Brebes, – KABAR EKSPRES II Pamor Wicaksono menekankan pentingnya memilih calon pemimpin yang memiliki rekam jejak baik dan terpercaya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes dari Komisi satu Fraksi Partai Golkar, Pamor Wicaksono, mengangkat isu pentingnya digitalisasi dalam proses demokrasi dalam acara pendidikan politik bagi masyarakat di Desa Kebogadung, Kecamatan Jatibarang, Brebes.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kesbangpol Brebes pada Rabu (22/5) dan dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai lapisan masyarakat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Balai Desa Kebogadung, Pamor Wicaksono menegaskan bahwa digitalisasi memegang peran krusial dalam memperkuat proses demokrasi di era digital saat ini.
“Digitalisasi sangat penting dalam era demokrasi ini karena memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa harus melalui forum resmi, sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan inginkan,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Pamor juga menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap menjaga agar digitalisasi tidak mengarah pada kerusakan tatanan iyang sudah ada.
“Konsepnya harus jelas, kami sebagai penyelenggara pemerintahan membutuhkan masukan dari masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pamor menekankan bahwa masyarakat perlu memberikan pendapat yang bersifat membangun (konstruktif), dan jika sebaliknya, maka merupakan tanggung jawab bersama untuk menanggulangi hal tersebut.
Pamor juga menyatakan keterlibatan Dinas Kominfo Brebes sebagai mitra kerja Komisi I DPRD dalam melacak akun-akun palsu.
“Kami akan bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk melacak akun palsu agar kritik yang disampaikan bersifat konstruktif,” tegasnya.
Senada dengan yang disampaikan oleh Heri Fitriansyah ketua Komisi I DPRD Brebes, pihak kami telah memahami bahwa karakter masyarakat cenderung untuk menyebarkan berita tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu.
“Sehingga apa pun yang sesuai dengan preferensi mereka, itulah yang mereka bagikan. Jika tidak sesuai, maka tidak akan dibagikan,” ungkap Heri Fitriansyah.
Menurut Heri, hal ini menjadi penyebab utama kesulitan masyarakat dalam membedakan antara berita yang benar dan berita palsu.
“Melalui edukasi ini, kami berharap agar masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyebarkan berita. Berita yang baik harus tetap didukung, sementara berita yang meragukan harus dicek terlebih dahulu sebelum disebarluaskan,” tambahnya.
Heri juga menekankan bahwa politik saat ini sangat dinamis, terutama di platform media sosial.
“Media sosial memberikan kesempatan bagi individu yang tidak dapat berbicara di depan umum untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka akan menggunakan media sosial sebagai wadah untuk berpendapat,” jelasnya.
Meskipun demikian, kami juga mengidentifikasi bahwa masih banyak orang yang menggunakan akun palsu untuk menyebarkan konten.
“Jadi, jika ingin menyuarakan pendapat, mari gunakan akun yang asli dan bukan akun palsu,” pungkasnya Heri.
Reporter : Agus (WN)
