BANTEN, – KABAR EKSPRES II KABAR EKSPRES II Ditjen Bina Pembangunan Daerah memberikan apreasi kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena telah menyelenggarakan pengelolaan data statistik sektoral daerah melalui E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) hingga sampai tahap publikasi data.
Hal ini disampaikan pada kegiatan Bimbingan Teknis SIPD dan Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) di Aula Multatuli Kabupaten Lebak, Jumat (23/2/2024).
Penyelenggaraan DSSD oleh pemerintah daerah melalui SIPD dilaksanakan dengan tahapan sesuai dengan kaidah dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dengan tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan/publikasi data.
Ditjen Bina Bangda Apresiasi terhadap Publikasi Data Statistik Sektoral Pemkab Lebak
Analis Kebijakan Ahli Madya Substansi Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah Rendy Jaya Laksmana mewakili Plh. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Pj. Bupati Lebak Iwan Kurniawan atas komitmen terhadap implementasi SDI dan penyediaan informasi pembangunan daerah melalui publikasi DSSD Kabupaten Lebak.
“Hal-hal yang telah kita lakukan sejauh ini terutama oleh Kabupaten Lebak telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan pemerintah daerah,” papar Rendy.
Rendy juga mengharapkan Kabupaten Lebak menjadi percontohan dalam implementasi penyelenggaraan DSSD dan SDI di daerah.
“Mudah-mudahan Kabupaten Lebak dengan dukungan berbagai stakeholder untuk menjadi contoh untuk provinsi dan kabupaten/kota lain, maka kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh OPD sehingga pada hari ini DSSD dimaksud dapat dipublikasikan,” sambung Rendy.
Penyelenggaraan DSSD merupakan instrumen penting dalam rangka melaksanakan agenda strategis penyusunan dokumen perencanaan daerah tahun 2023-2024 dari mulai penyusunan RPJPD, RPJMD, dan juga RKPD yang dilakukan secara simultan dan serentak di seluruh wilayah dan diinput ke dalam SIPD sehingga terwujudnya penyusunan kebijakan berdasarkan data dan informasi atau data based policy.
Menyambut apresiasi tersebut, pada kesempatan yang sama, Pj. Bupati Lebak Iwan Kurniawan mengatakan terpublikasikannya DSSD dimaksud terwujud atas komitmen semua pihak.
“Atas komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder yang terlibat, Kabupaten Lebak hari ini tercatat sebagai daerah tercepat ke-2 yang berhasil mempublikasikan DSSD dalam E-Walidata SIPD,” ungkap Iwan.
Lebih lanjut, Iwan juga mengharapkan penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lebak disusun berdasarkan data statistik sektoral daerah dan informasi yang diproses menggunakan E-Walidata dan Data Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIJumat 23 Februari 2024, sekitar pukul 16.50 WIB bertempat di Dusun Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Kejaksaan Negeri Nganjuk mengamankan Terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
Identitas Terpidana yang diamankan, yaitu:
Nama : Antono
Tempat lahir : Pamekasan
Usia/tanggal lahir : 54 Tahun/ 5 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Dusun Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
Adapun Antono merupakan TERPIDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut”. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp94.597.524 (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
Tim Tabur Kejaksaan Agung Berhasil Mengamankan Buronan (DPO) Perkara Korupsi Atas Nama Terpidana Antono
Oleh karenanya, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 97/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 24 Oktober 2016, Terpidana Antono divonis dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Terpidana juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp94.597.524 (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Selain itu, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka akan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Saat diamankan, Terpidana Antono bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana diserahterimakan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (K.3.3.1)
Jakarta, 24 Februari 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Dr. KETUT SUMEDANA
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Andrie Wahyu Setiawan, S.H., S.Sos., M.H. / Kasubid Kehumasan
Hp. 081272507936
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIDirektorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mewujudkan tata kelola barang milik daerah (BMD) yang berkualitas. Upaya ini seperti yang dilakukan Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan BMD dengan menggelar Rapat Asistensi Penatausahaan BMD.
Dalam sambutannya, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Yudia Ramli mengatakan, BMD merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, perlu kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi secara menyeluruh dari unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan BMD.
“Lemahnya penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah daerah sulit untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya di The Jayakarta SP Jakarta Hotel, Kamis (22/2/2024).
Guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Yudia mengatakan, Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) pada 8 area intervensi yang salah satunya menyangkut pengelolaan BMD.
Kemendagri Lakukan Asistensi Wujudkan Tata Kelola Barang Milik Daerah Berkualitas
Yudia mengungkapkan, beberapa permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah (Pemda) dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Hal itu salah satunya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang tidak dibuat oleh Pemda. Selain itu, pencatatan BMD tidak sesuai dengan kodefikasi BMD. Kemudian ada pula BMD yang tidak diketahui keberadaannya atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.
Tak hanya itu, inventarisasi yang dilakukan Pemda belum sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD. Kemudian kartu inventaris ruangan tidak diperbarui, barang rusak berat masih tercatat di Pemda dan tidak dilakukan penghapusan, serta tanah milik Pemda belum bersertifikat atas nama Pemda. Persoalan lainnya yakni Pemda belum menyampaikan laporan BMD semesteran dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemda, dan Pemda perlu mengambil langkah strategis sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Kemendagri melalui Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuda telah menyiapkan sistem aplikasi e-BMD yang nantinya terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Sistem ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, sehingga Pemda lebih mudah dan cepat dalam penatausahaan BMD.
Dalam kesempatan itu, Yudia juga menyerahkan secara simbolis user id dan password sistem aplikasi e-BMD kepada 5 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, para peserta yang hadir juga dibekali pemahaman terkait sistem aplikasi e-BMD oleh narasumber dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) Universitas Indonesia (UI).
Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bidang Aset Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Borobudur, Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Bambang Soesatyo menekankan pentingnya Indonesia memiliki peraturan hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Investasi NFT (Non-Fungible Token).
NFT merupakan aset digital dengan sistem blockchain yang berguna sebagai sertifikat kepemilikan. Pada umumnya, NFT berwujud karya seni, mulai dari animasi, lukisan, desain 3D, musik, item dalam game, hingga benda lain yang bisa dikoleksi.
“Menurut data Cryptoslam, secara global penjualan NFT mencapai sekitar USD8,70 miliar atau sekitar Rp134,7 triliun. Menurut Statista Digital Economy Compass 2022, Thailand memimpin sebagai negara dengan jumlah pengguna NFT tertinggi di dunia, yakni 5,65 juta pengguna pada 2021.
Sedangkan Indonesia masuk di urutan kedelapan, dengan jumlah 1,25 juta pengguna,” ujar Bamsoet saat menjadi penguji dalam Seminar Usulan Riset Mahasiswa Program Doktor UNPAD Muhammad Ilman Abidin, ‘Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Investasi NFT sebagai Komoditi Digital dalam rangka Pembaruan Hukum Indonesia,’ secara Virtual dari Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Turut hadir antara lain, Ketua Sidang Prof. Huala Adolf, Ketua Promotor Prof. Ahmad M. Ramli, dan Anggota Promotor Laina Rafianti. Hadir pula para Oponen Ahli antara lain Prof. Sinta Dewi, Agung Hartoyo, dan Tasya Safiranita.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, jika diberikan perlindungan hukum yang jelas, keberadaan NFT bisa dijadikan sumber pendapatan baru bagi para pembuat konten maupun seniman. Khususnya bagi para generasi muda dengan tingkat kreativitas yang tinggi, pasti bisa menghasilkan sebuah karya hebat yang bisa dijual melalui NFT.
Uji Usulan Riset Mahasiswa Program Doktor UNPAD, Bamsoet Dorong Pentingnya Indonesia Miliki Aturan perlindungan Hukum Investasi NFT
Terlebih dengan adanya kemajuan teknologi informasi, target pasar yang bisa didapat tak hanya dari dalam negeri saja. Melainkan bisa diakses oleh berbagai orang dari seluruh penjuru negara dunia.
“Pada Januari 2022 lalu, dunia pernah dihebohkan oleh Justin Bieber yang memiliki NFT gambar kera, ‘Bored Ape Yacht Club’ (BAYC) seharga 1,3 juta dolar AS dalam bentuk Ethereum atau sekitar Rp 19,4 miliar. Begitupun di Indonesia, nilai akumulasi mutasi transaksi NFT Ghazali ‘Everyday’ dikabarkan mencapai Rp 3,1 triliun dengan pendapatan yang diterima Ghazali diperkirakan mencapai Rp 1,7 miliar,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dirinya juga pernah ikut meramaikan dunia NFT, dengan menjual NFT 1 video kecelakaannya bersama Sean Gelael saat mengikuti eksebisi dalam Kejurnas Meikarta Sprint Rally 2021 di Sirkuit Meikarta. Laku terjual 5,0943 ETH atau sekitar USD 15.815 setara Rp 246,679 juta di platform OpenSea.
“Contoh lainnya, Argo dan Jubi, yang berprofesi sebagai fotografer dan illustrator dari Bandung, berhasil mengembangkan NFTnya, Etherwaifu. Di tahun 2021, mereka sukses menjual 1.025 lukisan digitalnya dengan transaksi mencapai USD 2,3 juta atau sekitar Rp 33 miliar,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIHUMAS SETJEN DPKN, DP Pengurus KORPRI Nasional menyelenggarakan Webinar KORPRI menyapa ASN secara rutin setiap minggu dengan mengangkat topik-topik menarik. Pada Webinar seri ke-51 dengan tema “ASN Berkarya bukan Bergaya” secara virtual pada Kamis (22/2/2024).
Dengan dibuka oleh Prof Zudan Ketum Korpri, hadir juga dalam webinar ini 3 Narasumber yaitu Loto Srinaita Ginting (Staf Ahli Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN) dengan materi Inovasi; Peran Digital Usaha Mikro dan Menengah (PaDi UMKM) dari BUMN untuk UMKM Indonesia, Narasumber kedua I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH (Kepala Dinas TK dan Transmigrasi Prov NTB) dengan materi Inovasi Revitalisasi BLK melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (PePaDu Plus), Narasumber ketiga Ajib Rakhmawanto (Asdep Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktek Terbaik Pelayanan Publik Kemenpanrb) dengan materi “Ciptakan K/L dan Pemda yang berinovasi terkait Pelayanan Publik, serta dimoderasi oleh Dr. Jiwa M.Satria Nusantara, S.IP, MA (Duta Korpri Kemendagri).
Narasumber pertama, Loto Srinaita Ginting, selaku Staf Ahli Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN memaparkan UMKM merupakan perwujudan dari tindaklanjut dan arahan Bapak Presiden agar BUMN dapat melibatkan UMKM dalam penyediaan barang jasa. Adapun manfaat PaDi UMKM; ketersediaan barang, jasa dan penyediaannya secara terverifikasi dan terkurasi, kelengkapan dokumen yang menyertai proses pembelajaran. Srinaita juga menjelaskan Pemerintah memiliki peranan yang besar untuk mendukung UMKM dan melibatkan BUMN sesuai dengan UU Cipta Kerja yaitu untuk memperluas pasar UMKM baikdengan program kemitraan maupun tempat usaha di bidang publik dan dukungan kepada UMKM untuk mengamanatkan belanja produk di UMKM.
WEBINAR KORPRI: Karya dan Inovasi ASN, Napas Menciptakan Persepsi Publik yang Positif.
I Gede Putu Aryadi, S.Sos,MH yang menjabat sebagai Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB selaku Narasumber kedua menjelaskan Inovasi yang sangat sederhana dimulai dari isu yang paling sering muncul yaitu Ketenagakerjaan. Pengangguran tertinggi didominasi oleh lulusan SMA dan Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Pemerintah melakukan upaya pelatihan-pelatihan pada Lembaga Pendidikan agar tenaga kerja dapat terserap dalam lapangan kerja. Dapat disimpulkan bahwa Inovasi yang nyata dapat terwujud dengan kolaborasi antara masyarakat dan Pemerintah.
Narasumber berikutnya, Dr. Ajib Rakhmawanto, S.IP,M.Si, memaparkan Mengapa Inovasi sangat Penting?.. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, daya saing global dan tuntutan masyarakat yang cenderung kritis serta kepercayaan publik merupakan hal yang penting dalam Inovasi.
Inovasi penting bagi Pemerintah sebagai Napas/Jantung untuk dapat menciptakan persepsi publik yang positif bagi masyarakat juga di dunia usaha menjadi harga mati yang tidak bisa ditinggalkan. Akhir kata “Kunci sukses Inovasi Pelayanan Publik berada pada komitmen Pimpinan, motivasi penyelenggara pelayanan public dan SDM yang handal, kata Ajib Rakhmawanto.
Webinar diikuti lebih dari 1.000 partisipan melalui Zoom Meeting dan lebih dari 1500 viewer melalui live streaming di Youtube.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIPanglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melepas jamaah Umroh penghargaan Panglima TNI sebanyak 285 personel, yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama Mabes TNI, dilaksanakan di halaman Masjid Sudirman Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Jumat (23/2/2024).
Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa, “Allah telah berfirman dalam QS. Al Isra Ayat 7, yang artinya: Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri,” jelas Panglima TNI.
Selain itu, beliau menyampaikan pula bahwa orang yang mengerjakan Haji dan Umroh merupakan tamu Allah. “Jika mereka bermohon kepada-Nya, pastilah dikabulkan-Nya, dan jika mereka memohon ampunan pasti diampuni-Nya,” ungkap Panglima TNI.
Tak lupa Panglima TNI berpesan kepada seluruh Prajurit dan ASN Mabes TNI calon jamaah Umroh untuk fokus dalam menjalankan ibadah Umroh. “Manfaatkan waktu untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan mempelajari budaya disana. Bagi waktu dengan baik, dengan tetap menjaga kesehatan,” pungkasnya.
Selain itu dari 285 personel telah dibagi dalam dua gelombang pemberangkatan, gelombang I sebanyak 145 personel, berangkat hari Senin (26 Februari s.d 8 Maret 2024) dan gelombang II sebanyak 140 personel, berangkat hari Senin (04 s.d 15 Maret 2024) yang dikoordinir oleh Pusbintal TNI.
SEMARANG, – KABAR EKSPRES IIPolda Jateng| Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah mengungkap kasus besar peredaran Narkoba dengan menangkap empat tersangka berinisial TO, RW, PR dan GDA. Bersama mereka disita barang bukti berupa 52,08 Kilogram Sabu dan 35.050 buktir Ekstasi.
Kapolda Jateng mengungkapkan, penangkapan ini dapat menyelamatkan hampir 300.000 jiwa dari cengkeraman penyalahgunaan Narkoba.
Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi saat memimpin konferensi pers menegaskan para tersangka merupakan jaringan pengedar Narkoba lintas Jawa dan Sumatra, Para tersangka merupakan pengungkapan dari dua kasus yang berbeda namun saling terkait.
“Ungkap kasus pertama dilakukan di daerah Sragen pada 12 Januari 2024 dimana dua tersangka berinisial TO dan RW berikut barang bukti berupa Sabu seberat 1,010 Kg dan Ekstasi sebanyak 250 butir,” kata Kapolda, Jumat (23/2/2024)
Dari pengembangan intensif selanjutnya, tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada tanggal 21 Februari 2024 melakukan penangkapan terhadap tersangka PR dan tersangka GDA, di Pintu Gerbang Tol Cikande, Kelurahan Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ditemukan barang bukti sebanyak 51,0704 kg Sabu dan 34.800 butir Ekstasi.
“Modus operandi PR dan GDA adalah menyamarkan barang dalam mobil Box Seakan-akan mereka berjualan minuman kemasan, Alhamdulillah aksi mereka bisa segera terendus dan digagalkan petugas,” ungkapnya
Dalam penangkapan ini, lanjut Kapolda, tim Ditresnarkoba Polda Jateng juga menyita satu unit truk Diesel, empat unit Handphone android, kartu ATM serta serta uang tunai senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
Polda Jateng Ungkap Peredaran Narkoba Lintas Jawa- Sumatra, Tangkap Empat Tersangka Berikut 52 Kg Sabu dan 35 Ribu Butir Ekstasi
“Para tersangka melakukan aksi mereka karena motif ekonomi, Tersangka mengaku dibayar hingga 200 juta untuk sekali pengiriman,” tandasnya
Atas aksi kejahatan mereka, keempat tersangka diancam pasal 112 ayat (2), pasal 114 ayat (2) dan pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana Mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (Dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Kapolda Jateng menuturkan, pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dengan menekan suplai peredaran dan menangkap para pelaku.
“Ini adalah Extra ordinary crime dan menjadi bahaya serius di tingkat nasional sehingga perlu upaya represif yang serius untuk pemberantasannya,” tuturnya.
Selain itu, Polda Jateng juga melakukan upaya Pre emtif dan Preventif untuk menekan peredaran Narkoba dengan berbagai pendekatan termasuk dengan mendirikan kampung tangguh narkoba.
“Di Jawa tengah sudah didirikan 827 kampung tangguh Narkoba, semuanya swadaya masyarakat, di kampung-kampung ini kesadaran masyarakat sangat tinggi sehingga zero narkoba,” pungkasnya
PADANG, – KABAR EKSPRES II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat sinergitas pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap percepatan penyusunan dan penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dalam penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara hybrid bertempat di Mercure Hotel Padang, Rabu (21/2/2024).
Pada kesempatan itu, Plh. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri oleh Gunawan Eko Movianto mengatakan Kemendagri memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang.
“Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum di daerah dan salah satu tugas Kemendagri adalah melaksanakan pembinaan terhadap penyusunan kebijakan di daerah. Peraturan daerah tersebut merupakan salah satu bagian dari kebijakan daerah,” kata Gunawan.
Usai pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan dari tiga narasumber yang dipandu oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat selaku moderator. Adapun ketiga narasumber tersebut yaitu Direktur Tata Ruang dan Penanggulan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN, dan Sekretaris Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.
Kemendagri Dorong Sinergi antara Pemda dan DPRD dalam Percepatan Penyusunan dan Penetapan Raperda RTRW
Narasumber pertama, Direktur Tata Ruang dan Penanggulan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Uke Muhammad Hussein menyampaikan mengenai peran rencana tata ruang dalam perwujudan pembangunan nasional dan daerah.
Pada paparannya, Uke menyampaikan harapannya terhadap pemerintah daerah agar dapat mempercepat proses penyusunan rencana tata ruang, baik itu RDTR maupun revisi-revisi RTRW yang diperlukan sehingga nantinya dapat menjadi basis pemanfaataan lahan/ruang yang produktif dan berkelanjutan demi menyongsong dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Selanjutnya, narasumber kedua, Sekretaris Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN yaitu Farid Hidayat menyampaikan paparan mengenai mekanisme penetapan Raperda RTRW berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.
Farid menyampaikan bahwasanya untuk mencapai kesepakatan substansi RTRW provinsi/kabupaten/kota antara Pemda dengan DPRD dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak mendapat persetujuan substansi.
Jika dalam 2 (dua) bulan belum mencapai kesepakatan, diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk kepala daerah dapat menetapkan Perda RTRW, setelah itu apabila kepala daerah belum menetapkan Perda RTRW, maka dalam bulan keempat, Perda RTRW akan ditarik oleh Kementerian ATR/BPN menjadi Peraturan Menteri.
Narasumber ketiga Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN Pelopor menjelaskan mengenai percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Wilayah I (Sumatera, Jawa, dan Bali).
Pada paparannya, Pelopor menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dapat menghambat proses penetapan RTRW, baik RTRW di tingkat provinsi maupun RTRW kabupaten/kota. Salah satu kendala yang dipaparkan adalah proses persetujuan dengan lembaga legislatif atau DPRD.
”Perlu sedemikian rupa untuk melibatkan teman-teman di legislatif itu atau paling tidak terinformasikan setiap perkembangan yang kita susun dari awal. Supaya ke depannya apabila sudah dilakukan komunikasi yang intensif antara Pemda dengan DPRD, pembahasan dan persetujuan muatan substansi yang ada dalam RTRW dapat mudah dicapai,” kata Pelopor.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud memberikan arahan mengenai urgensi dari penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang. ”Terdapat tiga urgensi dari penyusunan dan penepatapan Rencana Tata Ruang. Pertama, acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mensyaratkan bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan termasuk RKPD berpedoman pada RTRW termasuk KLHS di dalamnya, kemudian yang kedua adalah menjadi dasar dalam pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang dalam konteks pengembangan wilayah, serta menjadi dasar pemberian perizinan berusaha,” jelas Restuardy.
Sebelum menutup rapat, Restuardy menegaskan kembali beberapa hal. Pertama, DPRD agar membantu percepatan penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tugas dan kewenangannya. Kedua, pelibatan DPRD dalam proses penetapan Perda RTRW agar konsisten dalam penunjukan (panita khusus atau alat kelengkapan DPRD).
Ketiga, substansi teknis rencana tata ruang agar clean and clear pada saat persetujuan substansi, mengingat terbatasnya jangka waktu penetapan Perda. Terakhir, kesepahaman bersama di tingkat pemerintahan daerah (Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Pameran pendidikan bertaraf internasional, Indonesia International Education Training Expo & Conference (IIETE) resmi dibuka pada Kamis, (22/2/2024).
Mengusung tema Never Stop Learning, pameran ini akan berlangsung selama 4 hari hingga 25 Februari 2024 di Hall B, Jakarta Convention Centre (JCC).
Turut hadir saat pembukaan IIETE 2024, Ketua Tim Kerjasama dan Humas Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi RI, Yayat Hendayana, S.S., M.Si, Presiden Direktur PT Wahyu Promo Citra, HM Sukur Sakka, Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof. Dr. Didin Muhafidin SIP, M.Si, Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan dutabesar negara sahabat.
Dalam sambutannya, Yayat mengapresiasi PT Wahyu Promo Citra (WPCitra) selaku penyelenggara yang konsisten menggelar pameran pendidikan setiap tahunnya. Apalagi, IIETE tahun ini merupakan yang ke-32 kalinya digelar, setelah sempat terhenti 1 kali tahun 2021 karena pandemi.
Menurutnya, pameran ini merupakan wujud peran serta pihak swasta dalam rangka menyampaikan informasi mengenai pendidikan tinggi mulai dari Diploma, S1, S2, S3, profesi, kelas pararel, kelas internasional, program pelatihan, program kedinasan baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
“Tidak hanya itu, IIETE 2024 juga menyajikan beragam informasi beasiswa di perguruan tinggi negeri maupun swasta di dalam dan luar negeri. Tentunya, stimulasi beasiswa ini menjadi bukti dukungan penuh lembaga pendidikan untuk memperluas pemerataan pendidikan di tanah air,” ujarnya.
Yayat Hendaryana juga menghimbau kepada seluruh siswa dan komponen pendidikan untuk mengoptimalkan informasi beasiswa yang disajikan di laman Kemendikbud, Kominfo, Kemenkeu, dan sejumlah aplikasi seperti LPDB, Go Campus, Sejutacita, dan sebagainya.
Pada kesempatan IIETE kali ini juga sekaligus diadadakan penandatanganan MOU antara PT Wahyu Promo Citra dengan Forum Rektor Indonesia untuk meningkatkan akselerasi kualitas pendidikan di di Indonesia.
“Maju mundurnya suatu negara tidak ditentukan oleh kualitas IQ dan ras, melainkan pendidikan yang dilakukan secara sistematis, dan terus menerus. IIETE merupakan salah satu ajang pendidikan tinggi yang sangat membantu masyarakat dalam memiliih pendidikan tinggi yang berkualitas, berkelanjutan, bukan hanya formaslitas,” ungkap Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Prof. Dr. Didin Muhafidin.
IIETE 2024 sendiri menghadirkan sebanyak 100 exhibitor dari PTN, PTS favorit dari Indonesia dan mancanegara, lembaga kursus, digital education, industri penunjang pendidikan dan lembaga pendidikan dari dalam dan luar negeri.
Beberapa kampus favorit yang hadir IIETE 2024 diantaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor,
Universitas Hasanuddin, Politeknik Keuangan Negara STAN, Poltekkes Kesehatan, Universitas Atma Jaya, Universitas Terbuka, Bina Nusantara, Mercu Buana, LSPR, dan banyak lagi.
Sedangkan untuk kampus luar negeri yaitu Rusia (Kazan Federal University, Novosibirsk State Technical University (NETI), MarGU( Mari State University), MEPHI (National Research Nuclear University ) 5. HSE university 6. HSE University – Saint Petersburg, Australia (Torrens University, Central Queensland University), Singapore (James Cook University Singapore, Future Ready Academy, Embry Riddle Aeronautical University), Korea (Silla University, Donga University, University, Sejong University), Hongkong (Vocational Training Council), India (Ratna Sagar, PLTD), Jerman (Goethe Institute Indonesien), Inggris (Accept- Ed Limited), Thailand (Mahidol University), dan Spanyol (Campus Spain).
Wakil Direktur WPCitra, Satrio Sukur mengatakan IIETE 2024 tidak hanya menjadi platform untuk memperoleh informasi tentang pendidikan tinggi, tetapi juga wadah yang menginspirasi seluruh pihak terkait untuk berinovasi dan mempercepat transformasi dalam dunia pendidikan. Untuk itu, selama 4 hari penyelenggaraan, ditampilkan berbagai seminar, workshop, dan sharing session yang mengulas isu-isu terkini yang relevan dengan kemajuan industri pendidikan.
Pada perhelatan IETE tahun ini, selain diadakan kompetisi coding (Indonesia Coding Competition), WPCitra bekerja sama dengan Dunia Robot Indonesia juga siap menyuguhkan kompetisi robot berskala nasional “Indonesia Robotic Competition (INAROC)” untuk para pelajar SMP/MTs dan SMA/MAN/SMK.
Bekerja sama dengan Mediacom, pelajar juga berkesempatan mendapatkan beasiswa kuliah melalui Online Scholarship Competition (OSC) kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia yang diadakan oleh Surya Edukasi Bangsa Foundation dan Medcom.id. Hadir sejak 2015, OSC telah mendistribusikan sebanyak 3.350 beasiswa SI dan S2 di 21 kampus favorit di sejumlah kota di Indonesia.
Tak mau ketinggalan, beberapa perguruan tinggi juga menyuguhkan informasi beasiswa bagi calon mahasiswa, di antaranya dari UGM, Binus University, Universitas Budi Luhur, Bina Sarana, Nusa Mandiri, hingga Cyber University. Bagi yang bertarik kuliah dan bekerja di Jerman, Goethe Institut menyediakan konsultasi gratis untuk pengunjung sehingga sayang untuk dilewatkan.
Selain itu, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan voucher, diskon, hadiah, dan doorprize dari exhibitor. Sebut saja seperti PT. Zeras yang menyediakan doorprize 1 buah HP Samsung. Kemudian ada BTW Edutech yang memberikan voucher dan potongan harga hingga 90%, Hacktiv8 yang menyuguhkan harga early Special Price untuk Program Bootcamp & Gratis Online Course untuk pengunjung di booth.
Ada juga diskon khusus dari Elite Academy untuk pengunjung yang mendaftar program edukasi menjadi Cloud Engineer di Elite Academy selama pameran berlangsung. Selanjutnya, dari Indonesia Bangking School yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa semester lima untuk visit ke
Bank Indonesia serta program magang 4 bulan pada semester 7 di lembaga keuangan Indonesia.
Sebagai penyelenggara, Wahyu Promo Citra akan terus meningkatkan ekspansi jaringan mitra kerja sama dengan pemerintah melalui Ditjen Dikti dan Dinas Pendidikan Tinggi DKI Jakarta, serta menampilkan exhibitor yang lebih variatif sehingga bisa memberikan lebih banyak pilihan dan ragam acara yang relevan dengan perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia
Satrio Sukur optimis, dengan ragam acara menarik, IIETE 2024 bisa menarik perhatian setidaknya 25 ribu pengunjung. Mengingat setiap tahun pameran ini digelar rutin pada bulan Februari, dikunjungi lebih dari 25 ribu pengunjung dari berbagai kalangan, terutama siswa-siswi kelas 12 SMA/SMK/MA dari Jakarta dan sekitarnya termasuk juga orang tua, guru, mahasiswa, akademisi dan para profesional.
Profil Penyelenggara Wahyu Promo Citra
Berdiri sejak tahun 1988, Wahyu Promo Citra merupakan salah satu penyelenggara pameran dan konferensi yang diperhitungkan di tanah air. Pengalaman panjang selama 34 tahun,
Wahyu Promo Citra telah membuktikan profesionalisme dan integritasnya dalam mengelola berbagai pameran dan konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sejumlah pameran yang saat ini yang menjadi trade mark Wahyu Promo Citra diantaranya, Gebyar Wisata Nusantara (GWN), Agrofood Expo & Forum, INA Sport, Indogreen Environment Forestry, Indonesia Building Mechanical Electrica, INACHEM, Pekan Raya Sulsel, dan Halal Fair Series.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. mengungkap bahwa banyak peluang-peluang baru untuk memajukan TNI AD maupun membantu kesulitan dan menyejahterakan masyarakat, yang dapat dilakukan lewat program-program TNI AD. Untuk itu, Kasad mengatakan bahwa dirinya akan mendukung berbagai program TNI AD yang telah direncanakan melalui kebijakan yang akan diputuskan, tentunya sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki TNI AD.
Hal tersebut ditegaskan Kasad saat memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab), sekaligus menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI AD, di Aula Jenderal besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (22/2/2024).
“Peningkatan-peningkatan sudah sangat baik, diharapkan ke depannya kita semakin aktif lagi. Supaya nanti kalau kita (prajurit TNI AD) hadir terjun ke lapangan itu, masyarakat di sekeliling kita betul-betul mendambakan kehadiran Angkatan Darat,“ ujarnya.
Kasad : Program TNI AD Buka Peluang-Peluang Baru Sejahterakan Masyarakat
Adapun jabatan yang diserahterimakan diantaranya, jabatan Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Danpuspenerbad) dari Mayjen TNI Totok Nugroho, S.I.P., M.Si. kepada Mayjen TNI Dr. Drs. A. Jaka Tandang, M.C.S., M.A.P., yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kasad, yang kini jabatan tersebut diserahkan kepada Brigjen TNI Drajad Brima Yoga, S.I.P., M.H. Sebagai informasi, Mayjen TNI Totok Nugroho selanjutnya akan memasuki masa purna tugas, sementara Brigjen TNI Drajad sebelumnya menjabat sebagai Danpusdikter Pusterad.
Tak lupa, Kasad menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada para pejabat lama, yang telah secara totalitas mengemban jabatannya dengan baik. Sementara itu, ucapan selamat disampaikan Kasad kepada para pejabat baru yang mengemban amanah di jabatan barunya.
Di akhir sambutannya, Kasad berpesan agar program-program yang telah berjalan dapat ditingkatkan kembali, sehingga lewat jabatan yang saat ini diemban, para Pati dapat membawa perubahan yang lebih baik.
Selain pelaksanaan serah terima dua jabatan tersebut, sebanyak 21 Pati TNI AD, baik yang berdinas di dalam maupun di luar struktur TNI AD juga melaksanakan laporan korps kenaikan pangkat.
