Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Rangkaian HUT Damkar dan Penyelamatan Ke-105 Tingkat Nasional

padaTinggalkan Komentar pada Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Rangkaian HUT Damkar dan Penyelamatan Ke-105 Tingkat Nasional

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Adwil akan melaksanakan rangkaian HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ke-105 Tingkat Nasional Tahun 2024. Agenda yang dilaksanakan setiap tahun ini, pada tahun 2024 akan dipusatkan di Kota Surabaya sebagai tuan rumah.

Rangkaian HUT Damkar diawali dengan gelaran National Firefighter Skill Competition (NFSC), ada juga kegiatan expo sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan., seminar internasional penanggulangan kebakaran, dan acara Puncak peringatan HUT Damkar ke-105 Tahun 2024 yang akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri selaku inspektur upacara.

Amran, selaku Plh. Dirjen Bina Adwil saat ditemui awak media menjelaskan bahwa Ditjen Bina Adwil memang setiap tahun melaksanakan gelaran HUT Damkar Tingkat Nasional dengan mengusung tema yang berbeda. Amran juga menambahkan bahwa pelaksanaan HUT kali ini diharapkan akan lebih meriah karena keterlibatan peserta NSFC bertambah menjadi 50 tim dari 50 daerah dari sebelumnya 46 tim dari 36 daerah.

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Rangkaian HUT Damkar dan Penyelamatan Ke-105 Tingkat Nasional

“Tahun ini peserta NFSC bertambah menjadi 50 tim dari 50 daerah yang berbeda. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 46 tim dari 36 daerah. Tentu ini menjadi pertanda bahwa ada antusias pemerintah daerah ikut mensukseskan agenda tahunan Ditjen Bina Adwil ini.” Jelas Amran

Pembukaan NFSC akan dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Februari 2024 bertempat di Politeknik Penerbangan Surabaya, dengan mempertandingkan 3 kategori lomba yaitu hose laying, ladder pitching, dan survival yang sudah disusun oleh tim Ditjen Bina Adwil dan gabungan pemerintah daerah secara professional sesuai dengan standar kompetisi pemadam kebakaran dan penyelamatan tingkat dunia.

Amran mengajak masyarakat turut serta meramaikan gelaran HUT Damkar dan Penyelamatan Ke-105 Tingkat Nasional, dimana mereka bisa hadir untuk melihat keseruan pertandingan NFSC di Politeknik Penerbangan Surabaya, melihat expo sarana prasarana dan menghadiri seminar internasional di Grand City Mall, serta memeriahkan acara puncak peringatan HUT Damkar di Lapangan Brawijaya.

“Rangkaian acara kita ada banyak, jadi saya mengajak Masyarakat juga bisa ikut memeriahkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kompetisi keterampilan damkar, seminar internasional, expo sarpras damkar, dan acara puncak upacara peringatan HUT Damkar yang rencananya akan dihadiri oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Masyarakat nanti juga bisa melihat pertunjukan simulasi pemadaman kebakaran setelah upacara selesai .” Tutup Amran. (Mawi PPI)

Red

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Terima Pengurus Pusat Persatuan Putra Putri Angkatan Udara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda

padaTinggalkan Komentar pada Terima Pengurus Pusat Persatuan Putra Putri Angkatan Udara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) serta Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo bersama Pengurus Pusat Persatuan Putra Putri Angkatan Udara (PPP-AU) akan bekerjasama memaksimalkan kerjasama IMI, TNI-AU, dan PPP-AU dalam memanfaatkan potensi lahan milik TNI AU untuk dikembangkan menjadi sirkuit balap. Seperti misalnya lahan bekas bandara di berbagai daerah yang bisa dikembangkan menjadi track sirkuit balap motor dan mobil.

“Sebagaimana telah sukses dilakukan pada eks Bandara Selaparang, NTB yang dikembangkan menjadi sirkuit internasional MXGP, serta eks Bandara Polonia Medan menjadi sirkuit balap drag race dan drag bike. Melalui PPP-AU, IMI juga akan memaksimalkan kerjasama dengan TNI-AU untuk menghadirkan simulator pesawat agar bisa dinikmati masyarakat umum. Sebagaimana kerjasama IMI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menghadirkan simulator balap dan Akademi Digital Motorsport Indonesia (ADMI) yang berlokasi di Black Stone Garage,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus PPP-AU, di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Pengurus PPP-AU yang hadir antara lain, Ketua Umum Fastabiqul Khairat, Sekjen Tito Kustalin, Bendahara Umum Yetti Susilo Wati, Wakil Ketua Umum Dimas Andrew, dan Wakil Sekjen Mustika R.

Terima Pengurus Pusat Persatuan Putra Putri Angkatan Udara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengajak PPP-AU agar senantiasa menjadi cooler system yang selalu menjaga kesejukan suasana kebangsaan. Salah satunya dengan senantiasa mengedepankan cara pandang yang bersifat holistik, memaknai kemajemukan suku, adat budaya, agama, dan berbagai keberagaman yang dimiliki, sebagai kekayaan dan kekuatan sumberdaya yang harus dirawat bersama.

“Karenanya PPP-AU dan MPR RI juga akan bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk memasifkan wawasan kebangsaan sehingga bisa menjadi kesadaran kolektif setiap elemen masyarakat, bahwa keberagaman identitas, ketersebaran penduduk dalam wilayah negara kepulauan, serta kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, haruslah dipandang sebagai satu kesatuan entitas negara bangsa,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, menyikapi dinamika kebangsaan yang semakin kompleks dan terus berkembang, penting bagi semua pihak untuk mengangkat kembali kesadaran wawasan kebangsaan dari segenap elemen bangsa. Khususnya generasi muda dan kelompok usia produktif yang saat ini mendominasi komposisi demografi di Indonesia.

“Menyiapkan generasi muda masa kini untuk kepentingan masa depan adalah proses yang akan selalu mewarnai kehidupan kebangsaan, sebagai sebuah siklus yang akan terus bergulir seiring perjalanan sejarah bangsa. Seiring laju peradaban, kita akan senantiasa dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan zaman. Apalagi saat ini kita sedang dihadapkan pada berbagai tantangan kebangsaan yang muncul dalam berbagai dimensinya. Antara lain melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi muda bangsa, dan memudarnya identitas dan karakter bangsa,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Sosial Teknologi TNI

Terima Pengurus Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

padaTinggalkan Komentar pada Terima Pengurus Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dipercaya menjadi Dewan Pembina Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra). Meningkatkan sinergi dan kolaborasi Himperra dengan pemerintah untuk mengatasi tingginya backlog atau kekurangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2023 saja, backlog perumahan mencapai 12,7 juta rumah.

“Sebagai gambaran, pada tahun 2020 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sendiri mencapai 80,1 persen.

Tahun 2021 meningkat menjadi 81,08 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 83,99 persen. Jika diasumsikan jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 275,3 juta, maka ada sekitar 44 juta penduduk yang belum memiliki rumah sendiri,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Himperra, di Jakarta, Selasa (27/2/24).

Pengurus Himperra yang hadir antara lain, Ketua Umum Ari Tri Piyono, Sekjen Andi Anzhar Cakra Wijaya, Ketua Bidang OKK Aviv Mustaghfirin, Ketua Bidang Kemitraan Widodo Zumiarto, serta Ketua Bidang Kelembagaan Ester Yvonne.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, laju pertumbuhan keluarga baru yang membutuhkan rumah sekitar 700 ribu hingga 800 ribu keluarga per tahun. Artinya, upaya pemenuhan kebutuhan rumah tidak hanya untuk memangkas backlog pada tahun sebelumnya, melainkan proyeksi kebutuhan perumahan pada tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang. Apalagi, pertumbuhan penduduk melaju menurut deret ukur, dan diperkirakan mencapai 324 juta jiwa pada tahun 2045.

Terima Pengurus Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

“Target menihilkan backlog rumah pada usia Indonesia Emas 2045, harus dilandasi oleh strategi yang jitu dan perhitungan yang matang, serta didukung oleh seluruh stakeholders. Banyak aspek yang harus dipersiapkan, mulai dari pengadaan tanahnya, dukungan perbankan, ketersediaan material, dan lain-lain. Untuk menihilkan backlog rumah pada tahun 2045, maka pemerintah perlu membangun sekitar 1,3 juta unit rumah per tahun,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pada tahun 2015 yang lalu, pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Sejak dicanangkan pada tahun 2015, baru betul-betul terealisasi pada tahun 2018, dengan capaian 1,13 juta unit. Meningkat pada tahun berikutnya dengan capaian 1,25 juta unit.

“Diperkirakan, pada tahun 2035, angka urbanisasi akan meningkat menjadi sekitar 66,6 persen, yang tentunya juga berdampak pada kebutuhan tempat tinggal. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat dipastikan bahwa backlog perumahan akan semakin meroket, dan tentunya akan lebih sulit diatasi,” pungkas Bamsoet.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Tengah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Kasad Kunjungi Makorem 071/Wijayakusuma

padaTinggalkan Komentar pada Kasad Kunjungi Makorem 071/Wijayakusuma

Banyumas, – KABAR EKSPRES II Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dalam lawatannya diwilayah Banyumas, dalam rangka manunggal air di Desa Tipar Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas dan mengunjungi Yonif 405/Surya Kusuma Brigif-4/Dewa Ratna Wangon Banyumas, Kasad juga mengunjungi Makorem 071/Wijayakusuma Sokaraja, Banyumas. Selasa (27/2/2024).

Dengan menggunakan pesawat Heli, rombongan Kasad landing tepat di Lapangan Upacara Makorem 071/Wijayakusuma, Kasad disambut Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos, M.M , M Han., beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro Ny. Diah M.Andhy Kusuma. Usai penyambutan, Kasad menerima jajar kehormatan dan menerima laporan oleh prajurit Wijayakusuma dilanjutkan menerima penyambutan dari para Dandim sejajaran Korem 071/Wijayakusuma serta foto bersama.

Kasad Kunjungi Makorem 071/Wijayakusuma

Tak kalah rupa dalam penyambutan itu, Kasad setibanya di depan Makorem 071, juga menerima penyambutan gendhing banyumasan yang dibawakan para prajurit dan PNS Makorem 071. Disamping itu, dalam kunjungannya di Makorem 071, Kasad dengan didampingi Pangdam IV/Diponegoro dan Danrem 071/Wijayakusuma, meninjau stand program unggulan Korem 071/Wijayakusuma diantaranya Program Orang Tua Asuh bagi penderita Disabilitas Ganda, Padi Stunting, Rehabilitasi Koramil, dan Program Karya bakti membantu kesulitan masyarakat berupa pembuatan jembatan penghubung di Brebes. Selain itu, stand Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro berupa keterampilan karya anggota. Serta peletakkan batu pertama pembangunan rumah dinas di komplek Makorem 071/Wijayakusuma.

Kasad dalam arahannya kepada segenap prajurit Korem 071/Wijayakusuma menyampaikan agar segenap prajurit untuk menjaga nama baik institusi, menjaga diri, berbuat terbaik baik dalam melaksanakan tugas maupun dengan masyarakat sekelilingnya. Disamping itu, Kasad juga menekankan agar segenap prajurit untuk mendidik putra putrinya dengan baik, putra putri yang berakhlak mulia dan bisa dibanggakan keluarga.

Pada kesempatan yang sama, Kasad juga mengatakan, bahwa pada tahun 2024 ini, akan memperbaiki 10 pos penjagaan di wilayah perbatasan Papua serta memperbaiki instalasi listrik.

Terkait hal itu, Kasad berharap agar segenap prajurit dapat belajar dan harus pintar berkomunikasi. Disamping itu, Kasad mengungkapkan akan memperbaiki 300 Koramil.

“Segenap prajurit harus dapatnya menciptakan ide-ide atau inovasi-inovasi kedepannya, kreatif dalam mengembangkan dan membantu kesulitan masyarakat sekelilingnya”, ungkapnya.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Rakortekrenbang 2024, Siapkan Fondasi Transformasi Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045.

padaTinggalkan Komentar pada Rakortekrenbang 2024, Siapkan Fondasi Transformasi Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045.

Surabaya, – KABAR EKSPRES II Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menekankan bahwa tahun 2025 merupakan momentum penting dalam menentukan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Tahun 2025 adalah tahun pertama periode pembangunan jangka panjang dan menengah pada RPJPD dan RPJMD.

Untuk itu, perlu sinergi dan koordinasi yang kuat oleh semua pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk mewujudkan koherensi pembangunan secara nasional.

Hal tersebut diungkap Restuardy Daud saat memberikan sambutan pengantar pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024, yang dilaksanakan di Ballroom Vasa Hotel Surabaya pada Senin, (26/02/2024).

“Rakortekrenbang 2024 ini memiliki arti penting serta mengandung momentum yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan tahun pertama pemerintahan baru dan meletakan fondasi transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Restuardy Daud.

Rakortekrenbang 2024 diadakan dalam rangka persiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Pada tahun 2025, tidak hanya menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, tapi juga tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Rakortekrenbang 2024, Siapkan Fondasi Transformasi Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045.

“Sehingga Rakortekrenbang 2024 menjadi landasan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana kerja yang terarah dan terukur untuk Indonesia yang lebih maju lagi,” ujarnya.

Dalam rapat ini, akan disusun agenda pembangunan yang menyeluruh, mengintegrasikan prioritas nasional dan daerah serta menyesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing.

Keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, menjadi kunci utama dalam memastikan kesinambungan dan kesinergisan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan Rakortekrenbang 2024 mencerminkan komitmen Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang efektif dan efisien, serta dalam memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai tujuan bersama.

“Kami berharap hasil Rakortekrenbang ini dapat memberikan arah yang jelas dan komprehensif bagi pembangunan di semua tingkatan pemerintahan, serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada,” ungkap Restuardy Daud.

Sebagai informasi, pelaksanaan Rakortekrenbang telah diatur sesuai amanat Pasal 258 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rakortekrenbang 2024 dikoordinasikan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional/ Bappenas.

Pada kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mewakili Mendagri Tito Karnavian memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rakortekrenbang 2024.

Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah tangan kanan kepala daerah dalam pembangunan.

Bappeda merupakan lembaga yang strategis dalam perancangan pembangunan.

Bappeda sebagai pemegang dokumen perencanaan diharapkan mendahulukan program-program prioritas. Terutama untuk pengoptimalan penggunaan anggaran di tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Bappeda adalah handling management, dia adalah tangan kanannya kepala daerah untuk merancang pembangunan. Kalau Anda salah merancang ya akan ada dosa turunan ke bawah, sampai pelaksanaannya salah, karena itu Bappeda adalah tangan kanan kepala daerah untuk meluruskan sebuah kegiatan,” kata Suhajar saat membuka acara.
Suhajar Juga menyampaikan enam arahan penting dari Mendagri.

Enam arahan Mendagri tersebut meliputi: Perencanaan yang Berintegritas dan Memuliakan Efisiensi; Pembangunan Berorientasi Hasil; Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kemandirian Fiskal; Mewujudkan Pemerintah yang Ramah Investasi; Pendidikan dan Kesehatan Jalan Menuju Kesejahteraan; Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Keadilan.

“Arahan-arahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Gelar Isra Mikraj, Personel Bhayangkara Diingatkan Pentingnya Ketakwaan Dalam Bertugas

padaTinggalkan Komentar pada Gelar Isra Mikraj, Personel Bhayangkara Diingatkan Pentingnya Ketakwaan Dalam Bertugas

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Peringatan Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW 1445 H diselenggarakan Mabes Polri. Acara ini dihadiri Irwasum Polri Komjen. Pol. Ahmad Dofiri dan pejabat utama, anggota Polri, serta Buya Dr. H. Arrazy Hasyim Lc., S.Fil.I, M.A.Hum.

Irwasum Polri pun mewakili Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo membacakan sambutan. Isra Mikraj ini pun diselenggarakan dengan tema Hikmah Isra Mikraj Menanamkan Moral Dalam Mewujudkan Polri Presisi Siap Mengawal Pemilu Damai.

Dalam sambutan itu, Kapolri menyampaikan bahwa peringatan Isra Mikraj ini sebagai salah satu pembinaan bagi para anggota. Perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW menuai berbagai pelajaran penting yang dapat dijadikan contoh.

“Perjalanan ilahiyah Nabi Besar Muhammad SAW, peristiwa yang hanya berlaku satu kali dalam sejarah umat manusia, lambang kebesaran dan kehormatan, serta merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW,” ungkap Irwasum mewakili Jenderal Sigit, Selasa (27/2/2024).

Gelar Isra Mikraj, Personel Bhayangkara Diingatkan Pentingnya Ketakwaan Dalam Bertugas

Kisah Nabi Muhammad SAW yang diperingati, ujar Irwasum, harus disikapi untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Dengan keimanan, maka personel Korps Bhayangkara diharapkan dapat mengabdi kepada institusi dan negeri sebaik mungkin.

“Sekaligus menjadi benteng di era global, di mana nilai moral semakin pudar dalam kehidupan sosial politik, kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Diharapkan, ujar Irwasum, Isra Mikraj ini dapat lebih memantapkan iman, sehingga berimplikasi kepada kehidupan sehari-hari dalam bekerja. Selain itu diharapkan, jajaran personel sadar bahwa pengabdian yang dilakukan selama ini bukan semata-mata tugas duniawi, melainkan adanya aspek ukhrawi dan teologis yang didasari batin.

Terlebih, ujar Irwasum, dalam waktu dekat akan tiba bulan suci Ramadan. Diharapkan, peringatan Isra Mikraj ini juga menjadi penyambut baik bulan suci tersebut.

“Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita senantiasa diberikan kesehatan, ketakwaan, dan ketabahan, serta kekompakan dalam menghadapi tugas, khususnya dalam pengamanan pesat demokrasi 2024, sehingga berjalan aman dan kondusif,” ungkap Irwasum.

Di sisi lain, Buya Arrazy menceritakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dari cerita nabi tersebut diharapkan ada hikmah yang bisa mempertebal iman jajaran Polri.

“Menjaga negeri ini bagian dari rasa syukur terhadap pemberian Allah. Bapak ibu ini punya tugas yang kami semua ngga bisa lakuin, berat tugasnya. Menjaga kedamaian di bumi Allah, Bumi Indonesia,” ungkap Buya.

Ia mengingatkan, menjaga kedamaian di negeri ini menjadi salah satu tugas mulia. Sebab, apabila negara tidak kondusif, maka umat beragama tidak dapat melakukan ibadah dengan tenang.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Bangun Demokrasi Berkualitas, BSKDN Kemendagri Beberkan Pentingnya Perkuat Sistem Kaderisasi Parpol

padaTinggalkan Komentar pada Bangun Demokrasi Berkualitas, BSKDN Kemendagri Beberkan Pentingnya Perkuat Sistem Kaderisasi Parpol

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan pentingnya memperkuat sistem kaderisasi partai politik (Parpol) untuk membangun demokrasi berkualitas.

Sejalan dengan itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan, kehadiran Parpol sangat penting untuk membentuk kader yang berkualitas untuk hadir dalam lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif.

“Kita datang untuk mendapatkan masukan terutama terkait dengan rekrutmen dan sistem kaderisasi Parpol guna memastikan jalannya demokrasi yang lebih baik,” ungkap Gatot saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin, 19 Februari 2024.

Bangun Demokrasi Berkualitas, BSKDN Kemendagri Beberkan Pentingnya Perkuat Sistem Kaderisasi Parpol

Menurut Gatot, sistem kaderisasi memainkan peran krusial dalam membentuk arah dan karakteristik dari Parpol. Kaderisasi yang kuat mampu menyediakan jalur yang jelas bagi para pemimpin masa depan, serta memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, integritas, dan pelayanan masyarakat.

“BSKDN berkolaborasi dengan sejumlah pakar untuk menyusun instrumen Perkiraan Strategi Nasional (Kirstranas) yang sifatnya forecasting. Untuk tema yang kita ambil yaitu Strategi Optimalisasi Peran dan Fungsi Parpol untuk penguatan demokrasi di Indonesia,” jelasnya.

Gatot mengatakan, kaderisasi Parpol tidak hanya mengenai mengisi jabatan-jabatan dalam partai, tetapi lebih dari itu yakni berkaitan dengan pembentukan generasi pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Dirinya juga menyoroti tentang pentingnya menggunakan pendekatan holistik dalam memperkuat kaderisasi termasuk dalam hal penguatan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan hingga pengembangan etika berpolitik.

“Karena sekarang banyak isu muncul mengenai produk legislatif yang tidak sejalan dengan ekspektasi publik. Kita perlu menyikapi ini dengan terus memperkuat sistem kaderisasi agar penyelenggaraan demokrasi di kita (Indonesia) semakin baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol DIY Bagas Seno Adji mengatakan, pihaknya melakukan 59 kali pembinaan pada Parpol berupa pendidikan politik dan pelatihan kompetensi tertentu. “Jadi kita memberikan pendidikan politik juga kepada bacaleg perempuan, dan kami mengundang presenter TV, bagaimana mereka menyampaikan orasi dan public speaking,” terangnya.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Timur Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi

Sekjen Kemendagri: Bappeda adalah Tangan Kanan Kepala Daerah dalam Pembangunan

diperbarui padaTinggalkan Komentar pada Sekjen Kemendagri: Bappeda adalah Tangan Kanan Kepala Daerah dalam Pembangunan

Surabaya, – KABAR EKSPRES II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah tangan kanan kepala daerah dalam pembangunan. Hal itu ditekankan Suhajar saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024 yang berlangsung secara hybrid dari Vasa Hotel Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/2/2024).

“Bappeda adalah handling management, dia adalah tangan kanannya kepala daerah untuk merancang pembangunan. Kalau Anda salah merancang ya akan ada dosa turunan ke bawah, sampai pelaksanaannya salah, karena itu Bappeda adalah tangan kanan kepala daerah untuk meluruskan sebuah kegiatan,” katanya.

Suhajar menegaskan, Bappeda merupakan lembaga yang paling strategis dalam perancangan pembangunan. Bappeda sebagai pihak pemegang dokumen perencanaan diharapkan mendahulukan program-program prioritas. Terutama untuk pengoptimalan penggunaan anggaran di tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sekjen Kemendagri: Bappeda adalah Tangan Kanan Kepala Daerah dalam Pembangunan

“Bapak Presiden menyampaikan pesan kepada kita bahwa hari ini adalah kita berada di tahun terakhir RPJMN 2020-2024, tahun terakhir, Bapak Presiden berpesan anggaran dioptimalkan, tuntaskan yang belum selesai,” tambahnya.

Selain itu, Suhajar menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar daerah turut mendukung capaian visi Indonesia Emas 2045. Berkenaan dengan perencanaan, kepala daerah yang bekerja sama dengan Bappeda diharapkan memiliki konsep yang kuat. Oleh karena itu, kepada para Kepala Bappeda yang turut hadir dalam Rakortekrenbang 2024 ini, Suhajar mendorong agar melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Saya mencatat tadi sekitar 22 Kepala Bappeda yang hadir langsung. Ada 5 yang diwakilkan, nanti ada sekitar 10 atau 11 yang mungkin belum hadir. Mudah-mudahan bisa hadir di siang hari ini. Ini acaranya Bappeda, dan harus hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dari seluruh Indonesia,” terangnya.

Dalam acara tersebut, bersama dengan perwakilan dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Suhajar turut memberikan santunan secara simbolis pada pihak keluarga dari para petugas ad hoc pemilu yang wafat. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS yang telah membantu para keluarga penerima manfaat.

“Saya punya pengalaman langsung, kita punya cleaning service itu kita ikutkan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah cleaning service itu di Kemendagri merangkap menjadi bilal di Kemendagri, dia meninggal saat azan, itu dalam bekerja dapatlah 300 juta lebih, beasiswa anaknya segala macam, seperti yang tadi ada yang 200 juta lebih,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan para pejabat publik agar menggunakan kuasanya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bantuan ini menurutnya juga sejalan dengan janji pendiri negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi anak yatim piatu yang tidak berdaya.

“Nah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang Pak Menteri selalu sampaikan, kekuasaan yang Anda pegang tadi Anda arahkan ke mana, membantu orang miskin Anda akan mendapatkan pahala dan imbalan dari Allah SWT, tapi jika tidak melakukan hal seperti itu maka kemudaratan yang akan didapat,” pungkas Suhajar.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Populer Sosial Teknologi

Ditjen Bina Bangda Kemendagri Sampaikan Sejumlah Masukan terkait Transisi Energi

padaTinggalkan Komentar pada Ditjen Bina Bangda Kemendagri Sampaikan Sejumlah Masukan terkait Transisi Energi

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto menghadiri Dialog Perencanaan Transisi Energi Berbasis Kewilayahan pada Rancangan RPJMN tahun 2025-2029, beberapa waktu lalu di Hotel Pullman Jakarta.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (27/2/2024), acara tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Ibu Vivi Yulaswati dengan menghadirkan pembicara dari Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM; Deputi Bidang Ekonomi Bappenas; Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Bappenas; Plh Direktur SUPD I Ditjen Bangda Kemendagri; Perusahan Listrik Nasional (PLN); para pakar keenergian Universitas Indonesia serta dimoderatori oleh Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas.

Ditjen Bina Bangda Kemendagri Sampaikan Sejumlah Masukan terkait Transisi Energi

Pada kesempatan itu disampaikan tahapan pertama dari Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang akan menetapkan berbagai target pembangunan yang mana salah satu target utamanya yaitu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Salah satu strategi yang akan dijalankan yaitu transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun dengan cara-cara yang berbeda agar pertumbuhan juga lebih bersih.

Pada RPJPN saat ini, telah diupayakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim intervensi ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim diharapkan akan meningkatkan daya dukung lingkungan, penurunan emisi GRK, serta mendorong peningkatan PDB nasional di masa mendatang.

Ketahanan energi dan transisi energi menjadi dua fokus kunci dalam kebijakan pembangunan sektor energi ke depan. Kebijakan transisi energi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Selain itu, mewujudkan transisi dan penyediaan energi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang terkoordinasi secara kewilayahan, Indonesia juga dapat membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Hasil dari Dialog Perencanaan Transisi Energi Berbasis Kewilayahan tersebut untuk masukan dan identifikasi berbagai isu strategis transisi energi yang akan dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam lima tahun mendatang yang diperkirakan akan menjadi constraint (faktor pembatas) dalam proses transisi energi.

Selanjutnya, hasil dari penjaringan isu tersebut akan menjadi masukan bagi Bappenas dalam menyusun dokumen strategi transisi energi berbasis kewilayahan.

Sementara itu, dukungan Kemendagri dalam transisi energi antara lain: Peraturan Presiden No. 11/2023 tentang Urusan Pemerintah Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan SDM pada Subbidang Energi Baru Terbarukan (EBT); memberikan masukan untuk pemerintah daerah terkait dengan program/kegiatan EBT pada saat fasilitasi Dokumen Perencanaan Daerah; menyiapkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program/kegiatan untuk mendukung EBT; serta memfasilitasi Pemda dalam penyusunan RDTR dan RTRW untuk perencanaan serta perizinan usaha terkait dengan EBT.

Masukan dari Ditjen Bina Bangda berkaitan dengan transisi energi. Pertama, perlu ada pertimbangan untuk memperkuat kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ESDM subbidang EBT pada daerah kabupaten/kota.

Kedua, perlu adanya wacana penggunaan dana daerah yang bersumber dari dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) di sektor mineral dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi serta bonus produksi yang berasal dari hasil kegiatan panas bumi yang diorientasikan untuk pembangunan sektor energi, khususnya energi terbarukan.

Ketiga, perlu ada satu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin membangun infrastruktur EBT.

Keempat, pemerintah daerah perlu merencanakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjangnya dengan mengakomodir aspek perubahan struktur ekonomi yang bersumber pada sektor pertambangan ke sektor lain sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dsb.

Terakhir, transisi energi perlu dipersiapkan (semua tahapan dan infrastruktur yang dibutuhkan) dan didukung semua pihak (pusat-daerah, dunia usaha, dan masyarakat) agar dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Red

Berita terkini Budaya Daerah DIY Yogyakarta Internasional Jakarta Jawa Tengah Kalimantan Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Papua Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Sulawesi Sumatera Teknologi TNI

Dirjen Bina Bangda Apresiasi Pemda yang Tetapkan Upah Minimum Sesuai Ketentuan yang Berlaku

padaTinggalkan Komentar pada Dirjen Bina Bangda Apresiasi Pemda yang Tetapkan Upah Minimum Sesuai Ketentuan yang Berlaku

PALU, – KABAR EKSPRES II Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud membuka pertemuan pusat dan daerah dalam rangka asistensi dan supervisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024, beberapa waktu lalu di Best Western Plus Coco Palu Hotel.

Pada kesempatan itu, Restuardy mengatakan arah kebijakan pembangunan sistem pengupahan menekankan pada aspek pelindungan upah bagi pekerja/buruh untuk mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional. Dengan dasar tersebut, maka diharapkan terwujud sistem pengupahan yang berkeadilan.

“Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan, salah satunya untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kebijakan pengupahan tersebut antara lain mencakup kebijakan penetapan upah minimum oleh gubernur setiap tahun dan kebijakan penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah di perusahaan,” jelas Restuardy, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (26/2/2024).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah mengubah beberapa ketentuan pengupahan, khususnya yang terkait dengan upah minimum. Perubahan pokok dalam ketentuan upah minimum tersebut mengenai formula yang digunakan untuk menghitung upah minimum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ketiga variabel tersebut dimaksudkan untuk dapat menjaga daya beli pekerja/buruh dan di sisi lain juga dapat memberikan peluang bagi dunia usaha agar tetap mempunyai daya saing.

Restuardy menambahkan kebijakan pengupahan merupakan salah satu Program Strategis Nasional dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan keberadaan upah berkaitan erat dengan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Upah juga berkaitan erat dengan perluasan kesempatan kerja, pemenuhan dasar pekerja, dan pertumbuhan ekonomi.

“Kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam implementasinya perlu mendapat dukungan dari dewan pengupahan di daerah, baik yang terkait dengan upah minimum maupun struktur dan skala upah. Oleh karena itu, upaya penguatan dewan pengupahan di daerah dengan menambahkan kewenangannya menjadi penting, yaitu tidak hanya terkait dengan upah minimum tetapi juga mengenai pelaksanaan struktur dan skala upah,” imbuh Restuardy.

Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2023, gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 paling lambat tanggal 21 November 2023 dan gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 dan mengumumkannya paling lambat tanggal 30 November 2023. Penyesuaian nilai upah minimum berpedoman pada formula perhitungan yang tercantum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 dan menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Dirjen Bina Bangda Apresiasi Pemda yang Tetapkan Upah Minimum Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan upah minimum tahun 2024 dengan hasil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) provinsi telah menetapkan UMP tahun 2024 dengan rincian: a) 35 (tiga puluh lima) provinsi telah menetapkan UMP tahun 2024 sesuai dengan formula perhitungan dalam PP Nomor 51 Tahun 2023; dan b) 3 (tiga) provinsi menetapkan UMP tahun 2024 tidak sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 yaitu Provinsi D.I Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara; serta sebanyak 28 (dua puluh delapan) provinsi telah menetapkan UMK tahun 2024 di 249 kabupaten/kota dengan rincian: a) 16 (lima belas) provinsi menetapkan UMK tahun 2024 di 98 kabupaten/kota yang seluruhnya sesuai dengan formula perhitungan dalam PP Nomor 51 Tahun 2023; dan b) 12 (dua belas) provinsi menetapkan UMK tahun 2024 di 151 kabupaten/kota dengan rincian sebanyak 103 kabupaten/kota ditetapkan sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 dan 48 kabupaten/kota ditetapkan tidak sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023.

“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan upah minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan tetap konsisten dalam penetapan upah minimum di tahun-tahun berikutnya,” ungkap Restuardy.

Pertemuan pusat dan daerah ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir serta dihadiri secara luring oleh pejabat/staf yang mewakili dari Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum dan Ditjen Bina Bangda), perangkat daerah yang membidangi urusan tenaga kerja dari Provinsi Sumut, Babel, Bengkulu, Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan dan dihadiri secara daring oleh pejabat/staf dari Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, perangkat daerah yang membidangi urusan tenaga kerja dari Provinsi Aceh, Kepri, Jambi, Sumsel, Jawa Barat, D.I Yogyakarta dan Papua Barat Daya.

Red