Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

BSKDN Kemendagri Gelar Bimtek Pengukuran IPKD untuk Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

diperbarui padaTinggalkan Komentar pada BSKDN Kemendagri Gelar Bimtek Pengukuran IPKD untuk Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jakarta, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia yang berlangsung di Novotel Jakarta Mangga Dua Square pada Selasa hingga Rabu, 21 s.d. 22 Mei 2024.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutanya menjelaskan mengenai urgensi pengukuran IPKD bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas. Adapun pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) satu tahun sebelum tahun berjalan.

“IPKD ini menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah. Melalui IPKD kita dapat memetakan kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan,” ungkap Yusharto.

BSKDN Kemendagri Gelar Bimtek Pengukuran IPKD untuk Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Yusharto mengungkapkan, partisipasi Pemda dalam penginputan data IPKD pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dirinya berharap pada tahun 2024 partisipasi Pemda dapat terus meningkat. Terlebih, pada tahun 2024 akan ada 4 Daerah Otonom Baru (DOB) yang akan turut berkontribusi dalam pengukuran IPKD. DOB tersebut meliputi Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

“Harapan kami, nantinya ada 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan berpartisipasi pada pengukuran IPKD tahun 2024. Pada pengukuran tahun ini juga akan akan penambahan fitur pada Dimensi 2 dan Dimensi 6,” tambahnya.

Untuk itu, Yusharto menambahkan, penyelenggaraan Bimtek IPKD dimaksudkan agar tim yang menangani IPKD Provinsi dapat lebih memahami teknis penginputan dan pengukuran IPKD; meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik dari pusat ke daerah maupun antar daerah; terselenggaranya pengukuran IPKD 2024 yang sesuai harapan; dan output pengukuran IPKD sebagai bahan perumusan kebijakan pusat dan daerah.

“Penginputan data IPKD secara teknis akan dijabarkan oleh tim (teknis IPKD), untuk itu kami harap Bapak/Ibu dapat menyimaknya dengan baik, sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas terkait pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Sulawesi Teknologi TNI

BSKDN Kemendagri Minta Daerah Kembangkan Inovasi dengan Pendekatan Amati, Tiru dan Modifikasi

padaTinggalkan Komentar pada BSKDN Kemendagri Minta Daerah Kembangkan Inovasi dengan Pendekatan Amati, Tiru dan Modifikasi

Makassar, – KABAR EKSPRES II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah mengembangkan inovasi dengan pendekatan Amati, Tiru dan Modifikasi (ATM). Upaya ini dilakukan guna mempercepat pembangunan di daerah dan meningkatkan daya saing daerah.

Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi sambutan dalam kegiatan Pembinaan Inovasi Daerah secara Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) di Unhas Hotel and Convention Makassar pada Selasa, (21/5/2024).

“Kita tidak lagi memulainya (pengembangan inovasi) dari era baru, tetapi kita memiliki strategi ATM yakni amati, tiru dan modifikasi dari daerah lain. Catatanya kemudian adalah sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah,” terang Yusharto.

BSKDN Kemendagri Minta Daerah Kembangkan Inovasi dengan Pendekatan Amati, Tiru dan Modifikasi

Terkait pendekatan ATM tersebut, Yusharto membeberkan pihaknya memiliki aplikasi Tuxedovation yang memuat beragam data inovasi yang bisa menjadi acuan bagi daerah untuk menumbuhkan ekosistem inovasi di wilayahnya secara lebih efektif dan efisien. “Tuxedovation kita memiliki sekitar 14 ribu data inovasi, ada beberapa di antaranya bisa diterapkan di daerah-daerah yang lain, (khususnya) yang mengalami kesulitan karena resources internal yang terbatas,” jelasnya.

Demi pengembangan inovasi dengan pendekatan ATM yang lebih baik, Yusharto menegaskan, pihaknya bersedia membantu Pemda dengan menyediakan berbagai bentuk asistensi, mulai dari pelatihan, bimbingan teknis, dan penyediaan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antar daerah. “Kami berkomitmen untuk membantu daerah dalam mengidentifikasi inovasi yang dapat diadopsi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan Pemda masing-masing,” tambah Yusharto.

Dia melanjutkan, pembinaan inovasi daerah akan difokuskan pada daerah yang kurang inovatif maupun yang masih berpredikat tidak dapat dinilai. Kegiatan pembinaan bersifat lintas K/L yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di 5 wilayah meliputi Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Jayapura Provinsi Papua, dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

“Pembinaan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergisitas lintas kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengajak akademisi, sektor swasta, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengembangkan inovasi daerah. Upaya tersebut diyakini dapat memperkaya proses inovasi dan memastikan keberlanjutan inovasi tersebut. “Daerah (perlu) berkoordinasi dengan perguruan tinggi. Kami harap kerja sama dengan UNHAS (Universitas Hasanuddin) misalnya tetap dibina dan ditingkatkan, agar daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan manfaat dari keberadaan Inovasi,” pungkasnya.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Langkah Presiden Terpilih Prabowo Rangkul Semua Parpol

padaTinggalkan Komentar pada Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Langkah Presiden Terpilih Prabowo Rangkul Semua Parpol

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi serta mendukung langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang telah melakukan rekonsiliasi dan merangkul semua pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Karena yang dibutuhkan pemerintahan baru nanti bukanlah oposisi, tetapi yang dibutuhkan adalah demokrasi gotong royong.

“Saya mendukung langkah Pak Prabowo untuk terus merangkul semua partai politik serta Capres Cawapres, baik yang tergabung dalam 01, 02 atau 03 dalam Pilpres lalu, untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan. Kita ingin ada suasana yang damai setelah Pilpres 2024 usai. Sehingga pemerintahan baru nanti bisa fokus bekerja demi kemajuan bangsa serta mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Terima Pengurus Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB),

Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) merupakan wadah berkumpulnya berbagai anak cucu Pahlawan Revolusi seperti Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Letjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Panjaitan dan keluarga anggota TNI korban G30S/PKI maupun anak cucu keluarga dari berbagai gerakan seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), maupun Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).

Hadir antara lain Ketua FSAB Suryo Susilo, Mayang Deborah (Cucu Pahlawan Revolusi D.I. Pandjaitan), Patriani Paramitha Mulia, Nike Wirya, ⁠Robertus Wijaya dan Allova Herlina Menako.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menilai, Prabowo sebagai presiden terpilih pemenang Pilpres telah menunjukan sikap seorang pemimpin yang baik dengan merangkul semua partai politik untuk masuk ke dalam pemerintahan. Terlepas, masih ada partai yang belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo nantinya.

“Tantangan bangsa Indonesia kedepan sangat berat. Karenanya dibutuhkan sikap saling memahami, kerjasama, gotong royong serta saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga, ke depan diharapkan tidak ada lagi gesekan-gesekan,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini kembali mengingatkan, filosofi demokrasi di Indonesia tidak mengenal oposisi, karena bangsa Indonesia menganut demokrasi gotong royong. Proses periksa dan timbang (check and balance) dapat dilakukan tanpa oposisi, yakni melalui mekanisme sistem hukum ketatanegaraan yang ada.

“Kita tidak ada istilah oposisi. Di luar pemerintahan boleh, tetapi kita bekerja secara gotong royong dari sisi kita masing-masing. Perbedaan sikap itu masuk dalam kerangka demokrasi dengan tetap mengutamakan kegotongroyongan,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Ketua MPR RI Bamsoet: Wapres RI ke-11 Boediono Tegaskan Pentingnya Indonesia Miliki Haluan Negara

padaTinggalkan Komentar pada Ketua MPR RI Bamsoet: Wapres RI ke-11 Boediono Tegaskan Pentingnya Indonesia Miliki Haluan Negara

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi berbagai pandangan, saran, dan masukan Wakil Presiden RI ke-11 Prof. Boediono kepada MPR RI dalam proses penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ada tiga hal penting yang disampaikan, yakni pembangunan ekonomi dan politik harus berdampingan dan tidak saling bertentangan; pembangunan manusia dengan mengedepankan sektor pendidikan dan kesehatan; serta pembangunan institusi dan state building sebagai soft infrastructure, dengan memaksimalkan kinerja birokrasi sebagai pelaksana program pembangunan serta penegakan hukum dalam menjamin pelaksanaan tata negara, pemerintahan, dan masyarakat.

Prof. Boediono menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki haluan negara sebagai program perencanaan pembangunan jangka panjang yang bersifat implementatif. Artinya bukan rencana di awang-awang yang enak dibaca, namun sulit diwujudkan. Implementatif yakni harus dapat diwujudkan dalam jangka waktu 5, 10, hingga 15 tahun, berkesinambungan dari satu pemerintahan ke pemerintahan penggantinya.

“Prof. Boediono menekankan dalam penyusunan pembangunan jangka panjang yang implementatif, harus dilandasi perhitungan yang sistematis, objektif, dan teknokratis. Hal ini sedang dilakukan oleh MPR RI dalam proses penyusunan rancangan PPHN dengan melibatkan banyak pakar, termasuk meminta pandangan dari para mantan presiden dam wakil presiden RI,” ujar Bamsoet usai melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan Wakil Presiden RI ke-11 Prof. Boediono, di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Syarif Hasan.

Ketua MPR RI Bamsoet: Wapres RI ke-11 Boediono Tegaskan Pentingnya Indonesia Miliki Haluan Negara

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Prof. Boediono mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan perencanaan jangka panjang yang implementatif. Pada tahun 1974 dan 1979, Indonesia mendapatkan berkah ‘oil boom’. Hasil ekspor minyak untuk APBN meningkat drastis dari Rp 118,2 miliar pada tahun 1969 menjadi Rp 4.404,2 miliar pada tahun 1979 atau tumbuh 3.296 persen. Jumlah tersebut melampaui pajak dan investasi.

Tahun 1990, World Bank membuat studi tentang perbandingan negara-negara yang mendapatkan berkah dari ‘oil boom’, seperti Indonesia, Meksiko, Nigeria, dan Venezuela, dalam mengelola keuntungan yang didapat. Hasilnya, Indonesia menjadi yang terbaik.

“Indonesia mampu memaksimalkan pemasukan negara dari ekspor minyak dalam berbagai program pembangunan yang tersusun rapi melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pemanfaatan ‘oil boom’ dilaksanakan pada akhir Repelita I, Repelita II, dan awal Repelita III. Salah satu hasilnya, Indonesia bisa swasembada pangan, produksi beras meningkat dari 19,3 juta ton pada tahun 1970 menjadi 32,7 juta ton di tahun 1981,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kini Indonesia mendapatkan berkah dari berbagai kekayaan sumber daya alam. Antara lain terdiri dari nikel terbesar di dunia, timah terbesar kedua di dunia, batubara termal/lignit terbesar ketiga dunia, bauksit terbesar keenam dunia, emas terbesar keenam di dunia; serta tembaga terbesar ketujuh dunia.

“Jika tidak didukung perencanaan jangka panjang, maka berkah pemasukan dari kekayaan sumberdaya alam kita bisa jadi malah akan menjadi sia-sia. Melalui perencanaan, kita bisa kembali swasembada pangan, meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan, serta mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana pernah terwujud pada saat kita mendapatkan berkah oil boom,” jelas pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Tengah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Kemendagri Sebut UMKM Punya Peran Strategis bagi Pertumbuhan Ekonomi

padaTinggalkan Komentar pada Kemendagri Sebut UMKM Punya Peran Strategis bagi Pertumbuhan Ekonomi

Solo, – KABAR EKSPRES II Peringatan HUT Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-44 di Surakarta berlangsung meriah, dihadiri oleh berbagai instansi, termasuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (22/5/2024), Ditjen Bina Bangda Kemendagri berperan aktif dalam pameran dengan membuka stan bersama mitra Bank BJB.

Stan ini menampilkan produk unggulan dari UMKM binaan, seperti Numansa Batik (Kediri), GENSA (Gunungkidul), dan Batik Karlina (Surakarta).

UMKM binaan ini merupakan pelaku usaha dibidang Wastra dan Kriya yang memamerkan produk unggulan pada pameran tersebut.

Kemendagri Sebut UMKM Punya Peran Strategis bagi Pertumbuhan Ekonomi

Dengan desain etnik dan corak Batik Megamendung, stan tersebut berhasil mencuri perhatian pengunjung. Terlebih dipadukan dengan hasil karya lukisan Presiden Jokowi bersama cucunya, Jan Ethes yang berasal dari ampas Kopi menjadi magnet daya tarik tersendiri.

“Stan ini memiliki lokasi strategis, dekat dengan pintu masuk utama dan panggung utama,” ujar Dirjen Bina Bangda, Restuardy Daud, yang hadir langsung untuk meninjau pameran.

Menurutnya, pameran ini juga mendorong pengembangan budaya lokal serta menjaga warisan budaya dan tradisi lokal, sekaligus agar bisa menjadi unggulan daerah.

“UMKM mempunyai peran yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucapnya.

Untuk diketahui, selama 44 tahun ini Dekranas menjadi tonggak dalam pengembangan kerajinan dan produk kekayaan Indonesia untuk bisa dilirik di mata internasional. Peringatan HUT Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-44 di Surakarta dibuka oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang juga merupakan Pembina Dekranas.

Acara yang berlangsung dari 14-18 Mei 2024 ini mengusung tema “Tumbuh Bersama, Majukan Warisan Bangsa”, dengan tujuan memajukan pelaku usaha kriya dan wastra Nusantara.

Reporter: Imam

Berita terkini Budaya Daerah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Sumatera Teknologi TNI

Pemkot Bengkulu Terima Bantuan 500 Vaksin Untuk Sapi Jelang Idul Adha 1445 H

diperbarui padaTinggalkan Komentar pada Pemkot Bengkulu Terima Bantuan 500 Vaksin Untuk Sapi Jelang Idul Adha 1445 H

Bengkulu, – KABAR EKAPRES II Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu, Gita Gama Raniputera, menyebutkan pada Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun 2024 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menerima 500 dosis vaksin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

“Pemkot Bengkulu menerima bantuan terkait tersediannya 500 jembrana, vaksin ini terkhusus untuk hewan kurban, dan vaksin ini akan dibagikan dan disuntikan oleh tenaga kesehatan hewan,” ucap Gita saat diwawancarai, Rabu (22/5/2024).

Gita mengatakan, vaksin ini akan didistribusikan kepada kelompok-kelompok peternakan yang dikhususkan untuk diberikan kepada hewan yang akan dikurbankan. Hal ini sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus jembrana pada sapi yang akan dikurbankan nantinya.

“Vaksinasi ini akan diprioritaskan pada daerah-daerah kelompok peternak yang belum ditemukan kasus jembrana, dan vaksin ini hanya berfungsi sebagai pencegahan, bukan pengobatan bagi sapi yang sudah positif terkena virus jembrana,” jelasnya.

Pemkot Bengkulu Terima Bantuan 500 Vaksin Untuk Sapi Jelang Idul Adha 1445 H

Gita mengimbau masyarakat yang ingin membeli sapi kurban dari luar kota atau luar Provinsi Bengkulu untuk memperhatikan tanda-tanda kesehatan sapi, dan sapi yang dibeli dari luar kota harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang ditandatangani oleh dokter hewan setempat.

“Kita mengimbau masyarakat jika ingin membeli sapi dari luar kota harus disertai SKKH yang ditandatangani oleh dokter hewan setempat,” jelasnya.

Reporter : Team Kabar Ekpress Bengkulu

Berita terkini Budaya Daerah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Sumatera Teknologi TNI

Penanganan Jalan Longsor di Lebong, Ini Tanggapan Gubernur Rohidin

padaTinggalkan Komentar pada Penanganan Jalan Longsor di Lebong, Ini Tanggapan Gubernur Rohidin

Bengkulu, – KABAR EKSPRES II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah melakukan penanganan darurat terhadap jalan lintas Lebong – Rejang Lebong tepatnya di desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang kabupaten Lebong yang mengalami longsor dan sempat memgalami putus total.

Gubernur Rohidin menuturkan, sejak longsor pertama yang terjadi saat banjir bandang menerjang Lebong, Pemprov Bengkulu melalui dinas teknis sudah menurunkan tim dan peralatan untuk melakukan evakuasi dan penanganan. Termasuk kondisi jalan yang kembali amblas akibat dilalui kendaraan berat beberapa hari terkahir juga disikapi dengan melakukan pembukaan jalan baru.

“Memang poros itu kan masih pada posisi perbaikan, tapi ada mobil tronton yang membawa alat berat. Sehingga mungkin tidak kuat dengan kondisi struktur jalan sehingga amblas dan rusaknya parah. Jadi tiga hari lalu langsung dikerjakan teman-teman dinas PUPR dan BPBD Provinsi Bengkulu bersama BPBD Lebong, juga didukung dari Rejang Lebong,” katanya.

Penanganan Jalan Longsor di Lebong, Ini Tanggapan Gubernur Rohidin

Penanganan yang dilakukan oleh OPD teknis dan pemda, dirinya menyampaikan ucapan terimakasih serta apresiasi. Yang telah membuat kondisi saat ini arus lalu lintas sudah mulai kembali normal.

“Saya berterimakasih, temen-temen dua hari sudah berjibaku dilapangan untuk membuka badan jalan baru. Juga sampai menurunkan beberapa alat berat, dan informasi dari kemarin untuk akses sebenarnya sudah mulai terbuka. Tapi kondisi jalannya masih sangat darurat, jadi kepada masyarakat pengguna jalan hendaknya hati-hati,” sampai Gubernur Rohidin.

Dilanjutkannya, Rohidin menyebut terkait dengan penanganan secara permanen kawasan jalan yang mengalami longsor akan segera ditindaklanjuti sesuai penganggaran yang ada. Namun untuk tahap awal memastikan arus lalu lintas bisa kembali normal.

“Sekarang lagi dikerjakan, Mudah-mudahan secepatnya. Prinsip, jangan sampai terputus akses itu, dengan anggaran yang ada kita alokasikan untuk dibangun,” ujarnya.

Reporter : Team Kabar Ekpress Bengkulu

Berita terkini Budaya Daerah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Sumatera Teknologi TNI

Hindari Berita Hoax dan Tingkatkan Kualitas Berita, JMSI Sumut Gelar Diskusi Media Siber

padaTinggalkan Komentar pada Hindari Berita Hoax dan Tingkatkan Kualitas Berita, JMSI Sumut Gelar Diskusi Media Siber

Sumatra Utara, – KABAR EKSPRES II Dengan berhasilnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan menyambut tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Jaringan Media Siber Indonesia Sumatera Utara (JMSI Sumut) hadir ambil bagian ciptakan stabilitas politik dan keamanan di Sumatera Utara dengan melaksanakan diskusi media siber untuk mencegah berita hoax.

Diskusi yang melibatkan insan pers, jajaran pengurus JMSI, Bawaslu Sumut serta Polri tersebut dilaksanakan di Hotel Ibis Medan, Jalan Patimura, Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa, (21/05/2024) sore.

Pada kegiatan itu, JMSI mengusung thema diskusi “Peran Media Siber Dalam Menciptakan Stabilitas Politik dan Keamanan Sumatera Utara Pasca Pemilu 2024 dan Jelang Pilkada Serentak”.

Ciptakan Stabilitas Politik Pasca Pemilu dan Jelang Pilkada, JMSI Sumut Gelar Diskusi Media Siber

Dalam sambutannya, Ketua Pengurus Daerah (Pengda) JMSI Sumut, Aulia Andri, mengatakan, diskusi itu dilakukan sebagai bagian wujud keberhasilan Sumatera Utara dalam mensukseskan Pemilu 2024 tanpa gangguan Kamtibmas.

Pada kesempatan itu, Aulia memuji keberhasilan Polda Sumut dalam menjaga kemitraan dengan insan pers. Sehingga media tidak merasa ada ancaman dan hambatan dalam melakukan peliputan selama tahapan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Aulia juga mengatakan, diskusi tersebut juga dilakukan untuk melihat perspektif kedepan pada Pilkada serentak 2024 sekaligus memitigasi isu-isu hoax yang membuat perpecahan ditengah masyarakat Sumatera Utara.

Sementara, Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, pada arahan dan bimbingannya mengatakan dirinya setuju bahwa Pilkada harus dilakukan dengan nyaman, aman, dan stabil dengan mengedepankan gagasan serta program.

Kepada anggotanya, Teguh Santosa menghimbau agar meningkatkan kualitas dalam pemberitaan dan tidak membiarkan pihak yang tidak bertanggungjawab mengendalikan informasi yang dimiliki oleh pers.

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, diwakili Karorena Polda Sumut, Kombes Pol Deni Hermana, saat memaparkan materi diskusi mengaku Polda Sumut telah mempunyai strategi-strategi untuk mengamankan situasi dan menangani isu-isu atau persoalan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pilkda serentak di 2024 ini.

Deni Hermana mengungkapkan dalam menangani berita-berita hoax di Media Sosial (Medsos), Polri telah membuat Direktorat Reserse Cyber yang akan mulai difungsikan sebelum pelaksanaan Pilkada.

“Dengan dibentuknya Direktorat Reserse Cyber ini khususnya di Polda Sumatera Utara tentunya akan mempersiapkan bagaimana situasi, keadaan akan dihadapi menjelang Pilkada nanti. Terkait dengan isu-isu baik dengan isu hoax ataupun isu-isu yang bersifat tidak benar tentunya akan ditindaklanjuti,” ucap Deni Hermana.

Selain itu, Deni Hermana memprediksi isu yang akan terjadi menjelang Pilkada serentak yaitu hoax dan ujaran kebencian. Namun, ia meyakini, dengan adanya Direktorat Reserse Cyber, Polda Sumut menjadi garda terdepan menindak para pelaku.

Dijumpai usai pelaksanaan diskusi, Aulia, kepada awak media mengatakan peran media cyber dalam mencegah berita hoax merupakan hal yang sangat penting menjelang tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

“Kami JMSI selaku organisasi para pemilik media cyber tentunya menghimbau media agar kiranya bisa mengedepankan etika jurnalistik dalam menyampaikan pemberitaan berimbang dan check and balance,” kata Aulia.

Aulia juga mengaku pihaknya sangat mengapresiasi Polda Sumut yang sudah bekerja maksimal untuk melakukan berbagai pencegahan dan penindakan terhadap penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian.

Kepada Bawaslu dan KPU Sumut, Aulia berharap, dalam menyambut Pilkada serentak 2024 dapat bekerja lebih baik lagi, agar pelaksanaan Pilkada di 33 Kabupaten/Kota se Sumut dapat berjalan dengan baik.

Sementara Ketua Dewan Pembina JMSI Sumut, Rahudman Harahap, mengatakan JMSI berperan aktif dalam memberikan informasi positif demi menciptakan kondusivitas ditengah masyarakat.

“Kami JMSI dan saya selaku Dewan Pembina JMSI Sumut sangat berharap kepada pemilik media yang tergabung di dalam JMSI supaya memberikan kontribusi dalam rangka bagaimana menciptakan kondisi Sumatera Utara Ini aman dan kondusif terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024,” ucap Rahudman.

Reporter: Rizky Zulianda

Berita terkini Budaya Daerah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Sumatera Teknologi

Awpi Sumsel Gelar Aksi Damai Mendukung Upaya Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachman Wibowo Memberikan Larangan Memutar Musik Remix

padaTinggalkan Komentar pada Awpi Sumsel Gelar Aksi Damai Mendukung Upaya Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachman Wibowo Memberikan Larangan Memutar Musik Remix

Palembang, – KABAR EKSPRES II Diwilayah Sumsel masih ditemukan adanya hiburan musik remix pada acara hajatan baik disiang hari maupun pada waktu malam hari,dalam beberapa waktu terakhi,sedikitnya telah terjadi 3 (Tiga) kali kejadian meninggalnya seorang diduga overdosis karena mengkonsumsi narkoba saat menikmati music remix Di Kabupaten Banyuasin pada bulan Februari 2024 dimana seorang perempuan diketahui bernama Riska meninggal dunia akibat overdosis

Lalu kejadian serupa terjadi kembali pada bulan Mei tahun 2024 Di Kabupaten Muratara dan Kabupaten Oki yang juga berakibat meninggalnya seorang laki-laki yang diduga overdosis saat menikmati hiburan house musik di pesta hajatan

Awpi Sumsel Gelar Aksi Damai Mendukung Upaya Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachman Wibowo Memberikan Larangan Memutar Musik Remix

Dalam acara orgen tunggal,hiburan masyarakat yang menyajikan Musik remix,rentan dijadikan sebagai tempat Penyalagunaan peredaran narkoba dan minuman keras.namun orgen tunggal musik remix juga bisa menimbulkan pertikaian yang mengakibatkan meninggal dunia,namun pelaranga tersebut hanya terhadap pilihan musik atau lagunya saja musik remix atau house musik dan bukan untuk keberadaan hiburan orgen tunggal atau sejenisnya

Peran serta dari insan media juga dirasa sangat penting dalam mensosialisasikan himbauan dan kebijakan pelarangan yang telah diterapkan oleh Pemerintah baik penyebaran di media online,media cetak maupun di media sosial,sehingga pesan yang di sampaikan dapat dipahami dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat guna menciptakan masyarakat yang kondusif di Propinsi Sumatra Selatan.

Menyikapi akan hal ini sejumlah awak media yang tergabung di dalam Asosiasi wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Sumsel menggelar aksi damai demi mendukung upaya Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachman Wibowo melarang keras masyarakat untuk memutar musik Remik atau House musik pada saat pesta rakyat atau hajatan,aksi damai ini digelar di 4 titik lokasi yakni bundaran air mancur,simpang DPRD Provinsi,simpang lampu merah demang lebar Daun dan simpang lampu merah Jakabaring,Rabu(22/05/2024)

Dalam gelaran aksi nya Jhoni Antoni selaku Wakil Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia(AWPI ) Sumsel mengatakan,aksi damai ini sebagai wujud dukungan Kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachman Wibowo dalam upaya melarang masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan masyarakat Palembang khususnya memutar musik Remik atau House musik saat pesta rakyat atau hajatan.

“Kami dari Assosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Sumsel sangat mengapresiasi serta memberikan dukungan penuh Kepada Bapak Kapolda Sumsel yang telah berupaya Memberikan Larangan ini,” Ucap Jhoni

Ia berharap kepada masyarakat agar dapat berkerja sama dengan memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat berkerja sama dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau melihat adanya hiburan orgen tunggal dengan menyetel musik remix agar segera laporkan ke WhatsApp bantuan polisi Polda Sumsel 0813-70002-110 sehingga dapat segera ditindak lanjuti, tutupnya.

Reporter: yani

Berita terkini Budaya Daerah Jakarta Jawa Barat Keamanan Kesehatan Kriminal Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

RS Eka Hospital Harapan Indah Bekasi Digugat Orang Tua Pasien Rp 3 Miliar

padaTinggalkan Komentar pada RS Eka Hospital Harapan Indah Bekasi Digugat Orang Tua Pasien Rp 3 Miliar

JABAR, – KABAR EKSPRES II Sidang gugatan dugaan pelayanan buruk Rumah Sakit (RS) Eka Hospital Harapan Indah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terhadap pasien ANP (8) anak dari Yessi Irmadan di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang terus bergulir.

Kuasa hukum Yessi Irmadani, Iskandar Halim SH MH menolak kehadiran kuasa hukum PT Pelita Reliance Internasional yang mengaku sebagai investor RS Eka Hospital Harapan Indah dalam sidang gugatan. Namun, majelis hakim tetap memberikan kesempatan pada tergugat untuk hadir di persidangan.

“Kami melakukan gugatan kepaf
da RS Eka Hospital Harapan Indah dihadiri oleh kuasa hukum PT Pelita. Gugatan kami, gugatan perbuatan melawan hukum, kami meminta ganti rugi Rp100 juta matril dan in matril Rp 3 miliar,” kata Iskandar, Rabu (22/5/2024).

Iskandar menyebutkan, pada saat dilakukan mediasi. Namun, mediasi gagal. Pada sidang berikutnya menghadirkan saksi ahli dari penggugat.

“Tergugat menghadirkan saksi dari dua dokter di persidangan, yaitu dokter spesialis anak dan dokter umum. Namun mereka tidak memberikan keterangan dengan jelas di persidangan,” kata Iskandar.

Pelayanan Buruk, RS Eka Hospital Harapan Indah Bekasi Digugat Orang Tua Pasien

Iskandar mengatakan, dokter spesialis anak tidak hadir saat perawatan pasien. Lanjut Iskandar, dokter jaga sendiri tidak mengenal perawat yang bertugas malam hari menangani pasien.

“Ketika orang tua pasien meminta dokter spesialis anak untuk hadir merawat anaknya. Saat ditunggu dari pukul 20.00 wib hingga pukul 02.00 wib dokter spesialis anak tidak kunjung datang,” jelas Iskandar.

Iskandar menuturkan, fakta persidangan spesialis anak bertugas dari Jam 08.00 Wib hingga pukul 14.00 Wib. Ketika ada pasien anak dirawat mereka merawat melalui dokter jaga.

“Saat saya pertanyakan di persidangan bagaimana jika pasien anak datang ke rumah sakit dari pukul 14.00 wib hingga malam dokter jaga tetap on col memberi petunjuk. Pada saat kapan dokter anak hadir pada saat pasien keadaan darurat saat pasien menghadapi kematian. Itu diterangkan saksi dokter anak saat di persidangan. Sangat miris melihat dokter dirumah sakit yang tidak diperdulikan oleh mereka,” ucap Iskandar.

Iskandar mengungkapkan, pasien membayar biaya berobat biaya pribadi, bukan menggunakan asuransi ataupun BPJS.

“Ketika saya tanyakan pada dokter spesialis anak diangkat jadi dokter pada tahun 2016. Ketika ditanyakan sumpah menjadi dokter mereka tidak ingat lagi sumpah ketika diangkat jadi dokter,” tutup Iskandar.

Diketahui, Rumah Sakit (RS) Eka Hospital Harapan Indah Jalan Harapan Indah Boulevard, Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar) digugat oleh orang tua pasien Yessi Irmadani yang diduga memberikan pelayanan buruk terhadap anaknya ANP (8), ke Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

Pada tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 Wib. Korban membawa anaknya yang sedang sakit panas tinggi, muntah, buang-buang air atau mencret, flu dan batuk di Rumah Sakit Eka Hospital Harapan Indah Bekasi.

Adapun pihak yang tergugat, RS Eka Hospital Harapan Indah tergugat satu, turut tergugat satu Gubernur Jawa Barat dan tergugat dua Bupati Bekasi.

Adapun tim pengacara korban yang mengajukan gugatan, yaitu, Iskandar Halim SH MH, Robert CH Sitorus SH, Janferdi Purba SH, Yanpytua H Manihuruk SH MH, Firmansyah SH, Mustaqim Almond SH, Hendri Marianto Lumban Tobing SH MH, Andy Roganda Simarmata SH, Kristian Mamengkas Karamoy SH, Akhyar SH, R Wijaya Galingging SH, Liberti Pangihutan Manihuruk SH, Oktoberiandi SH, Oli Yusman SH, Alex Wahyudi SH, Mulyana Eka SH, Wahyu Nugraha SH, Agustinus Thomas Saragih SH dan Mahfud SH MH.

Reporter: Casroni