JAKARTA, – KABAR EKSPRES II KRI Diponegoro-365 (KRI DPN-365) yang juga merupakan Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-O/UNIFIL menggelar Indonesian Contingent Gathering dalam rangka memperkuat integrasi antar Satgas TNI Lebanon di geladak heli KRI DPN-365, Beirut, Lebanon pada Sabtu lalu (11/05/2024).
Kegiatan yang dipimpin secara langsung oleh Contingent Commander (Contico) Kolonel Inf Mochamad Ghoffar Ngismangil diikuti oleh beberapa personel perwakilan tiap-tiap Satgas TNI Lebanon yaitu MTF, FHQSU, CIMIC, SEMPU, MCOU, HOSPITAL, YONMEK dan SECEAST. Beberapa rangkaian acara yang ditampilkan dalam kegiatan ini adalah pengarahan oleh Contico yang dilanjutkan perkenalan tiap pejabat Satgas dan kegiatan lainnya.
Perkuat Integrasi Antar Satgas TNI, KRI Diponegoro-365 Menggelar Indonesian Contingent Gathering
Komandan KRI DPN-365 sekaligus Dansatgas MTF TNI Konga XXVIII-O UNIFIL, Letkol Laut (P) Wirastyo Haprabu, menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat lah penting mengingat situasi Lebanon yang masih cukup rawan, sehingga perlu adanya integrasi yang kuat dan pertukaran informasi antar Satgas TNI dalam rangka pengambilan keputusan yang terbaik apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Penyelenggaraan kegiatan ini adalah guna mewujudkan visi Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto yaitu TNI “PRIMA” yang salah satunya adalah Integratif dimana TNI harus dapat berintegrasi dan bersinergi di daerah Operasi sehingga misi dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam berbagai kesempatan menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan serta menjaga nama baik TNI, khususnya TNI AL di mata dunia.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIKelanjutan sari Conference International Pesantren kedua tahun 2024, akan memapar masalah Transformasi Pendidikan terkait dengan revolusi teknologi 5.0 untuk bisnis dan teknologi bagi masyarakat pesantren yang diselenggarakan di Universitas Darunnajah, Ulujami, Jakarta Selatan, Indonesia. (12/5/2024).
Dr. Drs. KH. Habib Chirzin, Director of International Institute of Islamic Thought, Indonesian Representatif akan membuka acara ini akan menampilkan Key Note Speakers Dr. KH. Sofean Nabaf., M.Si President of Darunnajah University, Prof. Dr. Muhamad Ali Ramdhani. S.TP., M.T, Secretary General of Ministry of Religius Affairs, Republic of Indonesia, Assot Prof. Lutfi Japakyai, Rector of Fatoni University, Thailand.
Jacob Ereste : International Conference on Pesantren and Call For Papers Yang Kedua
Sedangkan pembicara tamu akan tampil diantaranya adalah Dr. Zahid Majeed, Director Academic Planning & Course Production Islamabad, Pakistan. Prof Madya Dr. Zetty Nurzuliana binti Rashed, Associate Profesor Islamic Education at International Islamic Collage University of Selangor.
Kecuali itu, diharap tampil juga Dr. Much. Hasan Darojat Rector of University of Darunnajah, bersama Dr. Ardhariksa Zukhruf Kurniullah . M. Med. Com. MBA., Ph.D dengan Prof. Dr. Murni Bt. Mahmud, Dean Kulliyyah of Information and Communication Technology Islamic University, Malaysia.
Bagi para peminat untuk mengikuti acara conference ini dapat menghubungi pihal panitia penyelenggara melalui kontak : 085781414426.
Demikian release resmi yang diterima Atlantika Institut Nusantara, Minggu, 12 Mei 2024 dari panitia penyelenggara acara.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung kemajuan peran swasta dalam industri pertahanan dan keamanan nasional untuk menjadi mitra strategis dalam mendukung operasi TNI dan Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan bangsa, khususnya di dunia siber.
Sebagaimana dilakukan PT Digital Solusi Prima, sebuah badan usaha milik swasta (BUMS) yang didirikan pada 17 Juli 2018 oleh para kelompok ahli layanan teknologi informasi dari latar belakang telekomunikasi, infrastruktur jaringan, data science, dan aplikasi internet. Kehadiran PT Digital Solusi Prima turut memajukan operasi pertahanan dan keamanan Indonesia dengan menggunakan teknologi siber terintegrasi.
“Masuknya peran swasta dalam industri pertahanan dan keamanan nasional telah memiliki landasan hukum melalui UU No.6/2023 tentang Penetapan Perppu No.2/Tahun 2022 menjadi undang-undang. Melalui keterlibatan swasta, diharapkan juga bisa mengurangi beban pengeluaran negara dalam membangun jaringan pasokan komponen industri pertahanan dan keamanan nasional,” ujar Bamsoet usai mengunjungi data center PT Digital Solusi Prima, di Jakarta, Minggu (12/5/2024).
Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peran Swasta Dalam Industri Pertahanan dan Keamanan, Khususnya di Dunia Siber.
Hadir antara lain, Founder Purwoko, CEO PT Digital Solusi Prima Imam, dan CEO PT CMA Vloro.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, BUMS yang bergerak di sektor industri pertahanan dan keamanan nasional memiliki berbagai tantangan. Di bidang cyber security, misalnya, mereka harus memiliki rangkaian lengkap solusi keamanan cyber untuk pusat operasi keamanan dan pusat operasi insiden.
“Di bidang secured messenger, mereka harus bisa menyediakan aplikasi perpesanan aman, sekaligus menyediakan analisis ruang obrolan dari berbagai percakapan di media sosial. Sehingga bisa diketahui tren tertentu yang sedang hits, serta analisis tren isu kedepannya,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, di sektor smart perimeter surveillance, mereka juga harus mampu menggabungkan pengenalan wajah menjadi pengenalan objek. Dalam skenario keamanan deteksi dan pemantauan perimeter, baik di luar ruangan, dalam ruangan, maupun di atas bangunan objek tertentu.
“Para pelaku industri pertahanan dan keamanan nasional di bidang siber juga dituntut menyediakan berbagai peralatan taktis dan sistem terintegrasi sebagai pengumpul data digital, intelijen data profil melalui korelasi pola perilaku internet, intelijen data strategis melalui korelasi sensor, pelaporan dan data pendukung; serta pengembangan kemampuan SDM siber melalui kurikulum dan talenta dunia,” pungkas Bamsoet.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Dosen Pascasarjana Universitas Terbuka (UT), Borobudur, Trisakti dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN) Bambang Soesatyo menuturkan era teknologi digital telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Internet, media sosial, dan berbagai perangkat teknologi lainnya telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, mempengaruhi cara berinteraksi, belajar, dan bekerja.
“Di tengah kemajuan teknologi ini, kita juga dihadapkan pada tantangan baru, terutama dalam mendidik generasi muda bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Salah satunya ditandai dengan semakin memudarnya makna teritorial antar negara yang nyaris tanpa batas atau borderless,” ujar Bamsoet saat memberikan orasi ilmiah pada wisuda daerah Universitas Terbuka Medan secara daring dari Jakarta, Minggu (12/5/2024).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, peserta didik saat ini tumbuh dan berkembang dalam lingkungan digital yang terus berubah. Mereka diperkenalkan dengan berbagai informasi dan stimulasi internet dari semenjak usia dini.
Orasi Ilmiah Wisuda Universitas Terbuka Medan,
Dalam konteks ini harus dipahami bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis. Tetapi juga tentang pembentukan karakter dan nilai-nilai positif yang akan membimbing peserta didik dalam menghadapi tantangan di masa depan.
“Digitalisasi juga menciptakan peluang dan membuka kesempatan kerja dan inovasi. Dengan perkembangan teknologi, banyak pekerjaan baru yang muncul dan kemampuan untuk bekerja secara fleksibel dan mandiri semakin meningkat. Mempelajari keterampilan digital yang relevan dan menguasai teknologi, dapat membuka peluang berkarier yang menarik dan menguntungkan,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (salah satu dari tiga Ormas pendiri Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini memaparkan, merujuk pada data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), saat ini tingkat penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 79,5 persen. Artinya, sekitar 222 juta masyarakat Indonesia, termasuk para mahasiswa, sudah memiliki akses ke internet. Di tingkat global, sekitar 5,35 miliar atau lebih dari 66 persen populasi dunia, terhubung ke internet.
“Internet yang menjadi trend global meniscayakan dua hal. Di satu sisi, menciptakan perkembangan dunia tanpa batas. Desa, kampung, kota, bahkan dunia telah terhubung dalam sebuah jaringan. Internet memberikan peluang yang sama untuk berkembang. Di sisi lain, dunia tanpa batas dalam jaringan internet juga meniscayakan hadirnya kompetisi global,” urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini mengajak para generasi muda khususnya mahasiswa untuk selalu berpikir inovatif dan kreatif. Serta memiliki pemikiran kritis dan analitis (analytical thingking) terhadap data dan informasi. Di masa depan, generasi unggul, mandiri, berkarakter serta berpikir positif harus adaptif dengan perkembangan teknologi digital yang mendunia yang semakin tanpa batas.
“Kecerdasan dan kreativitas diperlukan untuk masuk ke dalam berbagai platform global untuk melangkah lebih maju dalam belantara dunia digital. Untuk itu, para wisudawan dan wisudawati tidak saja dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan di bangku kuliah secara teoritik, tetapi juga penguasaan teknologi sebagai soft skill yang dapat mengubah mindset,” pungkas Bamsoet.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Kaskoopsud I, Marsekal Pertama TNI Daan Sulfi, S.Sos., M.Si., M.Han., menghadiri silaturahmi Jaguar Family Skadron Udara 45 yang berlangsung di Hanggar Skadron Udara 45 Wing Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma. Minggu, (12/5/2024).
Kegiatan tersebut diawali dengan jalan santai yang dibuka langsung oleh Danskadron Udara 45 Letkol Pnb Didi Rahmat S, M.Han., di depan Hanggar Skadron Udara 45, dengan rute mengitari Skadron Udara 45 menuju arah Skadron Udara 17 dan kembali ke Skadron Udara 45. Seusai jalan santai dilanjutkan dengan senam aerobik dan diakhiri dengan foto bersama seluruh Keluarga Besar Jaguar.
Acara dilanjutkan dengan refreshment, dimana pada kesempatan tersebut Danskadron Udara 45 memberikan sambutan yang berisi apresiasi terhadap kegiatan tersebut. “Dengan diadakannya silaturahmi Jaguar Family ini, saya pribadi bangga, karena kegiatan ini bisa langsung dihadiri para senior pendiri dan penggagas awal dibentuknya Skadron Udara 45 ini, antara lain Marsma TNI Jumarto, S.T., M.M., serta para senior yang lain”, ujar Danskadron 45.
Silaturahmi Jaguar Family Skadron Udara 45
Lebih lanjut Danskadron Udara 45 mengatakan bahwa acara seperti ini merupakan ajang silaturahmi antara Senior Jaguar dan Yunior Jaguar, sehingga memberi kesempatan kepada para yunior untuk lebih mengenal para senior dan diantara keluarga besar Jaguar dapat saling menyapa, sehingga slogan “Once Jaguar We Always Jaguar” benar-benar terwujud.
Sementara itu Kaskoopsud I dalam sambutannya mengatakan bahwa beliau merasa luar biasa bangga bisa menjadi keluarga besar Jaguar. “Banyak kisah-kisah yang bagi saya penuh histori di Skadron 45 ini, dan saya berpesan, tidak perlu juara untuk menjadi pemenang, tidak perlu menjadi orang hebat tapi jadilah orang yang bermanfaat serta jadilah orang yang berbuat baik selama hidup kita,” pesan Kaskoopsud I kepada keluarga besar Jaguar yang hadir.
Pada kesempatan tersebut, Marsekal Pertama TNI Jumarto, S.T., M.M. sebagai salah satu Senior Jaguar menyampaikan apresiasinya kepada Danskadron Udara 45 beserta seluruh anggota atas terselenggaranya kegiatan ini yang merupakan acara silaturahmi dan temu kangen Jaguar Family yang pertama kali dengan cukup lancar. “Skadron Udara 45 ini dulunya menjadi satu dengan Skadron Udara 17 sebagai Skadron VVIP, kemudian terpisah dengan membentuk Skadron Udara 45 dengan Helikopter VVIP nya, yang menandai awal terbentuknya Skadron Udara 45”, ungkap Marsekal Pertama TNI Jumarto, S.T., M.M.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Marsma TNI Jumarto, S.T., M.M., Danlanud ATS Kolonel Pnb J. H. Ginting, Kolonel Pnb Adi Setyo N., Kolonel Pnb Zulfikri A. Purba, Kolonel Pnb Dwi Pantinovan, Kolonel Pnb Aulia Satria, S.E., M.Tr.(Han)., Danskadron Udara 45 beserta pejabat mantan Jaguar serta pejabat dan anggota serta keluarga Skadron 45.
Sebagai penutup kegiatan silaturahmi Jaguar Family ini, dilaksanakan foto bersama serta pembagian doorprize untuk keluarga besar Jaguar.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIJaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana, S.H., M.H.
Mengenang kiprah (Alm.) Dr. Fadil Zumhana sebagai Jaksa dimulai saat pertama kali menjabat sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung pada tahun 1993. Dalam riwayat jabatannya, (Alm.) Dr. Fadil Zumhana telah menjabat pada beberapa posisi strategis di Kejaksaan RI, bahkan hingga di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI. Minum (12/5/2024)
Adapun salah satu Legacy yang menjadi catatan emas dalam karirnya adalah mewakili Jaksa Agung untuk menyelesaikan 5161 perkara berdasarkan keadilan restoratif (Restorative Justice) pada tindak pidana Orang dan Harta Benda (Oharda), tindak pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum), hingga tindak pidana Narkotika.
Innalillahi Wa Inna Ilaihi Raji’un telah berpulang ke Rahmatullah salah satu Putra Terbaik Kejaksaan Republik Indonesia,
Selama menjadi JAM-Pidum, (Alm.) Dr. Fadil Zumhana hampir setiap hari memimpin langsung ekspose Restorative Justice dengan satuan kerja Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi secara virtual. Sebuah kutipan yang sering disampaikan oleh (Alm.) Dr. Fadil Zumhana bahwa Restorative Justice adalah kebijakan hukum yang sangat kuat bagi Jaksa selaku pemilik dominus litis.
Menurutnya, Undang-Undang Kejaksaan RI sudah cukup jelas menyatakan kewenangan Jaksa dalam mediasi penal, bahwa prosedur penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terdapat syarat-syarat dan ketentuannya. Oleh karenanya, ekspose Restorative Justice dipimpin langsung oleh JAM-Pidum untuk mempertahankan kualitas yang patut dan layak untuk sebuah perkara dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.
Selain itu, (Alm). Dr. Fadil Zumhana pernah menyampaikan bahwa keadilan substantif adalah keadilan yang dirasakan, memperhatikan kepentingan korban, dan kerugian korban terpulihkan. Pada hakikatnya, Jaksa selaku pemegang hak oportunitas memiliki hak untuk tidak melakukan penuntutan dengan treatment yang lebih arif dan adil dalam melakukan proses penegakan hukum yakni dengan mekanisme Restorative Justice.
Tak hanya itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice memiliki kelebihan yaitu tidak mengedepankan pemidanaan, melainkan pemulihan kepada korban. (Alm.) Dr. Fadil Zumhana menekankan kepada Jaksa di satuan kerja tingkat daerah agar selalu memperhatikan kepentingan korban.
“Belakangan ini dalam rangka mengasah kearifan lokal, kita semakin banyak melakukan ekspose Restorative Justice bahkan satu hari bisa mencapai lebih dari 20 perkara. Saya bersedia melakukan ini untuk memberikan keadilan kepada rakyat miskin dan demi menegakkan keadilan bagi masyarakat kecil,” ujar JAM-Pidum pada suatu kesempatan.
(Alm.) Dr. Fadil Zumhana pernah berpesan agar para Jaksa tetap mematuhi Peraturan Jaksa Agung khususnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022. Selain itu, senantiasa awasi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) karena semangat harmoni budaya warisan nenek moyang adalah komunal. Kehadiran negara dalam proses penegakan hukum adalah melalui Jaksa, dan merupakan kewajiban Jaksa dalam melakukan penegakan hukum yang bermanfaat.
Sebagai penutup, (Alm.) Dr. Fadil Zumhana dikenal sebagai pribadi yang tegas dan setia dalam mengabdi kepada negara sampai akhir hayatnya. Kini mendiang telah tiada, namun kiprah dan Legacy-nya menorehkan catatan sejarah yakni penegakan hukum yang humanis. Selamat Jalan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana. (K.3.3.1)
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan menjelang berakhirnya masa bakti anggota MPR RI periode 2019-2024, MPR akan menggelar sidang paripurna MPR akhir masa jabatan. Sidang yang akan diikuti seluruh anggota MPR dari unsur DPR dan DPD RI rencananya dilaksanakan di akhir bulan September 2024.
“Sebelum berakhir masa tugas, MPR melalui Badan Pengkajian MPR telah melakukan kajian terhadap beberapa hal. Diantaranya, kajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), kajian tentang pembentukan Undang-undang MPR dan kajian tentang perubahan tata tertib MPR. Termasuk rekomendasi yang akan diberikan kepada MPR RI periode 2024-2029,” ujar Bamsoet usai bertemu anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR di Jakarta, Jumat (10/5/2024).
Ketua MPR RI Bamsoet: MPR Akan Gelar Sidang Paripurna September 2024
Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan yang hadir antara lain Andi Mattalatta, Rambe Kamarulzaman dan Syamsul Bahri.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, terkait rancangan PPHN, Badan Pengkajian MPR menitikberatkan substansi PPHN disusun berdasarkan paradigma Pancasila sebagai kerangka operasional dalam pembangunan tiga ranah kehidupan berbangsa. Yakni pembangunan karakter dan kualitas manusia, pembangunan kelembagaan sosial politik dan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.
Ranah pembangunan karakter dan kualitas manusia meliputi mental ideologi, agama, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi dan informasi. Pembangunan kelembagaan sosial politik dan tata kelola pemerintahan meliputi politik dalam negeri, politik luar negeri, hukum, reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan meliputi pembangunan ekonomi, kependudukan, kesehatan serta lingkungan hidup.
“Ketiga ranah tersebut saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Apabila dianalogikan sebagai pohon, maka pembangunan karakter dan kualitas manusia adalah akarnya. Pembangunan kelembagaan sosial politik dan tata kelola pemerintahan ibarat batang yang menjadi inti dari sebuah pohon. Sedangkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan ibarat bunga dan buah yang memberikan manfaat bagi kehidupan,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (salah satu dari tiga Ormas pendiri Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menuturkan, Badan Kajian MPR juga telah menyiapkan usulan naskah akademik dan rancangan UU MPR. Pembentukan Undang-undang MPR yang terpisah dari Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) sesuai dengan amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Khususnya, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (4), yang mengamanatkan bahwa kelembagaan MPR, DPR, dan DPD diatur dengan undang-undang tersendiri,
“Dari sisi ketatanegaraan Indonesia, pemisahan UU tentang MPR, UU tentang DPR, dan UU tentang DPD sangat penting. Terlebih, masing-masing lembaga perwakilan rakyat itu memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Semisal, MPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Sementara, DPR dan DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, Badan Kajian MPR juga telah melakukan kajian terhadap perubahan tata tertib (Tatib) MPR terkait beberapa ketentuan. Diantaranya, tentang tata cara pelantikan dan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, jenis putusan MPR setelah perubahan UUD NRI 1945, pengaturan pelaksanaan wewenang MPR, pelaksanaan sidang tahunan MPR, serta tata cara perubahan UUD NRI 1945.
“Nantinya perubahan Tata Tertib MPR RI akan dibahas dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama Pimpinan Fraksi, Kelompok DPD, dan Alat Kelengkapan. Setelah disepakati perubahan terhadap Tata Tertib MPR dalam rapat gabungan, hasilnya akan dibawa dan disahkan dalam rapat paripurna MPR akhir masa jabatan,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Adwil Direktorat Toponimi dan Batas Daerah mengadakan rapat pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Rapat ini untuk menyempurnakan data dasar terkait nama wilayah administrasi pemerintahan, nama pulau beserta posisi dan koordinatnya di Provinsi Jawa Timur.
Dalam rapat di Kemendagri yang dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP., M.A., dan hadir berbagai pihak terkait, antara lain perwakilan dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
Beberapa hal penting yang dibahas seperti, perubahan nama wilayah administrasi pemerintahan, perbaikan nama wilayah administrasi pemerintahan, penyesuaian cakupan wilayah dan nama wilayah administrasi pulau, serta penyesuaian ibu kota Kabupaten Pasuruan. Selain itu, juga dibahas perbedaan data pulau di Kabupaten Sumenep yang perlu diklarifikasi, serta persyaratan dokumen untuk mendukung perubahan nama wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Probolinggo dan perbaikan nama wilayah administrasi pemerintahan.
Ditjen Bina Adwil Bahas Langkah Pemutakhiran Data Wilayah Administrasi di Provinsi Jawa Timur
“Pemutakhiran ini dilakukan apabila terjadi pemekaran, penggabungan, penghapusan Provinsi, Kab/ Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Dan dilaksanakan sekali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan untuk kepentingan nasional seperti saat terjadi bencana alam, konflik, dan penetapan batas daerah, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Wilayah Administrasi Kewilayahan,” kata Raziras, sejalan dengan arahan Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengenai pentingnya Data Wilayah Administrasi Kewilayahan yang dimanfaatkan beberapa Kementerian/Lembaga sebagai data dasar dalam penyelenggaraan Dana Desa, KPU, Dapil dan sebagainya, Jumat (3/5/2024).
Raziras juga menuturkan langkah-langkah pemutakhiran data ini diarahkan untuk memperbarui Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor 100.1.1-6117 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2022.
Terkait dengan Perubahan Nama Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Astuti menyatakan perlu dilengkapi data dukung/dokumen yang dilampirkan yaitu Peraturan Daerah Perubahan/Peraturan Kepala Daerah, Surat Kepala Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP), dan Surat GWPP ke Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
“Setelah proses pemutakhiran selesai, hasilnya akan dituangkan ke dalam revisi kebijakan yang sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1/800/SJ, tanggal 9 November 2022, tentang Moratorium Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa,” ungkapnya.
Pandeglang, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sirkuit Off Road Ujung Kulon Raceway di Desa Tangkilsari, Kecamatan Cimanggu, Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sirkuit balap off road Ujung Kulon Raceway merupakan sirkuit off road pertama yang dimiliki IMI.
“Pembangunan Sirkuit Off Road Ujung Kulon Raceway di Kabupaten Pandeglang yang memiliki potensi wisata yang sangat indah ini, akan menjadi daya tarik sport tourism para pelaku otomotif dan wisatawan. Selain juga memberikan dampak positif bagi kemajuan dan pengembangan olahraga otomotif, khususnya balap off road, di tanah air dan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah,” ujar Bamsoet usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sirkuit Off Road Ujung Kulon Raceway di Ujung Kulon Pandeglang, Sabtu (11/5/2024).
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI)
Hadir antara lain PJ Gubernur Banten Al Muktabar, Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati, Direktur Tonsco sekaligus pembalap legenda Indonesia Tinton Soeprapto, Ketua Kadin Provinsi Banten Amal Jayabaya serta pemilik Pulau Umang Christian PB Halim.
Pengurus IMI Pusat hadir Ketua Dewan Pembina Letnan Jenderal TNI (Purn) AM. Putranto, Dewan Pengawas Jeffrey JP, Wakil Ketua Umum Ananda Mikola dan Junaidi Elvis, Komisi Sosial Brigjen (Pol) Putu Putra Sadana, Hubungan Antar Lembaga Erwin MP, Komisi Hukum Umbu Rudi Kabunang serta Komunikasi dan Media Sosial Dwi Nugroho. Hadir pula Ketua IMI Banten TB Roy Fachroji.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Sirkuit Off Road Ujung Kulon Raceway dibangun atas kerjasama IMI Pusat dan Tonsco. Memanfaatkan lahan HGU yang diberikan Kementerian ATR/BPN dengan luas sekitar 50 hektar. Selain pembangunan sirkuit balap off road, di sekitar lokasi juga akan di bangun hotel serta villa.
“Nilai investasi yang ditanamkan untuk pembangunan sirkuit, hotel dan villa mencapai Rp 40 miliar. Diharapkan pembangunan bisa selesai tahun 2025, sehingga tahun depan IMI sudah bisa menggelar kejuaraan balap off road di Sirkuit Off Road Ujung Kulon Raceway,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (salah satu dari tiga Ormas pendiri Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini memaparkan, Sirkuit Off Road Ujung Kulon Raceway memiliki panjang 1,8 kilometer dengan lebar sirkuit 8-10 meter. Di setiap lajur-lajur tersebut memiliki tikungan sebanyak 16 tikungan.
“Sirkuit Off Road Ujung Kulon Raceway dapat digunakan untuk menggelar berbagai balapan off road roda empat, seperti speed off road, fun off road dan extreme off road. Sedangkan untuk balapan roda dua, sirkuit ini memiliki jalur lintasan kelas Endurocross yang banyak diminati para pembalap roda dua. Sirkuit didukung dengan faktor keamanan yang sangat tinggi sehingga memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sarana balapan kejuaraan nasional ataupun internasional,” pungkas Bamsoet.
JAKARTA, – KABAR EKSPRES II TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali menggelar kegiatan sosial dengan mendistribusikan ratusan paket bantuan untuk masyarakat pesisir di Jawa Timur, Sabtu (11/05/2024).
Dalam kesempatan ini Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyerahkan secara langsung paket bantuan tersebut kepada perwakilan masyarakat di wilayah Bangkalan Madura dan di wilayah Perak Surabaya.
Saat kunjungan Kasal di Pendopo Agung Bangkalan Madura, Pj Bupati Bangkalan Dr. Arief M. Edie., M.Si menyampaikan rasa terimakasihnya atas perhatian pada masyarakat kepada jajaran TNI AL, serta rasa bangganya menerima kunjungan Kasal dan sejumlah pejabat tinggi TNI AL di Bangkalan Madura.
“Atas nama masyarakat Bangkalan, kami menyampaikan rasa bangga dan bahagia telah menerima kedatangan Kasal. Kami berharap akan semakin banyak lagi yang akan mengunjungi Bangkalan, termasuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di wilayah ini”, ungkap Pj. Bupati Bangkalan.
Usai pemberian bantuan kepada masyarakat di lokasi tersebut, Kasal beserta rombongan melanjutkan kunjungannya ke Museum Pusat TNI Angkatan Laut di Perak, Surabaya guna mendistribusikan kembali paket bantuan kepada ratusan masyarakat yang ada di sekitar lokasi Daerah Basis Angkatan Laut, Surabaya.
TNI AL Peduli Paket Bantuan Sosial Didistribusikan Pada Masyarakat Jawa Timur
Dalam kesempatan ini pula, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali berkesempatan meninjau langsung fasilitas serta item sejarah yang ada di Museum Pusat TNI Angkatan Laut “Jalesveva Jayamahe” di Perak, Surabaya, dimana museum tersebut mulai beroperasi dan terbuka untuk masyarakat umum sejak Januari 2024 lalu.
