Tim Satgas SIRI Berhasil Mengamankan Buronan (DPO) Atas Nama Terpidana Hendry Kumulia

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Tim Satgas Intelijen Reformasi Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan Terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Rabu 27 Maret 2024, sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jl. Regensi Lestari, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat,

Identitas Terpidana yang diamankan, yaitu:
Nama : Hendry Kumulia
Tempat lahir : Jakarta
Usia/tanggal lahir : 69 Tahun/ 03 Agustus 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Buddha
Pekerjaan : Direktur PT Siliwangi Kniting Factory
Tempat Tinggal : Jl. Permata Hijau Blok J-2/3. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Adapun Hendry Kumulia merupakan TERPIDANA yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jamsostek.

Tim Satgas SIRI Berhasil Mengamankan Buronan (DPO) Atas Nama Terpidana Hendry Kumulia

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1039/PDT.SUS/2014 tanggal 26 Agustus 2014, Terpidana Hendry Kumulia dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Saat diamankan, Terpidana Hendry Kumulia bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana diamankan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan serah terima kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

 

Jakarta, 28 Maret 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Berikan Kuliah Pascasarjana ‘Demokrasi Indonesia’, Bamsoet Ajak Kaji Ulang Sistem Demokrasi Pemilihan Langsung di Indonesia

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan, Universitas Trisakti dan Universitas Borobudur Bambang Soesatyo menuturkan berkaca pada pelaksana Pemilu dengan sistem demokrasi pemilihan langsung mulai dari Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024 ini, telah mendorong terjadinya demokrasi transaksional di tengah masyarakat. Maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Model demokrasi transaksional ini tidak menjadikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi.

“Demokrasi transaksional pada Pemilu 2024 yang baru saja kita lalui, harus diakui semakin masif dan terbuka dibandingkan tiga Pemilu sebelumnya dengan sistem Pemilu terbuka. Masyarakat tidak segan untuk meminta uang secara langsung kepada calon anggota legislatif (Caleg).

Berikan Kuliah Pascasarjana ‘Demokrasi Indonesia’, Bamsoet Ajak Kaji Ulang Sistem Demokrasi Pemilihan Langsung di Indonesia

Para Caleg pun secara terang-terangan tidak ‘malu’ memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih dirinya,” ujar Bamsoet saat mengajar mata kuliah ‘Karakter Bangsa dan Bela Negara’ dengan tema ‘Demokrasi Indonesia’ kepada mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan secara daring di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan memaparkan, menelisik dari hasil Pemilu 2024, banyak Caleg yang memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai anggota dewan harus tersingkir, karena maraknya politik transaksional di masyarakat.

Persaingan para Caleg lebih didominasi oleh kekuatan finansial. Visi, misi, program kerja ataupun sumbangsih para Caleg, terkalahkan oleh ‘serangan fajar’ jelang pencoblosan.

“Istilah nomer piro wani piro (NPWP) menjadi hal biasa ditengah masyarakat. Pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas para Caleg. Mereka lebih mengutamakan berapa besar uang yang diterima dari para Caleg. Bahkan, tidak jarang ada satu pemilih yang menerima ‘serangan fajar’ dari dua hingga tiga Caleg sekaligus,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mengajak mengkaji kembali sistem demokrasi Indonesia saat ini. Perlu ditelaah kembali apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudaratnya. Karena, bukan tidak mungkin jika sistem demokrasi langsung dalam Pemilu ataupun Pilkada terus dipertahankan, demokrasi di Indonesia hanya bergantung pada nominal rupiah, bukan lagi memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Sistem demokrasi langsung yang dianut oleh bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sistem demokrasi langsung memiliki daya rusak yang luar biasa. Tidak aneh bila banyak kepala daerah ataupun anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi, karena saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya yang sangat tinggi,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Panglima TNI Pimpin Sertijab Irjen TNI, Danjen Akademi TNI, Kabais TNI dan Aslog Panglima TNI

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Irjen TNI, Danjen Akademi TNI, Kabais TNI, dan Aslog Panglima TNI yang berlangsung di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (27/03/2024).

Dalam sambutannya, Panglima TNI menegaskan bahwa Sertijab di TNI bukan hanya sekedar pergantian jabatan, tetapi merupakan bagian integral dari strategi pembinaan karier dan regenerasi organisasi. Ia menyoroti pentingnya penyegaran ide, peningkatan kualitas kinerja, dan peningkatan produktivitas organisasi sebagai tujuan utama dari setiap perubahan jabatan. Pelaksanaan Sertijab didasarkan pada Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/329/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Pergantian pejabat di lingkungan TNI merupakan bagian dari sistem pembinaan organisasi. Selain itu juga untuk mengembangkan karir bagi perwira yang bersangkutan juga memiliki maksud untuk penyegaran pemikiran, peningkatan kualitas kenerja serta perbaikan produktivitas organisasi,” ungkap Panglima TNI.

Panglima TNI Pimpin Sertijab Irjen TNI, Danjen Akademi TNI, Kabais TNI dan Aslog Panglima TNI

Adapun Sertijab Irjen TNI dari Letjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han) kepada Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han)., M.Tr.Opsla, Letjen TNI Rudianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabais TNI, kini menjabat sebagai Danjen Akademi TNI, sementara Mayjen TNI Yudi Abrimantyo, S.I.P., M.Sc., menjabat sebagai Kabais TNI. Dan Laksda TNI Budi Sulistyo, M.Tr.Opsla. CHRMP. yang sebelumnya menjabat Aslog Panglima TNI digantikan oleh Brigjen TNI Jamalullael, S.Sos., M.Si.

Panglima TNI juga memberikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama yang sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik serta ucapan selamat kepada para pejabat baru, agar dapat melaksanakan amanah jabatan dengan sebaik-baiknya dan lakukan terobosan inovatif dan kreatif agar TNI dapat menjawab perkembangan jaman dengan cepat dan tepat.

Red

 

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

 

Pangkoops Udara I Hadiri Apel Gelar Kesiapan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin hadiri Apel Gelar Kesiapan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina yang dipimpin oleh Asops Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos, yang rencana pelaksanaannya pada minggu keempat bulan Maret 2024. “Bertempat di Apron Pandawa Lanud Halim Perdanakusuma.” Selasa (26/3/2024).

Dalam Apel tersebut Asops Panglima TNI menjelaskan bahwa, “Apel gelar pasukan tersebut untuk dapat melihat kesiapan personel dan materiil yang berkaitan dengan misi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina” ujar Asops Panglima TNI.

Pangkoops Udara I Hadiri Apel Gelar Kesiapan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina

Lebih lanjut Asops Panglima TNI menegaskan, “Kita berusaha untuk selalu berkontribusi terkait misi kemanusiaan tersebut. Kita juga selalu siap kapan saja dibutuhkan oleh pimpinan institusi TNI maupun pimpinan negara terkait hal tersebut”.

Dalam misi tersebut akan dipimpin oleh Mission Commander Kolonel Pnb Noto Casnoto Danwing 1 Lanud Halim Perdanakusuma dengan alutsista menggunakan satu pesawat C-130J-30 Super Hercules TNI AU dari Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma.

Turut hadir dalam Apel tersebut Kaskoopsudnas, Danlanud Halim Perdanakusuma, Para Pejabat TNI lainnya, serta Perwakilan dari Kemenhan, Perwakilan dari Baznas.

Reporter: A. Sugiarto

 

Autentikasi : Pen Koopsud I

Kasal Terima Courtesy Call Dubes Turki, Ini Yang Dibicarakan

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II TNI Angkatan Laut (TNI AL) berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama yang baik dengan negara sahabat, kali ini Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali didampingi para Pejabat Utama Mabesal menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Turki untuk Indonesia H.E. Prof. Dr. Talip Küçükcan di Admiral Room Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/03/2024).

Kunjungan Dubes Turki untuk Indonesia Professor Talip Küçükcan yang didampingi para staf Kedutaan Turki ke Mabesal ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan hubungan baik serta membahas rencana kerjasama antara Turki dan Indonesia khususnya dengan TNI AL.

Kasal Terima Courtesy Call Dubes Turki, Ini Yang Dibicarakan

Professor Talip Küçükcan pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa persahabatan RI-Turki sendiri telah terjalin sejak lama dan akan terus dikembangkan dengan baik, Dubes Turki juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sambutan hangat dari Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan para pejabat tinggi TNI AL.

Selain mengusulkan rencana kerjasama dalam bidang logistik antar kedua negara, Professor Talip Küçükcan juga menyampaikan bahwa Turki akan mengundang TNI AL untuk turut serta terlibat dalam kegiatan The Turkish Navy (TURN) pada tahun 2025 mendatang.

Selanjutnya Kasal mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof. Dr. Talip Küçükcan beserta staf ke Mabesal, serta kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini dan penuh apresiasi.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Turki pada pelaksanaan kegiatan forum Navy To Navy Talks (NTNT) yang pertama tahun 2023 silam dimana kegiatan ini sebagai payung guna melaksanakan kerjasama antara kedua Angkatan Laut kedepannya dan NTNT sendiri akan kembali dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Selain itu juga dalam kegiatan Maritim Task Force (MTF) dimana kedua negara tergabung dalam penugasan dan mengirimkan kapal perangnya untuk beroperasi mengamankan perairan Lebanon dengan mandat dari PBB (UNIFIL)”, ujar Kasal.

Kasal juga menyampaikan bahwa TNI AL berencana mengundang The Turkish Navy (TURN) untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pelayaran dan seminar Cadet/Taruna ASEAN (ASEAN Plus Cadet Seminar and Sail).

Reporter: A. Sugiarto

 

Sumber: Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Diduga PT. Hwa Hok Steel Serobot Lahan Dinas PUPR Kabupaten Serang Tanpa Izin, IWQI Minta Klarifikasi

SERANG, – KABAR EKSPRES II Terkait adanya dugaan penyerobotan tanah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang Sumber Daya Air SDA (DPUPR) Kabupaten Serang oleh PT. Hwa Hok Steel di Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Dewan Pengurus Pusat DPP Ikatan Wartawan Quotient Indonesia IWQI mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan audiensi kepada manajemen perusahaan, Selasa (26/3/2024).

Sebelumnya viral diberitakan beberapa media online Serang Timur, perusahaan peleburan baja tersebut dalam melebarkan usahanya telah membangun fasilitas pabrik di atas tanah milik pemerintah. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Kepala Balai Besar Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, BBWSC3 yang menyatakan bahwa bangunan pabrik tersebut belum mengantongi izin dari pemerintah.

Diduga PT. Hwa Hok Steel Serobot Lahan Dinas PUPR Kabupaten Serang Tanpa Izin, IWQI Minta Klarifikasi

“Kami sudah menanyakan hal tersebut ke BBWSC3 yang ada di Kota Serang terkait bangunan pabrik yang dibangun diatas tanah irigasi ini, dan menurut data yang ada disana, belum ada yang meminta ijin pemakaian aset yang dipakai pabrik tersebut untuk kepentingan perusahaannya. Ini kan fasilitas buat sarana pertanian warga dan imbasnya tentu pada lahan pertanian yang rusak akibat adanya bangunan ini,” ungkap Ketua Umum IWQI Abdul Kabir Albantani.

Untuk itu, demi menjaga aset pemerintah dan kelangsungan kehidupan para petani di daerah tersebut, pihaknya meminta pihak PT Hwa Hok Steel dapat menjelaskan persoalan ini melalui audiensi bersama IWQI agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

“Kalau mereka bisa menunjukkan perijinannya, kan itu lebih baik, tapi kalau tidak ada ijin tapi sudah membangun ini harus ditindak baik secara administrasi ataupun pidananya bila unsurnya ada,” pungkas putra asli daerah Sertim ini.

Reporter: A. Sugiarto

Sambut Kunker Presiden, Brigjen TNI Dody : Selamat Datang di Negeri 1000 Megalith

PALU, – KABAR EKSPRES II Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., Bersama Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menyambut kedatangan Presiden Ir. Joko Widodo di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Selasa (26/03/2024).

Presiden Ir. Joko Widodo tiba di bandara Mutiara Sis-Aljufri pukul 14.00 Wita, dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Palu menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-800

Danrem 132/Tdl, Mengucapkan “SELAMAT DATANG DI NEGERI 1000 MEGALITH PROVINSI SULAWESI TENGAH”

Sambut Kunker Presiden, Brigjen TNI Dody : Selamat Datang di Negeri 1000 Megalith

Dalam Kunjungan Kerja ini DI Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Khususnya Kota Palu Presiden Ir. Joko Widodo melaksanakan Agenda Peresmian Rehabilitas Bandara Mutiara Sis-Aljufri, Peresmian Rehabilitasi dan Rekontruksi Pelabuhan Pantoloan,

Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani, Serta penandatanganan prasasti, dilanjutkan Presmian Rehabilitasi dan Rekontruksi Irigasi Gumbasa Sigi dan Penandatanganan Prasasti.(Penrem 132/Tdl)

Reporter: A. Sugiarto

Penggagas IKD, BRIN Lanjutkan Kerja Sama Strategis dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) d/h BPPT sejak tahun 2009 untuk implementasi KTP elektronik.

Bahkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ini menggagas ide e-ID, yakni identitas elektronik multiguna sebagai pengembangan lebih lanjut dari KTP-el. Identitas elektronik ini merupakan cikal bakal aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diakses via ponsel.

Demikian terungkap dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengujian dan Riset Perangkat Keras, Card Encoder, dan Card Reader KTP Elektronik di Ruang Rapat Iptek, Gedung BJ. Habibie Lantai 3 BRIN, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Hadir dalam kesempatan ini, Dirjen Teguh Setyabudi didampingi Direktur PIAK Handayani Ningrum dan Direktur Dafdukcapil A.S. Tavipiyono.

Penggagas IKD, BRIN Lanjutkan Kerja Sama Strategis dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri

Dari pihak BRIN hadir Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) BRIN, Budi Prawara, Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber (PRKAKS) BRIN Anto Satriyo Nugroho, dan Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN Yusuf Nur Wijayanto.

Menurut Kepala PRKAKS Anto Satriyo Nugroho, kerja sama dengan dengan Ditjen Dukcapil kini berlanjut dengan pengujian 10 perangkat keras peralatan perekaman KTP-elektronik termasuk pengujian chip, blangko KTP elektronik, hingga pengujian perangkat pembaca KTP elektronik.Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi berharap kolaborasi yang sudah dimulai tidak hanya berhenti pada tataran uji alat perekaman KTP elektronik.

Dirjen Teguh Setyabudi bahkan menginginkan kerja sama terus berlanjut kepada pengembangan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ataupun pemanfaatan data kependudukan.

“Banyak pihak swasta yang menyatakan berminat dalam pemanfaatan data kependudukan ini. Namun, jika yang melakukan adalah BRIN, tentu saja kami lebih apresiasi karena sama-sama pihak pemerintah,” kata Teguh.

Dirjen Teguh menyebutkan pihaknya mengelola data penduduk yang saat ini sekitar 280,7 juta jiwa. “Data ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai analisis yang kemudian bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Reporter: Casroni

Tim Penyidik Menahan Tersangka HLN Selaku Manager PT QSE dalam Perkara Komoditas Timah

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali menetapkan 1 orang TERSANGKA baru, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022. Selasa 26 Maret 2024.

Hingga saat ini, Tim Penyidik telah memeriksa total 142 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, Tim Penyidik telah menaikkan status 1 orang saksi menjadi Tersangka yakni HLN selaku Manager PT QSE.

Tim Penyidik Menahan Tersangka HLN
Selaku Manager PT QSE dalam Perkara Komoditas Timah

Adapun kasus posisi yang berkaitan dengan Tersangka HLN yaitu, Sekira pada tahun 2018 s/d 2019, Tersangka HLN selaku Manager PT QSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT. Timah Tbk.

Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR), yang sejatinya menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya,

Pasal yang disangkakan kepada Tersangka HLN adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 KUHP.

Selanjutnya, Tersangka HLN dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 s/d 14 April 2024. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Jakarta, 26 Maret 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

 

BRIN Gandeng Dukcapil Uji 10 Perangkat Perekaman KTP-Elektronik

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sepakat menjalin kerja sama untuk menguji teknis 10 perangkat keras peralatan perekaman KTP-elektronik termasuk Card Encoder, dan Card Reader KTP-el.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi berharap kolaborasi yang sudah dimulai sejak lama tidak hanya berhenti pada tataran uji alat perekaman KTP elektronik.

Dirjen Teguh Setyabudi bahkan menginginkan kerja sama terus berlanjut kepada pengembangan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ataupun pemanfaatan data kependudukan.

“Banyak pihak swasta yang menyatakan berminat dalam pemanfaatan data kependudukan ini. Namun, jika yang melakukan adalah BRIN, tentu saja kami lebih apresiasi karena sama-sama pihak pemerintah,” kata Teguh pada Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengujian dan Riset Perangkat Keras, Card Encoder, dan Card Reader KTP Elektronik di Ruang Rapat Iptek, Gedung BJ. Habibie Lantai 3 BRIN, Jakarta, Senin (25/3/2024).

BRIN Gandeng Dukcapil Uji 10 Perangkat Perekaman KTP-Elektronik

Dalam kesempatan ini, Dirjen Teguh Setyabudi didampingi Direktur PIAK Handayani Ningrum dan Direktur Dafdukcapil A.S. Tavipiyono.

Dari pihak BRIN hadir Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) BRIN, Budi Prawara,  Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber (PRKAKS) BRIN Anto Satriyo Nugroho, dan Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN Yusuf Nur Wijayanto.

Dirjen Teguh menyebutkan pihaknya mengelola data penduduk yang saat ini sekitar 280,7 juta jiwa. “Data ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai analisis yang kemudian bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Menurut Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) BRIN, Budi Prawara,  untuk tahap awal yang masuk ruang lingkup kerja sama ini untuk sementara baru ada 3 perangkat yaitu uji chip, uji blanko dan uji card reader KTP-el.

“Sementara pengujian lainnya kami telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak eksternal sehingga diharapkan kita bisa saling mendukung dan berkontribusi dalam melakukan pengujian terutama item-item yang belum bisa dilakukan BRIN sendiri,” kata Budi.

Kepala PRKAKS BRIN Anto Satriyo Nugroho menyebutkan sebanyak tujuh perangkat menyusul akan diuji oleh BRIN, yaitu perangkat pemindai iris mata, perangkat pemindai sidik jari, perangkat perekam tanda tangan, perangkat kamera, perangkat pencetak KTP elektronik, perangkat Anjungan Dukcapil Mandiri  yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dan perangkat pembaca dan penulis KTP elektronik.

“Kegiatan pengujian terhadap perangkat keras juga akan diuji fungsionalnya dengan perangkat lunak,” katanya.

Apabila perangkat sudah diuji, maka BRIN akan mencocokkan dengan perangkat lunak yang ada di Dukcapil untuk mengetahui apakah kompatibel atau tidak.

Anto mengatakan BRIN terbuka untuk menggali potensi kolaborasi di bidang-bidang lainnya terkait kependudukan dan pencatatan sipil, seperti analisis sebaran penduduk profil kependudukan, atau identifikasi daerah kumuh.

“Kolaborasi itu dapat memanfaatkan skema pendanaan riset dan skema mobilitas periset di BRIN,” ujarnya.

Reporter: A. Sugiarto