Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Pimpin Peringatan Harkitnas Ke-116, Kepala BSKDN Kemendagri Sampaikan Amanat Menkominfo

padaTinggalkan Komentar pada Pimpin Peringatan Harkitnas Ke-116, Kepala BSKDN Kemendagri Sampaikan Amanat Menkominfo

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116 Tahun 2024 di lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Dalam amanatnya, Yusharto membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Budi Arie Setiadi. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat Indonesia menyambut Harkitnas dengan optimisme dan keyakinan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Momen kebangkitan ini harus ditangkap untuk menuju mimpi tersebut. Pasalnya, Indonesia tidak mungkin lagi berjalan lamban karena berkejaran dengan waktu.

“Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju ‘Indonesia Emas 2045’. Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas,” demikian Yusharto membacakan amanat Menkominfo di Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Pimpin Peringatan Harkitnas Ke-116, Kepala BSKDN Kemendagri Sampaikan Amanat Menkominfo

Dalam momen kali ini, para peserta upacara juga diminta untuk melakukan refleksi melalui sejarah dan gagasan awal pembentukan bangsa Indonesia guna memotivasi semangat kebangkitan nasional. Sebab, sejarah diperlukan bukan hanya sebagai sumber keteladanan nilai, tetapi juga sebagai percakapan terus-menerus tentang kemajuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan.

Hal ini sebagaimana dilakukan oleh organisasi Boedi Oetomo yang didirikan oleh sekelompok dokter di Batavia, yang kemudian menjadi motor penggerak gerakan kemerdekaan. “Lebih dari seabad lalu, organisasi Boedi Oetomo menjadi simbol awal dari perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, peran Kartini dalam mengawali gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan juga diangkat sebagai inspirasi penting bagi kaum muda untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dan kemajuan.

Di sisi lain, pentingnya kemajuan teknologi digital sebagai bagian dari strategi nasional untuk menyongsong masa depan juga ikut disoroti. “Kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban kita hari ini. Inovasi-inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner,” imbuhnya.

Selanjutnya, teknologi digital menjadi penanda zaman baru dan Indonesia memiliki potensi besar dengan bonus demografi. Adapun transformasi digital harus terus didorong untuk mengatasi berbagai tantangan dan mencapai target Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

“Inovasi teknologi digital bertumbuh setiap hari. Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60 persen penduduk Indonesia dalam dua dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jawa Tengah Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Populer Religi Sosial

Pererat Silaturahmi PWMOI Cilacap Ngopi dan Kumpul Bareng

padaTinggalkan Komentar pada Pererat Silaturahmi PWMOI Cilacap Ngopi dan Kumpul Bareng

Cilacap, – KABAR EKSPRES II Puluhan jurnalis dari barbagai media yang tergabung dalam Perkumpulan Wartawan Online Indonesia (PWMOI) menggelar silaturahmi yang dirangkum dalam Ngopi dan Kumpul bareng. Kegiatan yang berlangsung hangat digelar di salah satu Rumah Makan di Rawa Bendungan Cilacap, pada Senin 20 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu, para wartawan saling bertukar saran, ide dan gagasan untuk kemajuan PWMOI.

Silaturahmi yang bertajuk Ngopi dan Kumpul Bareng itu memiliki tujuan untuk menjalin persatuan dan kesatuan dengan mempererat tali silahturahmi antar anggota, khususnya yang tergabung di PWMOI dan sebagai ajang untuk bertukar pikiran,” ungkap, Kata Edi Eriza.

Pererat Silaturahmi PWMOI Cilacap Ngopi dan Kumpul Bareng

Menurutnya, Media yang tergabung di PWMOI diharapkan bisa memposisikan diri sebagai jurnalis yang profesional sesuai tugas peran dan fungsinya.

Diketahui, bahwa PWMOI merupakan wadah untuk menghimpun para jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya.

“Dengan Anggota yang solid diharapkan PWMOI nantinya dapat bermitra baik dengan Pemerintah serta memberi kontribusi nyata dalam mengawal Program pembangunan,” katanya.

Kemudian Pria yang akrab disapa Bang Gondrong juga mengajak dan berpesan kepada seluruh anggota PWMOI untuk selalu kompak dan terus meningkatkan kapasitas di lapangan saat bertugas.

“Jurnalis adalah bagian dari pilar demokrasi dan kita dituntut menjadi jurnalis profesional dan eksis dalam berkarya, karena itu PWMOI mengajak kepada seluruh anggota untuk terus meningkatkan kapasitasnya sebagai jurnalis yang matang,” tutupnya.

Reporter: Pipit

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Hadiri HUT ke-64 SOKSI, Bamsoet Dorong Penguatan Konsolidasi Internal Organisasi

padaTinggalkan Komentar pada Hadiri HUT ke-64 SOKSI, Bamsoet Dorong Penguatan Konsolidasi Internal Organisasi

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Bambang Soesatyo bertepatan dengan ulang tahun SOKSI ke-64 tanggal 20 Mei 2024, mengajak seluruh pengurus dan kader SOKSI untuk terus melakukan penguatan konsolidasi internal organisasi. Sebab, banyak agenda kebangsaan yang harus didukung oleh para kader SOKSI. Termasuk, mengawal pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo – Gibran dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

“Saya yakin perjalanan panjang yang sudah dilalui SOKSI sejak tahun 1960-an telah menempa para kadernya untuk tetap berada dalam satu barisan. Tidak terhasut atau terganggu oleh gerakan yang bisa meluruhkan cita-cita organisasi,” ujar Bamsoet usai menghadiri Halal Bihalal dan Syukuran HUT SOKSI ke-64 di Jakarta, Senin (20/5/2024).

Hadir pimpinan Depinas dan para tokoh senior SOKSI antara lain Ketua Umum Ahmadi Noor Supit, Pelaksana Harian Ketua Umum Freddy Latumahina, Sekjen Misbakhun, Oetojo Oesman, Bomer Pasaribu, Lili Asjudiredja, Rudy Sanyoto, Agun Gunandjar, Dewi Asmara, M. Lawrence TP. Siburian, serta para pengurus Depinas SOKSI.

Hadiri HUT ke-64 SOKSI, Bamsoet Dorong Penguatan Konsolidasi Internal Organisasi

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, SOKSI merupakan organisasi utama pendiri Partai Golkar yang memiliki peran strategis sejak masa transisi kemerdekaan hingga pasca reformasi. Didirikan tanggal 20 Mei 1960 oleh Mayjen (Purn) Prof. Dr. H. Suhardiman, S.E., sang penggagas istilah Golongan Karya dan aksi Karya Kekaryaan.

“Peran SOKSI tidak kecil sebagai kekuatan progresif revolusioner penggerak implementasi dan benteng Pancasila. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kader SOKSI yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada Pemilu 2024 ini dari sekitar 102 anggota DPR RI Partai Golkar yang terpilih, sebanyak 21 diantaranya merupakan kader SOKSI,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh SOKSI. Depinas SOKSI yang sah secara hukum hanya satu, yaitu Depinas SOKSI periode 2020-2025 yang dipimpin Ahmadi Noor Supit dan Pelaksana Harian Ketua Umum Freddy Latumahina.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Hadiri Pelantikan HIPPI, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pengusaha Nasional Tingkatkan Perekonomian

padaTinggalkan Komentar pada Hadiri Pelantikan HIPPI, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pengusaha Nasional Tingkatkan Perekonomian

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) dibawah kepemimpinan Erik Hidayat untuk bekerja keras melahirkan lebih banyak pengusaha menengah-kecil agar dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Mengingat hingga saat ini, jumlah pengusaha menengah-kecil masih menjadi memprihatinkan. Sebagai contoh, pengusaha nasional Ciputra pernah mengungkapkan dari 50 pengusaha properti di Indonesia, hanya 1 dari pribumi.

Data lain diungkapkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh pengusaha nasional Jusuf Kalla, dari 10 orang terkaya di Indonesia, hanya 1 pribumi.

Data lain dari Prof. Didin Damanhuri mencatat, Indonesia hanya memiliki 9 pengusaha pribumi yang masuk dalam Top 50 Daftar Orang Terkaya Indonesia. Dari 50 orang terkaya tersebut, nilai total kekayaan bersih mencapai USD 102,2 miliar atau sekitar Rp 1.582,67 triliun. Sementara total kekayaan 9 pengusaha pribumi hanya mencapai USD 11,3 miliar atau 11,1 persen.

“Gambaran berbagai data tersebut bukanlah untuk menguatkan sentimen dan dikotomi antara pribumi dan non pribumi, karena setiap pelaku ekonomi memiliki peran dan kontribusi yang sama dalam memajukan perekonomian nasional. Gambaran di atas justru harus menjadi pelecut semangat bagi para pengusaha pribumi untuk mengoptimalkan implementasi sistem ekonomi kerakyatan yang menjadi pondasi perekonomian nasional,” ujar Bamsoet dalam Pelantikan Dewan Pengurus Pusat HIPPI, di Jakarta, Senin (20/5/2024).

Hadiri Pelantikan HIPPI, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pengusaha Nasional Tingkatkan Perekonomian

Turut hadir antara lain, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Yukki Nugrahawan, Ketua Dewan Penasehat DPP HIPPI Suryo B. Sulisto, Ketua Dewan Pertimbangan DPP HIPPI Suryani Sidiq Motik, dan Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dukungan terhadap pengusaha pribumi sangat diperlukan. Sehingga bangsa Indonesia bisa seperti berbagai negara maju lain. Misalnya di Turki, dari 10 pengusaha, 9 di antaranya berasal dari Turki. Sementara di Arab Saudi, dari 10 pengusaha, seluruhnya berasal dari Arab Saudi.

Masih kurang optimalnya keberadaan pengusaha pribumi, tidak lepas dari fakta sejarah. Harus diakui ada paradigma bahwa pribumi selalu identik dengan keterbelakangan. Hal ini tidak lepas dari propaganda pemerintah kolonial yang menerapkan kebijakan segregasi (pemisahan) rasial, dengan menempatkan penduduk pribumi sebagai warga kelas tiga. Penduduk Eropa yang berasal dari Belanda menjadi warga kelas satu, sementara penduduk pendatang sebagai warga kelas dua.

“Selama berabad-abad kita dijajah oleh Belanda, pembagian kelas sosial yang memarginalkan penduduk pribumi telah menjadi paradigma yang sulit untuk dihilangkan. Karena itu, hari ini pada pelantikan Pengurus DPP HIPPI yang bertepatan dengan peringatan hari kebangkitan nasional, saya mengajak segenap keluarga besar pengusaha pribumi untuk bangkit mendobrak ‘mental inlander’ yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda selama berabad-abad lamanya,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, salah satu faktor kunci untuk membangun ketahanan perekonomian nasional adalah mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan secara eksplisit pernah dinarasikan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menegaskan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan.

Secara implisit, UUD NRI Tahun 1945 pasal 33 mengisyaratkan bahwa sistem perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan ekonomi kedaulatan rakyat, dimana konsep kebersamaan dan gotong royong menjadi landasan dalam penerapan ekonomi kerakyatan.

“Dalam konteks implementasi ekonomi kerakyatan inilah, pengusaha pribumi memiliki peran sentral. Karena ekonomi kerakyatan berbasis pada aktivitas ekonomi pada skala mikro, kecil dan menengah (UMKM), di mana sebagian besar UMKM didominasi oleh pengusaha pribumi. UMKM adalah sendi perekonomian nasional yang telah berkontribusi pada 60,5 persen PDB dan menyerap 96,9 persen tenaga kerja nasional,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Temui Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Terkait Kajian Mendalam Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

padaTinggalkan Komentar pada Temui Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Terkait Kajian Mendalam Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno menekankan bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang dibuat oleh Presiden Soekarno dan para pendiri bangsa, bukanlah parlementer ataupun presidensil ala barat.

Melainkan sistem tersendiri yang diambil dari Pancasila sebagai jati diri bangsa. Yakni dengan menempatkan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara yang merumuskan dan menetapkan haluan negara.

Selesai dilantik menjadi Pimpinan MPR RI pada tahun 2019 lalu, Bamsoet bersama pimpinan MPR RI lainnya langsung melakukan Silaturahmi Kebangsaan bertemu Try Sutrisno untuk meminta nasihat dan arahan. Kini menjelang akhir masa jabatan, Pimpinan MPR RI kembali bertemu Try Sutrisno untuk menyampaikan bahwa MPR RI 2019-2024 sudah menyelesaikan draf rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan bangsa, sekaligus dengan rekomendasi bentuk hukumnya.

“Draf tersebut akan diserahkan kepada MPR RI periode 2024-2029 agar bisa ditelaah lebih lanjut. Sehingga jika lancar, pada awal tahun 2025 Indonesia sudah bisa memiliki PPHN, agar pembangunan bangsa bisa berjalan berkelanjutan dan berkesinambungan, sesuai cita-cita pendiri bangsa serta para sesepuh dan guru bangsa. Melalui PPHN, para Capres-Cawapres serta calon yang maju dalam Pilkada Serentak 2029 tidak akan kesulitan merumuskan visi dan misinya, karena tinggal menyesuaikan dengan PPHN,” ujar Bamsoet usai melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, di Kediaman Try Sutrisno, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Temui Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Terkait Kajian Mendalam Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Amir Uskara. Hadir mendampingi Try Sutrisno antara lain, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, dan Letjen (Purn) Bambang Darmono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, MPR RI juga sedang menyiapkan kajian tentang perbaikan sistem politik dan ketatanegaraan sesuai jiwa Pancasila, khususnya sebagaimana tercantum dalam Sila ke4, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sehingga politik dan ketatanegaraan, termasuk dalam hal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, tidak lagi seperti saat ini yang terkesan karut marut.

MPR RI juga sedang menyelesaikan kajian terkait usulan Try Sutrisno bersama berbagai kalangan purnawirawan tentang pentingnya Indonesia kembali ke UUD 1945 yang asli untuk kemudian dilakukan penyempurnaan melalui adendum. Didalam kajian tersebut, juga akan dimuat tentang ketentuan peralihan, sehingga berbagai lembaga negara yang keberadaannya eksis karena dihasilkan dari proses amandemen ke-1 hingga ke-4, mereka akan tetap ada dan tidak hilang begitu saja lantaran kembali ke UUD 1945 yang asli.

“Berbagai kajian tentang PPHN maupun kembali ke UUD 1945 yang asli, tidak lain juga untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Mengingat dalam berbagai statementnya, beliau juga seringkali menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki perencanaan pembangunan dan juga semangat kembali ke UUD 1945. Jika Presiden dan MPR sudah memiliki kesamaan pandangan, proses menghadirkan PPHN dan amandemen terbatas konstitusi menjadi lebih mudah. Bisa dilakukan di tahun 2025, di awal masa pemerintahan Pak Prabowo. Terlebih berbagai kajiannya sudah dipersiapkan sejak saat ini oleh MPR RI 2019-2024,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, setelah dengan Try Sutrisno, Silaturahmi Kebangsaan MPR RI selanjutnya akan bertemu dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden RI ke-11 Boediono. Puncaknya bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo serta Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Secara khusus, pimpinan MPR RI juga akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Ketua MPR RI ke-10 Amien Rais yang memimpin MPR RI pada tahun 1999-2004, untuk meminta pandangan beliau terkait hasil proses amandemen konstitusi yang dilakukan MPR RI sejak amandemen kesatu tahun 1999 hingga amandemen keempat tahun 2002, terhadap cerminan kehidupan kebangsaan saat ini. Apakah sudah sesuai dengan cita-cita awal pada saat melakukan amandemen, ataukah masih ada hal lain yang perlu disempurnakan,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jawa Tengah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi; terbentuknya Ndaru meringankan tugas Polri dalam Harkamtibmas

padaTinggalkan Komentar pada Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi; terbentuknya Ndaru meringankan tugas Polri dalam Harkamtibmas

Tegal, – KABAR EKSPRES II Bahwa terbentuknya Ndaru (Nderek Guru) meringankan tugas Polisi karena Dawuhe Guru (H. Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya) adalah Amar Ma’ruf Nahi Munkar tidak mungkin melanggar hukum ini di ungkap Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi saat hadir pada Halal Bi Halal Ndaru (Nderek Guru) bertempat di Obyek Wisata Guci Forest Desa Rembul Kec Bojong Kabupaten Tegal. Senin (20/5/2024).

Dalam acara tersebut hadir H. Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, PJU Polda Jateng, Forkopimda Kabupaten Tegal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Tokoh Ormas

Saat memberi sambutan Kapolda Jateng menyebut bahwa terbentuknya Ndaru meringankan tugas Polri dalam Harkamtibmas

“ ini menginspirasi bahwa terbentuknya Ndaru (Nderek Guru) tentu meringankan tugas Polisi dalam Harkamtibmas karena Dawuhe Guru tentu adalah Amar ma’ruf Nahi Munkar tidak mungkin melanggar hukum, dan saya sampaikan bahwa nafasnya Ndaru adalah mempererat tali Persaudaraan Kebangsaan“ kata Kapolda Jateng

Irjen Pol Ahmad Luthfi; Nafasnya Ndaru mempererat tali persaudaraan Kebangsaan

Dalam kesempatan tersebut Kapolda Jateng juga memaparkan terkait gelaran Pemilu yang sudah dan akan di laksanakan di Jawa Tengah

“ Kami sampaikan bahwa Operasi Mantap Brata hampir selesai, dan akan di sambung dengan Operasi mantap Praja yang akan di laksanakan”

“ Gelaran Pemilu kemarin Jawa Tengah Aman terkendali, bukan hanya peran TNI Polri dan Stake Holder lainnya, tetapi berkat masyarakat yang mempunyai Sense of Crisis terkait dengan potensi wilayah, juga berkat masyarakat yang mempunyai Asas Gotong royong Tepo Sliro” ungkap Irjen Pol Ahmad Luthfi

“ Oleh karena itu setelah selesai Pemilu, kita rajut Persatuan dan Kesatuan, siapapun pilihan masyarakat adalah untuk Bangsa Indonesia dan pilihan yang terbaik dalam rangka membangun NKRI “ tambahnya

Irjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa sudah melakukan pengecekan Sinergitas dan kesiapan 3 Pilar dalam menghadapi gelaran Pilkada

“ Kami sudah mengarahkan dari kesatuan terkecil di tingkat Desa (3 Pilar), untuk merapatkan barisan karena dalam Pilkada tidak ada perbantuan pasukan di masing-masing Kabupaten, Sehingga mari kita bersama ciptakan situasi yang aman terkendali dengan berbagai komponen dan saya yakin Bapak Ibu adalah duta alat pemersatu Bangsa yang bermanfaat dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada Bangsa dan Negara” pungkas Kapolda Jateng

Di kutib dari beberapa sumber bahwa organisasi Ndaru Nderek Guru beranggotakan Santri, Alumni Santri, Pengikut, Pengagum H. Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya dengan berbagai latar belakang yang berbeda, lintas Agama, lintas Budaya, lintas Suku dan Bahasa serta menjunjung tinggi keberagaman dan Pluralisme

Reporter: Agus S

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Papua Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit Pimpin Upacara Peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional

padaTinggalkan Komentar pada Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit Pimpin Upacara Peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Bertempat di Lapangan Upacara Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit memimpin upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI pada Upacara Peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional dengan tema “Bangkit Untuk Indonesia Emas”. Senin (20/5/2024).

Dalam sambutan yang dibacakannya, JAM-Pidmil menyampaikan bahwa dewasa ini kita dihadapkan suatu realitas yakni perkembangan teknologi yang melesat cepat. Hari-hari ini hingga dua dekade ke depan adalah momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita untuk menjadi pemain penting dalam menggapai dunia.

“Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, telah lahir organisasi Boedi Oetomo yang pada masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Oetomo inilah yang kelak menjadi simbol Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini,” ujar JAM-Pidmil membacakan sambutan.

Adapun organisasi Boedi Oetomo bermula dari sejumlah dokter dan calon dokter di Batavia yang berkumpul mendirikan suatu organisasi modern. Banyak orang menaruh harapan pada organisasi ini dan menganggapnya sebagai motor penggerak kemerdekaan di tanah Hindia Belanda.
Sebelum Boedi Oetomo, adalah Kartini, Perempuan dari kota kecil Jepara, yang mengawali lahirnya gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan, dan kemajuan melalui tulisan-tulisannya yang tersiar ke penjuru dunia.

Kartini ialah seorang yang menggodok aspirasi-aspirasi kemajuan di Indonesia untuk pertama kali muncul sejak lebih dari satu abad yang lalu.

Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit Pimpin Upacara Peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional

“Hari ini kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru yakni kemajuan teknologi yang menjadi penanda zaman baru,” tutur JAM-Pidmil.

JAM-Pidmil menyampaikan adagium dalam sambutannya bahwa “Dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban”. Pada titik ini, gambarannya semakin jelas, penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia Emas.

Sementara itu, di hadapan kita telah terbentang potensi kekuatan yang siap merambah dunia. Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam dua dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru, khususnya bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana telah berkali-kali dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, peluang Indonesia menjadi negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, yakni dengan cara memaksimalkan bonus demografi.

“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79.5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun USD pada Tahun 2030,” imbuh JAM-Pidmil.

JAM-Pidmil menambahkan bahwa dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitias bisnis. Sementara itu dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Potensi-potensi ini tentu mendukung percepatan transformasi digital, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle-income trap.

Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6-7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045,” tambah JAM-Pidmil melanjutkan sambutannya.
Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kerja sama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan, di seluruh penjuru tanah air.

“Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas JAM-Pidmil menutup sambutannya. (K.3.3.1)

Reporter: Agus S

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Kriminal Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Kejaksaan Agung Memeriksa 6 Orang Saksi Dugaan Tindak Pindana Korupsi Terkait Perkara Komoditas Timah

padaTinggalkan Komentar pada Kejaksaan Agung Memeriksa 6 Orang Saksi Dugaan Tindak Pindana Korupsi Terkait Perkara Komoditas Timah

Jakarta,- KABAR EKAPRES II Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 6 (enam) orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022, Senin, (20/5/2024).

Berinisial: 1.SHD selaku Staf Khusus Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2019 s/d 2020.
2.TDH selaku Direktur Utama PT Ekspress Transportasi Antarbenua.

3.MWM selaku Komisaris Independen.

4.MZ selaku Kepala Kantor Cabang PT Bank Mandiri Tbk Koba.

5.FF selaku pihak swasta.

6.AM selaku pihak swasta.

Kejaksaan Agung Memeriksa 6 Orang Saksi Dugaan Tindak Pindana Korupsi Terkait Perkara Komoditas Timah

Adapun keenam orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022 atas nama Tersangka TN alias AN dkk.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Bakti Sosial Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Direktur TP Oharda pada JAM PIDUM Menyetujui 4 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

padaTinggalkan Komentar pada Direktur TP Oharda pada JAM PIDUM Menyetujui 4 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

Jakarta,- KABAR EKSPRES II Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (TP Oharda) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Nanang Ibrahim Soleh, S.H., M.H. memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 4 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,

Yaitu: Tersangka Risde Arisandi bin Siswanto dari Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Senin (20/5/2024).

Tersangka Alfarabi Fattah alias Aidil bin Abd Fattah dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Tersangka Komang Kasih dari Kejaksaan Negeri Badung, yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan.

Tersangka Jamil Hasim Rumra alias Milton dari Kejaksaan Negeri Ternate, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Direktur TP Oharda pada JAM PIDUM Menyetujui 4 Pengajuan Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain, Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf,
Tersangka belum pernah dihukum.

Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi,

Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar, Pertimbangan sosiologis, Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, Direktur Tindak Pidana Oharda memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Bakti Sosial Berita terkini Budaya Daerah Jawa Tengah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Irjen Pol Ahmad Luthfi; 3 Pilar mewakili Negara harus menarik Penampilannya, Tutur kata dan Sikap perilaku

padaTinggalkan Komentar pada Irjen Pol Ahmad Luthfi; 3 Pilar mewakili Negara harus menarik Penampilannya, Tutur kata dan Sikap perilaku

Kendal, – KABAR EKSPRRS II 3 Pilar mewakili Negara harus menarik Penampilannya, Tutur kata dan Sikap Perilaku kata Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi saat beri arahan pada kegiatan Silaturahmi Kamtibmas dengan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal bertempat di Pendopo Bahurekso Pemda Kabupaten Kendal. Senin (20/5/2024).

Dalam acara tersebut turut hadir PJU Polda Jateng, Forkopimda Kabupaten Kendal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Ormas serta 3 Pilar se Kabupaten Kendal (Bhabinkamtibmas, Bhabinsa dan Kepala Desa)

Acara di awali dengan sambutan Bupati Kendal Dico M Ganinduto, menyebut bahwa Irjen Pol Ahmad Luthfi merupakan Mentor dalam memimpin

“ Pak Kapolda (Irjen Pol Ahmad Luthfi) merupakan Mentor saya, sejak saya menjabat Bupati hingga hari ini dan beliau merupakan salah satu sosok keberhasilan saya dalam memimpin di Kabupaten Kendal selama 3 tahun terakhir ini ” ungkap nya

Saat memberik arahan Kapolda Jateng menyebut tujuan kegiatan adalah merumuskan keamanan di wilayah jelang gelaran Pilkada

Irjen Pol Ahmad Luthfi; 3 Pilar mewakili Negara harus menarik Penampilannya, Tutur kata dan Sikap perilaku

“ Pada kesempatan ini kita berkumpul merumuskan keamanan di wilayah, di saat bangsa Indonesia melakukan ekspansi kegiatan yang sedang berjalan dalam rangka pembangunan Nasional dan gelaran Pilkada yang akan kita lakukan” kata nya

“ 3 pilar itu pimpinan terkecil yang harus mampu mengendalikan wilayahnya, kalian juga harus menarik dari segi Penampilan, Tutur kata dan Sikap perilaku karena anda Etalase mewakili Negara jadi harus menarik dan berwibawa ” kata Kapolda Jateng

Kapolda Jateng juga menyampaikan bahwa selalu melakukan pengecekan terkait Sinergitas 3 Pilar di masing masing wilayah

“ saya harus lakukan Cek, Re Chek, Cros Chek dan final Check terkait Sinergitas Tiga Pilar, karena rekan-rekan merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling kecil mewakili negara di mana anda bertugas “ katanya

“ ibarat mata tombak kalian (3 Pilar) harus mampu mengendalikan wilayah di tingkat Desa, mulai sekarang rapatkan barisan dalam rangka Harkamtibmas dan pembangunan di desanya” Pungkas Irjen Pol Ahmad Luthfi

Reporter: Agus S