Kategori: Jakarta

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Ratusan profesor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, pada Kamis, 23 Mei 2024, berkumpul di Jakarta.

Kehadiran para profesor dan guru besar yang terhimpun dalam PERGUBI (Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia) di Jakarta untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut Empat Pilar MPR.

Di sela sosialisasi juga digelar pameran dan seminar tentang koperasi, usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Hadir dalam sosialisasi dan pameran, Wakil Ketua MPR Prof. Dr, Sjarifuddin Hasan MM, MBA.

Sebelum sosialisasi digelar, Ketua Panitia Acara, Prof. Dr. Gunawan Tangkilisisan dan Ketua DPP PERGUBI Prof. Gimbal Dolaksaribu, memberi pengantar dan pemaparan mengenai rangkaian acara itu.

Dalam sosialisasi yang bertema ‘Menuju Indonesia Emas Dalam Sistem Ekonomi Pancasila’, Sjarifuddin Hasan memaparkan pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah, khususnya yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam waktu 20 tahun terakhir.

Pria yang menjadi Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden SBY itu mengungkap strategi pembangunan yang dilakukan oleh Presiden SBY selama berkuasa. Dikatakan ada empat strategi, pertama, pertumbuhan yang berdasarkan pemerataan. Menurut Sjarifuddin Hasan geografis bangsa ini terdiri dari berbagai ribu pulau sehingga pembangunan harus merata. “Jangan sampai pembangunan misalnya hanya di Pulau Jawa”, tuturnya. Disebut daerah terpencil juga harus didorong pertumbuhan ekonominya.

Strategi kedua, pembangunan ekonomi yang orientasinya menurunkan tingkat kemiskinan. Bila pembangunan ekonomi tinggi tetapi angka kemiskinan tidak berubah itu bukan visi dari pemerintahan Presiden SBY. “Visi Presiden SBY adalah pembangunan tinggi tetapi kemiskinan harus turun”, ujar pria yang menjadi Guru Besar di Universitas Negeri Makassar itu.

Ketiga, visi pembangunan Presiden SBY adalah mengurangi pengangguran. “Kalau pembangunan tidak menciptakan lapangan kerja maka apa yang dilakukan tidak bermanfaat bagi rakyat”, ujar anggota DPR yang duduk di Komisi I itu. Dan Keempat, pembangunan harus berpihak pada lingkungan. “Mengapa lingkungan sangat diperhatikan, karena untuk kepentingan jangka panjang”, tuturnya.

Dari 10 tahun pembangunan yang dilakukan oleh Presiden SBY, dari tahun 2004-2014, Sjarifuddin Hasan menguraikan capaian pertumbuhan ekonominya. Dikatakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,79 persen bahkan 6,5 pesen. “Setelah pemerintahan Presiden SBY, pemerintahan berikutnya capaian pertumbuhan ekonominya rata-rata hanya 4,11 persen, yang tertinggi 5,1 persen”, ungkap pria asal Sulawesi Selatan itu..

Menjelang pergantian kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabawo Subianto, ia berharap agar PERGUBI berkontribusi kepada pemerintahan  lima tahun ke depan bahkan sampai tahun 2045. “Saya telah memberikan pandangan dan pengalaman bagaimana membangun perekonomian dan prestasi-prestasi yang pernah dicapai maupun yang belum”, ujarnya.

Hasil dari pertemuan para guru besar hari itu didorong dapat dianalisa dan diformulasikan untuk menjadi masukan dari PERGUBI kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran. “Semakin banyak informasi yang diberikan kepada pemerintah dan juga bermanfaat bagi para pelaku usaha UMKM dan koperasi”, tegasnya.

Dalam sosialisasi yang dilakukan mulai pukul 09.00 WIB, Sjarifuddin Hasan menegaskan pembangunan ekonomi penting namun bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa juga harus diperhatikan. “Implementasi nilai-nilai Empat Pilar harus ditingkatkan di masyarakat”, harapnya. Dirinya yakin para guru besar paham akan nilai-nilai kebangsaan.

Disampaikan tantangan Sosialisasi Empat Pilar, di satu sisi kita ingin nilai-nilai kebangsaan bisa diamalkan masyarakat namun di sisi yang lain ada masyarakat yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. “Bila kebutuhan dasar belum tercukupi maka susah menjelaskan nilai-nilai Empat Pilar pada masyarakat”, ujarnya. “Saat sosialisasi mereka hadir namun setelah itu tidak memikirkan lagi apa yang disampaikan”, tambahnya.

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa di masyarakat maka kebutuhan dasar mereka harus terlebih dahulu terpenuhi. Untuk itu dalam sosialisasi Sjarifuddin Hasan menegaskan pemerintah harus hadir di tengah kebutuhan rakyat dan kepada para pelaku UMKM dan koperasi. “Pemerintah bertanggungjawab terhadap kebutuhan rakyat dan apa yang diinginkan oleh pelaku UMKM dan koperasi”, tegasnya.

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani mendapatkan penghargaan Duo Award (Indonesia Property & Bank Award XVIII/Indonesia MyHome Award VII) 2024 sebagai Tokoh Pejabat Peduli Dana Desa Melalui Program Jaga Desa, yang diberikan pada Senin 20 Mei 2024 di Rafless Hotel Ciputra World, Jakarta. (23/5/2024).

Adapun acara penghargaan ini diselenggarakan oleh Jurnalis Media Network (JMN) sebagai bentuk konsistensi dalam perannya sebagai media yang tidak saja memberitakan, tetapi juga memantau, mengkritisi dan menilai semua aktivitas di bidang properti, perbankan, dan pembangunan di negeri ini.

Secara khusus, JAM-Intelijen mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada penyelenggara atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, Program “Jaksa Garda Desa” (Jaga Desa) memang menjadi kewajiban bagi Aparatur Kejaksaan sebagai bentuk kepedulian Kejaksaan dalam menjaga dan mengawal Dana Desa agar tepat sasaran dan tepat aturan.“

Penghargaan ini saya harapkan akan terselenggara secara berkelanjutan guna meningkatkan semangat pengusaha dan stakeholder terkait untuk mengembangkan dunia bisnis di Indonesia.

Semoga penghargaan ini memberikan motivasi dan menginspirasi kami sebagai penegak hukum untuk selalu bekerja lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat, khususnya masyarakat desa,” pungkas JAM-Intelijen. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan pemerintah menyepakati 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota, dibawa ke sidang paripurna atau pembicaraan keputusan tingkat II untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Kesepakatan itu diputuskan dalam Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meyakini RUU inisiatif DPR RI tersebut akan memperkuat otonomi daerah ke depan. Mewakili pemerintah, dirinya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi), Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh.

“Dengan kesungguhan lewat diskusi panjang dan mencurahkan pikiran yang cukup menyita waktu untuk mendapatkan kesepakatan terhadap 27 RUU Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dapat diajukan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna,” ujar Wempi.

Adapun 27 RUU tersebut untuk tingkat kabupaten terdiri dari RUU tentang Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Simalungun, Nias, Bangka, dan Belitung. Sementara untuk tingkat kota, terdiri dari RUU tentang Kota Banda Aceh, Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Sibolga, dan Pangkalpinang.

Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Selain itu, rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Komite I DPD RI.

Reporter: Casroni

Jakarta, – KABAR EKDPRES II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan solvabilitas keuangan daerah yang berkelanjutan.

“Masih banyak daerah-daerah yang berupaya untuk membelanjakan di atas kapasitas berikut di atas kemampuan keuangan daerahnya sehingga secara solvabilitas kemampuan keuangan secara jangka panjang menjadi terancam. Untuk itu, kita perlu mengoptimalkan PAD sehingga daerah tidak tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” ungkap Yusharto saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Novotel Jakarta Mangga Dua Square pada Selasa, (21/5/2024).

Lebih lanjut, Yusharto menggarisbawahi beberapa strategi yang dapat dilakukan Pemda untuk mengoptimalkan PAD diantaranya meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi, memetakan potensi lokal sebagai sumber pendapatan daerah, dan pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai tambah bagi daerah. “Menjadi catatan bagi kita semua Bapak/Ibu, jumlah uang yang ada di daerah mungkin saja kalau kita kelola dengan lebih baik (salah satunya dengan menambah PAD), dengan cara-cara inovatif mungkin akan cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menegaskan, pentingnya daerah memahami solvabilitas dapat menggambarkan kesehatan keuangan daerah dalam jangka panjang. Solvabilitas pada prinsipnya bukan hanya dilihat dari sumber anggaran Pemda semata, tetapi juga bagaimana Pemda mengelola keuangan secara baik. “Di setiap daerah kami coba perkenalkan frugal innovation bagaimana berinovasi tanpa harus berpikir menggunakan belanja yang besar, sehingga pada intinya anggaran dikelola dengan prinsip kehati-hatian,” tegasnya.

Di lain sisi, Yusharto juga mengimbau daerah untuk terus berpartisipasi dalam pengukuran IPKD, yang dapat dimulai dari penginputan data IPKD secara tertib. Dirinya berharap, daerah dapat merasakan berbagai output yang baik dari pengukuran IPKD untuk menyelesaikan permasalahan keuangan di daerah.

“Dengan demikian, kami berharap dengan pengukuran IPKD ini, kinerja pemerintah daerah bukan hanya dari sisi pengelolaan keuangan daerah tetapi dari sisi tujuan berotonomi itu juga dapat dilakukan peningkatan,” pungkasnya.

Reporter: Casroni