Cilacap – KABAR EKSPRES II Jembatan Gantung yang menghubungkan wilayah Dusun Aria dan Dusun Nambo Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap merupakan salah satu akses yang digunakan oleh warga yang dulunya sangat memprihatinkan kini kembali layak untuk digunakan setalah adanya renovasi atau perbaikan.
Warga setempat kini selain senang dan juga merasa gembira karena akses tersebut sudah bagus dan layak untuk digunakan sehingga bisa dilalui dengan sangat nyaman, dengan kompak wargapun menggelar syukuran atau sedekah doa bersama, Rabu (15/05/2024).
Dengan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa Bingkeng, Kapolsek, Danramil juga Ketua umum Pusat Yayasan maung Bodas serta perwakilan 1011, Putra Peduli dan Harmonis Nusa selaku Donatur maupun Yayasan yang mengucurkan bantuan untuk pembangunan jembatan gantung baru yang diberi nama “Jembatan Magdalena Leuwi Wenay”.
Jembatan Leuwi Wenay Desa Bingkeng, Akhirnya Diresmikan Setelah Perbaikan Dan Memiliki Nama Baru
Kepala Desa Bingkeng Wartono memberikan apresiasi yang setinggi tingginya untuk masyarakat yang turut kompak ikut membantu pekerjaan ini cepat selesai, dan yang paling utama terima kasih kepada yayasan Maung Bodas, Donatur atau Yayasan 1011, Putra Peduli dan Harmoni Nusa yang telah mengucurkan bantuan sehingga Jembatan Gantung ini dapat terlaksanakan dan selesai dibangun sesuai apa yang menjadi harapan kita semuanya.
“Sebagai bentuk rasa syukur, kami bersama warga menggelar acara syukuran dan gunting pita peresmian dengan tasyakuran atau sedekah, dimana masyarakat sudah biasa dengan sukarela membawa makanan untuk dimakan bersama karena apa yang diinginkan sudah selesai dan bisa digunakan oleh masyarakat”, ucap Wartono.
Kami bersama masyarakat sepakat akan merawat Jembatan ini agar dapat bertahan dengan baik serta akan menjaganya dengan baik pula, sekali lagi atas nama warga dan Pemerintahan Desa Bingkeng mengucapkan terima kasih”, imbuhnya.
Apo perwakilan dari Donatur 1011 mengatakan mudah mudahan jembatan ini bisa dimanfaatkan oleh warga dan bisa memajukan perekonomian masyarakat yang lebih baik lagi, serta mempermudah anak-anak berangkat ke sekolah dan intinya agar semua aktivitas warga terbantu dengan adanya jembatan baru ini.
Kami hanya berpesan agar dalam perawatannya masyarakat saling membantu dan gotong royong untuk merawatnya, sehingga dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak, tutur Apo.
Sementara itu, Tarkum warga Dusun Nambo mengucapkan terima kasih kepada Yayasan dan Pemerintah Desa yang telah membangun jembatan ini, dimana memang jembatan gantung ini merupakan akses lalulintas kami yang terdekat menuju pusat Desa maupun pusat Kecamatan untuk membawa hasil bumi, pertanian dan yang lainnya.
Selain itu sebagai akses anak anak sekolah maupun jalur perdagangan yang tadinya memprihatinkan, kini sudah berubah menjadi sangat bagus dan kami sangat senang, gembira karena selain kokoh, kuat juga aman dan nyaman dikala melaluinya, pungkasnya.
Puncak Jaya, – KABAR EKSPRES IIBertempat di Ruang Aula Sosialisasi Mako Polres Puncak Jaya telah dilaksanakan kegiatan Pertemuan Rutin Bhayangkari Cabang Puncak Jaya yang dipimpin langsung oleh Ketua Bhayangkari Cabang Puncak Jaya Ny. Iva Kuswara, Kamis (16/5/2024).
Dalam pertemuan siang tadi, Ketua Bhayangkari Cabang Puncak Jaya Ny. Iva Kuswara menekankan kepada seluruh Anggota Bhayangkari Cabang Puncak Jaya agar menjaga kekompakan dan selalu setia mendampingi serta mendampingi suaminya yang sedang bertugas.
” Dimana kita ketahui bersama beberapa waktu kedepan ini banyak agenda ataupun kegiatan nasional seperti Pemilukada Tahun 2024 dan tahapan lainnya sehingga membuat kita sebagai Bhayangkari harus tetap memberikan semangat dan dukungan kepada suami-suami kita ” terang Ketua Bhayangkari Cabang Puncak Jaya.
Kami juga menghimbau kepada para ibu-ibu untuk tetap selalu waspada dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari karena kita semua tidak tau apa yang akan terjadi kedepannya terhadap kita dan keluarga kita.
Ini Pesan Ketua Bhayangkari Cabang Puncak Jaya Dalam Giat Pertemuan Rutin
” Kami juga mengajak seluruh ibu-ibu agar lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, jangan memposting hal-hal yang negatif yang dapat merugikan diri sendiri ataupun korps Bhayangkari kita tercinta ini ” jelas Ny. Iva Kuswara.
Diakhir kegiatan pertemuan rutin siang tadi juga dilaksanakan penyerahan jabatan pengurus organisasi dari yang lama kepada pengurus yang baru serta perkenalan anggota Bhayangkari Cabang Puncak Jaya yang baru bergabung.
Jakarta,- KABAR EKSPRES IIBertempat di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan Keynote Speech dalam Seminar Nasional Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ke-43, dengan topik “Optimalisasi Sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN untuk Kepentingan Penegakan Hukum dalam Penyelamatan Aset BUMN”. Kamis (16/5/2024).
Jaksa Agung menyampaikan pembahasan ini merupakan salah satu isu yang strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang terjadi belakangan ini. Saat ini, terjadi pergeseran paradigma yang semula berfokus pada tindakan represif menjadi pada tindakan preventif, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, maupun tindak pidana ekonomi lainnya yang berkaitan dengan keuangan atau aset negara.
“Paradigma penegakan hukum saat ini bukan lagi hanya sebatas follow the suspect atau hanya mengejar pelakunya saja, melainkan menjadi paradigma follow the money and follow the asset atau lebih kepada mengejar uang dan asetnya. Poin penting inilah yang saat ini diterapkan oleh jajaran Kejaksaan dan pada hari ini akan kita bahas secara komprehensif dalam forum ini, khususnya yang berkaitan dengan BUMN,” ujar Jaksa Agung.
Keynote Speech Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Seminar Nasional Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ke-43
Menurut Jaksa Agung, BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
“BUMN memegang peranan ganda yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan, yaitu BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam perekonomian kerakyatan yang harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai badan usaha yang bertugas untuk memperoleh keuntungan,” imbuh Jaksa Agung.
Di samping itu, Jaksa Agung berpendapat bahwa BUMN juga mempunyai peranan strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi.BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi.
Berbicara mengenai penegakan hukum dan BUMN, Jaksa Agung mengungkapkan bahwa potensi tindak pidana yang muncul ialah korupsi. Unsur utama yang menentukan terjadi atau tidaknya korupsi adalah keberadaan unsur kerugian negara. Unsur ini merupakan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.
“Kerugian negara dalam lingkup BUMN ini terkait dengan harta kekayaan atau aset BUMN, hingga saat ini pun masih terjadi perdebatan mengenai hal ini. Di satu sisi, ada yang melihat hal itu merupakan kekayaan yang dipisahkan. Di sisi lain, hal itu merupakan kekayaan negara,” imbuh Jaksa Agung.
Kemudian, Jaksa Agung menuturkan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN, perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian terutama dalam menetapkan kerugian keuangan BUMN maupun anak perusahaan BUMN yang menjadi bagian dari kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Menurutnya, kerugian yang dialami oleh BUMN tidak selamanya harus diartikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Mengenai aset negara yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan, hal ini tertuang dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.
“Optimalisasi asset recovery menjadi upaya strategis Kejaksaan untuk menyelamatkan dan memulihkan kerugian negara yang terjadi karena penegakan hukum tidak semata-mata hanya sebagai pelaksana undang-undang, tapi harus memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,” ungkap Jaksa Agung.
Dalam rangka penyelamatan dan pemulihan kerugian negara, Kejaksaan menggunakan instrumen hukum pidana dan perdata. Penggunaan instrumen hukum pidana melalui proses penyitaan, perampasan, penjatuhan pidana denda, dan/atau pidana tambahan uang pengganti.
Sedangkan, instrumen hukum perdata melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan aset yang diamanatkan oleh Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pusat Pemulihan Aset dinaikan statusnya menjadi Badan Pemulihan Aset.
“Badan Pemulihan Aset memiliki peran yang strategis dalam pemulihan aset dikarenakan untuk menjaga nilai ekonomis dari aset agar tidak mengalami penurunan yang signifikan saat dikembalikan untuk pemenuhan kerugian negara, korban, dan pihak yang berhak lainnya.
Namun demikian, melalui pembentukan Badan Pemulihan Aset ini, tanggung jawab Kejaksaan semakin besar, karena dituntut untuk dapat menjadi central authority atau leading sector dalam pemulihan dan perampasan aset di Indonesia,” ujar Jaksa Agung.
Terkini, berkaitan dengan BUMN dan aset negara, Kejaksaan Agung tengah menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH, Tbk tahun 2015 s.d. 2022 dengan kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Sebagai bentuk dukungan Kejaksaan dalam memperbaiki tata kelola BUMN, Kejaksaan telah melakukan Program Bersih-Bersih BUMN yang diinisiasi oleh Menteri BUMN yang tak sekadar dalam membenahi BUMN dari segi bisnis, melainkan juga aspek hukum baik melalui langkah preventif hingga represif yang merupakan bagian dari transformasi BUMN.
“Program bersih-bersih BUMN ini sangat kami dukung, untuk menghindari dan mengatasi dampak terjadinya fraud yang berujung terjadinya tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN karena akan sangat berdampak bagi tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional,” imbuh Jaksa Agung.
Hingga saat ini, program bersih-bersih BUMN telah diijalankan dengan optimal dan berhasil membongkar kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara, dalam hal ini terkait dengan aset atau kekayaan negara dalam BUMN yakni Jiwasraya yang nilainya Rp 16,8 T, Garuda Rp 8,8 T, Waskita Rp 2,5 T, Asabri Rp 22,8 T, dan masih ada beberapa perkara lagi yang sedang ditangani.
“Pengungkapan kasus di BUMN oleh Kejagung kami anggap sebagai bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membenahi perusahaan plat merah untuk kembali ke tujuan awalnya yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hasil pengungkapan kasus-kasus korupsi jumbo dengan kejaksaan juga berimbas tak hanya pada BUMN yang asetnya telah kita selamatkan.
Tapi juga pada Kejaksaan yang kini mendapatkan kepercayaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat,” imbuh Jaksa Agung,
Mengakhiri paparannya, Jaksa Agung berharap kolaborasi antara Kementerian BUMN, BPKP, dan Kejaksaan diharapkan dapat terus berjalan dan meningkat.
Jaksa Agung mengatakan Kejaksaan akan selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan banyak pihak dalam mendukung semua program pemerintah.
“Saya teguhkan dan tegaskan kembali komitmen Kejaksaan RI untuk turut mengawal program bersih-bersih BUMN, agar terwujud BUMN yang modern, andal, sebagai tulang punggung pembangunan nasional menyongsong Indonesia Emas 2045.
Mewujudkan BUMN yang bersih dari korupsi adalah pekerjaan besar bagi kita semua yang akan bermanfaat tidak hanya hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang,” pungkas Jaksa Agung. (K.3.3.1)
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI lainnya mendapatkan undangan dari Raja Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, untuk menunaikan Ibadah Haji sebagai tamu resmi kerajaan pada musim haji tahun 2024.
Undangan disampaikan melalui Majelis Syuro Arab Saudi (Consultative Assembly of Saudi Arabia). Menjadi penanda kuatnya hubungan MPR RI dengan Majelis Syuro Arab Saudi dalam berperan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
Usai dilantik pada Oktober 2019 lalu, kunjungan diplomasi pertama yang dilakukan oleh Bamsoet selaku Ketua MPR RI bersama pimpinan MPR RI lainnya yakni ke Arab Saudi pada Desember 2019. Bertemu langsung dengan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, serta Ketua Majelis Syuro Arab Saudi (Consultative Assembly of Saudi Arabia) Dr. Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh.
Bertemu Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Penambahan Kuota Haji Indonesia Tahun 2024.
“Arab Saudi menjadi negara pertama yang mendukung gagasan MPR RI membentuk Consultative Assembly Forum, sebuah Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, Majelis Syuyukh, atau Lembaga Parlemen Sejenis Lainnya. Hingga akhirnya forum tersebut terbentuk pada Oktober 2022 lalu di Bandung, juga tidak lepas dari dukungan Arab Saudi,” ujar Bamsoet usai bertemu Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Y.M Faisal Bin Abdullah H. Amodi, di Kantor Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Syarif Hasan, dan Hidayat Nur Wahid.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengapresiasi langkah Kerajaan Arab Saudi yang selalu memberikan perhatian besar terhadap jamaah haji asal Indonesia. Salah satunya dengan penambahan kuota haji sebesar 20 ribu orang pada tahun 2024 ini. Jumlah ini merupakan kuota terbanyak selama penyelenggaraan ibadah haji 7 tahun terakhir. Sehingga kuota Jemaah Haji Indonesia yang semula 221.000 orang, bertambah menjadi 241.000 orang.
“Dengan penambahan kuota haji, diharapkan dapat memangkas masa tunggu keberangkatan haji Indonesia dari yang saat ini rata-rata 30 hingga 40 tahun, agar bisa menjadi dibawah 20 tahun,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selain kerjasama di bidang haji, Indonesia dan Arab Saudi juga memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kerjasama di sektor ekonomi dan perdagangan. Mengingat potensi perdagangan Indonesia – Arab Saudi sangat besar, dan perlu didorong agar terus meningkat.
“Indonesia juga memiliki banyak kesempatan bagi Arab Saudi untuk berinvestasi di berbagai sektor. Salah satunya dalam proyek pembangunan di IKN Nusantara. Khususnya di sektor infrastruktur, fasilitas publik, dan energi terbarukan. Sehingga bisa semakin meningkatkan investasi Arab Saudi di Indonesia yang pada tahun 2022 lalu baru berjumlah sekitar 1,7 juta USD,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIPerusahaan Data Center, NeutraDC (PT Telkom Data Ekosistem), semakin menunjukkan perannya sebagai penyedia kecerdasan buatan (AI Enabler). Hal ini ditunjukkan di ajang konvensi terbesar, Indonesia Cloud & Datacenter Convention (ICDC) 2024 yang digelar di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.
Penyedia bisnis data center milik Telkom Indonesia yang telah memiliki reputasi sebagai pemimpin dalam industri telekomunikasi, NeutraDC berkomitmen untuk memperkuat ekosistem infrastruktur data center sebagai langkah strategis dalam membaca peluang kebutuhan AI Enabler di pasar B2B.
CEO NeutraDC, Andreuw Th A F (tengah) saat menjadi panelist salah satu sesi panel discussion dalam gelaran Indonesia Cloud & Datacenter Convention (ICDC) 2024
“Dengan menawarkan AI Enabler yang inovatif, kami ingin memberikan pengalaman terbaik kepada para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan layanan bisnis mereka,” ungkap CEO NeutraDC, Andreuw Thonilus Albert.
Dalam memperkuat perannya sebagai inovator penyedia kecerdasan buatan yang progresif, NeutraDC juga berbagi pandangan tentang transformasi dan strategi pembangunan pusat data dengan kepadatan tinggi. Mulai dari strategi sebagai penyedia infrastruktur teknologi terdepan, mengintegrasikan inovasi seperti penggunaan liquid cooling atau AI-driven management termasuk human resource, hingga strategi dalam menghadapi tantangan operasional.
Tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, NeutraDC juga memerhatikan aspek keberlanjutan energi dengan memanfaatkan solar panel sebagai bagian dari upaya implementasi green data center. Di lokasi data center seperti Cikarang, NeutraDC telah mengambil langkah-langkah konkret dalam dekarbonisasi.
“Kami memiliki komitmen kuat terhadap energi terbarukan. Seperti pada data center di Cikarang, kami menargetkan menghadirkan 3MW energi terbarukan,” tambah Andreuw.
NeutraDC membuka tenant yang mempertunjukkan Smart Hand Hololens kepada para pengunjung.
(Foto: Dok. Istimewa)
NeutraDC juga terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada para pelanggan yang berada di sejumlah negara. Salah satu inovasi yang dilakukan ialah dengan menghadirkan Smart Hand berupa Hololens, sehingga memungkinkan pelayanan secara real-time kepada pelanggan di berbagai negara.
Melalui keikutsertaan NeutraDC dalam ajang ICDC 2024 ini, diharapkan dapat semakin memperkuat posisi sebagai inovator di industri Data Center di tingkat global.
Bali, – KABAR EKSPRES II TNI dan Polri menggelar apel gelar pasukan terkait pengamanan event Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024. Apel gelar pasukan digelar di Lapangan Niti Mandala Renon hari ini, Rabu (15/5/2024).
Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran selaku Kepala Operasi Puri Agung 2024 mengatakan, apel gelar pasukan kali ini untuk memastikan kesiapan personel TNI Polri dalam mengamankan WWF.
“Sebelum apel gelar pasukan ini kita rapat personel yang sifatnya detail, lalu ada Tactical Floor Game (TFG) dan Latihan Pra Operasi. Hari ini gelar pasukan mengecek kesiapan personel dan peralatan mengamankan acara,” kata Fadil.
TNI-Polri Gelar Apel Pasukan Pengamanan World Water Forum Ke-10 di Bali
Fadil mengatakan, sistem pengamanan yang dilakukan terpadu dengan semangat sinergis. Pada ring 1 akan dilakukan Paspampres, ring 2 TNI dan ring 3 akan dilakukan Polri dimana akan mengamankan tamu VIP beserta kegiatan lainnya di luar main event.
“Konsep ini biasa dilakukan dengan teman-teman TNI. TNI membentuk satgas dan kami menggelar Operasi Puri Agung,” katanya.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, event WWF ini sangat penting karena membicarakan isu air. Menurutnya, isu air, pangan dan energi merupakan isu krusial untuk saat ini dimana dunia harus satu suara.
Nantinya ada 43 kepala negara yang direncanakan hadir. Kemudian 4 organisasi internasional dan 194 Menteri negara dan tentu dari menteri kabinet Indonesia maju.
“Polri melibatkan 5.791 personel dengan dilengkapi command center diharapkan lebih optimal pelaksanaan tugas,” ucapnya.
Lebih lanjut, Fadil mengatakan, untuk jadwal kedatangan peserta dan tamu negara sudah ada. Nantinya sudah ada tim Walrolakir mengantar dari bandara menuju tempat registrasi dan akomodasi.
“Kepala negara tiba tanggal 18 ada tim yang menerima dan Polri dilibatkan sebagai petugas pengawal tamu VVIP. ring 3 melakukan pengamanan sterilisasi dimana nanti ada unit k9, polisi pariwisata, polisi obvit, sabhara yang bertugas memberikan rasa aman dan nyaman,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Fadil mengatakan atas nama Kapolri dan Polri mengucapkan apresiasi kepada masyarakat Bali atas dukungan dan pengertiannya selama penyelenggaraan WWF berjalan lancar dan aman.
Ia pun mengimbau agar tetap menjaga kondusivitas situasi selama penyelenggaraan WWF dan meminta maaf jika nanti adanya pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas yang sifatnya situasional.
“Kegiatan ini (WWF) kita tak mau mengganggu aktivitas wisata yang menjadi urat nadi ekonomi Bali. Kami ingin jadikan contoh ada event tak ada gangguan tapi ada dampak buat masyarakat,” katanya.
Ia pun menjelaskan, nantinya akan ada 17 ribu peserta yang akan hadir dalam WWF. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian masyarakat Bali.
“Mudah-mudahan balancing keduanya antara perekonomian menggeliar dan isu air bisa membawa kesejahteraan bagi kita semua,” katanya.
Sementara itu, Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI Muhammad Khairil Lubis mengatakan, kegiatan KTT WWF ini sudah berlangsung beberapa tahun sebelumnya yang mana tahun ini Indonesia jadi tuan rumah.
Permasalahan air, katanya, tak terlepas dari isu global warming yang memang dari 15 tahun lalu dari zaman SBY presiden sudah mengingatkan dan memang sudah kita rasakan bahwasanya global warming itu nyata.
“Air kita sudah berkurang karena hutan kita sudah gundul, banjir akhirnya sering terjadi dengan longsor dan sebagainya,” ujarnya.
Dengan kehadiran beberapa kepala negara, ia berharap pembicaraan masalah air untuk kesejahteraan bagi masyarakat bisa terselesaikan.
Khairil menuturkan, kegiatan KTT ini sudah berkali-kali dilakukan di Bali. Ia pun bersyukur kepada masyarakat Bali yang memang sangat welcome untuk kegiatan ini.
“Dengan sistem keamanan yang TNI Polri lakukan yang udah ada pembagiannya dengan kekuatan alusista yang dikerahkan, kita berharap ini dapat berjalan dengan aman dan lancar dengan kita tetap mengantisipasi adanya gangguan sekecil apapun,” ujarnya.
Rokan Hulu, – KABAR EKSPRES IIEks Kepala Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) Rokan Hulu (Rohul) berinisial HI tersandung Tindak Pidana (TP) Korupsi terancam hukuman Penjara seumur hidup, dalam kasus Pengadaan BBM dan Sewa Sarana Mobilitas Darat untuk 16 UPT se Rohul. (26/5/2024).
Hal tersebut, terungkap saat Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono SIK MH memimpin Konferensi Pers di Mako Polres Rohul, dihadiri Kasatreskrim AKP Dr Raja Kosmos Parmulais SH MH, Personil Polres Rohul serta puluhan Wartawan lainnya
“Kasus ini, dinyatakan pihak Kejari Rohul sudah P 21, perkara sebagai wujud tanggungjawab dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Kapolres.
AKBP Budi Setiyono Pimpin Konferensi Pers Pengungkapan Kasus BBM Dinas Perkim Rohul Rp 6,28 M
“Para Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dan Pasal 8 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman paling lama seumur hidup,” tuturnya
Lanjutnya, dalam kasus tersebut, ditetapkan sebagai Tersangka yakni HI (Kadis Perkim) dan JT (Kontraktor Direktur PT Esa Riau Berjaya), dari Keduanya dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa 521 berupa Dokumen serta Surat, Uang Rp 2 Miliyar, Honda Vario, Komputer dan lainnya.
“Dalam pengadaan BBM dan Sewa Sarana Mobilitas Darat untuk 16 UPT se Rohul, Kerugian Negara sekitar Rp 6,28 Miliar, Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap 17 Saksi,” jelasnya.
Saat ditanyakan soal Barang Bukti Uang Rp 2 Miliyar, jawab Kapolres Rohul, penyerahan itu dilakukan dari Tersangka HI diharapkan, dengan harapan kooperatifnya bisa meringankan hukuman. “Tapi itu bukan ranah Polri lagi, Kita hanya menyajikan fakta dan bukti-bukti,” paparnya
Ditambahkannya, hal ini sebagai wujud konsisten dari Polres Rohul, dalam penindakan terhadap korupsi. “Kami berharap kepada rekan-rekan Wartawan semua, supaya dapat menciptakan situasi atau iklim aman dan Harkambtibmas di tengah-tengah Masyarakat,” jelasnya
Di tempat yang sama, Kasat Reskrim AKP Dr Raja Kosmos Parmulais SH MH, untuk membuat terang perkara ini, Penyidik sudah menerbitkan Sprindik baru dalam pertanggung jawaban anggaran tahun.2019 dan telah memeriksa 17 orang saksi, diantaranya pemeriksaan terhadap Tiga Mantan Kepala Dinas Perkim,” terangnya
” Untuk Tersangka sendiri sudah kita penahanan selama 120 Hari, penyidikan dimulai sejak Agustus 2023,” pungkasnya
Pada 11 Januari 2024, penyidik menetapkan HI dan JT sebagai Tersangka. “Pada perkara ini kita temukan adanya pemalsuan dokumen terhadap pengiriman barang dan dukungan perusahaan,” ungkap Kosmos.
Lebih jauh, diterangkan Kasat Reskrim 17 Saksi merupakan proses penyelidikan perkara Korupsi yang sama untuk anggaran tahun 2019. “Kalau perkara HI dan JT, kita periksa saksi sebanyak 71 saksi, 4 ahli,” tutup AKP Dr Raja Kosmos mengakhiri
Doha, Qatar, – KABAR EKSPRES II Setelah berpartisipasi dalam Forum Ekonomi Qatar, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menemui pemimpin negara Qatar atau Emir Qatar, Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, di Istana Amiri Diwan, Doha, Qatar, Rabu (15/5/2024).
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Qatar, serta mencari cara untuk saling mendukung dan meningkatkan hubungan di berbagai bidang khususnya pertahanan. Selain itu keduanya juga saling bertukar pandangan mengenai sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama.
Menhan Prabowo Temui Emir Qatar, Bahas Peningkatan Hubungan Pertahanan
Saat bertemu dengan Emir Qatar, Menhan Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang hangat dan baik. “Semoga Yang Mulia sehat dan sejahtera, sukses terus, dan negara Qatar semakin maju dan sejahtera,” kata Menhan Prabowo.
Sementara itu, Emir Qatar menyampaikan harapannya kepada Menhan Prabowo agar hubungan kedua negara semakin berkembang.
Dalam pertemuan ini, Emir Qatar didampingi Minister of Defence Qatar H.E. Khalid bin Mohammad Al Attiyah, Chief of Amiri Diwan H.E. Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani, dan State Minister for Foreign Affairs H.E. Sultan bin Saad Al-Muraikhi. (Biro Humas Setjen Kemhan)
Bengkulu, – KABAR EKSPRES II Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif (PMMI) adakan sosialisasi tentang Gender Equality, Disability And Social Inclusion (GEDSI) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Stakeholder lainnya di Kabupaten Rajang Lebong di Hotel Two-K Azana Style Kota Bengkulu, Kamis (16/05/2024).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pj Sekretaris daerah Kota Bengkulu Eka Rika Rino, dan dalam sambutannya ia mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini karena memberikan perhatiannya kepada para gender, disabilitas dan inklusi sosial di kota Bengkulu.
“Pemerintah Kota Bengkulu akan terus mendukung segala hal yang terkait dengan perhatian kepada GEDSI, karena memberikan perhatiannya kepada para gender, disabilitas dan inklusi sosial di kota Bengkulu,” kata Eka dalam sambutannya.
PMMI Adakan Sosialisasi GEDSI, Pemkot Beri Apresiasi
Ketua PMMI Irna Riza Yuliastuty, menambahkan jika sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada semua unsur lintas sektor terutama di SKPD yang ada di Kota Bengkulu karena tujuan dari pembangunan adalah memberikan manfaat kepada semua masyarakat.
“Persoalan disabilitas ini tidak menjadi persoalan satu sektor saja tetapi menjadi persoalan yang multisektoral dan program-program yang telah dilaksanakan di Rejang Lebong yakni membina dan memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas,” ucap Irna.
Irna menyebutkan hingga saat ini masih ada satu kelompok masyarakat disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan hasil-hasil pembangunan yang masih tertinggal.
“Untuk saat ini masih belum maksimal pelayanan dasar bagi kaum disabilitas, sehingga masih terlihat kurangnya layanan dasar yang didapatkan kaum difabel,” demikiannya.
Bengkulu, – KABAR EKSPRES IIDinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu catat 42 orang dinyatakan positif Human Immunodeficiency Virus (HIV) sejak Januari hingga Mei 2024.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kota Bengkulu Joni Haryadi Thabrani menjelaskan seks bebas dan penyalahgunaan narkoba menjadi penyebab tingginya kasus HIV di Kota Bengkulu.
“Sepanjang bulan Januari hingga Mei 2024 ada 42 kasus untuk HIV di Kota Bengkulu, semoga tidak ada penambahan secara signifikan hingga akhir tahun nanti,” papar Joni, Kamis (16/5/2024).
Joni mengatakan jika pihaknya meminta bantuan kepada tokoh masyarakar, tokoh agama, dan warga sekitar untuk mengawasi lingkungan sekitar supaya penyalahgunaan narkoba dan seks bebas tidak ada dan penyebaran penyakit HIV berkurang di Kota Bengkulu.
Dinkes Kota Bengkulu Catat 42 Kasus HIV Selama 2024
Joni juga mengimbau masyarakat yang telah terdeteksi mengidap HIV untuk menjaga pergaulan agar tidak menularkan virus kepada masyarakat yang belum terinfeksi dan harus rajin melakukan serta memeriksakan kesehatan agar tidak sehingga komplikasi dan telat menerima pengobatan.
“Kami terus berupaya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman serta memberikan edukasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada seluruh masyarakat terkait bahayanya HIV,” pungkasnya.
