Komitmen Bangun Pertanian Babel, Pj Gubernur Safrizal Terima Bantuan 200 Milyar dari Mentan

Jakarta, – KABAR EKAPRES II Geliat pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung begitu terasa beberapa bulan belakangan ini. Hal ini tidak terlepas dari prakarsa aktif dan berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Pj Gubernur Safrizal. (22/3/2024).

Tingginya komitmen dan masifnya pembangunan bidang pertanian di era Pj Gubernur Safrizal ternyata sampai ke telinga Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman. Tidak sampai disitu, Menteri Pertanian memberikan apresiasi sekaligus bantuan sebesar 200 Milyar untuk kemajuan pertanian Babel.

“Alhamdulillah, kabar baik di bulan suci, Provinsi Babel mendapat bantuan alat mesin pertanian, benih dan berbagai sarpras pertanian yang besarnya mencapai 200 Milyar sebagaimana disampaikan Bapak Mentan tadi” ungkap Safrizal yang ditemui selepas audiensi bersama Mentan.

Lebih lanjut, Safrizal juga menyampaikan bahwa Mentan akan mendukung program kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini sejalan dengan upaya penuh optimalisasi lahan pertanian dan cetak sawah baru yang disertai pembangunan embung, pembangunan saluran irigasi tersier dan pembangunan jalan usaha tani di Babel.

Apresiasi Pemprov Babel, Mentan Bantu Alsintan 200 Milyar

“Berbagai program pembangunan pertanian seiring sejalan dengan Gerakan Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung (Semarak Babel) yang tidak semata menjadi bagian integral dalam upaya pengendalian inflasi, namun juga menjadi soko guru dalam kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Babel. Perhatian Pemerintah Pusat melalui Bapak Mentan akan semakin memperkuat program ini dan menjadi cambuk semangat bagi segenap rakyat Babel”, sambung Safrizal.

Hal ini sangat beralasan mengingat tingginya bahan komoditi pertanian seperti cabai dan sayuran di Babel sangat dipengaruhi dengan didatangkannya komoditi tersebut dari luar pulau. Dengan upaya swasembada pertanian, diharapkan ketercukupan pangan di Babel dapat terwujud, bahkan lebih jauh lagi dapat memberi nilai tambah ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Pembangunan pertanian menjadi hal fundamental karena menyangkut hajat hidup rakyat, saya berharap bantuan dari Kementerian Pertanian ini nantinya dapat membawa sebesar-besarnya manfaat dan tentunya mohon doa masyarakat Babel agar hal ini terlaksana dengan baik dan lancar”, pungkas Safrizal.

Red

BBWSSO Dalam Paket Ngobaran Rp 22,8 Miliar Terkesan Takut Serta Membiarkan Kontraktor Molor dalam Pengerjaannya

Gunungkidul,DIY, – KABAR EKSPRES II Informasi yang digali di lapangan, Proyek Peningkatan Penyediaan Air Baku Sungai Bawah Tanah Ngobaran, di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak pada Satker SNVT Pelaksanaan jaringan pemanfaatan air Serayu Opak selaku pengguna anggaran telah memilih PT. Tirta Restu Ayunda yang menyisihkan sekian rekanan yang ikut lelang.

Hasil penelusuran di lapangan sampai 23 Maret 2024 di lokasi proyek untuk pekerjaan masih belum selesai 100% seharusnya belum bisa serah terima pertama, serta ada beberapa temuan yang diduga tidak sesuai spek dan kontrak.

Pihak Kepala BBWSSO serta PPK hanya tenang-tenang saja dan terkesan membiarkan pihak PT. Tirta Restu Ayunda belum kunjung melakukan penyelesaian atau perbaikan.

BBWSSO Dalam Paket Ngobaran Rp 22,8 Miliar Terkesan Takut Serta Membiarkan Kontraktor Molor dalam Pengerjaannya

Sejumlah temuan itu adalah ; Pekerjaan yang sudah lewat tahun Anggaran yang belum terselesaikan 100% dikerjakan, padahal disyaratkan dalam kontrak dan gambar spek.

Kemudian, Ompak penyangga Jaringan pipa Galvanized Iron (GI) tidak di finishing serta banyak yang rusak namun dibiarkan begitu saja.

Bahkan sambungan pipa besi GI pun terlihat tidak di beri ring, hanya dilas saja serta hasil akhir pengelasan sudah ada yang berkarat/korosi.

Yang lebih fatal lagi pompa air belum terpasang serta untuk jaringan listrik buat kebutuhan pompa belum siap.

Pekerjaan Proyek Peningkatan Penyediaan Air Baku Sungai Bawah Tanah Ngobaran tahun anggaran 2023 tersebut sudah selesai masa kontraknya dan sekarang massa pemeliharaan akan tetapi dikerjakan diduga tidak sesuai aturan.

Sekadar diketahui, paket pekerjaan TA 2023-APBN ini dikerjakan PT Tirta Restu Ayunda, yang berkantor di Jalan Sido sermo PDK V-A No 21 Surabaya, dengan nilai kontrak Rp 22.800.000.000,00,-
dengan Waktu pelaksanaan 111 Hari Kalender Dimulai dari 11 September 2023 dan Harusnya Serah terima pertama 20 Desember 2023 akan tetapi sampai berita ini tayang pekerjaan belum 100% selesai dan dari pihak Kepala BBWSSO ,Satker, PPKom belum atau tidak mau dikonfirmasi.
Reporter.

Reporter: Eko londo

Dua Hari Kunjungan Presiden di Kalbar Berlangsung Aman, Pangdam XII/Tpr Pimpin Langsung Pengamanan VVIP

Pontianak, – KABAR EKSPRES II Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo selama dua hari di Provinsi Kalimantan Barat berjalan aman dan lancar. Masyarakat Kalbar sangat gembira dan antusias menyambut kedatangan kerja Presiden RI. Kamis (21/3/2024).

Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., bersama dengan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., turut langsung memastikan keamanan dengan menerjunkan langsung personel Satgas Pengamanan VVIP dari TNI-Polri.

Agar situasi kondusif, pemantauan tiap-tiap sasaran dilakukan langsung oleh Pangdam Tanjungpura mulai menjelang kedatangan Presiden, saat berlangsungnya kegiatan kunjungan, sampai dengan rangkaian kegiatan kunjungan selesai dilaksanakan.

Dua Hari Kunjungan Presiden di Kalbar Berlangsung Aman, Pangdam XII/Tpr Pimpin Langsung Pengamanan VVIP

Adapun agenda kunjungan kerja Presiden, hari pertama, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Bandara Udara Singkawang dilanjutkan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Komplek Pergudangan Bulog, Kota Singkawang.

Dari Kota Singkawang, Presiden meninjau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di PT BAI Kabupaten Mempawah. Dilanjutkan melaksanakan operasi pasar di Pasar Sebukit Rama dan meninjau RSUD Rubini serta meresmikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Kalbar.

Selanjutnya hari kedua, Presiden meninjau fasilitas dan pelayanan BPJS di RSUD Sultan Syarif Abdulrahman Pontianak dan meresmikan duplikasi Jembatan Kapuas I. Kemudian Presiden Jokowi melakukan peninjauan ke RSUD Kabupaten Sekadau. (Pendam XII/Tpr)

Reporter: Casroni

Kemendagri Dukung Sinergi Pembangunan Kelautan Indonesia

Yogyakarta, – KABAR EKSPRES II Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagas Rapat Kerja Teknis di Yogyakarta belum lama ini di Hotel Tentrem, Yogyakarta.

Rakernis dibuka secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan dihadiri peserta dari berbagai berbagai stakeholder, baik pusat, daerah maupun mitra KKP lainnya.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (22/3/2024), rangkaian kegiatan Rakenis KKP 2024 diawali dengan Seminar Blue Economy dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan MoU dan penyerahan bantuan 10 ribu ikan kaleng untuk Pondok Pesantren Krapyak juga masjid Jogokariyan dan pathok negara.

Perlu Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Transformasi Tata Kelola Perikanan Nasional

Bantuan tersebut didistribusikan langsung menggunakan mobil truk dan diharapkan membantu pemenuhan gizi para santri juga jamaah di masjid-masjid yang ada di Yogyakarta. Kemudian acara dilanjutkan dengan bincang bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam buka bukaan Ekonomi Biru di Pancing Treng.

Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Kelautan dan Perikanan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Achmad Gestiadi Pasaribu menyampaikan dalam paparannya bahwa diperlukan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam transformasi tata kelola perikanan nasional dalam rangka mendukung sasaran visi Indonesia Emas Tahun 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

“Menteri Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pembina dan pengawas teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” jelas Achmad.

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang membuat model penangkapan ikan terukur untuk memastikan kuantitas dan kualitas ikan produksi Indonesia dan menargetkan bisa mengekspor ikan khas perairan tropis untuk negara-negara di Eropa.

Reporter: Krisna

Panglima TNI Hadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI Bahas Pengamanan Idul Fitri dan Pilkada Serentak

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI tentang kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan Pilkada Serentak Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/03/2024).

Dalam paparannya, Panglima TNI menegaskan komitmen TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H termasuk menjaga dan mengamankan pusat keramaian dan lalu lintas serta mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg serta mencegah kerusuhan antar kelompok pendukung, konflik bernuansa SARA, dan ancaman dari Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua. TNI juga siap menghadapi kerawanan terjadinya bencana alam.

Panglima TNI Hadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI Bahas Pengamanan Idul Fitri dan Pilkada Serentak

“Pelaksanaan Pilkada secara serentak memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg. Terdapat kemungkinan terjadi kerusuhan antar kelompok pendukung yang lebih besar bila dihadapkan dengan jumlah alat keamanan yang terbatas,” ungkap Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., C.F.S.A, Kabais TNI Letnan Jenderal TNI Rudianto.

Reporter: Casroni

 

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Bertemu JakPro, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pengembangan Pasar Modern Muara Karang

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kerjasama PT Jakarta Propertindo (JakPro) dengan PT Roman Karunia Sentosa yang akan membangun dan mengembangkan Pasar Modern Muara Karang Jakarta Utara, serta Sport and Wellness Center Jakarta Utara.

“Nilai investasi ratusan miliar rupiah, dan akan memberikan nilai tambah ekonomi yang besar bagi Jakarta.”

Sejak dikelola JakPro, Pasar Muara Karang terus mengalami peningkatan. Jakpro membawa perubahan terhadap pelayanan dan keamanan bagi pedagang maupun pembeli di Pasar Muara Karang. Misalnya, pungutan liar dari para preman maupun pihak tidak berwenang lainnya hilang, sehingga para pedagang bisa tenang.

“Kini JakPro bersama PT Roman Karunia Sentosa akan membangun Pasar Muara Karang menjadi lebih tertata, modern, dan berkelanjutan,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran JakPro dan PT Roman Karunia Sentosa, di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Bertemu JakPro, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pengembangan Pasar Modern Muara Karang

Turut hadir antara lain, Direktur Utama JakPro Iwan Takwin, Direktur Teknik dan Pengembangan Dian Takdir Badrsyah, serta Direktur Utama PT Roman Karunia Sentosa Sukiman.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Pasar Muara Karang yang akan dibangun akan tetap menyiapkan berbagai kios bagi para pedagang. Antara lain, kios daging, kios sayur, kios buah, kios perhiasan, kios pakaian, kios sembako, kios coffe, kios mainan anak, kios cinderamata, food court.

“Tidak hanya kios, disana juga akan dibangun lapangan bulutangkis sebagai tempat olahraga. Sehingga selain pasar tempat berniaga, masyarakat juga bisa memanfaatkannya sebagai tempat berolahraga sekaligus kumpul bersama keluarga dan kerabat,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, sementara Sport and Wellness Center Jakarta Utara, akan terdiri dari 4 lantai. Memiliki beragam fasilitas antara lain, paddle pop court, mini basketball, food court, gym and wellness, lapangan badminton, serta entertainment billiard dan rooftop cafe. Serta lahan parkir dengan kapasitas ratusan mobil dan ratusan motor.

“Pembangunan Pasar Modern Muara Karang Jakarta Utara, serta Sport and Wellness Center Jakarta Utara akan tetap mendasari aspek lingkungan dan perekonomian masyarakat setempat. Menjadikannya sebagai tempat humanis dengan pembangunan hijau dan sarana perputaran ekonomi bagi masyarakat dan UMKM Jakarta Utara,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Menerima China Energy, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Investor China Kembangkan Green Energy di Indonesia

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi rencana investasi berbagai perusahaan asal China dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan green energy di Indonesia.

Yakni China Energy Engineering Group Shanxi Electric Power Construction (BUMN asal China) yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Tenaga Surya (PLTA dan PLTS) untuk mempercepat migrasi listrik PLN dari PLTU ke PLTA dan PLTS. Serta Huayou Cobalt dan PT Indonesia Pomalaa Industrial Park sebagai bagian dari rantai industri baterai litium yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Indonesia memiliki potensi dan sumber energi bersih yang berlimpah, seperti panas bumi, tenaga surya, ataupun tenaga air. Potensi listrik melalui PLTA mencapai sebesar 76,09 gigawatt. Namun, saat ini kapasitas yang terpasang baru mencapai 5,28 gigawatt atau baru mencapai 6,9 persen dari kapasitas yang ada. Sedangkan potensi PLTS sekitar 4.8 KWh/m2 atau setara 112.000 GWp, namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWp,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran China Energy Engineering Group Shanxi Electric Power Construction dan Huayou Cobalt, di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Menerima China Energy, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Investor China Kembangkan Green Energy di Indonesia

Turut hadir antara lain, Executive Director China Energy Wang XianWen, dan Managing Director Huayou Cobalt Huang YePing.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan berbagai negara lainnya dalam pengembangan PLTS. Di kawasan ASEAN saja, Indonesia masih kalah dengan Vietnam yang telah memiliki PLTS dengan kapasitas mencapai 16.504 MW, ataupun Malaysia sebesar 1.493 MW. Di Asia, India memiliki kapasitas PLTS mencapai 38.983 MW.

“Pemerintah Indonesia sudah menargetkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN (RUPTL PLN) 2021 – 2030, kapasitas PLTS di Indonesia sudah mencapai 4.680 MW. Di satu sisi pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, butuh dukungan dari swasta agar potensi alam yang luar biasa ini bisa dikembangkan untuk mendapatkan sebesarnya kemakmuran rakyat,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pengembangan EBT yang antara lain bersumber dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tenaga angin/bayu (PLTB), ataupun tenaga surya (PLTS), mutlak dilakukan karena tidak bisa lagi selamanya bergantung kepada energi fosil yang semakin menipis.

“Kementerian ESDM menargetkan bauran energi dari fosil ke EBT bisa mencapai 23 persen di tahun 2025. Sedangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Indonesia menargetkan di usia kemerdekaannya yang ke-100 di tahun 2045, bauran EBT sudah bisa mencapai 30 persen,” pungkas Bamsoet.

Red

Apresiasi Jaksa Agung Dalam Acara CNN Indonesia Award: Dari Sulsel Untuk Nusantara

Sulsel, – KABAR EKSPRES II Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri serta memberikan sambutan dalam acara CNN Indonesia Award ”Dari Sulsel Untuk Nusantara”. Kamis 21 Maret 2024 bertempat di Makasar

Jaksa Agung memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada CNN Indonesia yang telah berkontribusi dalam melaksanakan social control terhadap pemerintah serta private sector.

Khususnya dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang berfokus pada good governance melalui 42 nominasi penghargaan untuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah maupun Private Sector yang telah mengimplementasikan praktek good governance secara efektif.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan terkait dengan tata kelola yang baik merupakan kunci utama dalam menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas baik oleh pemerintahan daerah maupun sektor swasta.

“Berdasarkan data dari ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang menilai standar penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip corporate governance diketahui bahwa Indonesia terus mengalami peningkatan.”, ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga menambahkan bahwasanya pada tahun 2015 Indonesia mendapatkan skor 62,98%, hingga penilaian tahun 2021 yang dirilis awal tahun lalu, Indonesia mendapatkan skor 77,4%.
“Implementasi tata kelola yang baik akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.”, jelas Jaksa Agung.

Menurut Jaksa Agung, pengakuan dan apresiasi yang memiliki fokus khusus pada tata kelola yang baik di tingkat pemerintah daerah maupun private sector yang diberikan oleh CNN Indonesia ini diharapkan akan menjadi motivasi yang memicu dan memacu semua stakeholders.

“Hal ini diharapkan akan menjadi motivasi yang memicu dan memacu semua stakeholders, baik pemerintah maupun swasta untuk terus berlomba memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan perkembangan ekonomi, pembangunan sosial, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.”, harap Jaksa Agung.

Diakhir sambutannya, Jaksa Agung mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan CNN Indonesia Awards.
Hadir dalam acara tersebut yaitu CEO CT Corp beserta jajaran, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajaran, serta Pimpinan Redaksi CNN Indonesia beserta jajaran. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

 

Jakarta, 21 Maret 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Kemendagri Dorong Pengembangan Potensi dan Peningkatan Ekonomi Kota Melalui MFSA dan PIMA

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan workshop pelaksanaan assessment kapasitas pembangunan daerah berbasis Municipal Finance Self-Assessment (MFSA) Program NUDP yang dibuka oleh Plh Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Suprayitno, beberapa waktu lalu.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan assessment kapasitas pembangunan daerah yang berkaitan dengan kapasitas perencanaan dan penganggaran kota dan kemampuan daerah dalam pengelolaan pembangunan dengan berbasis instrument MFSA. Topik ini menjadi penting mengingat saat ini telah memasuki masa krusial dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD.

“Isu perkotaan yang muncul saat ini adalah pengembangan potensi dan peningkatan ekonomi kawasan kota-kota di Indonesia belum optimal, sehingga tingkat urbanisasi yang tinggi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan kota,” ujar Prayitno , dalam keterangannya diterima redaksi, Kamis (21/3/2024).

Prayitno menyampaikan permasalahan dan tantangan ini mendapat perhatian khusus dalam RPJPN 2025-2045. Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dijadikan sebagai arah atau tujuan pembangunan jangka panjang. Ditargetkan pada 2045, Indonesia akan memiliki 48,92% kota maju yang inklusif dan berkelanjutan. Bahkan, di Tahun 2045 nanti, ditargetkan proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional mencapai 100%.

Kemendagri Dorong Pengembangan Potensi dan Peningkatan Ekonomi Kota Melalui MFSA dan PIMA

Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah bersama dengan Kementerian PUPR melaksanakan National Urban Development Project (NUDP). NUDP merupakan platform untuk mengkoordinasikan perencanaan perkotaan dan pembangunan infrastruktur lintas sektor di tingkat kota serta membantu kota dalam meningkatkan kapasitasnya untuk dapat mengakses pembiayaan skala besar. Tujuan utama program ini untuk meningkatkan kapasitas kota peserta untuk dapat melakukan perencanaan terpadu serta memprioritaskan program investasi modal secara efisien.

“Maka dari itu, dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui NUDP, tentu saja dibutuhkan analisis yang kuat terhadap kapasitas perencanaan dan penganggaran serta kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan. Oleh karena itu, assessment ini menjadi penting untuk diimplementasikan di daerah. Pelaksanaan assessment dimaksud menggunakan instrument Public Investment Management Assessment (PIMA) dan Municipal Finance Self-Assessment (MFSA) atau Self-Assessment terkait keuangan daerah”, ucap Prayitno.

Prayitno juga menegaskan bahwa Tim CDP-PMCD agar terus memperhatikan timeline dan substansi pekerjaan untuk menjamin tepenuhinya output dan kebermanfaatan proyek bagi daerah pilot dan Kemendagri. Setelah itu, Prayitno juga meminta agar workshop ini agar dipastikan dapat menghasilkan output terkait dengan kerangka assessment PIMA dan MFSA yang sudah disesuaikan dengan kondisi Peraturan Perundang-Undangan dan daerah di Indonesia.

“Ditargetkan kepada Tim CDP-PMCD, untuk assessment daerah pertama yaitu Kota Banjarmasin, agar dapat diselesaikan di Minggu ke-3 April, untuk selanjutnya akan dilakukan kepada 12 daerah pilot lainnya,” tambah Prayitno.

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan pusat yaitu Ditjen Bina Pembangunan Kemendagri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bappenas, dan National Urban Development Project, World Bank.

Red

Jadi Tonggak Penting! Ditjen Bina Adwil Intensifkan Pembangunan Batas Daerah

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Pemerintah terus mengintensifkan upaya untuk menegaskan dan mengatur batas daerah guna mendukung pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Hal ini tercermin dalam kegiatan rapat strategis yang diselenggarakan oleh Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri pada tanggal 13 hingga 15 Maret 2024 di Hotel Orchardz Pangeran Jayakarta, Jakarta.

Rapat tersebut bertajuk Rapat Penyusunan Kebijakan Batas Daerah Wilayah II, dihadiri oleh berbagai unsur penting termasuk Badan Informasi Geospasial, Direktorat Topografi TNI AD, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) dari daerah-daerah terkait, seperti Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.

Jadi Tonggak Penting! Ditjen Bina Adwil Intensifkan Pembangunan Batas Daerah

Dalam sambutannya, Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP, M.A., sejalan dengan arahan Dirjen Bina Adwil Dr. Safrizal ZA, M.Si. untuk menegaskan pentingnya memiliki batas daerah yang jelas dan terdefinisi dengan baik.”Ini tidak hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga menjadi fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan dan penyediaan layanan publik yang efektif,” ucap Raziras.

Rapat tersebut fokus pada beberapa aspek penting, termasuk penegasan batas daerah antar-kota dan kabupaten di beberapa wilayah, seperti Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Selatan, serta Kabupaten Muna dengan Kabupaten Buton. Kesepakatan penting berhasil dicapai dalam menarik garis batas dan penyusunan peraturan daerah terkait.

Di samping itu, ada pula pembahasan mengenai asistensi penyelesaian batas daerah antar-provinsi di Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Tengah. Meskipun masih ada beberapa segmen batas yang perlu diperjelas, koordinasi intensif dan pemahaman yang baik dari semua pihak diharapkan dapat menghasilkan solusi yang memuaskan.

Menyikapi pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta adanya penjabat baru pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah memberikan dokumen-dokumen terkait dan kronologis penyelesaian batas daerah sebagai bahan studi sebelum proses fasilitasi lebih lanjut.

Rapat strategis ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemetaan dan pengaturan batas daerah di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antar-pihak terkait guna mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan dalam penegasan batas daerah.

Red