Mendagri Minta Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Fokus Kembangkan Sumber Daya Manusia

Palu, – KABAR EKSPRES II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) fokus mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Hal ini penting diperhatikan pemerintah daerah (Pemda) setempat sehingga tak hanya mengandalkan maupun terlena terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam.

Karena itu, Pemda perlu memperkuat kebijakan pengembangan SDM, seperti melalui bidang pendidikan maupun kesehatan.

“Mohon betul, karena yang paling utama saya kira untuk daerah berkembang, lompatannya bukan pada sumber daya alam tapi pada SDM,” jelas Mendagri pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Tahun 2024 di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Selasa (05/03/2024).

Dirinya menyebutkan salah satu negara yang berhasil maju meski tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Mendagri Minta Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Fokus Kembangkan Sumber Daya Manusia

Hal itu dapat tercapai salah satunya karena memperhatikan kualitas SDM. Dirinya juga mencontohkan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki perhatian terhadap upaya penguatan SDM dengan memfasilitasi pendidikan dan kesehatan.

“Sulteng boleh kaya akan sumber daya alam, boleh kaya dengan nikelnya, tanah yang subur, danau Posonya, lautnya yang indah, dan seluruh produk-produk agriculture maupun maritim, tapi kalau seandainya tidak diawaki oleh sumber daya manusia yang unggul, yang terdidik, terampil, dan sehat, maka akan menjadi penonton di kampung sendiri, kalah dengan pendatang nantinya,” jelasnya.

Karenanya, kata Mendagri, seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sulteng harus berani berinvestasi pada program penguatan SDM. Dirinya mendorong Pemda setempat agar mulai memberikan program pendidikan gratis bagi generasi Sulteng. Hal ini menjadi tantangan yang perlu dihadapi, sehingga kekayaan sumber daya alam tidak membuat daerah terlena dengan mengesampingkan SDM.

Lebih lanjut, dia menegaskan, di tangan SDM yang terampil, sehat, dan berwawasan luas potensi alam yang terbatas dapat dikelola secara optimal sehingga memiliki nilai lebih. Namun sebaliknya, di tangan generasi muda yang tidak sehat dan tak terdidik, potensi yang melimpah pun akan menjadi tidak ada artinya. Walhasil, potensi tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang, sehingga masalah sosial pun mencuat.

“Nah ini menjadi tantangan, jadi tolong fokus program pendidikan dan kesehatan kalau bicara SDM, pendidikan baik vokasi atau yang formal dulu, bagaimana caranya bisa bikin sekolah anak-anak gratis, paling tidak tamat SMA, syukur kalau mereka diberikan beasiswa lagi, sudah ada ya Pak SMA gratis,” jelas Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan agar program penguatan SDM tersebut betul-betul dijalankan secara efisien. Jangan sampai, langkah yang disusun justru lebih didominasi oleh program yang tidak perlu. Ini seperti memperbanyak kegiatan rapat dan membeli peralatan pendidikan dan kesehatan yang sebetulnya belum diperlukan.

Reporter: Casroni

Bangun Kemandirian Fiskal, Mendagri Pacu Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Kelola Potensi Tingkatkan PAD

Palu, – KABAR EKSPRES II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) agar memanfaatkan berbagai potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini penting dilakukan agar terbangun kemandirian fiskal yang ditandai dengan tingginya jumlah PAD ketimbang dana transfer pemerintah pusat.

Mendagri menegaskan, kemandirian fiskal juga menjadi salah satu tujuan akhir dari pemekaran suatu wilayah. Selain tentunya pemekaran tersebut untuk meringkas birokrasi agar pelayanan publik lebih baik dan sistem pemerintahan lebih sederhana.

“Harapan terakhirnya nanti daerah itu mampu untuk mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan asli daerah lebih dominan dibandingkan transfer pusat, sehingga dia memiliki kemandirian fiskal, itu yang kita sebut dengan kemandirian fiskal,” jelas Mendagri pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Tahun 2024 di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Selasa (05/03/2024).

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kapasitas fiskal Provinsi Sulteng berada dalam kategori sedang, yakni 40 persen PAD dan 60 persen transfer pusat. Angka tersebut menunjukkan bahwa PAD dan pendapatan transfer pusat seimbang. “Ini sudah cukup lumayan,” ujarnya.

Bangun Kemandirian Fiskal, Mendagri Pacu Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Kelola Potensi Tingkatkan PAD

Mendagri juga membeberkan sejumlah strategi dalam meningkatkan PAD. Hal itu seperti dengan mengidentifikasi berbagai potensi yang dimiliki, baik barang maupun jasa termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian Pemda dapat menilai potensi mana yang dapat meningkatkan jumlah PAD.

Dalam meningkatkan PAD, Pemda juga perlu mengundang investor untuk menanamkan investasi di wilayahnya. Menurutnya, Pemda bakal sulit maju tanpa dukungan dari sektor swasta. Hal ini dapat dilakukan Provinsi Sulteng, terlebih saat ini daerah tersebut dalam kondisi kondusif sehingga mendukung iklim berusaha.

Namun sebelum itu, Pemda harus dapat meyakinkan para investor terkait dengan dukungan kemudahan izin berusaha. Dia mengingatkan Pemda agar tidak melakukan tindakan yang justru merugikan para investor seperti menarik pungutan liar. “Swasta itu bukan artinya harus asing, enggak, kalau bisa swasta lokal lebih bagus, hubungkan mereka dengan perbankan, ada kredit usaha rakyat, KUR, oleh Himpunan Bank Milik Negara, banyak program yang bisa membantu masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengingatkan Pemda pentingnya memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja pemerintah termasuk APBD dapat membuat peredaran uang di masyarakat meningkat sehingga daya beli pun menguat. Selain itu, realisasi APBD juga berperan dalam mendorong sektor swasta bergerak.

Tak hanya itu, Mendagri juga mengimbau kepala daerah se-Provinsi Sulteng agar terus mengendalikan inflasi karena menyangkut harga pangan masyarakat. Dia mengingatkan Pemda agar tidak meremehkan persoalan pangan termasuk ekonomi karena akan berdampak terhadap persoalan sosial. Terlebih capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

“Maka kita harus jaga betul inflasi, stabilitas dan pasokan harga, intinya barang harus ada dan harganya terjangkau,” jelasnya.

Red/Puspen Kemendagri

Dihadiri Ibu Negara dan Ibu Wury Ma’ruf Amin, TP PKK Pusatkan Gerakan Tanam Cabai di Kabupaten Bogor

Bogor, – KABAR EKSPRES II Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Istri Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin didampingi Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) menyosialisasikan ketahanan pangan di Alun-Alun Cirimekar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/3/2024).

Rangkaian kegiatan sosialisasi ini merupakan kolaborasi antara TP PKK Pusat dan daerah, serta pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian mengungkapkan, kegiatan ini merupakan kerja sama TP PKK Pusat dengan TP PKK Provinsi Jawa Barat dan TP PKK Kabupaten Bogor serta OASE KIM.

“Kita melaksanakan program pokok PKK, yang mana pada saat ini kita laksanakan adalah Program Pokja III yaitu Program Stop Boros Pangan,” kata Tri.

Dihadiri Ibu Negara dan Ibu Wury Ma’ruf Amin, TP PKK Pusatkan Gerakan Tanam Cabai di Kabupaten Bogor

Tiba sekitar pukul 08.30 WIB, Ibu Iriana, Ibu Wury, dan para anggota OASE KIM langsung menuju acara sosialisasi pertama yaitu gerakan stop boros pangan. Di sana bersama para siswa Sekolah Dasar (SD) Ibu Iriana, Ibu Wury, dan para anggota OASE KIM melakukan gerakan stop boros pangan sebelum memberikan sosialisasi kepada siswa.

Menurut Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian, gerakan stop boros pangan merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mengonsumsi makanan secukupnya.

“Kalau kita pergi ke restoran, kita pergi ke undangan, kita mengambil makanan secukupnya. Jangan sampai kita membuang sampah pangan begitu besar. Ini menyangkut dengan kebutuhan masyarakat lain yang masih membutuhkan,” kata Tri Tito Karnavian.

Setelahnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury melakukan gerakan tanam cabai nasional bersama dengan TP PKK seluruh Indonesia melalui konferensi video. Gerakan penanaman cabai nasional diharapkan mampu membantu mencukupi kebutuhan cabai skala rumah tangga.

“Diharapkan dengan penanaman cabai nasional ini kita bisa membantu menurunkan inflasi di mana harga cabai sekarang cukup tinggi,” lanjut Tri.

Selain kedua kegiatan tersebut, Ibu Iriana, Ibu Wury, dan para anggota OASE KIM menebar benih ikan bersama masyarakat di Situ Citatah, Alun-Alun Cirimekar. Kegiatan penaburan benih ikan juga merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan kolam atau lahan yang ada untuk budidaya ikan.

“Ini juga merupakan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa mempunyai kolam-kolam sendiri, memanfaatkan halamannya sendiri kalau memang itu cukup. Tidak hanya punya lahan, tapi juga punya sistem memakai ember dan lain-lain,” ucap Tri.

Istri Menteri Dalam Negeri ini pun berharap kegiatan sosialisasi oleh Ibu Iriana, Ibu Wury, dan anggota OASE KIM dapat memberikan edukasi ketahanan pangan kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa TP PKK turut menyukseskan program pemerintah.

“Pejuang PKK ini berdasarkan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah, Tim Penggerak PKK adalah mitra pemerintah dalam menyukseskan program-program pemerintah,” tandas Tri.

Red/Puspen Kemendagri

8 Heli Penerbad Menyerang Sasaran di Cipatat

BANDUNG, – KABAR EKSPRES II Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menyaksikan delapan unit helikopter Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) menyerang sasaran tembak, kala meninjau kegiatan Latihan Penembakan Senjata Pesawat Udara (Latbakjatpesud) terintegrasi, yang digelar di Daerah Latihan Pusat Pendidikan Infanteri (Rahlat Pusdikif), Cipatat, Jawa Barat, Selasa (5/3/2024).

Dalam peninjauannya tersebut, Kasad menyaksikan langsung berbagai aktivitas latihan yang melibatkan personel dan alutsista udara milik Puspenerbad yang terdiri dari dua unit Helikopter Apache AH 64E, tiga unit Helikopter Fennec AS 550 C3, dua unit Helikopter Bell 412, dan satu unit Helikopter MI 17 V5.

Latbakjatpesud sendiri dirancang untuk meningkatkan kesiapan operasional satuan Puspenerbad dalam menghadapi tantangan pertempuran modern. Selain itu, juga ditujukan untuk menguji kemampuan bantuan tembakan bagi pasukan darat, koordinasi antar komponen pasukan, serta respon terhadap situasi yang mungkin terjadi di lapangan.

8 Heli Penerbad Menyerang Sasaran di Cipatat

Dalam kesempatan tersebut, Kasad menyampaikan pentingnya menggelar latihan rutin, terutama guna meningkatkan keterampilan dan kesiapan tempur, serta memastikan semua personel benar-benar siap menghadapi tugas-tugasnya secara profesional, serta menguasai alutsista yang diawakinya.

“Kemampuan helikopter kita juga sangat luar biasa. Kita akan selenggarakan latihan ini secara berkala sehingga kemampuan anggota kita akan terus terpelihara, bahkan terus meningkat,” ujar Kasad.

Menurut Kasad pula, melalui kegiatan latihan semacam ini, TNI AD akan semakin siap untuk melaksanakan tugas pertempuran. Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen TNI AD untuk terus meningkatkan kesiapan tempur dan mengikuti perkembangan teknologi, serta taktik militer terbaru, guna menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Usai meninjau pelaksanaan Latbakjatpesud Puspenerbad, Kasad yang didampingi sejumlah pejabat utama TNI AD, menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat yang tinggal di sekitar daerah latihan, serta melaksanakan penanaman bibit pohon tanaman buah di Pusdikif Pussenif.

Reporter: Casroni

Bakamla RI Bersama Malaysia Persiapkan Operasi di Selat Malaka

Malaysia, – KABAR EKSPRES II Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Basri Mustari selaku Ketua Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM) Indonesia, bersama dengan Ketua TPOM Malaysia Laksma Maritim Vincent A/L Rajamony, mengadakan Rapat TPOM Malindo 32 Tahun 2024 di Melaka, Malaysia, pada Selasa (5/3/2024).

Rapat tersebut membahas laporan kegiatan Patroli Terkoordinasi (Patkor) Optima Malindo 2023, Rencana Patkor Optima 2024, dan isu terkini Perbatasan Laut antar Kedua Negara. Terkait kegiatan Patkor Optima Malindo tahun 2024, untuk pembukaan rencananya akan dilaksanakan di Penang, Malaysia dengan mengirim delegasi dan unsur patroli K/L terkait, sedangkan untuk rencana penutupan akan dilaksanakan di Batam.

Memulai kegiatan, Laksma Bakamla Basri Mustari terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat selama berada di Malaysia, serta ucapan salam yang diberikan oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Oplsa., kepada Ketua TPOM Malaysia, beserta jajaran.

Bakamla RI Bersama Malaysia Persiapkan Operasi di Selat Malaka

“Sebagai negara serumpun dan bertetangga, kerja sama Malaysia dan Indonesia sangat berperan dalam melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan di yurisdiksi perairan masing-masing, terutama di Selat Malaka yang memiliki berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum di laut. Perlu adanya kerja sama yang optimal dan semangat dalam satu visi, demi terjaminnya rasa aman dan nyaman bagi pengguna laut di Selat Malaka.”, ujarnya dalam sambutannya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh instansi terkait masing-masing negara. Perwakilan dari Indonesia meliputi, Bakamla RI, TNI, Polairud, PSDKP, Bea Cukai, KPLP, dan Imigrasi.

Autentikasi: Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.

Red/Hms Bakamla RI

 

Puspen TNI Gelar Rakornispen TNI Tahun 2024: Soliditas Jajaran Penerangan TNI Siap Mewujudkan TNI Prima Menuju Indonesia Maju

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han)., mewakili Kepala Staf Umum TNI (Kasum TNI) membuka Rapat Koordinasi Teknis Penerangan (Rakornispen) TNI Tahun 2024 yang mengusung tema “Soliditas Jajaran Penerangan TNI Siap Mewujudkan TNI Prima Menuju Indonesia Maju”, diikuti 60 peserta offline dan 100 peserta online melalui Vicon/Daring yang berlangsung di Gedung Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selasa (05/03/2024).

Dalam sambutannya, Letjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han)., menekankan pentingnya peran penerangan TNI dalam mempublikasikan prestasi dan kinerja Prajurit TNI untuk memenangkan persepsi serta memperoleh kepercayaan publik. “Penerangan TNI adalah penjuru terdepan dalam mempublikasikan kegiatan dan kinerja TNI. Sebagai corong dalam transformasi, penerangan TNI dituntut untuk bekerja profesional serta bersinergi sesama komunitas penerangan TNI,” ungkapnya.

Rakornispen TNI dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc., yang menegaskan penerangan TNI adalah etalase TNI yang menampilkan jati diri TNI seutuhnya dimanapun berada dan bertugas. Selain itu, tetap senantiasa menyiapkan diri dan kemampuannya dalam melaksanakan peperangan informasi.

Puspen TNI Gelar Rakornispen TNI Tahun 2024: Soliditas Jajaran Penerangan TNI Siap Mewujudkan TNI Prima Menuju Indonesia Maju

Diakhir paparannya, Kapuspen TNI menyampaikan beberapa penekanannya terkait peneranag TNI kedepan, “Kurangi publikasi yang bersifat naratif dan tingkatkan visualisasi serta substansi konten untuk memperkuat komunikasi TNI dengan masyarakat, perlu adanya respon cepat untuk menekan berita negatif, dan perluas upaya membangun komunikasi intensif dengan publik dan media, serta adakan penyusunan rencana publikasi yang tepat sasaran guna menjaga kendali informasi,” pungkasnya.

Acara Rakornispen TNI dilanjutkan dengan pembekalan dari Narasumber Dr. Dian Agustine Nuriman, M.Ikom., IAPR., Founder NAGARU COMM, tentang Strategi Komunikasi dalam Media Handling, dan Dr. Dede Farhan Aulawi tentang Narasi Komunikasi di Era Transformasi Informasi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dansatintel Geospasika Bais TNI, Dansatinteltek Bais, para Kadispen Angkatan dan diikuti 60 peserta offline dan 100 peserta online lainnya melalui Vicon/Daring.

Red

Sinergi Kejaksaan RI dan Menteri ATR/BPN RI, Bahas Penguatan Kerja Sama Penegakan Hukum di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima audiensi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Agus Harimurti Yudhoyono, dalam rangka koordinasi dan kerja sama penegakan hukum di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang. Selasa (05/3/2024).

Dalam kesempatan ini, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan RI dengan Kementerian ATR/BPN telah melakukan penandatanganan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor: 1/SHB-HK.03.01/I/2020 dan Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2025.

Kerja sama tersebut tertuang dalam. Ruang lingkup yang meliputi, Pemberian dukungan data dan/atau informasi, Penegakan hukum di bidang agraria/ pertanahan,

Pembentukan tim rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.

Pengamanan pembangunan strategis,
Pelacakan aset, Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, Pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya.

Percepatan sertipikasi tanah aset Kejaksaan Republik Indonesia, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan Kerja sama lainnya yang disepakati.

Sinergi Kejaksaan RI dan Menteri ATR/BPN RI, Bahas Penguatan Kerja Sama Penegakan Hukum di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang

“Kerja sama antara Kejaksaan dengan Kementerian ATR/BPN saat ini telah berjalan dengan baik, salah satunya dengan dukungan data berupa fotokopi warkah dan buku tanah yang dibutuhkan oleh Kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah,” ujar Jaksa Agung.

Kemudian, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan telah membentuk Tim Pemberantasan Mafia Tanah yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Pidana Militer. Tim tersebut dikoordinasikan oleh Bidang Intelijen melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah.

Adapun Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan berperan dalam melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pengamanan pelaksanaan tugas, menyediakan sarana aduan daring yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, mengoptimalkan kualitas dan objektivitas yang melibatkan stakeholders, serta melaporkan hasil kegiatan secara berjenjang.

Sejak diterbitkan Surat Perintah Tugas Jaksa Agung RI Nomor: PRINT-8/A/JA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Tim Pemberantasan Mafia Tanah, hingga Maret 2024 Satgas Pemberantasan Mafia Tanah telah menerima 669 laporan pengaduan (lapdu).

Dari 669 lapdu tersebut, sebanyak 385 lapdu telah ditindaklanjuti ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Polri, hingga Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Sementara sisanya, sebanyak 284 lapdu masih menunggu data dukung.

Audiensi ini turut dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung RI Dr. Sunarta, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pemulihan Aset, Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Direktur Jenderal PTPP, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan RI. (K.3.3.1)

Red

Kemendagri Ingatkan DPRD Kota Balikpapan untuk Tingkatkan PAD

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, Kota Balikpapan memiliki potensi PAD yang sangat besar dan harus direalisasikan pengerjaannya.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan bertajuk,

“SIPD RI dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan”.

“PAD itu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hingga saat ini sudah ada beberapa daerah baik provinsi, kabupaten, atau kota yang PAD-nya melebihi TKD (Transfer ke Daerah),” katanya di Hotel Santika Primer Hayam Wuruk, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Maurits menyebutkan, saat ini peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah telah mengikuti ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) yang sudah berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024.

Kemendagri Ingatkan DPRD Kota Balikpapan untuk Tingkatkan PAD

Berdasarkan peraturan tersebut, Maurits menyampaikan strategi yang dapat segera dilakukan Pemda untuk memacu PAD. Di antaranya dengan cara mengintensifkan kajian objektif dan lebih mendalam terkait potensi pajak dan retribusi yang dimiliki daerah. Selain itu dengan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, digitalisasi, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Upaya ini penting dilakukan sebab pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah di mana pajak tersebut berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD. Untuk itu, pemda harus mengelola pajak secara maksimal,” terangnya.

Maurits menambahkan, Kemendagri terus mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Optimalisasi penggunaan aplikasi ETPD merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mencapai inklusi keuangan, dengan tersedianya akses pada berbagai layanan jasa keuangan.

“Dengan terlaksananya ETPD masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal,” ujarnya.

Dia menyampaikan pula upaya Kemendagri dalam mengoptimalkan pelaksanaan ETPD. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan sistem pembayaran pada bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Upaya lainnya dengan mendorong integrasi sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemda dengan sistem pembayaran pada bank RKUD,” tandas Maurits.

Reporter: Casroni

BSKDN Kemendagri Kawal Penerapan MPP Digital di Kabupaten Sinjai

Sinjai, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengawal penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Penerapan MPP Digital tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberikan keynote speech dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) yang mengusung tema “Strategi Penerapan Digitalisasi Mal Pelayanan Publik Daerah”. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai pada Senin, 4 Maret 2024.

“Ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bahwa pada tahun 2024 MPP diharapkan sudah terbentuk di semua daerah. Mengingat MPP ini memiliki dampak yang luas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terkait kualitas pelayanan,” terang Yusharto.

Dia melanjutkan, sebagai percontohan tahap awal, MPP Digital sudah diterapkan di 21 daerah pada tanggal 20 Juni 2023. Adapun daerah tersebut meliputi 6 kabupaten/kota di Sumatera, 11 kabupaten/kota di Pulau Jawa, 3 kabupaten/kota di Pulau Kalimantan, dan 1 kabupaten di Pulau Sulawesi. “Kami berharap di tahun 2024 setidak-tidaknya akan diimplementasikan pada 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” jelasnya.

BSKDN Kemendagri Kawal Penerapan MPP Digital di Kabupaten Sinjai

Sejalan dengan itu, Analis Pengaduan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Siti Rafika Amalia Dina mengatakan, MPP Digital merupakan aplikasi berbagi pakai yang memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik secara lebih cepat, pasti, dan terjangkau.

“Digitalisasi (MPP) ini supaya pelayanan bisa lebih transparan dan memberikan kepastian, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya mengenai pelayanan apa saja yang kita berikan sebagai pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya PD Subdit Fasilitasi Pelayanan Umum Ditjen Bina Adwil Kemendagri S.Halomoan Pakpahan mengatakan, pihaknya selalu mendukung penerapan MPP Digital di daerah termasuk di Kabupaten Sinjai. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, sehingga dalam penerapan MPP Digital tersebut hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penerapan MPP Digital di daerah.

“Sebenarnya antusias dari pemerintah daerah untuk menghadirkan Mal Pelayanan Publik sangat tinggi, banyak proposal yang sudah masuk sebetulnya pun koordinasi yang dilakukan mereka menginginkan suatu pelayanan yang lebih terkait pelayanan publik baik terkait perizinan non perizinan,” terangnya

Di lain pihak, Direktur Plan C Institute Budi Rahardjo mengungkapkan pihaknya bersama Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri menggagas Mal Pelayanan Publik Indonesia (MPPI) untuk mempercepat terciptanya layanan publik secara terpadu dan berkualitas. Konsep MPPI dinilai berbeda dengan MPP yang diterapkan di daerah secara individual.

“MPPI ini kalau kami menyebutkan sebagai sebuah arsitektur penyelenggaraan pelayanan publik secara elektronik yang dirancang dengan model cloud computing. MPPI dapat dioperasikan bersama oleh seluruh entitas pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota di Indonesia,” pungkasnya.

Reporter: Casroni

Brigjen TNI Dody Triwinarto: Atlet Taekwondo Bermental Juara Sudah Pasti Punya Mental Bertanding

PALU, – KABAR EKSPRES II Optimis atlet Taekwondo Indonesia Sulawesi Tengah mampu meraih prestasi di tingkat Nasional maupun Internasional.

Hal itu diutarakan Danrem 132/Tdl, Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han.,selaku Ketua Taekwondo Indonesia Sulawesi Tengah saat menggelar rapat susunan komposisi personalia pengurus Taekwondo Indonesia Sulawesi Tengah masa Bhakti 2024-2028, yang berlangsung di Ruang Puskodal Songgolangi Makorem 132/Tdl, Kota Palu, Senin (4/3/2024)

“Tentunya melalui kepemimpinan saya ini, akan diawali dengan beberapa program kerja nyata yakni menjaring atlet-atlet berpotensi yang nantinya akan menjadi atlet taekwondo yang bisa berprestasi di daerah, nasional maupun di tingkat internasional.”tuturnya

Lebih lanjut, Jenderal Petarung itu menegaskan bahwa usaha yang mulia ini akan tercapai melalui satu sistem tim kerja yang solid, saling membantu dan tidak melihat kekurangan serta kelemahan satu dengan yang lain pastinya cabang olahraga Taekwondo ini akan menjadi olahraga unggulan dan terpopuler secara khusus di daerah Sulawesi Tengah.

Brigjen TNI Dody Triwinarto: Atlet Taekwondo Bermental Juara Sudah Pasti Punya Mental Bertanding

Selain itu, Ia meyakini dengan adanya prestasi yang membanggakan tentunya cabang olahraga ini akan semakin diperhitungkan, serta menjadi salah satu olahraga unggulan dan diidolakan oleh masyarakat, teristimewa generasi muda pencinta olahraga bela diri di Sulawesi Tengah.

”Kepercayaan yang telah diberikan ini akan menjadi motifasi untuk kita semua didalam mengambangkan cabang olahraga taekwondo,”tegasnya.

Tak hanya itu, Ia menyebut dalam kepengurusannya kali ini akan konsen juga mempersiapkan atlet petarung sejati yang bermental juara pada Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.

“Kedepan kita akan menggelar Open Turnamen Danrem CUP Taekwondo, untuk mencari atlet-atlet yang bermental juara bukan punya mental bertanding karena Mental Juara tidak semua orang miliki karena mental juara pasti punya mental bertanding, sedangkan mental bertanding belum tentu bisa jadi juara,”imbuhnya

Jenderal petarung itu juga berharap dukungan semua pihak agar taekwondo Sulawesi Tengah akan semakin lebih baik kedepannya.

Selanjutnya, Danrem beserta pengurus meninjau Pembangunan Kantor Pengurus Taekwondo Indonesia Sulawesi Tengah yang terletak di area wilayah Makorem 132/Tdl. (Penrem_132).

Red