Kategori: Jakarta

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengingatkan kepada seluruh kader FKPPI, setelah berhasil melalui Pemilu 2024 dengan baik, kini waktunya FKPPI kembali menjadi lokomotif dalam menjaga persaudaraan kebangsaan dalam menghadapi Pilkada 2024. Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik, membuat perpecahan di daerah.

Pilkada Serentak 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota. Hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia, termasuk Papua, menyelenggarakan Pilkada Serentak. Kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak menyelenggarakan Pilgub, serta DKI Jakarta yang tidak menyelenggarakan Pilbup/Pilwakot. Karena proses kepemimpinannya sudah diatur dalam UU No.13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta UU No.29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

“Persaingan dan tensi politik di Pilkada Serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pilpres. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri. Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar Pilkada Serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah. Para pemimpin di daerah harus meniru pemimpin di pusat sebagaimana yang sudah dicontohkan Prabowo – Gibran, Anies – Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud, bahwa ada kalanya kita bertanding ada kalanya kita bersanding,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama FKPPI DKI Jaya, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Turut hadir antara lain, Ketua FKPPI DKI Jaya Bambang Dirgantoro, dan Sekretaris FKPPI DKI Jaya Novri Yasda Putra.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, terkait kondisi di Papua, pada prinsipnya penyelesaian persoalan di Papua harus mendahulukan cara-cara damai melalui musyawarah, dialog, dan pendekatan humanis sebagai pilihan pertama dan utama. Pendekatan humanis tidak kemudian dimaknai mengabaikan perlunya langkah tegas dan terukur, khususnya ketika nyawa dan kehidupan rakyat yang menjadi taruhannya.

Negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua untuk hidup aman, tentram, dan damai, sebagaimana diamanatkan Konstitusi, tidak tercederai oleh aksi kekerasan yang menghantui kehidupan mereka. Karena mustahil membangun Papua jika intensitas dan eskalasi aksi kekerasan tak kunjung usai. Dukungan perlu diberikan kepada TNI-Polri untuk mengambil tindakan tegas dan terukur dalam memastikan Papua tetap aman dan damai. Sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua bisa terus ditingkatkan,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, arah kebijakan politik nasional yang semakin baik dalam penyelesaian persoalan Papua, telah dimanifestasikan melalui beberapa kebijakan. Misalnya penetapan UU. No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dilatarbelakangi semangat mendorong keberlanjutan pemberian dana Otsus dan perbaikan tata kelolanya, serta pemekaran wilayah Papua dalam rangka pemerataan akses pembangunan.

“Pada tahun 2024, dana otsus Papua mencapai Rp 9,62 triliun. Meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 8,91 triliun. Besarnya dana otsus ini harus diimbangi dengan mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitasnya. Bentuk keberpihakan lain yang diimplementasikan untuk memajukan masyarakat Papua, misalnya juga tercermin dari ketentuan yang memberikan keistimewaan bagi Orang Asli Papua untuk menduduki jabatan Gubernur/Wakil Gubernur di wilayah Papua,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Dalam upaya mempercepat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan buku panduan yang bertujuan untuk memudahkan implementasi SPM di tingkat daerah.

“Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi di lapangan yang masih menunjukkan beberapa daerah belum optimal dalam menerapkan SPM, terutama dalam sektor-sektor vital seperti Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial,” ucap Plh Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, M. Zamzani B. Tjenreng.

Hal tersebut diungkap M. Zamzani B. Tjenreng saat membuka acara peluncuran buku panduan SPM di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.

Menurutnya, buku panduan tersebut memuat tentang Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Rencana Aksi, SOP Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Analisis Implementasi Kebijakan SPM di Daerah, Pedoman Pembinaan SPM Daerah, SOP Koordinasi Pembinaan SPM, Panduan Pelaporan Penerapan SPM melalui e-SPM, serta Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM.

M. Zamzani B. Tjenreng juga menyampaikan capaian Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) seluruh indonesia.

Pada tahun 2023, capaian indeks SPM untuk bidang pendidikan adalah 80,56%, kesehatan 85,08%, pekerjaan umum 83,52%, perumahan rakyat 81,43%, Trantibumlinmas 85,78%, dan bidang sosial 83,38%. Dan secara total capaian penerapan SPM Nasional sebesar 83,23%.

Berdasarkan capaian tersebut, kinerja penerapan SPM telah melampaui target tahun 2023 yaitu sebesar 80%.

Namun perlu menjadi perhatian untuk capaian kinerja penerapan SPM tahun 2024 di mana target yang harus dicapai sebesar 100%. Untuk itu perlu upaya bersama semua pihak untuk memastikan bahwa capaian target tersebut.

Langkah peluncuran buku panduan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“Saya berharap buku ini dapat berguna sebagai panduan dalam pelaksanaan Penerapan SPM dan mampu menjawab permasalahan yang ada di daerah,” katanya.

Untuk diketahui, acara peluncuran buku panduan dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan Provinsi dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota, Tim Sekretariat Bersama SPM Tingkat Pusat, Kepala Bappeda dan Tim Penerapan SPM, Pembina SPM lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Direktur Yayasan Bina Integrasi Edukasi (YBIE), dilaksanakan secara hybrid.

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Selasar Gedung Utama Kejaksaan Agung, Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) PERSAJA ke-73 Tahun dengan rangkaian acara yakni Apel Peringatan HUT PERSAJA, Pasar PERSAJA, dan Tasyakuran 73 Tahun PERSAJA Mengabdi. Senin 6 Mie 2024

Dalam rangkaian kegiatan HUT PERSAJA ke-73 ini, digelar beragam tenant kuliner Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Selasar Gedung Utama Kejaksaan Agung bertajuk Pasar PERSAJA.

Pada podcast yang berlangsung di tengah acara, Ketua Umum PERSAJA Dr. Amir Yanto menyampaikan bahwa PERSAJA menggandeng sejumlah UMKM untuk dapat berpartisipasi pada HUT PERSAJA kali ini dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan usaha kecil.

“Pasar PERSAJA kali ini diselenggarakan guna mendukung upaya pemerintah, dalam melaksanakan program percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden Joko Widodo, terkait penyelenggaraan berbagai event yang dapat berdampak positif dalam perekonomian nasional,” pungkas Ketua Umum PERSAJA.

Sebagai informasi, Pasar PERSAJA menyediakan berbagai macam hidangan makanan atau minuman gratis khas Nusantara bagi seluruh Pegawai Jaksa dan Non-Jaksa di Kejaksaan Agung yang berjumlah kurang lebih 4.000 pegawai.

Adapun HUT PERSAJA tahun ini mengangkat tema “PERSAJA Siap Melaksanakan Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”. Para Pimpinan Kejaksaan Agung dan Pengurus Pusat PERSAJA hadir untuk memeriahkan rangkaian acara dan Tasyakuran bersama seluruh pegawai. (K.3.3.1)

Red