Kategori: Jakarta

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan workshop pelaksanaan assessment kapasitas pembangunan daerah berbasis Municipal Finance Self-Assessment (MFSA) Program NUDP yang dibuka oleh Plh Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Suprayitno, beberapa waktu lalu.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan assessment kapasitas pembangunan daerah yang berkaitan dengan kapasitas perencanaan dan penganggaran kota dan kemampuan daerah dalam pengelolaan pembangunan dengan berbasis instrument MFSA. Topik ini menjadi penting mengingat saat ini telah memasuki masa krusial dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD.

“Isu perkotaan yang muncul saat ini adalah pengembangan potensi dan peningkatan ekonomi kawasan kota-kota di Indonesia belum optimal, sehingga tingkat urbanisasi yang tinggi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan kota,” ujar Prayitno , dalam keterangannya diterima redaksi, Kamis (21/3/2024).

Prayitno menyampaikan permasalahan dan tantangan ini mendapat perhatian khusus dalam RPJPN 2025-2045. Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dijadikan sebagai arah atau tujuan pembangunan jangka panjang. Ditargetkan pada 2045, Indonesia akan memiliki 48,92% kota maju yang inklusif dan berkelanjutan. Bahkan, di Tahun 2045 nanti, ditargetkan proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional mencapai 100%.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah bersama dengan Kementerian PUPR melaksanakan National Urban Development Project (NUDP). NUDP merupakan platform untuk mengkoordinasikan perencanaan perkotaan dan pembangunan infrastruktur lintas sektor di tingkat kota serta membantu kota dalam meningkatkan kapasitasnya untuk dapat mengakses pembiayaan skala besar. Tujuan utama program ini untuk meningkatkan kapasitas kota peserta untuk dapat melakukan perencanaan terpadu serta memprioritaskan program investasi modal secara efisien.

“Maka dari itu, dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui NUDP, tentu saja dibutuhkan analisis yang kuat terhadap kapasitas perencanaan dan penganggaran serta kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan. Oleh karena itu, assessment ini menjadi penting untuk diimplementasikan di daerah. Pelaksanaan assessment dimaksud menggunakan instrument Public Investment Management Assessment (PIMA) dan Municipal Finance Self-Assessment (MFSA) atau Self-Assessment terkait keuangan daerah”, ucap Prayitno.

Prayitno juga menegaskan bahwa Tim CDP-PMCD agar terus memperhatikan timeline dan substansi pekerjaan untuk menjamin tepenuhinya output dan kebermanfaatan proyek bagi daerah pilot dan Kemendagri. Setelah itu, Prayitno juga meminta agar workshop ini agar dipastikan dapat menghasilkan output terkait dengan kerangka assessment PIMA dan MFSA yang sudah disesuaikan dengan kondisi Peraturan Perundang-Undangan dan daerah di Indonesia.

“Ditargetkan kepada Tim CDP-PMCD, untuk assessment daerah pertama yaitu Kota Banjarmasin, agar dapat diselesaikan di Minggu ke-3 April, untuk selanjutnya akan dilakukan kepada 12 daerah pilot lainnya,” tambah Prayitno.

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan pusat yaitu Ditjen Bina Pembangunan Kemendagri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bappenas, dan National Urban Development Project, World Bank.

Red

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Pemerintah terus mengintensifkan upaya untuk menegaskan dan mengatur batas daerah guna mendukung pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Hal ini tercermin dalam kegiatan rapat strategis yang diselenggarakan oleh Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri pada tanggal 13 hingga 15 Maret 2024 di Hotel Orchardz Pangeran Jayakarta, Jakarta.

Rapat tersebut bertajuk Rapat Penyusunan Kebijakan Batas Daerah Wilayah II, dihadiri oleh berbagai unsur penting termasuk Badan Informasi Geospasial, Direktorat Topografi TNI AD, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) dari daerah-daerah terkait, seperti Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP, M.A., sejalan dengan arahan Dirjen Bina Adwil Dr. Safrizal ZA, M.Si. untuk menegaskan pentingnya memiliki batas daerah yang jelas dan terdefinisi dengan baik.”Ini tidak hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga menjadi fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan dan penyediaan layanan publik yang efektif,” ucap Raziras.

Rapat tersebut fokus pada beberapa aspek penting, termasuk penegasan batas daerah antar-kota dan kabupaten di beberapa wilayah, seperti Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Selatan, serta Kabupaten Muna dengan Kabupaten Buton. Kesepakatan penting berhasil dicapai dalam menarik garis batas dan penyusunan peraturan daerah terkait.

Di samping itu, ada pula pembahasan mengenai asistensi penyelesaian batas daerah antar-provinsi di Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Tengah. Meskipun masih ada beberapa segmen batas yang perlu diperjelas, koordinasi intensif dan pemahaman yang baik dari semua pihak diharapkan dapat menghasilkan solusi yang memuaskan.

Menyikapi pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta adanya penjabat baru pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah memberikan dokumen-dokumen terkait dan kronologis penyelesaian batas daerah sebagai bahan studi sebelum proses fasilitasi lebih lanjut.

Rapat strategis ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemetaan dan pengaturan batas daerah di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antar-pihak terkait guna mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan dalam penegasan batas daerah.

Red

Jakarta, – KABARBEKSPRES II Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan Terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Rabu (20/3/2024), sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Arjuna 1, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Identitas Terpidana yang diamankan, yaitu:
Nama : Retno Wulandari
Tempat lahir : Jakarta
Usia/tanggal lahir : 53 Tahun/ 20 Mei 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Arjuna I No. 23-24 RT.005/ RW.021 Kel. Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Adapun Retno Wulandari merupakan TERPIDANA bersama-sama dengan suaminya Wahyu Dihardja (DPO), sekitar tahun 2000 s/d 2009 bertempat di Hotel IBIS, Slipi, Jakarta Barat, telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan cara melakukan bisnis batangan emas fiktif yang menyebabkan kerugian sebesar Rp3.718.021.000 (tiga milyar tujuh ratus delapan belas juta dua puluh satu ribu rupiah).

Saat diamankan, Terpidana Retno Wulandari bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian dilakukan serah terima kepada Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Jakarta, 21 Maret 2024
Sumber: KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan menandatangani Komitmen Reformasi Birokrasi TNI tahun 2024, dalam upaya melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kapabel, akuntabel, dan Prima.

“Acara penandatanganan berlangsung di Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat,” Rabu (20/3/2024).

Kasum TNI dalam kesempatan ini menegaskan Komitmen TNI untuk menjamin pelaksanaan RB di lingkungan TNI untuk terus menguat di masa sekarang dan masa yang akan datang. “TNI akan terus melakukan perbaikan internal pada indeks penilaian yang belum dapat diikuti oleh TNI, sesuai dengan karakteristik institusi TNI,” ujarnya.

Selain penandatanganan komitmen RB TNI Tahun 2024, juga dilaksanakan penandatanganan Naskah Pembahasan Evaluasi RB TNI tahun 2023 oleh Bapak Asdep RB, Kunwas dari pihak KemenPAN-RB dengan Kapus RB TNI dari pihak TNI.

Nilai RB TNI tahun 2023 pun sudah dikeluarkan oleh KemenPANRB sebesar 76,69. Nilai ini naik 4,33 poin dibandingkan nilai RB TNI di tahun 2022 yang lalu. Dengan kenaikan yang cukup signifikan ini, TNI semakin menunjukkan komitmennya dalam mendukung program RB Nasional. “Nilai ini telah memenuhi izin prinsip bagi TNI untuk dapat mengajukan kenaikan Tunjangan Kinerja dari 70% menjadi 80% yang tentunya sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS TNI,” pungkas Kasum TNI.

Hadir dalam acara ini Mayjen TNI Gabriel Lema (Asops Panglima TNI), Mayjen TNI Djaka Budi Utama (Asintel Panglima TNI), Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (Aster Panglima TNI), Mayjen TNI Dadang Arif Abdurachman (Koorsahli Panglima TNI), Laksda TNI Edwin (Asrenum Panglima TNI), Laksda TNI Budi Sulistyo (Aslog Panglima TNI), Marsda TNI Kustono (Askomlek Panglima TNI), Marsma TNI Marsudiranto Widyatmaka (Kapus RB TNI).

Sementara dari KemenPAN-RB hadir Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB, Bapak Drs. Agus Uji Hantara, M.E., beserta Tim.

Repprter: Casroni

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi