Diduga PT. Hwa Hok Steel Serobot Lahan Dinas PUPR Kabupaten Serang Tanpa Izin, IWQI Minta Klarifikasi

SERANG, – KABAR EKSPRES II Terkait adanya dugaan penyerobotan tanah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang Sumber Daya Air SDA (DPUPR) Kabupaten Serang oleh PT. Hwa Hok Steel di Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Dewan Pengurus Pusat DPP Ikatan Wartawan Quotient Indonesia IWQI mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan audiensi kepada manajemen perusahaan, Selasa (26/3/2024).

Sebelumnya viral diberitakan beberapa media online Serang Timur, perusahaan peleburan baja tersebut dalam melebarkan usahanya telah membangun fasilitas pabrik di atas tanah milik pemerintah. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Kepala Balai Besar Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, BBWSC3 yang menyatakan bahwa bangunan pabrik tersebut belum mengantongi izin dari pemerintah.

Diduga PT. Hwa Hok Steel Serobot Lahan Dinas PUPR Kabupaten Serang Tanpa Izin, IWQI Minta Klarifikasi

“Kami sudah menanyakan hal tersebut ke BBWSC3 yang ada di Kota Serang terkait bangunan pabrik yang dibangun diatas tanah irigasi ini, dan menurut data yang ada disana, belum ada yang meminta ijin pemakaian aset yang dipakai pabrik tersebut untuk kepentingan perusahaannya. Ini kan fasilitas buat sarana pertanian warga dan imbasnya tentu pada lahan pertanian yang rusak akibat adanya bangunan ini,” ungkap Ketua Umum IWQI Abdul Kabir Albantani.

Untuk itu, demi menjaga aset pemerintah dan kelangsungan kehidupan para petani di daerah tersebut, pihaknya meminta pihak PT Hwa Hok Steel dapat menjelaskan persoalan ini melalui audiensi bersama IWQI agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

“Kalau mereka bisa menunjukkan perijinannya, kan itu lebih baik, tapi kalau tidak ada ijin tapi sudah membangun ini harus ditindak baik secara administrasi ataupun pidananya bila unsurnya ada,” pungkas putra asli daerah Sertim ini.

Reporter: A. Sugiarto

Sambut Kunker Presiden, Brigjen TNI Dody : Selamat Datang di Negeri 1000 Megalith

PALU, – KABAR EKSPRES II Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., Bersama Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menyambut kedatangan Presiden Ir. Joko Widodo di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Selasa (26/03/2024).

Presiden Ir. Joko Widodo tiba di bandara Mutiara Sis-Aljufri pukul 14.00 Wita, dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Palu menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-800

Danrem 132/Tdl, Mengucapkan “SELAMAT DATANG DI NEGERI 1000 MEGALITH PROVINSI SULAWESI TENGAH”

Sambut Kunker Presiden, Brigjen TNI Dody : Selamat Datang di Negeri 1000 Megalith

Dalam Kunjungan Kerja ini DI Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Khususnya Kota Palu Presiden Ir. Joko Widodo melaksanakan Agenda Peresmian Rehabilitas Bandara Mutiara Sis-Aljufri, Peresmian Rehabilitasi dan Rekontruksi Pelabuhan Pantoloan,

Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani, Serta penandatanganan prasasti, dilanjutkan Presmian Rehabilitasi dan Rekontruksi Irigasi Gumbasa Sigi dan Penandatanganan Prasasti.(Penrem 132/Tdl)

Reporter: A. Sugiarto

Penggagas IKD, BRIN Lanjutkan Kerja Sama Strategis dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) d/h BPPT sejak tahun 2009 untuk implementasi KTP elektronik.

Bahkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ini menggagas ide e-ID, yakni identitas elektronik multiguna sebagai pengembangan lebih lanjut dari KTP-el. Identitas elektronik ini merupakan cikal bakal aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diakses via ponsel.

Demikian terungkap dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengujian dan Riset Perangkat Keras, Card Encoder, dan Card Reader KTP Elektronik di Ruang Rapat Iptek, Gedung BJ. Habibie Lantai 3 BRIN, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Hadir dalam kesempatan ini, Dirjen Teguh Setyabudi didampingi Direktur PIAK Handayani Ningrum dan Direktur Dafdukcapil A.S. Tavipiyono.

Penggagas IKD, BRIN Lanjutkan Kerja Sama Strategis dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri

Dari pihak BRIN hadir Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) BRIN, Budi Prawara, Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber (PRKAKS) BRIN Anto Satriyo Nugroho, dan Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN Yusuf Nur Wijayanto.

Menurut Kepala PRKAKS Anto Satriyo Nugroho, kerja sama dengan dengan Ditjen Dukcapil kini berlanjut dengan pengujian 10 perangkat keras peralatan perekaman KTP-elektronik termasuk pengujian chip, blangko KTP elektronik, hingga pengujian perangkat pembaca KTP elektronik.Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi berharap kolaborasi yang sudah dimulai tidak hanya berhenti pada tataran uji alat perekaman KTP elektronik.

Dirjen Teguh Setyabudi bahkan menginginkan kerja sama terus berlanjut kepada pengembangan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ataupun pemanfaatan data kependudukan.

“Banyak pihak swasta yang menyatakan berminat dalam pemanfaatan data kependudukan ini. Namun, jika yang melakukan adalah BRIN, tentu saja kami lebih apresiasi karena sama-sama pihak pemerintah,” kata Teguh.

Dirjen Teguh menyebutkan pihaknya mengelola data penduduk yang saat ini sekitar 280,7 juta jiwa. “Data ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai analisis yang kemudian bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Reporter: Casroni

Tim Penyidik Menahan Tersangka HLN Selaku Manager PT QSE dalam Perkara Komoditas Timah

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali menetapkan 1 orang TERSANGKA baru, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022. Selasa 26 Maret 2024.

Hingga saat ini, Tim Penyidik telah memeriksa total 142 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, Tim Penyidik telah menaikkan status 1 orang saksi menjadi Tersangka yakni HLN selaku Manager PT QSE.

Tim Penyidik Menahan Tersangka HLN
Selaku Manager PT QSE dalam Perkara Komoditas Timah

Adapun kasus posisi yang berkaitan dengan Tersangka HLN yaitu, Sekira pada tahun 2018 s/d 2019, Tersangka HLN selaku Manager PT QSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT. Timah Tbk.

Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR), yang sejatinya menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya,

Pasal yang disangkakan kepada Tersangka HLN adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 KUHP.

Selanjutnya, Tersangka HLN dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 s/d 14 April 2024. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Jakarta, 26 Maret 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

 

BRIN Gandeng Dukcapil Uji 10 Perangkat Perekaman KTP-Elektronik

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sepakat menjalin kerja sama untuk menguji teknis 10 perangkat keras peralatan perekaman KTP-elektronik termasuk Card Encoder, dan Card Reader KTP-el.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi berharap kolaborasi yang sudah dimulai sejak lama tidak hanya berhenti pada tataran uji alat perekaman KTP elektronik.

Dirjen Teguh Setyabudi bahkan menginginkan kerja sama terus berlanjut kepada pengembangan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ataupun pemanfaatan data kependudukan.

“Banyak pihak swasta yang menyatakan berminat dalam pemanfaatan data kependudukan ini. Namun, jika yang melakukan adalah BRIN, tentu saja kami lebih apresiasi karena sama-sama pihak pemerintah,” kata Teguh pada Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengujian dan Riset Perangkat Keras, Card Encoder, dan Card Reader KTP Elektronik di Ruang Rapat Iptek, Gedung BJ. Habibie Lantai 3 BRIN, Jakarta, Senin (25/3/2024).

BRIN Gandeng Dukcapil Uji 10 Perangkat Perekaman KTP-Elektronik

Dalam kesempatan ini, Dirjen Teguh Setyabudi didampingi Direktur PIAK Handayani Ningrum dan Direktur Dafdukcapil A.S. Tavipiyono.

Dari pihak BRIN hadir Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) BRIN, Budi Prawara,  Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber (PRKAKS) BRIN Anto Satriyo Nugroho, dan Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN Yusuf Nur Wijayanto.

Dirjen Teguh menyebutkan pihaknya mengelola data penduduk yang saat ini sekitar 280,7 juta jiwa. “Data ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai analisis yang kemudian bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Menurut Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) BRIN, Budi Prawara,  untuk tahap awal yang masuk ruang lingkup kerja sama ini untuk sementara baru ada 3 perangkat yaitu uji chip, uji blanko dan uji card reader KTP-el.

“Sementara pengujian lainnya kami telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak eksternal sehingga diharapkan kita bisa saling mendukung dan berkontribusi dalam melakukan pengujian terutama item-item yang belum bisa dilakukan BRIN sendiri,” kata Budi.

Kepala PRKAKS BRIN Anto Satriyo Nugroho menyebutkan sebanyak tujuh perangkat menyusul akan diuji oleh BRIN, yaitu perangkat pemindai iris mata, perangkat pemindai sidik jari, perangkat perekam tanda tangan, perangkat kamera, perangkat pencetak KTP elektronik, perangkat Anjungan Dukcapil Mandiri  yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dan perangkat pembaca dan penulis KTP elektronik.

“Kegiatan pengujian terhadap perangkat keras juga akan diuji fungsionalnya dengan perangkat lunak,” katanya.

Apabila perangkat sudah diuji, maka BRIN akan mencocokkan dengan perangkat lunak yang ada di Dukcapil untuk mengetahui apakah kompatibel atau tidak.

Anto mengatakan BRIN terbuka untuk menggali potensi kolaborasi di bidang-bidang lainnya terkait kependudukan dan pencatatan sipil, seperti analisis sebaran penduduk profil kependudukan, atau identifikasi daerah kumuh.

“Kolaborasi itu dapat memanfaatkan skema pendanaan riset dan skema mobilitas periset di BRIN,” ujarnya.

Reporter: A. Sugiarto

Pj Gubernur Sumsel Terima Penghargaan Birokrat Peduli Pers

Palembang, – KABAR EKSPRES II Penghargaan Birokrat Peduli Pers yang diterima Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni  diperoleh  dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan.

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum PWI, Hendry CH Bangun kepada Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni pada acara Pelantikan Pengurus PWI Sumatera Selatan, Pengurus Dewan Kehormatan (DK) PWI Sumsel, dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) masa bakti 2024-2029. Bertempat di Griya Agung Palembang, Senin (25/3/2024)

Pelantikan ini mengusung tema “Pers Merdeka, Profesional, Demokrasi Bermartabat”.

Fatoni mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini yang dilaksanakan sekaligus tiga kepengurusan. “Saya baru pertama kali menyaksikan pelantikan seperti ini dan ini baru terjadi di PWI, ini perlu dicontoh dan ditiru karena menunjukan kekompakan, kekeluargaan dan membuat kita damai,”ujarnya.

Pj Gubernur Sumsel Terima Penghargaan Birokrat Peduli Pers

Menurutnya, kekompakan akan membentuk rasa kekeluargaan semakin erat sehingga tugas-tugas nanti dilaksanakan dengan mudah. Kegiatan ini menunjukan hubungan harmonis dalam internal PWI.

“Terima kasih kepada PWI dan para wartawan di Sumsel yang sudah membantu dalam menjaga iklim kondusif di Sumsel. Selamat atas pelantikannya kepada PWI Sumsel, DK PWI, dan IKWI Sumsel, semoga dimudahkan dalam menjalankan tugas,”katanya.

Fatoni berkomitmen untuk menjaga prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh wartawan di Sumsel. Serta capaian-capaian lainnya yang merupakan hasil kerjasama semua pihak.

“Terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan PWI. Ini tentu menjadi amanah dan tekad untuk terus memajukan Indonesia. Bersinergi memajukan bangsa dan negara melalui pers, ” Pungkasnya.

Ketua PWI Sumsel, Kurnaidi, ST berterima kasih atas dukungan Pemprov Sumsel dan PWI Pusat atas terlaksananya kegiatan ini. Ia juga berkomitmen akan mengemban amanah sebagai ketua PWI Sumsel dengan baik.

Diungkapnya di tahun 2024 ini PWI Sumsel  bekerjasama dengan berbagai pihak akan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan total 26 kelas untuk peningkatan status  serta meningkatkan kompeten dan profesional wartawan Sumsel dalam menjalanakan tugas.

Dalam kesempatan itu, dilantik sebagai Ketua DK PWI Sumsel, H. Ocktap Riyadi,  SH., dan Ketua IKWI Sumsel, Helmawati. Serta juga dilakukan Penandatangan MoU kerjasama pendidikan antara PWI  Sumsel dan Stisipol.

Dan dilakukan penyerahan anugerah PWI dengan kategori perusahaan peduli pers, Tokoh masyarakat peduli pers, pengacara peduli pers, dan tokoh pemuda peduli pers.

Turut hadir Ketua DPRD Sumsel, Dr. Hj. R. A. Anita Noeringhati, Ketua Umum PWI, Hendry CH Bangun, ketua PWI Sumsel periode 2018-2023, Dr. H. Firdaus Komar, Spd., M. Si.,Para Bupati Walikota se-Sumsel,Para Kepala OPD Sumsel dan para ketua PWI kab/kota se-Sumsel.

Reporter: Yani

Pangdam XIII/Mdk Sambut Kedatangan Presiden di Bandara Sultan Amiruddin Amir

LUWUK, – KABAR EKSPRES II Pangdam XIII/Mdk, Mayjen TNI Candra Wijaya, M.A., beserta jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah menyambut kedatangan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo bersama rombongan saat tiba di Bandara Sultan Amiruddin Amir, Luwuk, Banggai, Selasa (26/3/2024).

Pangdam XIII/Mdk selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) memimpin langsung kegiatan pengamanan kunjungan kerja Presiden di wilayah Sulawesi Tengah.

Pangdam XIII/Mdk Sambut Kedatangan Presiden di Bandara Sultan Amiruddin Amir

Setibanya di Banggai, Presiden bersama Menteri PUPR RI Basuki Hadi Muljono didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Pangdam XIII/Mdk beserta rombongan lainnya langsung menaiki Heli Super Puma menuju Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) untuk meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah atau Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Bangkep, sekaligus Meninjau Pasar Tradisional dan sekaligus menyerahkan Bantuan Modal Kepada Pedagang Pasar.(Penrem_132).

Reporter: Casroni

Serahkan Laporan Tahunan Pajak Pribadi (SPT), Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Masyarakat Segera Laporkan SPT Tahunan 2023

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2023 (SPT Tahunan 2023) Pribadi melalui aplikasi daring e-filing. Bamsoet mengajak masyarakat yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk segera melaporkan, baik secara langsung ke kantor pajak ataupun secara daring melalui aplikasi e-filing.

Terlebih, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Pribadi akan berakhir beberapa hari lagi di tanggal 31 Maret 2024.

“Tidak ada kata susah untuk melaporkan SPT Tahunan saat ini. Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan sarana untuk mengisi laporan SPT pajak tahunan secara online melalui aplikasi e-filing. Sehingga, SPT Tahunan bisa dilaporkan dari mana saja dan kapan saja. Layanan pengisian laporan SPT pajak tahunan secara online ini semakin diminati oleh wajib pajak sejak pandemi Covid-19,” ujar Bamsoet usai melaporkan SPT Tahunan 2023 Pribadi secara online di kediaman Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Derahkan Laporan Tahunan Pajak Pribadi (SPT), Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Masyarakat Segera Laporkan SPT Tahunan 2023

Hadir antara lain Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti, ⁠Kasubdit Kerjasama Kemitraan Ditjen Pajak Natalius, ⁠Kepala Kantor Pajak Duren Sawit Amty Nurhayati serta Kabid P2Humas Kantor Pajak Duren Sawit Sugeng Satoto.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, SPT Tahunan telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak yang diharuskan menyampaikan laporan SPT pajak tahunan dikategorikan menjadi dua, yakni orang pribadi dengan penghasilan di bawah Rp 60 juta pertahun dan di atas Rp 60 juta per tahun.

“Sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan, waktu pelaporan SPT Tahunan dimulai dari 1 Januari dan berakhir setiap 31 Maret untuk wajib pajak pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Setiap orang yang memiliki penghasilan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib menyampaikan laporan SPT pajak tahunan. Jika tidak lapor SPT pajak tahunan, wajib pajak dapat dikenai denda,” kata Bamsoet.

Penerima piagam penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas Keteladanan dan Peran Serta dalam Mendorong Kepatuhan dan Kesadaran Pajak pada Hari Pajak 14 Juli 2020 dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menuturkan, berdasarkan data Ditjen Pajak hingga 24 Maret 2024, jumlah SPT Tahunan yang sudah masuk ke DJP Kemenkeu adalah sebanyak 10,16 juta SPT Tahunan, atau meningkat 8,24% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri dari SPT Pribadi sebanyak 9,86 juta dan SPT Badan sebanyak 297.634.

“Melalui kesadaran membayar dan melaporkan pajak, kita bukan hanya telah berkontribusi bagi pembangunan nasional. Melainkan juga memastikan masa depan bangsa tetap berdiri kokoh. Karena dengan adanya partisipasi aktif dari warga, setiap rupiah yang kita keluarkan dalam membayar pajak bisa tersalurkan secara tepat guna dalam pembangunan,” pungkas Bamsoet.

Reporter: A. Sugiarto

Aksi Polwan Polres Metro Jakarta Barat dalam Mengungkap Kasus Uang Palsu di Cengkareng

Jakarta Barat, – KABAR EKSPRES II Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu (upal) di kawasan Cengkareng.

Kunci keberhasilan dalam pengungkapan ini adalah peran aktif seorang polisi wanita (polwan) Iptu Sasya Aisha Balqis, S.Tr.K., M.Si dari satuan Subnit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Unit Kriminal Khusus (Krimsus).

Sasya menjelaskan bahwa awal pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran upal di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

Informasi yang diterima menyebutkan bahwa ada orang yang menyimpan dan memperjualbelikan mata uang rupiah palsu, yang kemudian diedarkan di wilayah tersebut.

” Modus operandi pelaku adalah dengan menjual upal dengan perbandingan 1:2, di mana pembeli yang menukar uang asli sebesar 500 ribu rupiah akan mendapatkan uang palsu sebesar 1 juta rupiah,” Ujar Iptu Sasya Aisha Balqis, S.Tr.K., M.Si saat dikonfirmasi, Selasa, 26/3/2024.

Polisi Beberkan Kronologi pengungkapan Upal Di Cengkareng, Masyarakat Diminta Waspada

Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita sejumlah mata uang rupiah palsu dan dolar Amerika Serikat (AS) dari pelaku berinisial HNA.

Barang bukti yang disita meliputi 180 lembar uang pecahan Rp 100 ribu, 31 lembar uang palsu pecahan Rp 50 ribu, serta beberapa dolar AS pecahan 100 dolar.

Menurut Sasya, uang palsu tersebut sangat mirip dengan aslinya, baik dari segi corak warna maupun gambar yang terdapat pada uang tersebut.

Meskipun pengungkapan telah dilakukan, Sasya mengungkapkan bahwa kasus ini masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut.

Diharapkan dengan pengungkapan ini masyarakat agar lebih berhati hati terhadap adanya peredaran uang palsu terlebih saat momen menjelang Idul Fitri

” Pastikan terlebih dahulu cek dan ricek dengan teliti jika adanya kejanggalan terhadap uang tersebut segera laporkan kepada pihak berwajib,” tutupnya

Red

 

Humas Polres Metro Jakarta Barat

Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024 yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dengan fokus pembahasan untuk menyelaraskan persepsi dan tindakan serta upaya-upaya dalam menjaga keamanan dan keselamatan selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2024, di Birawa Assembly Hall Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Dalam keterlibatan TNI dalam pengamanan “Mudik Lebaran 2024” ini, TNI menyiapkan 67.955 personel dari tiga Angkatan, serta mengerahkan Alutsista untuk mengangkut pemudik. “Setiap tahun TNI mengerahkan Kapal Laut KRI, pesawat Hercules dan Bus yang melayani route Jakarta- Semarang- Surabaya dengan membawa ratusan pemudik,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024

Panglima TNI mengatakan keterlibatan TNI dalam Operasi Ketupat mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. “TNI melaksanakan tugas perbantuan pada Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat,” ujarnya.

Rakor juga dihadiri Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Kapolri, Dirut Pertamina, Wakil Menteri Agama, Kepala Basarnas, Kepala BNPB, dan pejabat terkait lainnya.

Reporter: Casroni