Kategori: Jakarta

Menteng, – KABAR EKSPRES II Acara halal bi halal Aspirasi Emak-emak Indonesia yang berlangsung pada hari Jum’at, 17 Mei 2024 di Sekretariat Jl. Pati No. 26, Menteng, Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah pengurus daerah mulai Banten, Bogor, Bekasi hingga Depok serta Jawa Tengah dan Sumatra Selatan termasuk dari Bangka dan Belitung.

Segenap hadirin yang hadir sepakat untuk lebih menggencarkan perjuangan Aspirasi Emak-emak Indonesia untuk meneruskan Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Anti Islamophobia yang diserukan pada tanggal 15 Maret 2022.

Karena itu, tanggal tersebut diharap oleh Aspirasi Emak-emak Indonesia dapat segera diterima oleh pemerintah untuk masuk dalam kalender nasional dan dijadikan hari libur nasional.

Setiap Tanggal 15 Maret perlu dapat diperingati Sebagai Hari Anti Islamophobia, agar dapat diingat oleh setiap orang, bahwa sikap ketakutan terhadap Islam tidak perlu dieksploitasi sehingga terus mengesankan buruk terhadap Islam.

Karena sejatinya Islam yang sesungguhnya adalah rachmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia, ungkap Wati Imhar Burhanudin yang memimpin langsung acara halal bi halal yang cukup meriah dan mengesankan ini.

Karena menurut Wati Imhar Burhanudin, Ketua Umum Aspirasi Emak–emak Indonesia yang akan segera melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional dalam waktu dekat, bahwa penetapan hari libur nasional pada setiap tanggal 15 Maret akan mengingatkan juga bagi umat agama lain bila sikap memberi kesan buruk terhadap agama yang ada di Indonesia tidak sepatutnya terjadi dan dilakukan oleh siapa pun terhadap agama apapun.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, tentu dapat dijadikan standar rujukan bila masih harus dikesankan yang buruk dan jahat. “Apalagi untuk agama yang terbilang minoritas, pasti akan lebih rentan mendapat perlakuan yang tidak baik dan akan terus dikesankan selalu buruk dan jahat”.

Tampil juga Toiyibah, Ketua Aspirasi Provinsi Banten, Titik Hariyati, Rosalinda wakil Aspirasi Sumatra Barat, Royaningrum, dari Aspirasi perwakilan Cibubur, Hasanah Wakil Aspirasi dari Sumatra Selatan. Lalu Maisyaroh mewakili Aspirasi Jakarta Pusat, dan Kanti mewakili Aspirasi Jawa Tengah.

Wardah mewakili Aspirasi Emak-emak Indonesia dari Bekasi, siap untuk mensosialisasikan hari libur nasional dapat segera resmi diberlakukan di Bekasi. Demikian juga Zubaidah, Aspirasi Emak-emak Indonesia perwakilan Cirebon, sehingga sikap inti Ku Islam tidak terulang seperti yang pernah dialami oleh umat Islam dengan berbagai stempel atau stigma teroris dan sebagainya itu.

Hadir juga perwakilan Aspirasi dari Bangka dan Belitung. Menyusul kemudian wakil Aspirasi dari Sumatra Selatan. Hingga akhirnya pernyataan sikap untuk memperjuangkan hari libur nasional pada setiap tanggal 25 Maret dilontarkan juga oleh Aspirasi dari Jakarta Pusat.

Dalam kebulatan tekat Aspirasi Emak-emak Indonesia ini, hadir juga Prof. Dr. Eggy Sujana, Benz Jons Sastranegara serta sejumlah aktivis lain yang konsen mendukung perjuangan Aspirasi. Dan gagasan untuk referendum tentang rencana kepindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dikemukakan Prof. Dr
Eggy Sujana yang disambut antusias oleh segenap hadirin sekaligus mendaulatnya untuk menjadi kandidat calon Gubernur DKI Jakarta.

Gagasan Bunda Jatiningsih ini, mendapat sambutan positif untuk segera mensosialisasikan dan menghimpun dukungan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari bilik independen seperti yang sedang dilakukan Komjen Pol. (Purn) Dharma Pongrekun.

Menurut Jatiningsih,
Anti Islamophobia, seperti yang sudah digaungkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dapat menjadi muatan kampanye sekaligus kewajiban dukungan kepada calon kandidat Gubernur DKI Jakarta. Karena itu, Eggy Sujana berjanji akan mengutamakan pemberlakuan hari libur nasional untuk memperingati hari Anti Islamophobia di mulai dari Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Benz Jons Sastranegara, sebenarnya tidaklah sulit bagi Presiden untuk menerbitkan ketetapan hari Anti Islamophobia pada setiap tanggal 15 Maret dijadikan hari libur nasional, imbuh Benz Jons Sastranegara meyakinkan. Maka itu, mau atau tidak Presiden melakukan penetapan hari libur nasional agar warga masyarakat luas bisa terus mengenang resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB itu, tandasnya.

Red

Jakarta, – KABAR EKSSRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini dilakukan dengan mengembangkan pengelolaan BLUD. Jumat, 17 Mei 2024

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk
“Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Tahun 2025 Berbasis Kinerja Keuangan dan Rencana Pelayanan” yang berlangsung di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2024).

Maurits mengatakan, kegiatan ini penting dan strategis guna menyinkronkan, menyelaraskan, dan mengharmonisasikan kebijakan Pemda dengan pemerintah pusat. Selain itu, untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan tata kelola keuangan BLUD berbasis sistem informasi terintegrasi.

“Kegiatan ini merupakan momentum bagi seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk bersinergi agar pelayanan publik dapat semakin semangat, inovatif, produktif, dan semakin trengginas dalam memberikan produk layanan publik yang bermutu, efektif, optimal, serta berdaya saing tinggi yang tentunya dapat berimplikasi maksimal bagi terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera,” jelas Maurits.

Lebih lanjut, Maurits menekankan, Kemendagri memiliki tanggung jawab dari sisi pembinaan dan pengawasan terhadap segala aspek penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk optimalisasi implementasi BLUD. Hal ini mengingat peran Kemendagri sebagai poros pemerintahan dan politik dalam negeri, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Karenanya, kata dia, berbagai langkah konkret dan solutif terus dilakukan Kemendagri untuk mendorong serta membantu Pemda dalam mengoptimalkan peran BLUD. Dengan demikian, BLUD mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, meningkatkan pelayanan, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kemendagri mendorong Pemda untuk mengembangkan pengelolaan BLUD sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Pasalnya, BLUD memiliki berbagai fleksibilitas [keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan BLUD], yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja BLUD, khususnya rumah sakit daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Hal ini sesuai dengan pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD,” tegas Maurits.

Maurits menyampaikan, penerapan BLUD hingga saat ini terus menunjukkan progres yang signifikan terutama di bidang kesehatan. Berdasarkan data Subdirektorat BLUD Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BLUD, dan Barang Milik Daerah (BMD), implementasi BLUD menunjukkan angka total mencapai kurang lebih 6.343 BLUD dan terus bertambah. Rinciannya yaitu terdiri atas kurang lebih 610 dari total 920 rumah sakit daerah, 5.259 dari total 10.292 Puskesmas, 382 dari total 3.625 SMKN, dan 92 BLUD bidang lainnya di seluruh Indonesia. Persentase BLUD terbanyak terimplementasi pada sektor kesehatan.

“Berdasarkan data tersebut, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan BLUD penting untuk dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, yang dapat dilakukan melalui pendampingan, sosialisasi serta evaluasi ataupun penilaian terhadap hasil pengelolaan BLUD yang meliputi aspek kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan,” ujar Maurits.

Maurits berharap, manajemen BLUD dapat segera bertransformasi agar mampu menjalankan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable). Caranya dengan menerapkan prinsip efisiensi, value for money, pemberdayaan SDM yang profesional, unggul, inovatif, kreatif, dan berjiwa entrepreneurship. Sejalan dengan itu, dibutuhkan adanya kesamaan persepsi mengenai implementasi BLUD agar dapat dijalankan dengan lebih optimal.

“Terutama pemahaman secara teknis melalui pendampingan, asistensi, maupun sosialisasi berbagai pedoman pengelolaan BLUD serta memperbaiki tata kelola keuangan guna meningkatkan pelayanan terbaik, sehingga mampu bersaing dan semakin kompetitif,” pungkas Maurits.

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bambang Soesatyo Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Borobudur dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN)

Ragam persoalan baru yang menjadi tantangan riel, utamanya di sektor ekonomi, terus tereskalasi akibat ketidakpastian global yang berlarut-larut sekarang ini.

Jika tidak ditangani dengan bijaksana, semua tantangan riel itu pada gilirannya akan menyentuh langsung aspek kesejahteraan bersama. Karena itulah semua elemen bangsa dipanggil dan diajak bergotong royong untuk menanggapi ragam tantangan riel saat ini.

Namun, keterlibatan semua elemen bangsa untuk merespons ragam tantangan itu tentu saja tidak boleh menghilangkan fungsi dan kewajiban bersama melaksanakan check and balances. Sebaliknya, mekanisme checks and balances harus selalu hidup dan dihidupkan oleh dinamika negara-bangsa yang demokratis. Bahkan, lebih dari itu, mekanisme checks and balances harus berfungsi dan bekerja efektif. Dengan demikian, akan terwujud tata kelola negara-bangsa yang akuntabel.

Dengan mekanisme checks and balances yang efektif, tata kelola negara-bangsa yang dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan, meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif, pun akan berjalan dengan efektif pula. Efektivitas tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) legislatif, ekesekutif dan yudikatif akan terwujud karena mekanisme check and balances mewajibkan masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan memelihara keseimbangan sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga. Aspek pengawasan semakin diperkuat karena juga dilaksanakan oleh publik.

Lazim jika fungsi checks and balances dijalankan oleh kekuatan oposisi. Sebaliknya, wajar juga jika pemerintah yang berkuasa mengajak semua elemen masyarakat, termasuk elemen kekuatan politik, untuk bekerjasama (koalisi) dalam tata kelola negara-bangsa. Ajakan untuk berkoalisi selalu dilandasi kebutuhan, bahkan termasuk pertimbangan atau alasan sangat strategis. Misalnya, tantangan riel yang tidak ringan yang sedang atau akan dihadapi negara. Pertimbangan strategis lainnya adalah demi terwujudnya harmoni antar-elemen masyarakat pasca pemilihan umum (Pemilu).

Dua kebutuhan dan pertimbangan strategis seperti itulah yang melandasi keputusan dan langkah politik Presiden Joko Widodo – sebagai pemenang Pilpres 2019 – mengajak lawannya, sosok Prabowo Subianto, untuk berkoalisi dalam pemerintahan sekarang ini. Berkat langkah itu, rivalitas antar-kelompok masyarakat bisa direduksi, dan stabilitas nasional serta ketertibangan umum bisa dirawat dan dijaga dengan baik.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, anggota koalisi dari pemenang Pilpres 2024, saya memahami dan merasakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ingin mengajak semua elemen masyarakat untuk bergotong royong menghadapi tantangan riel yang sedang mengemuka saat ini. Indonesia pun tak bisa menghindar dari ragam tantangan itu. Kesediaan semua elemen masyarakat untuk bekerjasama menghadapi tantangan sekarang ini, dengan sendirinya, akan menjadi faktor pendorong bagi terwujudnya harmoni antar-elemen masyarakat pasca Pemilu.

Adalah fakta bahwa masyarakat sempat terkotak-kotak karena perbedaan pilihan politik. Kecenderungan seperti ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Untuk mereduksi potensi masalah di kemudian hari, Saya sampai pada kesimpulan bahwa tatanan politik Indonesia saat ini hingga beberapa waktu ke depan belum membutuhkan oposisi di parlemen. Sebaliknya, seluruh partai politik termasuk Golkar seyogyanya sepakat dan mendukung inisiatif pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk mengajak semua kekuatan politik berkoalisi dan membangun kerja sama bergotong royong melanjutkan pembangunan nasional, sambil menghadapi dan menanggapi ketidakpastian global saat ini.

Ada dua pertimbangan utama mengapa Saya sebagai Ketua MPR RI menyampaikan hal ini. Pertama, semua tokoh dan elit politik dari semua kekuatan politik idealnya fokus pada upaya bersama memulihkan harmoni di antara sesama anak bangsa. Pemilu telah usai. Kini, saatnya memulihkan silahturahmi di antara semua dan sesama elemen bangsa. Pihak-pihak yang belum dapat menerima keputusan resmi atas hasil Pemilu diberi peluang untuk mengajukan keberatan melalui jalur hukum. Pertimbangan kedua, tantangan riel di bidang ekonomi saat ini cukup berat. Demikian beratnya sehingga diperlukan kesediaan semua elemen masyarakat untuk bergotong royong menghadapi ragam tantangan itu.

Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, ketidakpastian global akibat konflik dan perang di beberapa kawasan menimbulkan gangguan cukup serius terhadap dinamika perekonomian dunia. Ada faktor suku bunga acuan yang naik, gangguan rantai pasok, naiknya harga minyak mentah di pasar dunia hingga faktor melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Oleh faktor utang luar negeri dan faktor ketergantungan dari impor minyak, Indonesia otomatis terdampak oleh tingginya suku bunga dan naiknya harga minyak mentah dunia, serta menguatnya nilai tukar dolar AS.

Tak hanya para ekonom, sebagian masyarakat pun sudah paham bahwa APBN tahun berjalan sedang mengalami tekanan lumayan berat karena naiknya harga minyak mentah, tingginya suku Bunga acuan dan faktor melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Nilai atau belanja impor minyak menjadi lebih mahal. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) ikut membengkak. Menguatnya nilai tukar dolar AS di tengah suku bunga acuan yang tinggi menyebabkan pengeluaran untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Sebagian masyarakat pun tahu bahwa bahwa pemerintah saat ini memilih kebijakan menahan harga BBM bersubsidi yang dijual Pertamina pada tingkat yang sekarang, walaupun di saat yang sama produsen BBM lainnya sudah menaikkan harga jual. Sudah dipastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM hingga Juni 2024 nanti. Terkait BBM bersubsidi itu, hanya pemerintah yang tahu apa yang akan terjadi di bulan Juni mendatang.

Pilihannya memang tidak mudah. Pasalnya, ketika harga energi dinaikan, dampaknya sangat signifikan. Biaya produksi naik. Mau tak mau, harga barang dan jasa ikut naik. Laju inflasi menjadi sulit dikenalikan. Kenaikan harga barang dan jasa akan memperlemah daya beli atau konsumsi masyarakat. Kalau sudah begitu, taruhannya adalah prospek pertumbuhan ekonomi.

Untuk mereduksi semua potensi masalah itulah dibutuhkan kesediaan semua elemen masyarakat untuk bergotong royong. Bekerjasama atau koalisi tidak otomatis mengeliminasi kewajiban bersama melaksanakan fungsi checks and balances. Kritik atau koreksi kebijakan pun bisa dilakukan dari dalam organisasi satuan kerja.

Red