Kota Tegal, – KABAR EKSPRES IIPolres Tegal Kota, Polda Jateng, mengamankan ratusan botol minuman keras (miras) dari sejumlah penjual di wilayah Kota Tegal, Rabu (20/3/2024).
Kegiatan operasi penyakit masyarakat ini sebagai upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif selama ramadhan hingga lebaran Idul Fitri 1445 H mendatang.
Kapolres Tegal Kota melalui Kabagops Kompol Nurcholis mengatakan, pihaknya saat ini terus menggiatkan operasi penyakit masyarakat. Dengan sasaran seperti perjudian, miras, prostitusi, premanisme dan tindak kejahatan jalanan.
“Sasaran kali ini kita melakukan razia peredaran minuman keras di wilayah Kota Tegal. Dari razia tersebut kami berhasil mengamankan 164 botol minuman keras. Dengan rincian 148 botol kecil jenis AO, 6 botol besar jenis AO dan 10 botol jenis putihan atau brangkal,” ungkap Kabagops.
Cegah Penyakit Masyarakat, Polres Tegal Kota Amankan Ratusan Botol Miras
Kabagops menyebut, pihaknya langsung menyita ratusan botol miras tersebut. Dan mengamankan ke Mapolres beserta pemiliknya untuk penanganan lebih lanjut.
Kabagops juga mengimbau kepada masyarakat, untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan situasi bulan ramadhan di Kota Tegal yang kondusif. Dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menggangu ketertiban umum.
“Bagi masyarakat, mari bersama-sama kita wujudkan Kota Tegal yang kondusif. Karena tanpa dukungan dari seluruh element masyarakat, hasil kegiatan Polres Tegal Kota tidak akan maksimal. Untuk itu bagi yang mengetahui adanya kegiatan yang dapat mengganggu kamtibmas, silahkan hubungi kami agar segera kita tindak lanjuti,” pungkasnya.
Kota Semarang, – KABAR EKSPRES II Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jateng memusnahkan barang bukti TP Narkotika berupa 47,8 kilogram methampetamine (sabu) dan 34.743 butir pil extasi. Barang bukti tersebut merupakan hasil ungkap kasus TP Narkotika pada tanggal 12 Januari dan 21 Februari 2024.
Pemusnahan tersebut dilakukan dengan alat Incenerator Mobile milik BNNP Jateng di Mako Ditresnarkoba Polda Jateng, Tanah Putih, Kota Semarang pada Rabu, (20/3/2024) pagi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Satake Bayu, serta sejumlah pejabat dari Kejaksaan Agung, Kejati Propinsi Jateng, BNNP Jateng, Labfor Polda Jateng serta perwakilan dari LSM Geram.
“Barang bukti tersebut berasal dari 5 perkara TP Narkotika. 3 perkara di bulan Januari 2024 dan 2 perkara di bulan Februari 2024,” ungkap Kabidhumas Kombes Pol Satake Bayu di awal kegiatan.
Sementara itu, Dirresnarkoba menjelaskan bahwa dari 5 perkara yang diungkap, pihaknya turut mengamankan 7 orang tersangka.
“Dari kelima perkara tersebut, kasus terbesarnya adalah pengungkapan tanggal 21 Februari 2024 di Gerbang Tol Cikande, Banten yang mengamankan 51 kg (bruto) sabu dan 34.800 butir pil extasi,” jelas Dirresnarkoba Kombes Pol Muhammar Anwar Nasir.
Dalam pengungkapan tersebut petugas mengamankan 2 orang tersangka berinisial GDA dan PR yang menggunakan modus menyamarkan barang bukti narkoba dalam mobil box berisi minuman kemasan sebagai upaya peredaran narkotika lintas Jawa-Sumatera.
“Barang bukti yang diamankan dalam 5 kasus tersebut kemudian dilakukan penyisihan guna keperluan penuntutan di kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Sisanya akan dimusnahkan menggunakan Mobile Incenerator,” jelasnya.
Kegiatan pemusnahan diawali dengan menimbang ulang barang bukti yang dilakukan oleh Tim Labfor Polda Jateng yang dipimpin AKBP Bowo. Pemusnahan sendiri dilakukan secara bertahap mengingat banyaknya barang bukti yang dimusnahkan dan terbatasnya kapasitas Mobile Incenerator untuk melakukan pemusnahan.
“Mengingat banyaknya barang bukti, pemusnahan dilakukan bertahap. Dalam setiap tahap akan dimusnahkan kurang lebih 7 kg barang bukti yang akan memakan waktu sekitar 1 jam. Diperkirakan pemusnahan seluruh barang bukti akan selesai dalam waktu 6 jam,” ujar AKBP Bowo.
Meski kapasitas pemusnahan Mobile Incenerator milik BNNP terbatas, namun alat tersebut dinilainya sangat membantu kegiatan operasional Polda Jateng terutama terkait pemusnahan Barang Bukti Narkotika.
Menurutnya, pemusnahan barang bukti narkoba perlu dilakukan secara hati-hati hingga musnah tanpa sisa dan tidak membawa dampak bagi lingkungan.
“Kalau dulu incenerator hanya stasioner di Labfor Polda Jateng, dengan adanya Mobile Incenerator milik BNNP ini sangat membantu karena bisa dilakukan dimana saja tanpa membawa dampak bagi lingkungan,” sebutnya.
Dijelaskan pula bahwa pembakaran melalui Mobile Incenerator melalui 2 tahap yaitu pembakaran barang bukti itu sendiri dalam sebuah tungku bersuhu tinggi dan pembakaran sisa asap yang dihasilkan sehingga asap yang keluar dari cerobong incenerator bersih dari kandungan bahan yang dibakar.
“Karena amphetamine merupakan bahan yang sangat waberbahaya. Lethal dosisnya 149 gram, artinya jika dosis itu digunakan dalam sekali konsumsi akan mengakibatkan kematian. Jumlah sabu sebanyak ini (49 kilogram) cukup untuk merenggut nyawa orang satu kelurahan. Sehingga dengan pemusnahan ini banyak nyawa masyarakat yang bisa diselamatkan dari bahaya penyalahgunaan Narkotika,” tandasnya
Atas aksi kejahatan mereka, seluruh tersangka diancam pasal 112 ayat (2), pasal 114 ayat (2) dan pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana Mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (Dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Jatim, – KABAR EKSPRES IITim Intelijen Kejaksaan Agung Tim Tabur Satgas SIRI dan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil mengamankan DPO asal Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai. Rabu, (20/3/2024). sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Batu, Malang – Jawa Timur,
Identitas Terpidana yang diamankan, yaitu:
Nama : Ir. Dody Baswardojo Bin Baswoko.
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun / 27 Juni 1951.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Bendul Marisi Selatan IV No. 8 Surabaya.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Adapun Ir. Dody Baswardojo Bin Baswoko diduga telah melakukan tindak pidana ”korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 994.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Atas perbuatannya, Terpidana Ir. Dody Baswardojo Bin Baswoko membayar uang pengganti sebesar Rp 963.750.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Saat diamankan, Terpidana Ir. Dody Baswardojo Bin Baswoko bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar, selanjutnya dpo dibawa ke Kejati Jatim untuk selanjutnya diserahterimakan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai.
Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (K.3.3.1)
Red
Jakarta, 20 Maret 2024 KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Inhu, Riau. – KABAR EKSPRES IIDalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual khususnya Indikasi Geografis, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Edison Manik melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Riau.
Bertempat di ruang kerja Bupati, Kakanwil beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani bersama Asisten Bidang Hukum dan para kepala dinas di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu. Bupati dan jajaran menyambut hangat kedatangan perdana Kakanwil di Kebupaten Indragiri Hulu selama menjabat di bumi Melayu.
Mengawali dialog, Kakanwil Budi Argap Situngkir menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat Bupati dan jajaran kepada rombongan Kanwil Kemenkumham Riau.
Temui Bupati Indragiri Hulu, Kakanwil Bahas Pentingnya Kekayaan Intelektual Bagi Kemajuan Daerah
“Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati bessrta jajaran pemerintah Kabupaten Inhu atas perkenannya membuka dialog bersama kami meskipun dalam suasana Ramadhan. Maksud kedatangan kami yang merupakan pertama kalinya menginjakkan kaki di Inhu ini adalah untuk mempererat sinergitas serta menyampaikan amanah Menteri Hukum dan HAM terkait penyebarluasan dan pelayanan kepada masyarakat terkait pentingnya Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan kesejahteraan daerah khususnya melalui Indikasi Geografis, dan pada tahun ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mrncanangkan bahwa tahun 2024 adalah Tahun Indikasi Geografis.
Untuk itu kami mengharapkan pemerintah daerah dapat berperan aktif dan bersemangat untuk menemukan potensi yang ada di daerahnya. Kami jajaran Kemenkumham Riau siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah demi terwujudnya hal ini”, tutur Budi Argap, Rabu (20/3/2024).
Selanjutnya, Bupati Indragiri Hulu menyampaikan bahwa Kabupaten Indragiri Hulu begitu antusias dan siap mendukung penuh apa yang menjadi harapan Kemenkumham terkait Kekayaan Intelektual. “Kami jajaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sangat berterima kasih atas kehadiran Kakanwil Kemenkumham Riau beserta jajaran di Indragiri Hulu.
Tentunya atas apa yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Riau khususnya terkait Kekayaan Intelektual, kami sangat mendukung penuh, bahkan daerah kami telah memiliki banyak kekayaan intelektual yang telah terdaftar, seperti motif batik dan berbagai merek UMKM di Kabupaten Inhu. Selanjutnya terkait Indikasi Geografis, kami melalui dinas pertanian juga telah mempersiapkan untuk mendaftarkan IG yaitu Nenas Madu Sukajadi dan Kopi Talang Mamak.
“Kami selama ini juga telah menjalin kolaborasi yang baik dengan UPT Kemenkumham Riau di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Rutan dan Rupbasan Rengat. Untuk itu kami mengharapkan kolaborasi dan sinergitas ini dapat terus terjalin demi terwujudnya tujuan yang sama-sama ingin kita capai yaitu kesejahteraan dan pelayanan prima bagi masyarakat,” tutur Rezita.
Kegiatan yang dimulai pada pukul 11.00 WIB ini dilanjutkan dengan diskusi oleh seluruh peserta yg hadir. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga menambahkan bahwa selama ini Pemkab Inhu telah menjalin hubungan yang begitu erat dengan Kanwil Kemenkumham Riau khususnya di bidang hukum.
“Selama enam tahun berturut-turut pemkab Inhu konsisten meraih penghargaan dari Kemenkumham Riau terkait Kabupaten/Kota Peduli HAM. Kami mengharapkan kerja sama kita terus terjalin dengan baik, dan semangat Kabupaten Inhu ini dapat menular kepada daerah lainnya di provinsi Riau”, ujar Edison.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Dean Satria, Kepala Rutan Kelas IIB Rengat, Julius Barus, Kepala Rupbasan Kelas II Rengat, Haidi Zamri.
Karangasem, – KABAR EKSPRES IIPenutupan ini dilakukan lantaran semua pembangunan fisik dan non-fisik sasaran TMMD ke-119 yang dilaksanakan Kodim 1623/Karangasem di Dusun Bukit Catu, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, secara keseluruhan sudah terselesaikan dan ini sebagai bentuk sinergitas TNI dan masyarakat membangun desa.
Dalam sambutan Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI Bambang Trisnohadi, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, beserta jajaran Forkopimda dan Forkopicam yang telah membantu menjaga kerukunan dan mendukung pelaksanaan kegiatan TMMD ke-119.
Beliau mengatakan menutup secara langsung kegiatan TMMD ke-119 Kodim 1623/Karangasem yang telah melakukan berbagai pembangunan fisik dan non fisik. Bahwa kegiatan TMMD dilakukan dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Kegiatan TMMD fisik di Selumbung Dusun Bukit Catu diantaranya pembukaan jalan, pengerasan jalan, pemasangan gorong-gorong, pembangunan rumah tidak layak huni dan perehaban pura,” ujarnya.
“Sementara itu, kegiatan non fisik seperti penyuluhan industri dan dagang, pengentasan stunting,wawasan kebangsaan dan lainnya untuk mendorong sumber daya masyarakat desa di daerah itu,” lanjut Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Bambang Trisnohadi.
Panglima Kodam IX/Udayana Secara Resmi Menutup Program TMMD Ke-119 Kodim 1623/Karangasem
“Apa yang dilakukan oleh anggota kami, bersama seluruh elemen masyarakat, di sini ada Polri, Unsur Pemda, dan elemen masyarakat lainnya yang bersama-sama membangun wilayah di daerah sini, pada umumnya adalah mempercepat pembangunan wilayah ini, dimana kita bangun jalan, membangun RTLH, gorong-gorong dan lain-lain juga,” kata Pangdam IX/Udayana.
Dengan akses jalan yang telah dibangun, Pangdam IX/Udayana ini berharap masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dapat memanfaatkannya dalam melakukan pekerjaan mereka sehari-hari.
“Dimana yang tadinya mungkin ada wilayah-wilayah tidak ada jalan, sekarang sudah bisa dilalui. Anggota kami sudah pembukaan jalan sepanjang 2.510 meter, gorong-gorong 6 titik, senderan 632,93 m, betonisasi jalan panjang 250 m dan leneng 18 m, yang dimana dulu anak-anak sekolah masuk sekolah biasanya muter, dan aktifitas warga bisa lancar. Nah sekarang kita sudah bangun jalan jadi bisa lebih cepat berangkat sekolah,” ujarnya.
Meskipun telah ditutup, Mayjen TNI Bambang Trisnohadi, berharap kepada seluruh elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Karangasem ini dan TNI agar tetap menjaga kerukunan antar sesama, memelihara semangat gotong royong, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan TMMD kali ini guna bahan perbaikan bagi pelaksanaan selanjutnya.
“Dengan mengucap Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, pada hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 09.30 Wita, TNI Manunggal Membangun Desa ke-119 tahun anggaran 2024, secara resmi saya nyatakan ditutup,” pungkasnya.
“Melalui kebersamaan, niscaya kita mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. semoga segala upaya kita bersama dengan ridho-nya dan dimudahkan segala urusan kita dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, serta agama, amiin,” tutupnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIWakil Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI Brigjen TNI Harvin Kidingallo, S.H., S.T., M.Han., mewakili Asrenum Panglima TNI membuka Sosialisasi tata cara penyusunan Renstra tahun 2025-2029 di lingkungan TNI, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (20/3/2024).
Dalam sambutannya, Asrenum Panglima TNI menyampaikan bahwa “Kegiatan Sosialisasi Tatacara Penyusunan Renstra tahun 2025-2029 di lingkungan TNI ini dilaksanakan dengan maksud agar peserta dapat memahami Tatacara Penyusunan Renstra tahun 2025-2029 sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2029 di Lingkungan TNI
Acara Sosialisasi tata cara Penyusunan Renstra TNI dilanjutkan dengan paparan oleh Narasumber I: Kolonel Arh Heru Darmawan, S.E., M.Han., (Kasubdit sismet Ditrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan), narasumber II: Bpk. Kamaruddin, Ak., M.Sc., (Asdep Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PAN/RB.), narasumber III: Ny. Mely Chinthya Devi, S.H., MGA. (Perencana Ahli Muda Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan Kemen PPN/Bappenas), dengan moderator Letkol Tek Subagyo, turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asrenum UO Angkatan Darat, Laut dan Udara.
Reporter: Casroni
Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh memberikan kuliah umum perdana kepada mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), Jakarta – Selatan, Selasa (19/3/2024).
Tema dari kuliah yang diberikan Zudan berikan adalah “Dari Perbatasan untuk Talenta Digital Berintegritas Menuju Indonesia Emas”. Mahasiswa UICI yang tersebar di berbagai daerah juga bisa mengakses kuliah ini secara daring.
Zudan memaparkan, bentang perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kompleksitas tersendiri, yang terdiri atas perbatasan di wilayah darat dengan 3 negara luar, perbatasan wilayah perairan dengan 10 negara luar dan perbatasan udara dengan 10 negara luar.
“Dalam mengurus dinamika kompleksitas permasalahannya, BNPP adalah badan yang memiliki anggota 27 kementerian/lembaga, 15 provinsi dan 54 kabupaten dan kota,” terang Zudan yang juga menjabat Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).
Prof Zudan menjelaskan, BNPP dalam mengoordinasikan anggotanya memiliki 3 ruang pokok. Pertama di garis batas darat memiliki panjang kurang lebih 3.151 kilometer yang berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.
Beri Kuliah Umum di UICI, Prof Zudan Jelaskan Upaya BNPP Menjaga Kedaulatan dan Sejahterakan Masyarakat PerbatasanBeri Kuliah Umum di UICI, Prof Zudan Jelaskan Upaya BNPP Menjaga Kedaulatan dan Sejahterakan Masyarakat Perbatasan
Yang kedua, lanjut Zudan, untuk melintasi garis batas BNPP mendorong berdirinya Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini, dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan negara telah dipagari 13 PLBN dari target awal yakni 26.
“PLBN kita sudah bagus dan modern tidak kalah dengan negara tetangga. Di Era Pak Jokowi sebagai Presiden, Pembangunan PLBN digenjot. Dahulu PLBN masih bersifat Pos Lintas Batas (PLB) biasa kini dimensi berbeda,” tutur Zudan.
Ia juga menjelaskan, PLBN didirikan agar semua bisa melintas secara legal baik orang maupun barang. Di dalam PLBN terdapat unsur Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) yang masing-masing memiliki peran.
Prof Zudan juga memaparkan, pada bagian ketiga yang dikelola BNPP adalah kawasan perbatasan, tempat di mana menghidupkan pertumbuhan ekonomi.
Saat ini konsentrasinya adalah membangunan sarana pendidikan, pasar sarana kesehatan, penyediaan air bersih, terminal, pelabuhan dan bandara.
“Infrastruktur sangat penting sebagai bagian membuka aksestabilitas dan memperkecil ketertinggalan,” tutur Zudan.
Dalam upaya mengembangkan wilayah perbatasan negara, terang Prof Zudan lagi, untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan BNPP fokus pada 222 Lokasi Prioritas (Lokpri) yang berbasis kecamatan.
Lokpri terbanyak berada di perbatasan negara wilayah laut sebanyak 156 kecamatan dan Lokpri wilayah darat sebanyak 67 kecamatan.
“Selain itu dalam upaya sejahterakan masyarakat, BNPP juga fokus pada konsep pengembangan 18 Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang terdapat pada 10 provinsi dan 16 kabupaten/kota,” imbuh Zudan.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa, BNPP terus berkonsentrasi mengoordinasi pembangunan konektivitas jalan untuk mewujudkan transformasi ekonomi di kawasan perbatasan negara.
Ia menjelaskan, dalam 2 periode atau 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan jalan sudah terhubung mencapai 1.812,44 kilometer pada 3 wilayah perbatasan darat yakni dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Secara teknis, pembangunan ini dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Perihal ini Zudan sampaikan Kepada mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), dalam kuliah umum perdana di Jakarta, Selasa (19/3/2024) kemarin.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus dilakukan pembangunan yang masif. Diperkirakan 1.812,44 kilometer jalan di perbatasan negara sudah tembus,” beber Prof. Zudan.
Zudan merinci, total eksisting panjang jalan di perbatasan negara kawasan Kalimantan Barat (Kalbar) tercatat sepanjang 1.386,46 kilometer.
Sekretaris BNPP Prof Zudan Beberkan 1.812 Kilometer Jalan Perbatasan Negara Tembus di Era Jokowi
Konektivitas jalan yang sudah tembus mencapai 1.297,18 kilometer, dan yang belum tembus sepanjang 84,28 kilometer.
Penanganan dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) 2020 -2024 sepanjang 540,27 kilometer berupa pembangunan, preservasi dan peningkatan.
“BNPP terus berkoordinasi bersama Kemen PUPR dalam melanjutkan, preservasi dan penigkatan jalan,” terang Zudan.
Zudan menambahkan penjelasan, untuk pembangunan konektivitas jalan di perbatasan negara wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pembangunan jalan tembus sudah mencapai keeluruhan panjang kondisi eksisting. Yakni sepanjang 317,75 kilometer.
Penanganan Renduk PBWN-KP 2020-2024 dilakukan 133,76 kilometer berupa preservasi dan peningkatan.
Untuk eksisting wilayah Papua, lanjut Zudan lagi, dari total panjang 416,39 kondisi eksisting Papua, konktivitas jalan tembus telah mencapai 197,51 kilometer. Sedangkan jalan yang belum tembus tercatat sepanjang 218,88 kilometer.
“Penanganan dalam Renduk PBWN-KP 2020 – 2024 tercatat 147,76 berupa pembangunan, preservasi dan peningkatan,” ucap Zudan.
Dirinya juga menjelaskan tujuan konektivitas jalan adalah membuka keterisolasian dan menurunkan disparitas harga di kawasan perbatasan negara.
Upaya pembangunan infrastruktur transportasi sangat diharapkaaan bisa bermanfaat bagi masyarakat perbatasan negara, agar masyarakat bisa menikmati hasil buah pembangunan.
“Inilah 10 tahun yang terus dilakukan pembangunan jalan, Infrastruktur jalan ini menjadi sangat penting sebagai bagian membuka aksesibilitas,” terang Zudan.
Prof Tito Karnavian sebagai kepala BNPP sangat mengapresiasi kinerja ini yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kawasan perbatasan. “Bagi BNPP ikhtiar ini adalah bagian untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi Masyarakat” tutup Tito Karnavian Kepala BNPP
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIKepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memberi arahan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk terus meningkatkan hasil kreatif dan capaian inovasi pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). Hal itu, mengingat pada pengukuran IID tahun 2023, pada variabel hasil kreatif cenderung masih rendah. Hal itu disebabkan karena capaian produk inovasi yang secara kuantitas juga masih rendah.
Demikian disampaikan, Yusharto saat menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Tematik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang mengusung tema “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan” secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN pada Selasa, 19 Maret 2024.
Dia melanjutkan, hasil kreatif dan capaian inovasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam hal ini, Yusharto mengimbau agar Pemprov Sulbar bersinergi dengan sektor publik lainnya maupun pihak swasta hingga melibatkan masyarakat. Langkah tersebut perlu diambil guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan inovasi.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak ini sangat memungkinkan daerah meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat menjadi solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi daerah, termasuk bagi Pemprov Sulbar,” jelas Yusharto.
Beri Arahan Pemprov Sulbar, Kepala BSKDN: Hasil Kreatif dan Capaian Inovasi Harus Terus Ditingkatkan
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyampaikan agar Pemprov Sulbar memperhatikan tingkat kematangan inovasi yang dilaporkan kepada Kemendagri melalui BSKDN. Dia berharap setiap indikator dalam pengukuran IID terus diperhatikan secara maksimal agar tidak ada yang terlewat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada.
Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi sebaran kematangan inovasi daerah Provinsi Sulbar tahun 2023, terdapat 6,00 persen indikator yang masih tidak terisi atau tidak sesuai. “Ke depan, setiap indikator dalam pengukuran ini harus betul-betul diperhatikan agar semua terpenuhi sesuai ketentuan. Tentu ini butuh koordinasi yang kuat di lingkup Pemprov Sulawesi Barat,” ungkap Yusharto.
Berikutnya, Yusharto juga mengungkapkan mengenai jumlah inovasi Provinsi Sulbar berdasarkan urusan masih didominasi oleh inovasi bidang kesehatan dan pendidikan. Dirinya berharap, ke depan inovasi juga dapat dipenuhi bidang lainnya seperti bidang industri maupun pariwisata. “Kami harap inovasi ini berasal dari berbagai urusan, termasuk urusan industri atau pariwisata yang melibatkan masyarakat, disamping inovasi dalam urusan kesehatan dan pendidikan juga terus diperkuat,” pungkasnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung pertumbuhan iklim inovasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan pilot project inovasi daerah yang bersifat tematik pada sejumlah daerah.
Pada tahun 2024, terdapat 5 daerah yang menjadi sasaran penerapan pilot project meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Sigi, Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Nabire.
“Bentuk dukungan tersebut bisa berupa diseminasi inovasi yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengembangkan model praktik baik dari inovasi tematik yang berhasil diterapkan, untuk direplikasi pada daerah 3T dengan permasalahan yang serupa atau memiliki kemiripan,” terang Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Identifikasi Karakteristik Daerah Penerapan Pilot Project Tahun 2024 di Aula BSKDN pada Selasa, 19 Maret 2024.
Dia melanjutkan, ke depan daerah-daerah pilot project tersebut akan menjadi daerah percontohan bagi daerah-daerah lain terkait pengembangan inovasi. Sementara itu, dalam rangka melanjutkan kegiatan pilot project tahun 2023, terdapat tiga tema layanan aplikasi yang akan diterapkan di antaranya Pajak dan Retribusi Daerah (ePatda), Validasi Data Kemiskinan (e-Vaskin), serta eBUMDES.
Identifikasi Daerah Pilot Project, BSKDN Kemendagri Dukung Pertumbuhan Iklim Inovasi di Daerah 3T
“Aplikasi ini merupakan hasil identifikasi dan penyempurnaan atas model dari inovasi-inovasi yang telah berhasil dilakukan di beberapa daerah,” tambahnya.
Dirinya juga membeberkan sejumlah daerah yang dijadikan rujukan tiga tematik pilot project 2024 tersebut. Daerah yang akan dijadikan rujukan terkait aplikasi ePatda adalah Kabupaten Sumedang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Depok, Kota Palembang, dan Kota Surabaya. Kemudian, daerah yang dijadikan rujukan e-Vaskin meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Berau, dan Kota Palembang. Berikutnya, Kota Denpasar dijadikan sebagai daerah rujukan terkait aplikasi eBUMDes.
“Kami berharap Ibu/Bapak narasumber yang berasal dari daerah penerapan pilot project untuk dapat menyampaikan informasi mengenai karakteristik daerah Bapak/Ibu, sehingga dalam penerapannya nanti kita tidak akan mendapatkan kendala dan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap aplikasi yang telah dipersiapkan oleh tim dari BSKDN,” jelas Yusharto.
Selain meningkatkan kualitas layanan publik berbasis aplikasi, penerapan pilot project pada sejumlah daerah yang telah teridentifikasi dapat meningkatkan iklim inovasi di daerah terkait. Yusharto menginginkan, output dari pelaksanaan pilot project dapat dicatatkan sebagai inovasi. “Untuk dicatat sebagai inovasi memang menjadi tujuan kita tetapi yang utama adalah untuk memperbaiki kualitas layanan publik di daerah Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya.
