Kategori: Jakarta

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dan dosen pascasarjana program doktor ilmu hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Trisakti menuturkan bahwa hukum dari suatu negara pada hakikatnya terdiri dari himpunan gagasan (ideas) atau pemikiran mengenai perilaku manusia yang didasarkan pada suatu cita hukum (rechtsidee) seperti yang tertera dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI 1945. Termasuk pilihan bentuk negara, apakah Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Politeia atau Demokrasi.

“Indonesia adalah negara demokrasi berbentuk republik Kesatuan bersusun tunggal (unitarian), tidak bersusun jamak, memiliki Parlemen. Daerah dibentuk dan diberikan otonomi, desentralisasi, dan dekonsentrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Semboyan Bhineka Tunggal Ika,” ujar Bamsoet saat memberikan kuliah Filsafat Hukum Tata Negara program doktor(S3) Fakultas Hukum Universitas Trisakti secara daring di Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan memaparkan, Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum menganut kontrak atau
bersifat langsung. Namun tidak seperti ajaran Hobbes, dimana rakyat langsung menyerankan dan melepaskan haknya
atau kemerdakaanya kepada penguasa secara mutlak, tetapi melalui pemilu sebagai mekanisme kontrak sosial dengan pembatasan kurun waktu kekuasaan.

“Indonesia menganut teori dan praktik kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat dalam
UUD tahun 1945 dimana konstitusi negara mengatur prinsip pembagian kekuasan bukan pemisahan kekuasaan sebagaimana teori Montesquieu. Bentuk negara hukum ini terlihat pada adanya pembagian kekuasaan di pusat dan daerah provinsi, kabupaten/kota serta
diselenggarakannya Pemilu pada setiap lima tahun memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden/Wakil Presiden secara langsung. Indonesia selain mengenal cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, juga terdapat
badan/lembaga/komisi yang sifatnya independen yang berada langsung di bawah
presiden dan independen yang dinamakan sebagai state auxiliary bodies. Dimana pembagian kekuasaan dipraktikkan sebagai perimbangan kekuasaan atau checks and balances,” ujar Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap dinamika zaman dan laju peradaban. Karena suatu norma hukum yang diinterpretasikan dan diterapkan pada hari ini bisa jadi akan dimaknai berbeda pada 30 atau 50 tahun ke depan. Norma hukum yang dianggap ideal pada hari ini, bisa jadi dipandang memiliki banyak celah di masa depan, sehingga harus disesuaikan, direvisi atau bahkan diganti.

“UUD 1945 juga memperingatkan untuk memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian UUD 1945 bersifat dinamis dan tidak berifat tertutup, Artinya. dalam rangka pelaksanaan atau aplikasinya, UUD 1945 terbuka bagi perkembangan atau terbuka bagi pemikiran dan berbagai teori baru,” jelas Bamsoet.

Dosen pascasarjana program doktor ilmu hukum Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan (UNHAN) dan Universitas Jayabaya ini menegaskan, masyarakat Indonesia tidak homogen, tetapi bersitat mutiras dan multietnik, sehingga sangat majemuk. Walaupun demikian mereka adalah satu heluarga besar yang disebut bangsa Indonesia. Bhineka tunggal ika, berbeda tetapi satu.

“Jadi, bangsa Indonesia tidak menganut dialektikanya George Withelm Friedrich Hegel yang melebur antinomi-antinomi menjadi suatu sintesa, letapi lebih condong kepada dialektikanya Jean Pierre Proudhon yang mengkompromikan atau menyeimbangkan antinomi-antimoni itu. Sehingga dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan dan persamaannya,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Menteng, – KABAR EKSPRES II Acara halal bi halal Aspirasi Emak-emak Indonesia yang berlangsung pada hari Jum’at, 17 Mei 2024 di Sekretariat Jl. Pati No. 26, Menteng, Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah pengurus daerah mulai Banten, Bogor, Bekasi hingga Depok serta Jawa Tengah dan Sumatra Selatan termasuk dari Bangka dan Belitung.

Segenap hadirin yang hadir sepakat untuk lebih menggencarkan perjuangan Aspirasi Emak-emak Indonesia untuk meneruskan Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Anti Islamophobia yang diserukan pada tanggal 15 Maret 2022.

Karena itu, tanggal tersebut diharap oleh Aspirasi Emak-emak Indonesia dapat segera diterima oleh pemerintah untuk masuk dalam kalender nasional dan dijadikan hari libur nasional.

Setiap Tanggal 15 Maret perlu dapat diperingati Sebagai Hari Anti Islamophobia, agar dapat diingat oleh setiap orang, bahwa sikap ketakutan terhadap Islam tidak perlu dieksploitasi sehingga terus mengesankan buruk terhadap Islam.

Karena sejatinya Islam yang sesungguhnya adalah rachmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia, ungkap Wati Imhar Burhanudin yang memimpin langsung acara halal bi halal yang cukup meriah dan mengesankan ini.

Karena menurut Wati Imhar Burhanudin, Ketua Umum Aspirasi Emak–emak Indonesia yang akan segera melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional dalam waktu dekat, bahwa penetapan hari libur nasional pada setiap tanggal 15 Maret akan mengingatkan juga bagi umat agama lain bila sikap memberi kesan buruk terhadap agama yang ada di Indonesia tidak sepatutnya terjadi dan dilakukan oleh siapa pun terhadap agama apapun.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, tentu dapat dijadikan standar rujukan bila masih harus dikesankan yang buruk dan jahat. “Apalagi untuk agama yang terbilang minoritas, pasti akan lebih rentan mendapat perlakuan yang tidak baik dan akan terus dikesankan selalu buruk dan jahat”.

Tampil juga Toiyibah, Ketua Aspirasi Provinsi Banten, Titik Hariyati, Rosalinda wakil Aspirasi Sumatra Barat, Royaningrum, dari Aspirasi perwakilan Cibubur, Hasanah Wakil Aspirasi dari Sumatra Selatan. Lalu Maisyaroh mewakili Aspirasi Jakarta Pusat, dan Kanti mewakili Aspirasi Jawa Tengah.

Wardah mewakili Aspirasi Emak-emak Indonesia dari Bekasi, siap untuk mensosialisasikan hari libur nasional dapat segera resmi diberlakukan di Bekasi. Demikian juga Zubaidah, Aspirasi Emak-emak Indonesia perwakilan Cirebon, sehingga sikap inti Ku Islam tidak terulang seperti yang pernah dialami oleh umat Islam dengan berbagai stempel atau stigma teroris dan sebagainya itu.

Hadir juga perwakilan Aspirasi dari Bangka dan Belitung. Menyusul kemudian wakil Aspirasi dari Sumatra Selatan. Hingga akhirnya pernyataan sikap untuk memperjuangkan hari libur nasional pada setiap tanggal 25 Maret dilontarkan juga oleh Aspirasi dari Jakarta Pusat.

Dalam kebulatan tekat Aspirasi Emak-emak Indonesia ini, hadir juga Prof. Dr. Eggy Sujana, Benz Jons Sastranegara serta sejumlah aktivis lain yang konsen mendukung perjuangan Aspirasi. Dan gagasan untuk referendum tentang rencana kepindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dikemukakan Prof. Dr
Eggy Sujana yang disambut antusias oleh segenap hadirin sekaligus mendaulatnya untuk menjadi kandidat calon Gubernur DKI Jakarta.

Gagasan Bunda Jatiningsih ini, mendapat sambutan positif untuk segera mensosialisasikan dan menghimpun dukungan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari bilik independen seperti yang sedang dilakukan Komjen Pol. (Purn) Dharma Pongrekun.

Menurut Jatiningsih,
Anti Islamophobia, seperti yang sudah digaungkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dapat menjadi muatan kampanye sekaligus kewajiban dukungan kepada calon kandidat Gubernur DKI Jakarta. Karena itu, Eggy Sujana berjanji akan mengutamakan pemberlakuan hari libur nasional untuk memperingati hari Anti Islamophobia di mulai dari Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Benz Jons Sastranegara, sebenarnya tidaklah sulit bagi Presiden untuk menerbitkan ketetapan hari Anti Islamophobia pada setiap tanggal 15 Maret dijadikan hari libur nasional, imbuh Benz Jons Sastranegara meyakinkan. Maka itu, mau atau tidak Presiden melakukan penetapan hari libur nasional agar warga masyarakat luas bisa terus mengenang resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB itu, tandasnya.

Red

Jakarta, – KABAR EKSSRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini dilakukan dengan mengembangkan pengelolaan BLUD. Jumat, 17 Mei 2024

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk
“Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Tahun 2025 Berbasis Kinerja Keuangan dan Rencana Pelayanan” yang berlangsung di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2024).

Maurits mengatakan, kegiatan ini penting dan strategis guna menyinkronkan, menyelaraskan, dan mengharmonisasikan kebijakan Pemda dengan pemerintah pusat. Selain itu, untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan tata kelola keuangan BLUD berbasis sistem informasi terintegrasi.

“Kegiatan ini merupakan momentum bagi seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk bersinergi agar pelayanan publik dapat semakin semangat, inovatif, produktif, dan semakin trengginas dalam memberikan produk layanan publik yang bermutu, efektif, optimal, serta berdaya saing tinggi yang tentunya dapat berimplikasi maksimal bagi terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera,” jelas Maurits.

Lebih lanjut, Maurits menekankan, Kemendagri memiliki tanggung jawab dari sisi pembinaan dan pengawasan terhadap segala aspek penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk optimalisasi implementasi BLUD. Hal ini mengingat peran Kemendagri sebagai poros pemerintahan dan politik dalam negeri, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karenanya, kata dia, berbagai langkah konkret dan solutif terus dilakukan Kemendagri untuk mendorong serta membantu Pemda dalam mengoptimalkan peran BLUD. Dengan demikian, BLUD mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, meningkatkan pelayanan, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kemendagri mendorong Pemda untuk mengembangkan pengelolaan BLUD sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Pasalnya, BLUD memiliki berbagai fleksibilitas [keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan BLUD], yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja BLUD, khususnya rumah sakit daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Hal ini sesuai dengan pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD,” tegas Maurits.

Maurits menyampaikan, penerapan BLUD hingga saat ini terus menunjukkan progres yang signifikan terutama di bidang kesehatan. Berdasarkan data Subdirektorat BLUD Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BLUD, dan Barang Milik Daerah (BMD), implementasi BLUD menunjukkan angka total mencapai kurang lebih 6.343 BLUD dan terus bertambah. Rinciannya yaitu terdiri atas kurang lebih 610 dari total 920 rumah sakit daerah, 5.259 dari total 10.292 Puskesmas, 382 dari total 3.625 SMKN, dan 92 BLUD bidang lainnya di seluruh Indonesia. Persentase BLUD terbanyak terimplementasi pada sektor kesehatan.

“Berdasarkan data tersebut, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan BLUD penting untuk dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, yang dapat dilakukan melalui pendampingan, sosialisasi serta evaluasi ataupun penilaian terhadap hasil pengelolaan BLUD yang meliputi aspek kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan,” ujar Maurits.

Maurits berharap, manajemen BLUD dapat segera bertransformasi agar mampu menjalankan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable). Caranya dengan menerapkan prinsip efisiensi, value for money, pemberdayaan SDM yang profesional, unggul, inovatif, kreatif, dan berjiwa entrepreneurship. Sejalan dengan itu, dibutuhkan adanya kesamaan persepsi mengenai implementasi BLUD agar dapat dijalankan dengan lebih optimal.

“Terutama pemahaman secara teknis melalui pendampingan, asistensi, maupun sosialisasi berbagai pedoman pengelolaan BLUD serta memperbaiki tata kelola keuangan guna meningkatkan pelayanan terbaik, sehingga mampu bersaing dan semakin kompetitif,” pungkas Maurits.

Reporter: Casroni