Jawa Timur, – KABAR EKSPRES IIPanglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kunjungan kerja ke Lanud Iswahjudi, Magetan, Jumat (8/3/2024).
Dalam kunjungannya Tersebut Presiden RI berkesempatan meninjau langsung pelaksanaan demo penerjunan logistik Cargo Delivery System (CDS) dengan dropping zone di sekitar runway Lanud Iswahjudi.
Panglima TNI Dampingi Presiden RI Kunjungi Lanud Iswahjudi, Magetan
Penerjunan CDS ini melibatkan 9 pesawat TNI Angkatan Udara yakni enam pesawat C 130 Hercules dengan tail number A-1316, A-1323, A-1330, A-1339, A-1344, A-1326 baik dari Skadron Udara 31 maupun Skadron Udara 32, kemudian satu Pesawat CN 295 A-2902 dari Skadron Udara 2, dan dua Pesawat Cassa dari Skadron Udara 4 dengan tail number A-2116 dan A-2112. Selain itu dilibatkan juga satu pesawat Cassa 212 TNI AL dan satu helikopter MI-17 dan Bell 412 milik TNI AD.
Tak hanya melihat demo penerjunan CDS dalam kunjungannya ini Presiden RI juga berkesempatan meninjau kesiapan pesawat tempur Lanud Iswahjudi baik F-16 C/D, F-16 AM/BM dan pesawat T-50i Golden Eagle.
Turut Hadir dalam Kunjungan kerja Presiden tersebut diantaranya, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., Pangkoopsudnas Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S dan para pejabat utama Mabesau.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IISukses menempuh dan menaklukkan beragam materi Penanggulangan Anti Teror (Gultor) yang menjadi prasyarat mendapatkan brevet tertinggi di satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menerima Brevet Anti Teror Kehormatan dari Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) 81 Kopassus, di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Sebagaimana diketahui, Kopassus adalah pasukan elite di jajaran TNI AD yang memiliki kualifikasi khusus dan telah berpengalaman menjalankan berbagai penugasan dan selalu berhasil dalam tiap penugasan tersebut. Sehingga, penganugerahan Brevet Anti Teror ini menjadi pengakuan atas dedikasi dan komitmen Kasad dalam membesarkan satuan yang namanya begitu disegani dunia.
Sukses Taklukkan Beragam Materi Gultor, Kasad Terima Brevet Anti Teror Kehormatan
Usai menerima brevet dari Danjen Kopassus Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kasad mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang telah diberikan kepadanya. Sebagai pimpinan Angkatan Darat maupun sebagai pribadi, Kasad merasa bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Kopassus, satuan elite tempatnya mengabdi selama 21 tahun.
“Hari ini saya bersyukur bisa mendapatkan penghargaan ini. Mudah-mudahan (brevet kehormatan) ini bisa lebih mendekatkan saya dengan satuan Gultor ini,” ujar Kasad.
Sebagai informasi, Satgultor 81 Kopassus adalah satuan unit elite dalam Kopassus TNI AD yang terkenal akan keberanian prajuritnya, serta keberhasilan satuan ini dalam menangani beragam situasi terorisme secara cepat, tepat dan berhasil.
Purbalingga, – KABAR EKSPRES IIDalam rangka meningkatkan inklusi sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel CZI Mohammad Andhy Kusuma, S. Sos, M.M., M. Han, dalam program Orang Tua Asuh Disabiltas Ganda, memberikan tali asih dan memberikan kesempatan berwisata kepada anak-anak penyandang disabilitas ganda. Acara ini diselenggarakan di obyek wisata Purbasari Pancuran Mas yang terletak di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kamis (07/03/2024)
Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang digelar secara rutin bekerjasama dengan Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas, bertujuan untuk menyalurkan tali asih yang bersumber dari sumbangan para orang tua asuh yang telah dirintis oleh Korem 071/Wijayakusuma .
Program Orang Tua Asuh ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi dan komunitas yang peduli terhadap kesejahteraan disabilitas. Hal ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian bersama dalam membangun masyarakat yang inklusif.
Membawa Warna Kebahagiaan, Tali Asih dan Wisata dari Danrem 071/Wijayakusma untuk Disabilitas Ganda dalam Program Orang Tua Asuh.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel CZI Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos, M.M., M.Han, berkomitmen untuk terus mendukung dan membantu masyarakat, termasuk mereka yang membutuhkan perhatian khusus seperti anak-anak penyandang disabilitas ganda.
“Kami percaya bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dan kepedulian. Program Orang Tua Asuh ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk membantu mereka yang membutuhkan, dalam kesempatan ini kita akan sedikit berbagi berupa paket sembako kepada para orang tua dan juga keperluan-keperluan untuk adik-adik kita penyandang disabilitas ganda, acara ini tidak hanya memberikan paket sembako yang meliputi bahan makanan pokok, tetapi juga menawarkan pengalaman wisata edukasi bagi anak-anak penyandang disabilitas ganda dan keluarganya. Wisata ini dirancang khusus untuk memungkinkan mereka menikmati momen berharga bersama keluarga, sambil menjalin hubungan silaturahmi yang lebih erat ” ujar Danrem.
Dalam kesempatan yang sama Ketua PPDG Banyumas dr. Siswanto Budi Wiyoto menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada korem 071 beresta jajaranya atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Para keluarga dan anak-anak penyandang disabilitas ganda tersebut menyambut baik kegiatan ini dengan penuh rasa terima kasih. Mereka menyatakan bahwa dukungan dan perhatian yang diberikan oleh Danrem 071 dan timnya sangat berarti bagi mereka dan keluarganya.
Dengan diluncurkannya program ini, diharapkan semakin banyak orang yang terinspirasi untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi semua orang.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IITim Satuan Tugas Intelijen Reformasi Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan Terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Klaten pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Jumat, (8/3/2024). sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di Jl. Nangka Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat,
Identitas Terpidana yang diamankan, yaitu:
Nama : Sahliyatul Khoiriyah, S.Pd., M.Pd
Tempat lahir : Jepara
Usia/tanggal lahir : 56 tahun / 29 Agustus 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) Guru di Makamhaji Kartasura
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1096 K/Pid/2022 tanggal 26 Oktober 2023, Sahliyatul Khoiriyah, S.Pd., M.Pd merupakan TERPIDANA penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 4 tahun.
Adapun Terpidana Sahliyatul Khoiriyah, S.Pd., M.Pd melakukan penipuan terhadap PT Majuel yang merupakan sebuah perusahaan garmen asal Korea. PT Majuel menjadi korban mafia tanah saat mencari lahan untuk pabrik di Desa Troketon,
Kecamatan Pedan, Klaten Jawa Tengah. Akibatnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 2.153.125.000 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),
Tim Tabur Kejaksaan Agung Berhasil Mengamankan Buronan (DPO) Mafia Tanah Atas Nama Terpidana SAHLIYATUL KHOIRIYAH
DPO awalnya terdeteksi di kota Bekasi dan di kota Jakarta Timur, lalu Tim memutuskan untuk melakukan pengejaran. Ketika tim melakukan pengejaran ke Jakarta Timur, nomor target sempat mati dan tidak terdeteksi.
Keesokan harinya, nomor target sempat aktif kembali di daerah kota Bekasi, lalu Tim segera mengejar target hingga akhirnya dapat ditemukan dan diamankan di Jalan Nangka Kayuringin Jaya, Kota Bekasi saat hendak masuk ke dalam sebuah minimarket dengan menggunakan kendaraan mobil.
Saat diamankan, Terpidana Sahliyatul Khoiriyah, S.Pd., M.Pd bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian dilakukan serah terima kepada Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Klaten.
Dalam beberapa kesempatan, Jaksa Agung mengimbau agar menindak tegas para pelaku mafia tanah yang terbukti melakukan tindak pidana pertanahan seperti pemalsuan, penipuan, penggelapan, suap, gratifikasi, dan pencucian uang.
Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung juga meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (K.3.3.1)
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali menetapkan 1 orang TERSANGKA baru, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022. Kamis 7 Maret 2024.
Hingga saat ini, Tim Penyidik telah memeriksa total 139 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, Tim Penyidik telah menaikkan status 1 orang saksi menjadi Tersangka yakni ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 s/d 2020 PT Timah Tbk.
Dengan tambahan satu orang tersangka tersebut, maka jumlah keseluruhan tersangka sampai saat ini yaitu 14 orang (termasuk tersangka dalam perkara Obstruction of Justice).
Tim Penyidik Kembali Menahan 1 Orang Menjadi Total 14 Tersangka dalam Perkara Komoditas Timah
Adapun kasus posisi yang berkaitan dengan Tersangka ALW yaitu: Pada tahun 2018, Tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017 s/d 2018 bersama Tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk.
Atas kondisi tersebut, Tersangka ALW bersama dengan Tersangka MRPT dan Tersangka EE yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu.
Guna melancarkan aksinya untuk mengakomodir penambangan ilegal tersebut, Tersangka ALW bersama dengan Tersangka MRPT dan Tersangka EE menyetujui untuk membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter.
Pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Tersangka ALW tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang menjalani penahanan dalam penyidikan perkara lain yang tengah diproses oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. (K.3.3.1)
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, merayakan ulang tahunnya yang ke-57, Jumat (8/3/2024) hari ini dengan semangat dan tekad yang kuat untuk terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Pria yang dikenal sebagai sosok berdedikasi namun tetap bersahaja ini, memulai pagi harinya dengan melakukan senam bersama pimpinan unit kerja eselon II, pejabat administrator dan pengawas serta pegawai Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Teguh Setyabudi, yang kini menjabat sebagai Dirjen Dukcapil, dinilai memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan pelayanan sektor adminduk di Indonesia. Dengan visi dan misinya yang jelas, Teguh memimpin pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mereformasi, mempercepat dan mempermudah pelayanan publik dalam arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Berkat gerakannya yang lincah dan visioner, selama setahun memimpin Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Teguh telah menerima 7 penghargaan. Yakni, 4 Piala Kemendagri BerAKHLAK Award 2023, Penghargaan Gakkum Award dari Kementerian LHK, Certificate of Acknowledgement dari Perbarindo, serta baru saja penghargaan dari Kementerian ATR/BPN.
Ulang Tahun ke-57, Dirjen Teguh Diganjar 7 Penghargaan
Perayaan ulang tahun di hari Jumat berkah ini yang diadakan di kantor pusat Dukcapil, dihadiri para pejabat Eselon II hingga IV serta para pegawai. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa di setiap sudut kantor, mencerminkan hubungan yang erat di antara tim Dukcapil.
Untuk menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, disampaikan pula tausiyah dan doa bersama dipimpin H. Paturi dari Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).
Dalam sambutannya, Teguh Setyabudi berterima kasih kepada seluruh tim Dukcapil atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam mewujudkan misi lembaga tersebut. “Ulang tahun ini adalah momentum untuk kita bersama-sama merenung, mensyukuri apa yang telah dicapai, dan merancang langkah-langkah strategis ke depan. Saya percaya, dengan semangat kebersamaan, kita dapat terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Teguh Setyabudi.
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, dengan rendah hati menerima ucapan selamat dan harapan terbaik dari para hadirin. Teguh menegaskan bahwa perayaan ulang tahun ini bukan hanya sebagai momen pribadi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk terus berjuang demi kemajuan sektor administrasi kependudukan di Indonesia.
Semoga dengan semangat baru yang diperoleh di ulang tahun ke-57 ini, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dapat terus membawa perubahan positif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selamat ulang tahun yang ke-57, Dirjen Teguh Setyabudi! Semoga langkah-langkah besar selalu mengiringi perjalanan Bapak Dirjen.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Dalam rangka mendukung kelompok perempuan dan generasi muda dalam mengelola Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat dukungan pemerintah daerah,
Kelembagaan, dan usaha kelompok perempuan pengelola KUPS, telah dilaksanakan lokakarya pengarusutamaan gender, generasi muda dan kelompok rentan dalam perhutanan sosial dengan tema “Mewujudkan Penghidupan Berkelanjutan untuk KUPS Perempuan, Generasi Muda dan Kelompok Rentan bagi Kelestarian Hutan”, beberapa waktu lalu di Hotel Oria Jakarta.
Lokakarya yang terselenggara atas kerja sama mitra lokal pembangunan (PUPUK dan Penabulu) dengan Ditjen Bina Bangda Kemendagri melalui dukungan Ford Foundation Indonesia tersebut dibuka oleh Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian LHK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa PDTT, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Jawa, Sulawesi, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTT, pelaku usaha, akademisi, serta sejumlah KUPS dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan NTT.
Pada sambutannya, Gunawan menjelaskan bahwa tingkat partisipasi kelompok rentan seperti kelompok perempuan, anak muda, dan kelompok difabel dalam pengelolaan perhutanan sosial masih terbatas, meskipun target capaian perhutanan sosial terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.
“Pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak didominasi oleh orang tua yang memiliki usia rata-rata 57 tahun. Menurut data dari Katadata Insight Center, dari 103 KUPS pada 2020, hanya sekitar 5 kelompok (5%) yang anggota dan pengurusnya didominasi oleh perempuan, sedangkan yang anggota dan pengurusnya setara antara laki-laki dan perempuan tidak lebih dari 1 kelompok (1%). Selebihnya, 97 kelompok (94%) merupakan kelompok yang anggota dan pengurusnya didominasi laki-laki,” jelas Gunawan, dalam keteranganya yang diterima redaksi, Jumat (8/3/2024).
Ditjen Bina Bangda Kemendagri Dorong Partisipasi Perempuan dan Generasi Muda dalam Perhutanan Sosial
KUPS Melati Craft Sejahtera dari Batang dan KUPS Luri Manjak dari Sumba Timur menyampaikan capaian, peluang, dan tantangan yang dihadapi. KUPS Melati Craft Sejahtera memproduksi kerajinan dari limbah hutan. Produk yang dihasilkan antara lain: tatakan gelas, rak buku, dan barang guna lainnya yang terbuat dari kayu. Anggota terdiri dari 20 orang dan sebagian besar anggotanya adalah perempuan. Anggota laki-laki berperan dalam produksi, sedangkan anggota perempuan berperan dalam pencarian bahan baku dan pemasaran.
KUPS Luri Manjak bergerak di bidang penanaman dan pengelolaan kopi, kelapa, dan kemiri. Pemasaran masih untuk produk primer (buah mentah) pada pasar lokal. Dari kedua KUPS masih ditemukan kendala dari sisi bahan baku yang tidak selalu tersedia, masih kurangnya SDM, dan kurangnya pendampingan. Kondisi tersebut dapat diminimalisasi dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk kemajuan KUPS melalui fasilitasi KUPS dalam mengembangkan produknya dan penyusunan Pokja.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Ditjen PSKL KLHK menyampaikan terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan program perhutanan sosial, yaitu dengan penguatan kelembagaan, peningkatan usaha, kerja sama, media, serta kesinambungan antara KUPS dalam mensuplai kebutuhan pasar, dan kearifan lokal produk. “Untuk peningkatan usaha, perlu adanya peningkatan olahan turunan dari hasil-hasil perhutanan sosial yang selama ini hanya menjual hasil hutan secara mentah” sambungnya.
Kabid Standarisasi Kompetensi SDM Aparatur KemenkopUKM menjelaskan bahwa untuk pengembangan usaha perhutanan sosial diperlukan adanya pembentukan lembaga seperti koperasi yang melibatkan penduduk sekitar, minimal 90 orang anggota sudah dapat membentuk sebuah koperasi.
Sedangkan dari Kementerian Desa PDTT menyampaikan peran pemerintahan desa dalam memfasilitasi perhutanan sosial melalui sinergi dengan KUPS sesuai amanat Perpres 28 tahun 2023. Sinergi ini dilakukan melalui BUMDes sebagai salah satu amanat dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2023 berkaitan dengan pemanfaatan dana desa melalui BUMDes dalam pemanfaatan hutan desa, perhutanan sosial, dan hutan adat. Adapun pemanfaatan dana desa diawali dengan dengan mekanisme usulan dalam musyawarah desa untuk selanjutnya diintegrasikan dalam RPJMDes.
Berkaitan dengan pengarusutamaan gender, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Eko Novi mengatakan perlu adanya keterlibatan perempuan dalam setiap kelembagaan perhutanan sosial. Sebagai contoh, afirmasi 30% perempuan dalam kelompok perhutanan sosial. Selain pelibatan dalam kelembagaan juga perlu dalam peran sehingga tidak hanya sebagai peserta anggota tetapi terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan segala proses dalam perhutanan sosial.
Sementara itu, penempatan perempuan dalam kelembagaan perlu ditindaklanjuti dengan pemberdayaan agar keberlanjutan peran perempuan, khususnya dalam perhutanan sosial lebih terlihat dan berperan aktif. Hal ini perlu kolaborasi antar pihak, karena berbicara pemberdayaan bukan hanya satu urusan saja tetapi multisektor. Pengarusutamaan gender mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu, pentingnya pengarusutamaan gender dalam perhutanan sosial pada dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra dan Renja.
Pada sesi kedua, disampaikan peluang pendanaan dan pemasaran usaha perhutanan sosial. Dari BPDLH menjelaskan tentang pendanaan dengan pinjaman lunak (soft loan) fasilitas dana bergulir dari BPDLH serta cara untuk mengaksesnya.
Selain itu, hadir pula PT Elevania Sinergi Prima Nusantara (ESPN) dan PT Parara Bumi Nusantara yang memberikan gambaran peluang bagi para KUPS untuk mengakses pasar yang lebih luas dan menguntungkan.
Terakhir, dari akademisi PSDKU Universitas Diponegoro menyampaikan pentingnya strategi pemasaran dengan STP yaitu segmenting, targeting, dan positioning. “Suatu badan bersedia memberikan pendanaan melalui berbagai tolok ukur terhadap pihak penerima dana. Salah satu tolok ukur yang paling kuat digunakan adalah reputasi,” demikian disampaikan.
Pada penutupan kegiatan, Kasubdit Kehutanan Dit SUPD I Dyah Sih Irawati berharap melalui lokakarya ini peserta dapat menyerap praktik baik partisipasi perempuan, generasi muda dan kelompok rentan dalam mengelola KUPS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan dan usaha kelompok perempuan, generasi muda dan kelompok rentan pengelola KUPS melalui kolaborasi dengan pelaku pasar, akademisi dan lembaga pembiayaan.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri yang berlangsung di Aula BSKDN pada Kamis, 7 Maret 2024.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Upaya BSKDN untuk memberikan pemahaman yang tepat terkait regulasi, prosedur kerja, hingga program-program yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi.
Sejalan dengan itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan pada tahun 2023 BSKDN telah menyampaikan usulan rencana aksi reformasi birokrasi Kemendagri dengan 11 rencana aksi meliputi 8 rencana aksi tematik dan 3 rencana aksi general.
Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan zona integritas di lingkungan BSKDN telah ditetapkan dua unit Eselon II sebagai unit kerja. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemendagri tahun 2024. Adapun unit yang ditetapkan meliputi Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pusat Strategi Kebijakan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri.
BSKDN Kemendagri Gelar Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sejalan dengan itu, Kepala Subbidang Pemantauan Program Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Hatni mengimbau agar seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dapat menyusun rencana aksi yang relevan dengan indikator yang ingin dicapai. Mengingat, masih banyak K/L yang menyusun rencana aksi sekadar formalitas semata sehingga kurang secara logika kurang berdampak.
“Tindak lanjutnya, jadi diharapkan setiap K/L itu melakukan koordinasi secara intens dengan K/L Meso yang akan melakukan penilaian terhadap indikator tersebut,” jelasnya.
Dilain pihak, Kepala Biro dan Tata Laksana Kemendagri Evan Nur Setya Hadi mengungkapkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023 berada pada angka 84.19 dengan rincian 76.63 Reformasi Birokrasi General dan 7.56 Reformasi Birokrasi Tematik. Nilai tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Evan menilai kenaikan pada tahun 2023 bahkan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Adapun nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 mencapai 78.53 sementara tahun 2022 berjumlah 79.17.
“Kenaikan ini memang cukup signifikan di saat kita lihat perkembangannya atau progresnya. Alhamdulilah ini tentunya bukan saja perjuangan Biro Organisasi Tata Laksana semata tetapi adalah seluruh perjuangan ikhtiar semua teman-teman di 12 Komponen yang ada di Kemendagri,” pungkasnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIBadan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) tengah mematangkan pendoman penyusunan strategi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri. Guna menyempurnakan pedoman tersebut, BSKDN menjaring berbagai masukan lintas kementerian dan lembaga (K/L).
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Grand Dafam Ancol pada Kamis, (7/3/2024).
“BSKDN dalam menjalankan peran barunya merekomendasikan kebijakan perlu penguatan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder terkait. Ini untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam rekomendasi yang dihasilkan” ungkap Abas.
BSKDN Kemendagri Matangkan Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Selanjutnya, demi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, Abas mengimbau jajaranya untuk mengedepankan kredibilitas dan independensi organisasi agar data yang disajikan maupun analisis yang dilakukan dapat bersifat lebih objektif tanpa adanya intervensi politik praktis. Selain itu, BSKDN juga perlu memastikan adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan transparansi baik terkait metodologi yang digunakan, sumber data yang dipakai, serta asumsi-asumsi yang mendasari rekomendasi tersebut.
“Kami berharap pendayagunaan rekomendasi kebijakan akan semakin meningkat sehingga strategi kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara nyata,” terangnya.
Kata Abas, analisis yang cermat dan metode yang tepat adalah modal penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan terus berkomitmen melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan strategi kebijakan baik di lingkup pusat maupun daerah. ”Kami akan pantau melalui fasilitasi, asistensi serta penguatan inovasi untuk meningkatkan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) penyusun kebijakan dan kami juga mendorong adanya peningkatan kapasitas kelembagaan strategi kebijakan,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Praktisi Pengembang Organisasi Kundiyarto Prodjotaruno mendukung berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM penyusun kebijakan khususnya bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Dia menyarankan, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat terutama berkaitan dengan penyusunan kebijakan.
“Jadi ada konsultasi publik dibentuk oleh perangkat daerah, diikuti oleh perangkat daerah di situ ada interaksi. Melalui ini saya rasa produk-produk (rekomendasi kebijakan) akan semakin berkualitas, kebijakan publik yang memberikan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkasnya.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong penguatan sistem ketahanan dan keamanan maritim Indonesia melalui diplomasi maritim dan penguatan Alutsista TNI AL. Dengan prinsip Trinitas TNI AL untuk melakukan peran militer, peran diplomasi dan peran polisional, khususnya melalui pemanfaatan kapal selam, diharapkan dapat mewujudkan laut Indonesia yang aman, damai dan sejahtera.
“Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Namun, potensi tersebut juga diiringi dengan berbagai tantangan, seperti perompakan, penyelundupan dan terorisme maritim. Karena itu, penting bagi kita untuk memiliki sistem ketahanan dan keamanan maritim yang kuat untuk menjaga teritorial dan kedaulatan NKRI,” ujar Bamsoet usai menerima Staf Khusus Panglima TNI Mayjen (Mar) Oni Junianto di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Turut hadir antara lain Kepala Sekretariat Umum Angkatan Laut Kolonel Laut Hery Setiyo Nugroho dan Kepala Pusat Komando dan Pengendali Angkatan Laut Kolonel Laut Rio Yum.
Ketua MPR RI Bamsoet Dorong TNI AL Sebagai Garda Terdepan Ketahanan dan Keamanan Maritim Indonesia
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kapal selam memiliki efek deteren (pencegahan) yang tinggi dalam menjaga keamanan laut di Indonesia. Kemampuannya untuk bergerak secara diam-diam dan menyerang dari bawah laut menjadikan kapal selam sebagai alat pertahanan yang sangat efektif.
“Kapal selam merupakan salah satu arsenal penting TNI, khususnya TNI AL, dalam menjaga keamanan laut di Indonesia. Peran kapal selam, baik konvensional maupun nirawak, terbukti mampu menjaga stabilitas keamanan maritim nusantara. Kemampuannya yang unik dan canggih menjadikan kapal selam sebagai alat pertahanan yang sangat efektif,” kata Bamsoet.
Penerima penghargaan Brevet Baret Ungu Korps Marinir Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI AL ini mengingatkan agar TNI terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan wilayah maritim NKRI. Tidak kalah pentingnya, menjalankan fungsi diplomasi kemaritiman sebagai cerminan wajah Indonesia di mata dunia.
“Patut diapresiasi keberhasilan TNI AL menyelenggarakan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023 pada 4-8 Juni 2023 di Makassar. Latihan gabungan non tempur di Selat Makassar yang diikuti oleh Angkatan Laut dari 36 negara di dunia ini, telah memberikan dampak positif terhadap diplomasi maritim Indonesia. Diantaranya, mampu membangun trust building, memperkuat citra positif dan menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam kerjasama maritim global,” pungkas Bamsoet.
