Kategori: Internasional

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan peran penting Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dalam menjaga hubungan harmonis antara anggota legislatif dengan kepala daerah. Peran ini krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tomsi Tohir menutup Seminar dan Musyawarah Nasional VIII Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) di Hotel Millenium Jakarta pada Jumat, (17/5/2024).

“Kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah,” ungkap Yusharto.

Tidak hanya itu, Yusharto juga menekankan keberhasilan Sekretaris DPRD dalam membangun hubungan baik dengan kepala daerah akan berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup, penegakan hukum, hingga pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah. Untuk itu, dirinya berharap ASDEKSI sebagai organisasi yang menghimpun para Sekretaris DPRD kabupaten/kota seluruh Indonesia dapat terus meningkatkan kinerjanya. Dengan begitu keberadaannya terus berdampak baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Ini menempatkan ASDEKSI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong teraktualisasinya tri-fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengajak ASDEKSI untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan 27 November 2024 mendatang. Dukungan ini diberikan dengan memaksimalkan perannya sebagai mitra strategis bagi pemerintah.

“Bapak dan Ibu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pilkada. Untuk itu, harapan kami pengetahuan-pengetahuan yang telah diperoleh selama musyawarah nasional ini dapat diterapkan di tempat kerja Bapak/Ibu masing-masing,” pungkasnya.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Persatuan Robotika Seluruh Indonesia (PRSI) Bambang Soesatyo mengapresiasi diselenggarakannya Kejuaraan Nasional Turnamen Robotika Indonesia 2024 Piala Ketua MPR yang digelar di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Turnamen yang diikuti lebih dari 400 tim dari seluruh Indonesia diselenggarakan dari tanggal 17 Mei hingga 19 Mei 2024.

“Penyelenggaraan turnamen robotik ini dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya inovasi. Tidak jarang, berbagai penyelenggaraan turnamen
robotik berkontribusi pada lahirnya inovasi-inovasi baru yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat,” ujar Bamsoet saat membuka Kejuaraan Nasional Turnamen Robotika Indonesia 2024 Piala Ketua MPR RI Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Hadir antara lain Ketua Umum PRSI Wahyu Hidayat, Sekjen PRSI Dwi Nugroho Marsudianto, Direktur Aplikasi Permainan Televisi dan Radio Kemenkraf Iman Santosa, Kapuslitbang Polri Brigjen Pol Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, Kepala Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar (Kapusjaspermildas) TNI Brigjen TNI Machfud serta Plt. Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, turnamen robotik bisa dimaknai sebagai ajang adu kreativitas. Karena setiap peserta akan ditantang untuk mengeksplorasi kemampuan daya pikirnya, membangun kerjasama dan kolaborasi dalam sebuah tim, mengaktualisasikan pemikiran ke dalam desain rancang bangun, hingga akhirnya menghasilkan sebuah karya robotik yang aplikatif dan bermanfaat.

“Turnamen seperti ini turut berperan penting dalam mendorong kemajuan pada sektor pendidikan dan penelitian. Bahkan lebih jauh lagi, pengembangan teknologi robotik juga dapat merajut konektivitas antara dunia pendidikan dan dunia industri, sehingga bermakna penting bagi pembangunan. Sebagai gambaran, selama periode 2011 hingga 2021 saja, sudah ada sekitar 3,47 juta unit robot industri yang beroperasi secara global,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, turnamen robotik dapat menjadi sebuah platform yang sangat efektif untuk meningkatkan daya saing generasi muda, sebagai sumber daya manusia pembangunan yang menjadi tulang punggung masa depan bangsa. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing ini penting, karena ke depan tantangan yang akan dihadapi sebagai sebuah bangsa akan semakin kompleks dan dinamis. Dimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor kunci untuk menjawab tantangan tersebut.

“Pesatnya kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi, telah menempatkan kita pada pusaran tantangan global yang semakin kompetitif. Ketidaksiapan menjawab tantangan global tersebut, akan menempatkan kita sebagai negara yang tertinggal. Kita dapat bercermin dan sekaligus belajar dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, di mana teknologi robotik memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan sektor industri dan menopang perekonomian negara,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini mengapresiasi prestasi anak bangsa yang telah berhasil meraih prestasi pada berbagai ajang kompetisi robotik internasional. Terbaru, pada bulan April lalu, Divisi Robotika Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Bandung menorehkan prestasi gemilang dalam ajang Robogames k-16 di San Fransisco, USA, dengan meraih 1 emas, 5 perak, dan 3 perunggu.

“Kejuaraan Nasional Turnamen Robotika Indonesia Piala Ketua MPR menjadi ajang pencarian talenta, sebagai seleksi menuju Turnamen Internasional World Robotic Center Competition tahun 2024 yang akan diselenggarakan bulan September di Singapura. Saya yakin diantara para peserta yang mengikuti Turnamen Robotik Indonesia Piala Ketua MPR ini, ada talenta-talenta berkualitas yang akan mampu bersaing di kompetisi robotik internasional,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan rapat pimpinan (Rapim) MPR RI memutuskan akan menggelar rapat gabungan pimpinan MPR RI dengan pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD pada tanggal 30 Mei 2024. Selain itu, Rapim MPR juga memutuskan sidang paripurna MPR akhir masa jabatan yang akan diikuti seluruh anggota MPR dari unsur DPR dan DPD diselenggarakan tanggal 27 September 2024.

“Rapat gabungan pimpinan MPR akan membahas sejumlah hasil dari Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR untuk hasilnya dibawa ke sidang paripurna MPR akhir masa jabatan. Beberapa hal yang akan dibahas antara lain perubahan tata tertib (Tatib) MPR RI, bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), perubahan UUD NRI 1945, pembuatan UU MPR, tata cara pelantikan presiden dan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden serta jenis putusan MPR setelah perubahan UUD NRI 1945,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapim MPR bersama Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, Syarifuddin Hasan dan Lestari Moerdijat, Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Agun Gunandjar Sudarsa dan Ajbar.

Hadir pula Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan Daryatmo Mardiyanto, Wakil Ketua Rambe Kamarul Zaman, Martin Hutabarat, Dossy Iskandar Prasetyo, Masrifah dan Djamal Aziz.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, materi perubahan Tatib MPR yang diusulkan terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Materi perubahan bersifat substantif dan redaksional. Perubahan yang bersifat substantif dengan mengubah klausul yang ada di dalam pasal maupun ayat tertentu dengan dinamika ketatanegaraan. Antara lain terkait jenis keputusan, pelaksanaan wewenang dan tugas MPR.

“Perubahan secara redaksional dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan substansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menyempurnakan redaksi agar sesuai kaedah bahasa Indonesia dan bahasa hukum. Rumusan pasal yang diubah keseluruhan berjumlah 88 pasal,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selama ini perubahan tata tertib MPR dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan MPR RI setelah usul pengubahan disetujui dalam rapat gabungan MPR. Berdasarkan hasil kajian Badan Pengkajian MPR, hal tersebut dinilai kurang tepat sebab perubahan atas suatu peraturan dilakukan dengan aturan yang sejenis atau setingkat di atasnya dalam hal ini peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR.

Karena itu, diusulkan sebaiknya bentuk hukum perubahan Tatib MPR juga dengan Peraturan MPR yang bersifat pengaturan (regelling) dan tidak dengan Keputusan Pimpinan MPR yang berada di bawah Peraturan MPR dan bersifat penetapan (beschikking).

“Sebelum dilakukan perubahan atas Tatib yang pertama perlu dilakukan adalah perubahan atas pasal tentang tata cara perubahan Tatib dan pasal tentang tata cara pembentukan Panitia Ad Hoc. Dalam hal ini perlu dibedakan antara pembentukan Panitia Ad Hoc untuk mengkaji usul perubahan UUD dengan pembentukan Panitia Ad Hoc untuk mengkaji selain perubahan UUD, semisal perubahan atau pembuatan Tatib baru,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, Rapat Gabungan MPR juga akan membahas lebih lanjut tentang perlu tidaknya pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR RI. Badan Pengkajian MPR berpendapat bahwa mengingat MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, yang masing-masing lembaga baik DPR maupun DPD telah memiliki Dewan atau Badan kehormatan tersendiri. Karena itu Badan Pengkajian memandang tidak perlu lagi MPR membentuk Mahkamah Kehormatan MPR.

“Rapat gabungan juga akan membahas rancangan UU MPR yang terpisah dari UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) serta PPHN. Nantinya, MPR periode sekarang akan menghasilkan rekomendasi terkait PPHN dan UU MPR disertai draft materi rancangan PPHN dan UU MPR untuk dilaksanakan pada MPR berikutnya,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni