Jakarta, – KABAR EKSPRES IIWakil Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Waasrenum) Panglima TNI Brigjen TNI Harvin Kidingallo, S.H., S.T., M.Han., mewakili Asrenum Panglima TNI membuka Sosialisasi tata cara penyusunan Renstra tahun 2025-2029 di lingkungan TNI, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (20/3/2024).
Dalam sambutannya, Asrenum Panglima TNI menyampaikan bahwa “Kegiatan Sosialisasi Tatacara Penyusunan Renstra tahun 2025-2029 di lingkungan TNI ini dilaksanakan dengan maksud agar peserta dapat memahami Tatacara Penyusunan Renstra tahun 2025-2029 sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2029 di Lingkungan TNI
Acara Sosialisasi tata cara Penyusunan Renstra TNI dilanjutkan dengan paparan oleh Narasumber I: Kolonel Arh Heru Darmawan, S.E., M.Han., (Kasubdit sismet Ditrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan), narasumber II: Bpk. Kamaruddin, Ak., M.Sc., (Asdep Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PAN/RB.), narasumber III: Ny. Mely Chinthya Devi, S.H., MGA. (Perencana Ahli Muda Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan Kemen PPN/Bappenas), dengan moderator Letkol Tek Subagyo, turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asrenum UO Angkatan Darat, Laut dan Udara.
Reporter: Casroni
Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh memberikan kuliah umum perdana kepada mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), Jakarta – Selatan, Selasa (19/3/2024).
Tema dari kuliah yang diberikan Zudan berikan adalah “Dari Perbatasan untuk Talenta Digital Berintegritas Menuju Indonesia Emas”. Mahasiswa UICI yang tersebar di berbagai daerah juga bisa mengakses kuliah ini secara daring.
Zudan memaparkan, bentang perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kompleksitas tersendiri, yang terdiri atas perbatasan di wilayah darat dengan 3 negara luar, perbatasan wilayah perairan dengan 10 negara luar dan perbatasan udara dengan 10 negara luar.
“Dalam mengurus dinamika kompleksitas permasalahannya, BNPP adalah badan yang memiliki anggota 27 kementerian/lembaga, 15 provinsi dan 54 kabupaten dan kota,” terang Zudan yang juga menjabat Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).
Prof Zudan menjelaskan, BNPP dalam mengoordinasikan anggotanya memiliki 3 ruang pokok. Pertama di garis batas darat memiliki panjang kurang lebih 3.151 kilometer yang berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.
Beri Kuliah Umum di UICI, Prof Zudan Jelaskan Upaya BNPP Menjaga Kedaulatan dan Sejahterakan Masyarakat PerbatasanBeri Kuliah Umum di UICI, Prof Zudan Jelaskan Upaya BNPP Menjaga Kedaulatan dan Sejahterakan Masyarakat Perbatasan
Yang kedua, lanjut Zudan, untuk melintasi garis batas BNPP mendorong berdirinya Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini, dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan negara telah dipagari 13 PLBN dari target awal yakni 26.
“PLBN kita sudah bagus dan modern tidak kalah dengan negara tetangga. Di Era Pak Jokowi sebagai Presiden, Pembangunan PLBN digenjot. Dahulu PLBN masih bersifat Pos Lintas Batas (PLB) biasa kini dimensi berbeda,” tutur Zudan.
Ia juga menjelaskan, PLBN didirikan agar semua bisa melintas secara legal baik orang maupun barang. Di dalam PLBN terdapat unsur Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) yang masing-masing memiliki peran.
Prof Zudan juga memaparkan, pada bagian ketiga yang dikelola BNPP adalah kawasan perbatasan, tempat di mana menghidupkan pertumbuhan ekonomi.
Saat ini konsentrasinya adalah membangunan sarana pendidikan, pasar sarana kesehatan, penyediaan air bersih, terminal, pelabuhan dan bandara.
“Infrastruktur sangat penting sebagai bagian membuka aksestabilitas dan memperkecil ketertinggalan,” tutur Zudan.
Dalam upaya mengembangkan wilayah perbatasan negara, terang Prof Zudan lagi, untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan BNPP fokus pada 222 Lokasi Prioritas (Lokpri) yang berbasis kecamatan.
Lokpri terbanyak berada di perbatasan negara wilayah laut sebanyak 156 kecamatan dan Lokpri wilayah darat sebanyak 67 kecamatan.
“Selain itu dalam upaya sejahterakan masyarakat, BNPP juga fokus pada konsep pengembangan 18 Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang terdapat pada 10 provinsi dan 16 kabupaten/kota,” imbuh Zudan.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa, BNPP terus berkonsentrasi mengoordinasi pembangunan konektivitas jalan untuk mewujudkan transformasi ekonomi di kawasan perbatasan negara.
Ia menjelaskan, dalam 2 periode atau 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan jalan sudah terhubung mencapai 1.812,44 kilometer pada 3 wilayah perbatasan darat yakni dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Secara teknis, pembangunan ini dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Perihal ini Zudan sampaikan Kepada mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), dalam kuliah umum perdana di Jakarta, Selasa (19/3/2024) kemarin.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus dilakukan pembangunan yang masif. Diperkirakan 1.812,44 kilometer jalan di perbatasan negara sudah tembus,” beber Prof. Zudan.
Zudan merinci, total eksisting panjang jalan di perbatasan negara kawasan Kalimantan Barat (Kalbar) tercatat sepanjang 1.386,46 kilometer.
Sekretaris BNPP Prof Zudan Beberkan 1.812 Kilometer Jalan Perbatasan Negara Tembus di Era Jokowi
Konektivitas jalan yang sudah tembus mencapai 1.297,18 kilometer, dan yang belum tembus sepanjang 84,28 kilometer.
Penanganan dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) 2020 -2024 sepanjang 540,27 kilometer berupa pembangunan, preservasi dan peningkatan.
“BNPP terus berkoordinasi bersama Kemen PUPR dalam melanjutkan, preservasi dan penigkatan jalan,” terang Zudan.
Zudan menambahkan penjelasan, untuk pembangunan konektivitas jalan di perbatasan negara wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pembangunan jalan tembus sudah mencapai keeluruhan panjang kondisi eksisting. Yakni sepanjang 317,75 kilometer.
Penanganan Renduk PBWN-KP 2020-2024 dilakukan 133,76 kilometer berupa preservasi dan peningkatan.
Untuk eksisting wilayah Papua, lanjut Zudan lagi, dari total panjang 416,39 kondisi eksisting Papua, konktivitas jalan tembus telah mencapai 197,51 kilometer. Sedangkan jalan yang belum tembus tercatat sepanjang 218,88 kilometer.
“Penanganan dalam Renduk PBWN-KP 2020 – 2024 tercatat 147,76 berupa pembangunan, preservasi dan peningkatan,” ucap Zudan.
Dirinya juga menjelaskan tujuan konektivitas jalan adalah membuka keterisolasian dan menurunkan disparitas harga di kawasan perbatasan negara.
Upaya pembangunan infrastruktur transportasi sangat diharapkaaan bisa bermanfaat bagi masyarakat perbatasan negara, agar masyarakat bisa menikmati hasil buah pembangunan.
“Inilah 10 tahun yang terus dilakukan pembangunan jalan, Infrastruktur jalan ini menjadi sangat penting sebagai bagian membuka aksesibilitas,” terang Zudan.
Prof Tito Karnavian sebagai kepala BNPP sangat mengapresiasi kinerja ini yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kawasan perbatasan. “Bagi BNPP ikhtiar ini adalah bagian untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi Masyarakat” tutup Tito Karnavian Kepala BNPP
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIKepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memberi arahan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk terus meningkatkan hasil kreatif dan capaian inovasi pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). Hal itu, mengingat pada pengukuran IID tahun 2023, pada variabel hasil kreatif cenderung masih rendah. Hal itu disebabkan karena capaian produk inovasi yang secara kuantitas juga masih rendah.
Demikian disampaikan, Yusharto saat menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Tematik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang mengusung tema “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan” secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN pada Selasa, 19 Maret 2024.
Dia melanjutkan, hasil kreatif dan capaian inovasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam hal ini, Yusharto mengimbau agar Pemprov Sulbar bersinergi dengan sektor publik lainnya maupun pihak swasta hingga melibatkan masyarakat. Langkah tersebut perlu diambil guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan inovasi.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak ini sangat memungkinkan daerah meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat menjadi solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi daerah, termasuk bagi Pemprov Sulbar,” jelas Yusharto.
Beri Arahan Pemprov Sulbar, Kepala BSKDN: Hasil Kreatif dan Capaian Inovasi Harus Terus Ditingkatkan
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyampaikan agar Pemprov Sulbar memperhatikan tingkat kematangan inovasi yang dilaporkan kepada Kemendagri melalui BSKDN. Dia berharap setiap indikator dalam pengukuran IID terus diperhatikan secara maksimal agar tidak ada yang terlewat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada.
Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi sebaran kematangan inovasi daerah Provinsi Sulbar tahun 2023, terdapat 6,00 persen indikator yang masih tidak terisi atau tidak sesuai. “Ke depan, setiap indikator dalam pengukuran ini harus betul-betul diperhatikan agar semua terpenuhi sesuai ketentuan. Tentu ini butuh koordinasi yang kuat di lingkup Pemprov Sulawesi Barat,” ungkap Yusharto.
Berikutnya, Yusharto juga mengungkapkan mengenai jumlah inovasi Provinsi Sulbar berdasarkan urusan masih didominasi oleh inovasi bidang kesehatan dan pendidikan. Dirinya berharap, ke depan inovasi juga dapat dipenuhi bidang lainnya seperti bidang industri maupun pariwisata. “Kami harap inovasi ini berasal dari berbagai urusan, termasuk urusan industri atau pariwisata yang melibatkan masyarakat, disamping inovasi dalam urusan kesehatan dan pendidikan juga terus diperkuat,” pungkasnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung pertumbuhan iklim inovasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan pilot project inovasi daerah yang bersifat tematik pada sejumlah daerah.
Pada tahun 2024, terdapat 5 daerah yang menjadi sasaran penerapan pilot project meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Sigi, Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Nabire.
“Bentuk dukungan tersebut bisa berupa diseminasi inovasi yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengembangkan model praktik baik dari inovasi tematik yang berhasil diterapkan, untuk direplikasi pada daerah 3T dengan permasalahan yang serupa atau memiliki kemiripan,” terang Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Identifikasi Karakteristik Daerah Penerapan Pilot Project Tahun 2024 di Aula BSKDN pada Selasa, 19 Maret 2024.
Dia melanjutkan, ke depan daerah-daerah pilot project tersebut akan menjadi daerah percontohan bagi daerah-daerah lain terkait pengembangan inovasi. Sementara itu, dalam rangka melanjutkan kegiatan pilot project tahun 2023, terdapat tiga tema layanan aplikasi yang akan diterapkan di antaranya Pajak dan Retribusi Daerah (ePatda), Validasi Data Kemiskinan (e-Vaskin), serta eBUMDES.
Identifikasi Daerah Pilot Project, BSKDN Kemendagri Dukung Pertumbuhan Iklim Inovasi di Daerah 3T
“Aplikasi ini merupakan hasil identifikasi dan penyempurnaan atas model dari inovasi-inovasi yang telah berhasil dilakukan di beberapa daerah,” tambahnya.
Dirinya juga membeberkan sejumlah daerah yang dijadikan rujukan tiga tematik pilot project 2024 tersebut. Daerah yang akan dijadikan rujukan terkait aplikasi ePatda adalah Kabupaten Sumedang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Depok, Kota Palembang, dan Kota Surabaya. Kemudian, daerah yang dijadikan rujukan e-Vaskin meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Berau, dan Kota Palembang. Berikutnya, Kota Denpasar dijadikan sebagai daerah rujukan terkait aplikasi eBUMDes.
“Kami berharap Ibu/Bapak narasumber yang berasal dari daerah penerapan pilot project untuk dapat menyampaikan informasi mengenai karakteristik daerah Bapak/Ibu, sehingga dalam penerapannya nanti kita tidak akan mendapatkan kendala dan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap aplikasi yang telah dipersiapkan oleh tim dari BSKDN,” jelas Yusharto.
Selain meningkatkan kualitas layanan publik berbasis aplikasi, penerapan pilot project pada sejumlah daerah yang telah teridentifikasi dapat meningkatkan iklim inovasi di daerah terkait. Yusharto menginginkan, output dari pelaksanaan pilot project dapat dicatatkan sebagai inovasi. “Untuk dicatat sebagai inovasi memang menjadi tujuan kita tetapi yang utama adalah untuk memperbaiki kualitas layanan publik di daerah Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIPanglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima kunjungan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono di Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa 19 Maret 2024.
Panglima TNI Menerima Audiensi Menteri ATR/BPN
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban, dibahas sejumlah isu strategis terkait pertahanan dan pengelolaan tata ruang di Indonesia.
Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama antara TNI dan Kementerian ATR/BPN guna mendukung pembangunan dan keamanan nasional.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung kiprah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) yang akan menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Antar Bangsa ke-14 pada 28-31 Maret 2024, di Banjarmasin. Diikuti para peserta dari 5 negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei Darussalam.
“Konsistensi penyelenggaraan MTQ Antar Bangsa patut diapresiasi. Kehadirannya tidak hanya membawa misi mendekatkan umat Islam dengan Al-Quran. Melainkan juga menjadi stimulan untuk melahirkan generasi qari dan hafidz terbaik yang dapat mengharumkan nama bangsa dan memotivasi segenap muslim lainnya untuk senantiasa meningkatkan kemampuan seni baca Al-Quran. Event ini juga mampu menjalin persahabatan dan kerjasama antar bangsa di dalam ikatan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariah,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus BKPRMI, di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Menerima Pengurus Remaja Masjid (BKPRMI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Musabaqah Tilawatil Quran Antar Bangsa ke-14 di Banjarmasin
Hadir pengurus BKPRMI antara lain Ketua Umum Said Aldi Al Idrus, Bendahara Umum Neneng Anita, Wakil Ketua Sadek Rahman Bahta dan Wakil Sekjen Ari Wibowo.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sejak dahulu Indonesia selalu memiliki qari yang membanggakan. Misalnya, Fatwa Hadi yang berhasil menjadi juara 4 cabang Tahfidz 30 Juz dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-26 tingkat internasional di Dubai, Uni Emirat Arab, 2023. Ada juga Deden Muhammad Makhyaruddin yang berhasil meraih juara satu kategori bergengsi lomba hafalan Quran 30 juz dan tafsirnya pada Musabaqah Tahfiz, Tajwid, dan Tafsir Al-Quran (MTQ) Internasional di Kairo, 2011.
“Penyelenggaraan MTQ baik di tingkat nasional maupun internasional bukanlah sekadar ajang lomba. Melainkan juga sebagai upaya konkrit umat Islam untuk menggali nilai-nilai luhur yang terkandung didalam Al qur’an agar senantiasa dijadikan sebagai pedoman hidup,” jelas Bamsoet.
Mantan Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, melalui kegiatan MTQ, juga dapat mendorong semangat dan minat baca masyarakat terhadap al qur’an. Menjadikan umat islam tidak ada lagi yang buta huruf al qur’an, bahkan bisa memahami isi kandungan al qur’an secara mendalam, sehingga setiap individu mampu membangun kesalehan diri dan kesalehan sosial.
“MTQ merupakan proses internalisasi nilai-nilai Alquran dan memupuk kecintaan generasi muda terhadap Alquran. Inilah dasar yang menjadi niat BKPRMI yang konsisten menyelenggarakan MTQ,” pungkas Bamsoet.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKekompakan ditunjukkan oleh TNI AD melalui Kodam IV/Diponegoro, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Forkopimda (Pemda dan Pemprov) wilayah Jawa Tengah, kala ketiganya bersinergi untuk membantu korban banjir di Desa Dorang Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Hal tersebut terpampang nyata saat Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, meninjau dan mengunjungi para korban banjir di lokasi pengungsian, Senin (18/3/2024). Disana, keduanya juga memberikan bantuan langsung kepada para warga yang terdampak banjir.
Sembari menyapa dan berkomunikasi dengan masyarakat, Kepala BNPB mewakili Presiden RI Joko Widodo, serta dirinya pribadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi. Ia juga mengatakan bahwa seluruh Bangsa Indonesia juga turut bersimpati dengan kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Desa Dorang.
“Mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi,” harap Suharyanto, seraya berpesan kepada masyarakat untuk tetap sabar dan semangat menghadapi kondisi ini, serta tetap yakin bahwa akan ada hikmah dalam setiap musibah.
Kodam IV/Diponegoro, BNPB dan Forkopimda Kompak Bantu Korban Banjir Jepara
Sebagai wujud kepedulian, seluruh kebutuhan masyarakat selama tinggal di posko pengungsian, akan dipenuhi dan dibantu oleh Pemda dan Pemprov setempat bersama jajaran Kodam IV/Diponegoro.
Usai meninjau banjir di Jepara, rombongan selanjutnya bergerak menuju Kabupaten Kudus dan Demak, yang juga terdampak banjir akibat tingginya intensitas hujan, serta berkurangnya kawasan resapan dan sedimentasi. Bencana banjir tersebut juga diperparah dengan banyaknya tanggul di wilayah Demak yang jebol akibat tingginya debit air hingga menyebabkan jalur Pantura terputus.
Pada kesempatan itu pula, Pangdam IV/Diponegoro bersama rombongan, memberikan bantuan langsung kepada warga, disamping juga terus memberikan dukungan moril serta motivasi kepada para pengungsi.
Jajaran Kodam IV/Diponegoro juga akan terus memantau dan memberikan pendampingan kepada para korban banjir, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak, agar bencana ini dapat segera teratasi, dan aktivitas perekonomian serta kehidupan masyarakat dapat kembali normal.
SUBANG, – KABAR EKSPRES IIPangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin dampingi Pangkoopsudnas Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., dalam meninjau Latihan Pendahuluan Penerjunan CDS (Cargo Delivery System)/DZ (Dropping Zone) di Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang, Jawa Barat. Senin, (18/3/2024).
Latihan dropping barang dari udara yang berparasut yang dikenal dengan sebutan CDS (Cargo Delivery System) di Landasan Lanud Suryadarma tersebut, merupakan latihan dropping logistik bagi pasukan yang berada di medan depan operasi yang tidak dapat dijangkau melalui jalan darat.
Latihan Pendahuluan Penerjunan CDS tersebut menggunakan pesawat Hercules C-130 J dengan Tail Number A-1343, yang dilaksanakan dua sorti, pertama pukul 10.30 WIB, dan yang kedua pukul 13.00 WIB.
Pangkoops Udara I Tinjau Latihan Pendahuluan Penerjunan CDS
Hadir dalam kegiatan tersebut, Asops Kasau, Kapuslaiklambangjaau, Asops Kaskoopsudnas, Danlanud Suryadarma, Kalambangja Koopsudnas, Danwing Udara 8 Lanud SDM, Danwing Udara 1 Lanud HLM, Dandepohar 70, Dandepohar 90, serta Danwingdiktek.
Mataram, – KABAR EKDPRES IIPembangunan desa menjadi topik penting sejak era Presiden Joko Widodo yang termuat dalam program Nawacita. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Selasa, 19 Maret 2024
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendukung program pembangunan tersebut. Upaya ini salah satunya melalui penguatan peran kecamatan agar menjadi penghubung keselarasan program pemerintah daerah (Pemda) dengan pemerintah desa.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Amran saat membuka pelatihan aparatur camat di Hotel Lombok Raya, Senin (18/3/2024).
Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Aceh, dengan total peserta lebih dari 954 orang yang berasal dari Kantor Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, dan UPTD Kesehatan.
“Pemerintah kecamatan memiliki peran strategis. Kalau di tingkat yang lebih tinggi ada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang menghubungkan pemerintah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka kecamatan juga memiliki peran penting menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah,” ujar Amran.
Ditjen Bina Adwil Perkuat Kecamatan sebagai Poros Pembangunan Desa
Amran menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa dapat dilihat dari anggaran Dana Desa yang setiap tahun dikucurkan. Anggaran Dana Desa, kata dia, selalu mengalami kenaikan kecuali pada saat adanya wabah Covid-19.
“Komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan desa jelas, dari jumlah anggaran Dana Desa yang setiap tahun mengalami kenaikan. Di tahun 2024 saja, jumlah yang dianggarkan senilai Rp71 triliun rupiah, sehingga total anggaran Dana Desa di era pemerintahan Presiden Jokowi dari 2015-2024 mencapai Rp609 triliun,” jelas Amran.
Dirinya berharap, setelah pelatihan ini aparatur kecamatan mempunyai keahlian dalam menganalisis persoalan desa khususnya terkait pelayanan dasar, serta mampu memperkuat pola koordinasi dengan berbagai pihak.
Selain itu, para aparatur kecamatan diharapkan mampu menyusun agenda secara terpadu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ke desa, untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa/frontline service delivery. Dengan begitu, nantinya mampu mencetak pemerintahan desa yang kompeten dalam rangka membangun kemandirian desa melalui berbagai program dan kegiatan tepat sasaran yang dijalankan.
