuat silaturahmi dengan Direktur Utama TVRI dan jajaran, baik media televisi maupun pemberitaan guna kerja sama penyiaran berbagai informasi khususnya kegiatan-kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia.

Bangun Kerja Sama Dengan Insan Pers dan Komunitas, Kapuspen TNI Kunjungi Stasiun TVRI

“Kami ingin ada kolaborasi tentang penerangan informasi yang saat ini, dan kami ke TVRI ingin mengetahui bagaimana membangun informasi yang positif, karena kami mengetahui TVRI yang sudah berpengalaman, sehingga kami kedepannya bisa menghadirkan informasi yang lebih edukasi kepada masyarakat,” ujar Kapuspen TNI.

“Puspen TNI ingin menjadikan Pusat Penerangan yang profesional dan menguasai serta mengendalikan informasi untuk kepentingan pencapaian tugas pokok TNI,” tambah Kapuspen TNI.

“Kami ucapkan terimakasih atas kunjungan Bapak Kapuspen TNI beserta jajarannya, dan kami sangat senang bila kita bisa berkolaborasi, apalagi di TNI banyak sekali event yang bisa dipublikasikan terutama di daerah-daerah Tertinggal, Terluar dan Terpencil (3T), sebab saat ini TVRI mempunyai 32 stasiun di seluruh Indonesia, apalagi kerja sama ini dimuat dalam MoU, maka kami TVRI siap mendukung sepenuhnya,” ucap Iman Brotoseno.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan terlihat akrab tersebut, diakhiri dengan saling memberikan cinderamata berupa plakat dari Puspen TNI dan Direktur Utama TVRI.

Autentikasi : Plh. Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil

Red

Kepala Bakamla RI Tinjau Lahan di IKN Nusantara

Penajam Paser Utara, – KABAR RKSPRS II (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M. Tr. Opsla melakukan peninjauan lahan lokasi Kantor Bakamla RI pada rencana tata ruang di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (25/1/2024).

Laksdya TNI Dr. Irvansyah menjelaskan bahwa Bakamla RI mendapatkan lahan seluas 1.04 Hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada sumbu Tripraja. “Peninjauan dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan lahan untuk rencana pembangunan Kantor Pusat Bakamla RI dan sebagai salah satu bukti komitmen Bakamla RI mendukung program pemerintah dalam pembangunan Kota Negara Nusantara, ” ujar Laksdya TNI Dr. Irvansyah.

Lanjutnya, juga sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dalam kegiatan peninjauan tersebut, pucuk pimpinan tinggi Bakamla RI di dampingi oleh Direktur Ketentraman dan Ketertiban Umum IKN Roni Pantau.

Kepala Bakamla RI Tinjau Lahan di IKN Nusantara

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bakamla RI bertekad turut serta mengawal keamanan pembangunan IKN Nusantara yang sedang berlangsung. “Berkaitan dengan keamanan laut, Bakamla RI menjalankan tugas dalam patroli keamanan di perairan sekitar IKN Nusantara melalui unsur terdekat yang berada di wilayah Zona Bakamla Tengah, kemudian bersinergi dengan TNI AL dan pihak terkait untuk memastikan keamanan perairan sehingga semua tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Turut serta mendampingi Kepala Bakamla RI dalam peninjauan yakni Deputi Jakstra Laksda Bakamla Dr. Gregorius Agung W.D., M.Tr. (Han), Deputi Inhuker Laksda Bakamla Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA., Kepala Zona Bakamla Tengah Laksma Bakamla Octavianus Budi Susanto, S.H.,M.Si.,M.Tr.Opsla, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Laksma Bakamla I Gusti Putu Aswan Candra, M.M., CHRMP., M.Tr.Opsla, Kepala Biro Sarpras Laksma Bakamla Rudi Parulian Simorangkir, S.E., dan Analis SDM Aparatur Ahli Madya Kolonel Bakamla Lasmijan, S. Pd.

Red/Humas Bakamla RI

Kadiv Humas Terima Kunjungan Kapuspen TNI, Sinergitas Kunci Lewati Tantangan

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menerima kunjungan Kapuspen TNI Nugraha Gumilar beserta rombongan di Gedung Humas Polri, Kamis (25/1/2024).

“Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami mendapat kunjungan dari Kapuspen TNI beserta rombongan,” ungkap Kadiv Humas dalam sambutannya.

Dalam kunjungan tersebut, Kadiv Humas mengajak Kapuspen TNI beserta rombongan mengunjungi sejumlah ruangan di Gedung Humas Polri. Mulai dari ruang mini conference; command center; SPIT dan Media Hub; mini theater, TB News dan INP; serta Polri TV, dikunjungi.

Irjen. Pol. Sandi juga menjelaskan program-program Divisi Humas yang berjalan selama ini. Dengan berbagai tantangan seiring berkembangnya teknologi, Humas Polri selalu berupaya menjalankan program Kapolri Pemolisian berbasis digital.

Kadiv Humas Terima Kunjungan Kapuspen TNI, Sinergitas Kunci Lewati Tantangan

“Selama 72 tahun, Humas Polri terus menciptakan berbagai inovasi untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, salah satunya aplikasi portal Humas Presisi yang sudah kita saksikan bersama di Warroom Divhumas Polri,” jelas Kadiv Humas Polri.

Lebih lanjut Irjen. Pol. Sandi menjelaskan mengenai portal humas yang bagaikan rumah besar. Portal tersebut terintegrasi dengan seluruh aplikasi media sosial dan media online seluruh humas jajaran.

Diharapkan Irjen. Pol. Sandi, ke depan Humas Polri dan Puspen TNI dapat terus bersinergi. Ia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan TNI yang selama ini diberikan.

“Kami berharap TNI-Polri, khususnya Puspen TNI dan Divhumas Polri ke depan dapat semakin bersinergi serta berkolaborasi untuk memberikan informasi, edukasi, dan literasi kepada masyarakat. Selain itu, bersama-sama menjadi cooling system dalam pengamanan rangkaian Pemilu 2024,” jelas Kadiv Humas.

Kapuspen TNI pun mengapresiasi apa yang sudah dijalankan Humas Polri selama ini. Baginya, program-program di bawah kepemimpinan Irjen. Pol. Sandi patut diacungi dua jempol karena SDM dan teknologi sudah terintegrasi.

Tak dipungkiri Kapuspen, literasi digital menjadi salah satu yang terpenting di era saat ini. Masyarakat perlu terus diedukasi untuk bijak menggunakan internet agar tidak terprovokasi.

Hingga saat ini, ujar Kapuspen, TNI-Polri selalu membuka diri untuk dikritisi agar semakin bisa memperbaiki pelayanan masyarakat. Tak hanya itu, TNI-Polri juga selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi pelindung dan pengayom.

“Saya melihat bahwa kinerja TNI-Polri di tingkat bawah telah bersama-sama masyarakat hadir untuk meyakinkan bahwa kami hadir dalam rangka membantu keselamatan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Itu lah yang diperlukan,” ungkap Kapuspen.

Ke depan, ujar Kapuspen, diharapkan sinergitas TNI-Polri semakin kuat mulai dari level bawah hingga atas. Terlebih, di tengah situasi tahapan Pemilu 2024 ini, sinergitas menjadi yang terpenting.

“Terutama di tengah pemilu ini kita harus terus menjaga semuanya dalam keadaan aman dan lancar,” jelas Kapuspen.

TNI-Polri, ujar Kapuspen, sangat optimis pengamanan seluruh tahapan pemilu dilakukan secara optimal agar pesta demokrasi benar-benar berlangsung riang gembira. Apalagi, masa terberat Covid-19 sudah pernah dilewati bangsa Indonesia dengan baik dan akan menjadi acuan semakin baik lagi.

Red

Pengukuhan Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. Sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Pancasila

Jakarta, KABAR EKSPRES II Bertempat di Gedung Serba Guna Universitas Pancasila, Jakarta, Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. menyampaikan orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Pancasila dengan orasi yang berjudul

“Relasi Literasi Digital dengan Pencegahan Tindak Pidana Hoax dan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Tahun Politik 2024”. Kamis (25/1/2024).

Dalam orasinya, Prof. Dr. Reda Manthovani membahas penanggulangan dan pencegahan Tindak Pidana “Hoax” dan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Tahun Politik 2024. Dalam memudahkan penanggulangan dan pencegahan dua kejahatan tersebut, Prof. Dr. Reda Manthovani menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan hoax dan ujaran kebencian di tahun politik 2024 antara lain faktor internal (rendahnya literasi digital) dan faktor eksternal (faktor ekonomi, faktor
lingkungan).

Upaya penindakan melalui pidana tidak cukup untuk menanggulangi kejahatan ujaran kebencian dan hoax di tahun politik 2024. Oleh karenanya, diperlukan upaya pencegahan dari penegak hukum dan instansi terkait dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengidentifkasi berita-berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial melalui literasi digital.

Pengukuhan Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. Sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Pancasila

Terdapat dua kesimpulan dalam orasi ilmiah tersebut, Pertama, literasi digital berpengaruh terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya Hoax dan ujaran kebencian dalam tahun politik 2024. Literasi digital tersebut merupakan salah satu upaya Non-Penal dalam rangka penanggulangan kejahatan hoax dan ujaran kebencian melalui digital.

Langkah-lagkah yang bisa dilakukan yaitu dengan mengoptimalisasi peran pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat digital untuk melakukan sosialisasi peningkatan literasi
digital terhadap masyarakat Indonesia.

Kedua, disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan kembali kewajiban pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 2957/E4/KP/2023 tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen, menetapkan Dr. Reda Manthovani, SH., LL.M. menjadi Profesor dalam bidang ilmu hukum/hukum pidana dengan angka kredit sebesar 922. Penetapan ini terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023. Dengan ketetapan ini, secara resmi Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. menjadi Guru Besar Ilmu Hukum/Hukum Pidana.

Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. lahir di Jakarta, 20 Juni 1969 yang merupakan putra dari pasangan Bapak Syafren Manthovani (Alm.) dan Ibu Suryati Manthovani (Alm.). Selain itu, Prof. Dr.
Reda Manthovani, S.H., LL.M. merupakan Alumni Universitas Pancasila pertama yang menduduki jabatan strategis sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen pada Kejaksaan Agung dan tercatat sebagai alumni kedua Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang menjadi Guru Besar Universitas Pancasila.

Karier Prof. Dr. Reda Manthovani sebagai Dosen dan Jaksa dilalui sejak tahun 2011, tahap demi tahap dilalui mulai dari jabatan fungsional Dosen sebagai Lektor, sertifikasi Dosen/Pendidik, kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat hingga pada puncaknya ditetapkan sebagai Guru
Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Pancasila.

Di Universitas Pancasila, Prof. Dr. Reda Manthovani mengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Internasional dan Transnasional. Saat ini, ia dipercaya sebagai Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Prof. Dr. Reda Manthovani meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kemudian, ia melanjutkan studi magister-nya di AIX Maresille, Perancis dan meraih gelar doktoral-nya di Universitas Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini yaitu Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST Burhanuddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Prof. Dr. Yasona Laoly, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Prof. Dr. Abdul Halim Iskandar, Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, Anggota Komisi III DPR RI,
Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan di Lingkungan Kejaksaan RI, PJ Gubernur DKI Jakarta,

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta, Ketua beserta Anggota Pembina, Ketua Pengurus dan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Para Guru Besar Universitas Pancasila dan Guru Besar Tamu serta Para Dekan, Para Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Pancasila. (K.3.3.1)

Red

Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Perkeretaapian Medan

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 2 orang saksi, Rabu 24 Januari 2024.

terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 s/d 2023, yaitu:

1. EHM selaku Tim Leader PT Harawana Consultant.
2. SMS selaku Direktur PT Harawana Consultant.

Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi
Terkait Perkara Perkeretaapian Medan

Adapun kedua orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api

Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 s/d 2023 atas nama Tersangka NSS, Tersangka AGP, Tersangka AAS, Tersangka HH, Tersangka RMY, Tersangka AG dan Tersangka FG.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (K.3.3.1)

Red

Warga Perbatasan Kembali Serahkan Senjata Api Rakitan Laras Panjang Kepada Satgas Pamtas RI – Malaysia Yonarmed 10 Kostrad

Sanggau – KABAR EKSPRES II Terjalinnya hubungan yang sangat baik antara anggota satgas pamtas RI – Malaysia Yonarmed 10 Kostrad dengan masyarakat sekitar membuahkan kepercayaan yaitu dengan adanya penyerahan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang ke Pos Sei Tekam , Desa Sei Tekam, Kecamatan Sekayam, Kab Sanggau, Kalbar. Selasa (24/01/2024).

Penyerahan secara sukarela satu pucuk senjata api rakitan laras panjang ini dari D (48) warga Dusun Desa Tekam saat melaksanakan anjangsana di rumahnya.

Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 10/ Bradjamusti Mayor Arm Ady Kurniawan, M.Han mengatakan penyerahan satu pucuk Senjata Api rakitan Laras Panjang kepada satgas pamtas RI-Malaysia Yonarmed 10 Kostrad ke Pos Sei Tekam.

“Penyerahan satu pucuk senjata ini, suatu keberhasilan komsos dan teritorial satgas pamtas Pos Sei Tekam yang membangun kepercayaan warga dengan cara ajangsana kepada masyarakat,” kata Dansatgas

Dikatakan Dansatgas, kami akan terus berusaha memelihara kepercayaan yang telah diberikan masyarakat dan akan berbuat yang terbaik untuk negara serta membantu kesulitan masyarakat di perbatasan.

Warga Perbatasan Kembali Serahkan Senjata Api Rakitan Laras Panjang Kepada Satgas Pamtas RI – Malaysia Yonarmed 10 Kostrad

Sementara itu, Danpos Sei Tekam, Lettu Arm Satrio mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan masyarakat khususnya saudara D (48) dan anggota Pos Sei Tekam satgas pamtas RI-Malaysia Yonarmed 10 Kostrad.

“Kami merasa terhormat atas kepercayaan masyarakat kepada satgas pamtas, semoga hubungan baik ini dapat terjaga dan semakin kuat lagi,” ujarnya.

Terpisah, D (48) menyampaikan tentang adanya penyerahan senjata api rakitan laras panjang yang sudah lama dirinya simpan di rumahnya.

“Saya tidak nyaman dengan adanya senjata yang disimpan di rumah, karena sewaktu-waktu dapat membahayakan diri sendiri dan keluarga,” tambahnya.

Ia katakan saat ini kondisi perbatasan sudah aman dengan adanya kehadiran TNI di tengah – tengah masyarakat.

“Saya rasa di perbatasan Indonesia – Malaysia saat ini sudah aman apalagi sekarang sudah di jaga oleh satgas yang menjaga perbatasan dan tidak ada guna lagi menyimpan senjata ini lagi,” pungkasnya. (Yonarmed 10/Bradjamusti)

Red