Bali Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

JAM-Pembinaan: Berikan Penghargaan Bagi Satker Kejaksaan Terbaik Tahun 2023

padaTinggalkan Komentar pada JAM-Pembinaan: Berikan Penghargaan Bagi Satker Kejaksaan Terbaik Tahun 2023

Nusa Dua Bali, – KABAR EKSPRES II Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan), Dr. Bambang Sugeng Rukmono memberikan penghargaan kepada satuan kerja (satker) yang memperoleh Nilai Kerja Anggaran (NKA) Terbaik Tahun 2023.

Penghargaan tersebut diberikan pada penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2024.di Ayodya Resort, Nusa Dua, Bali. Jumat 26 April 2024

JAM-Pembinaan menyampaikan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk motivasi bagi seluruh satker Kejaksaan RI untuk terus memberikan kinerja terbaik sehingga Kejaksaan dapat terus menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Akuntabel dan Terpercaya.

“Sebagai salah satu bentuk penerapan reward and punishment dalam mendorong upaya peningkatan kinerja dan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI, maka Kejaksaan RI memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Kejaksaan RI yang memperoleh NKA Terbaik Tahun 2023” ujar

JAM-Pembinaan.
Pemberian penghargaan atas Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: KEP-X-273/Cr.3/04/2024 Tanggal 5 April 2024 dengan 5 kategori yaitu:

JAM-Pembinaan: Berikan Penghargaan Bagi Satker Kejaksaan Terbaik Tahun 2023 di Nusa Dua Bali

1.Satker Kejaksaan Tinggi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Terbaik Tahun 2023:
a.Terbaik I: Kejaksaan Tinggi Maluku;
b.Terbaik II: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
c.Terbaik III: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
d.Terbaik IV: Kejaksaan Tinggi Bali;
e.⁠⁠Terbaik V: Kejaksaan Tinggi Lampung.

2.Satker Kejaksaan Negeri dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2023:
a.Terbaik I: Kejaksaan Negeri Bantaeng;
b.Terbaik II: Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
c.⁠⁠Terbaik III: Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
d.⁠⁠Terbaik IV: Kejaksaan Negeri Soppeng;
e ⁠⁠Terbaik V: Kejaksaan Negeri Bulukumba.

3.Kategori Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2023:
a.Terbaik I: Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja;
b.Terbaik II: Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua;
c.Terbaik III: Cabang Kejaksaan Negeri Gowa di Malino;
d.Terbaik IV: Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana;
e.Terbaik V: Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu.

4.Kategori Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Terbaik dengan Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Tertinggi untuk Kategori Kejaksaan Tinggi dengan Jumlah Satuan Kerja di atas 20:
a.Terbaik I: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
b.Terbaik II: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
c.Terbaik III: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

5.Kategori Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Terbaik dengan Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Tertinggi untuk Kategori Kejaksaan Tinggi dengan Jumlah Satuan Kerja dibawah 20 Satuan Kerja
a.Terbaik I: Kejaksaan Tinggi Bali
b.Terbaik II: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
c.Terbaik III: Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

6.⁠Kategori Satker Pusat dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik tahun 2023
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM PEMBINAAN)

a.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS)
b.Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Populer Religi Sosial Sumatera Teknologi

Yudha Hermawan Sekretaris PDI Perjuangan Ambil Formulir Calon Bupati Bupati Lahat 2024 – 2029 di Partai Demokrat

padaTinggalkan Komentar pada Yudha Hermawan Sekretaris PDI Perjuangan Ambil Formulir Calon Bupati Bupati Lahat 2024 – 2029 di Partai Demokrat

Lahat, – KABAR EKSPRES II Yudha Hermawan Gumay hadir dan datang ke kantor sekretariat Partai Demokrat Kabupaten Lahat mengambil formulir penjaringan dan penyaringan Calon Bupati dan wakil Bupati 2024 – 2029 di Kantor Sekretariat Partai Demokrat Lahat. Dimana Yudha Hermawan Gumay yang disambut baik oleh keluarga besar partai Demokrat Kabupaten Lahat dan langsung bertemu dengan Reshi Setiadi SH. MM selaku BPOKK DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan. Jum’at (26/04/2024)

Yudha Hermawan Gumay yang merupakan sekretaris dan kader terbaik PDI Perjuangan mengucapkan ” Syukur Alhamdulillah dan terima kasih atas sambutan dari keluarga besar Partai Demokrat Kabupaten Lahat. Saya merasa bahagia sekali bisa hadir dan berkumpul bersama keluarga besar Partai Demokrat yang saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Maksud dan tujuan saya hadir datang ke Kantor Sekretariat Partai Demokrat Lahat ini, bermaksud untuk mengambil formulir penjaringan dan penyaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat 2024 – 2029. Saya selaku putra daerah kabupaten lahat dan banyak nya doa, restu serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat kabupaten lahat, saya atas nama pribadi Yudha Hermawan Gumay menyatakan bersedia dan siap maju dalam Pilkada 2024 sebagai Calon Bupati Lahat 2024 – 2029 “.

Yudha Hermawan Sekretaris PDI Perjuangan Ambil Formulir Calon Bupati Bupati Lahat 2024 – 2029 di Partai Demokrat

Disamping itu Ichsan Candrawijaya selaku satgas penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati DPD Partai Demokrat Kabupaten Lahat mengatakan ” Terima kasih kepada bapak Yudha Hermawan Gumay yang telah hadir di kantor sekretariat DPD Partai Demokrat Kabupaten Lahat. Kami selaku keluarga besar DPD Partai Demokrat merasa terhormat sekali, atas kedatangan salah satu putra asli dari kabupaten lahat dan mengambil formulir penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati DPD Partai Demokrat Kabupaten Lahat 2024 – 2029. Disamping itu, kami memang telah membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat 2024 – 2029 sejak seminggu lalu bagi putra putri terbaik kabupaten lahat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Yudha Hermawan Gumay dan berkas secara resmi telah kami terimah.

Reporter: Hendrik

Berita terkini Budaya Daerah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Sulawesi Sumatera Teknologi TNI

KAPOLDA SUMATERA SELATAN MENEGASKAN UNTUK PENYIDIKANYA BERKERJA DENGAN PROFESIONAL TANGANI PEKARA INI

padaTinggalkan Komentar pada KAPOLDA SUMATERA SELATAN MENEGASKAN UNTUK PENYIDIKANYA BERKERJA DENGAN PROFESIONAL TANGANI PEKARA INI

KAPOLDA SUMATERA SELATAN MENEGASKAN UNTUK PENYIDIKANYA BERKERJA DENGAN PROFESIONAL TANGANI PEKARA INI

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Rachmad Wibowo Tegaskan Penyidiknya Bekerja Profesional dan Proporsional Tangani Perkara

PALEMBANG, – KABAR EKSPRES II Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan Irjen A Rachmad Wibowo melalui Kabid Humas Kombes Sunarto menegaskan penyidik Ditreskrimum dan Propam memiliki komitmen bertindak dan bekerja secara profesional, proporsional menangani setiap perkara.

Hal tersebut ditegaskan Kombes Narto sebutan akrabnya, Jumat (26/4/2024) menanggapi perkembangan menanganan perkara yang melibatkan debt colector dan penganiayaan oleh oknum anggota kepolisian yang sedang ditangani Direktorat kriminal umum dan Bidpropam Polda Sumatera Selatan.

“Terkait penangananya, saya tegaskan bahwa penyidik bertindak secara profesional dan proporsional. Penyidik tidak memiliki kepentingan kecuali untuk ‘penegakan hukum’ tanpa memandang profesi, termasuk terhadap oknum anggota kepolisian sekalipun (kepolisian tunduk pada peradilan umum),” tegasnya.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Rachmad Wibowo Tegaskan Penyidiknya Bekerja Profesional dan Proporsional Tangani Perkara

Mantan Kabid Humas Riau tersebut mengaku bahwa kedua pihak telah saling melapor dan kedua perkara ditangani secara profesional oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel.

“Pertama Laporan oleh pihak debt colector dengan terlapor FN atas dugaan penganiayan terhadap korban Dedi Zuheriansyah sesuai laporan : LP/B/ 321/III/2024/SPKT POLDA SUMSEL,tgl 23 Maret 2024, pelapor Dira Oktasari tentang penganiayan berat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Penanganan kasus ini masih berproses dan berjalan, terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini (26/4) dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” paparnya.

“Kedua Laporan Polisi pelapor Desrummiaty, dengan terlapor Robert dan kawan kawan (debt colector) atas dugaan perampasan dan atau pengeroyokan atau percobaan pencurian dengan kekerasan sesuai LP/B/322/III/2024/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, tgl 23 maret 2024, tentang pencurian dengan kekerasan, pengeroyokan, perampasan, turut serta membantu sesuai dengan pasal 365 KUHP, 170 KUHP, 368 KUHP, 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 th penjara. Penanganan kasus ini juga berproses, penyidik telah menetapkan 2 terlapor sebagai tersangka (RJS dan BE),” sambungnya.

Terkait polemik tindakan, debt colector, Kombes Narto menjelaskan berdasarkan keputusan Mahkamah Kondtitusi (MK) nomer 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, dan ditegaskan lagi oleh putusan MK nomer 2/PUU-XIX/2021 tanggal 21 Agustus 2021 menjelaskan apabila debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku dan harus dilakukan eksekusi melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Jadi terhadap perkara ini, putusan MK tersebut diatas merupakan dasar adanya mensrea terhadap kegiatan kegiatan penarikan mobil dijalan oleh debt colector yang tidak sesuai dengan keputusan MK tersebut,” tuturnya.

Kombes Narto mengatakan berdasar hasil pemeriksaan tentang kepemilikan kendaraan yg dikuasai oleh oknum FN, mengaku dibelinya dari seorang yang bernama Edward alias Edo yang masih dalam pencarian penyidik. Narto juga menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan sementara, oknum FN bukan merupakan debitur dan tidak memiliki hubungan hukum dengan kreditur.

Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasusnya kepada penyidik.

Reporter: Hendrik

Berita terkini Budaya Daerah Jawa Tengah Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi

SMP Negeri 1 Dayeuhluhur Sukses Gelar Karya P5 Bertemakan Bhineka Tunggal Ika

padaTinggalkan Komentar pada SMP Negeri 1 Dayeuhluhur Sukses Gelar Karya P5 Bertemakan Bhineka Tunggal Ika

Cilacap, – KABAR EKSPRES II Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dayeuhluhur Sukses menggelar Gebyar Karya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Kurikulum Merdeka dengan mengusung tema “Bhineka Tunggal Ika” dengan diikuti oleh seluruh siswa mulai dari Kelas VII dan Kelas VIII yang bertempat di lapangan olahraga sekolah setempat.

Mereka tampil modis dalam balutan busana pakaian adat sesuai keinginan maupun yang sudah ditentukan, tiada lain dimana mereka sedang mengikuti gelaran yang di prakarsai oleh sekolah yakni Gelar Karya “Beauty In Diversity” dengan menampilkan festival budaya daerah.

Kepala Sekolah SMP N 1 Dayeuhluhur Toyo, S.Pd menyampaikan kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan muatan kurikulum merdeka yakni Profil belajar Pancasila, dimana kegiatannya adalah projek penguatan Pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Bhineka Tunggal Ika.

“Untuk semester ini kita menggunakan sistem blok selama satu minggu kita laksanakan dan yang terakhir kita gelar karya selama dua hari pada hari Rabu dan Kamis, tentunya ini bertujuan untuk menggali potensi anak mengenai kebhinekaan”, ungkapnya saat diwawancarai pada Kamis (25/04-2024).

SMP Negeri 1 Dayeuhluhur Sukses Gelar Karya P5 Bertemakan Bhineka Tunggal Ika

Lebih lanjut dikatakan Toyo peserta merupakan murid kelas tujuh dengan jumlah siswa 205 dan untuk kelas delapan sejumlah 181, dan siswa semuanya menampilkan sesuai tema tersebut serta kita mengambil dari beberapa propinsi yang disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada dari pakaian, rumah, makanan dan disediakan menurut provinsi yang dipilih dipelajari dan untuk ditampilkan.

Dia berpesan agar anak terus belajar untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta sudah sepatutnya mereka paham akan budaya, adat, pakaian, makanan maupun apa saja yang ada di setiap daerah supaya nantinya tidak ketinggalan bahkan tidak tahu sama sekali dan tentunya mereka harus memahami setiap Provinsi yang menjadi tugasnya terang Toyo.

Melalui kegiatan ini kami harapkan agar kiranya mereka betul betul dapat memahami serta mampu mengamalkan maupun menjalankan apa yang sudah dipahami oleh setiap siswa-siswi pungkasnya.

Reporter: Dani

Bali Berita terkini Budaya Daerah Internasional Jakarta Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Kejaksaan RI Menyelenggarakan Musrenbang Tahun 2024 di Nusa Dua Bali

diperbarui padaTinggalkan Komentar pada Kejaksaan RI Menyelenggarakan Musrenbang Tahun 2024 di Nusa Dua Bali

Nusa Dua Bali, – KABAR EKSPRES II Jaksa Agung ST Burhanuddin: “Penyelenggaraan Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024

Diharapkan Mampu Mewujudkan
Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal” Nomor: PR-366/079/K.3/kph.3/4.2024 Jumat 26 April 2024

Bertempat di Nusa Dua, Bali, Jaksa Agung ST Burhanuddin menutup dan memberikan arahan pada acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2024 dengan tema “Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam arahannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi tentu diawali dengan adanya pola perencanaan yang matang. Untuk itu, Musrenbang melalui pola bottom up dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat merupakan hal yang esensial bagi institusi Kejaksaan.

Hal itu dilakukan dalam upaya menyinkronkan pola perencanaan dan penganggaran organisasi agar sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran nasional.

Adapun sinkronisasi bertujuan untuk memastikan terkait pemenuhan anggaran Program Dukungan Manajemen, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tetap memperhatikan prioritas pemerintah. Selain itu, Musrenbang yang diselenggarakan ini diharapkan mampu mewujudkan Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal.

“Saya yakin dan percaya, setiap butir pemikiran serta kesimpulan pada Musrenbang Kejaksaan Tahun 2024 yang dituangkan dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2025 ini mampu mengatasi setiap hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh Korps Adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,” ujar

Kejaksaan Agung RI Menyelenggarakan Musrenbang Tahun 2024 Di Provinsi Bali.

Jaksa Agung. Secara garis besar, masing-masing kelompok kerja (Pokja) telah memberikan usulan serta masukan yang didasarkan pada kondisi riil di lapangan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ditetapkan pada pagu indikatif Kejaksaan.

Salah satu yang disoroti oleh Jaksa Agung adalah satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, yang sebelumnya tidak terdapat anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan koordinasi perkara koneksitas.

Sedangkan, core business dari bidang Pidana Militer adalah terkait pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan dengan Babinkum TNI. Tetapi, pada Pokja kali ini sudah ada pembahasan terkait hal tersebut.
Selain itu, terdapat juga masukan yang sifatnya melakukan penilaian terhadap efektivitas penyuluhan hukum yang masih dinilai terdapat ketidakselarasan antara kuantitas kegiatan dengan outcome yang dihasilkan.

“Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa kesamaan pemahaman, tujuan, serta langkah merupakan kunci utama untuk mewujudkan Kejaksaan yang transformatif,” ujar Jaksa Agung.

Oleh karena Kejaksaan Negeri merupakan unit satuan kerja yang paling mengetahui kebutuhan organisasi, Jaksa Agung menyampaikan bahwa satuan kerja pada level tersebut mutlak harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, memetakan, serta merumuskan apa yang menjadi kebutuhan organisasi, sehingga satuan kerja di tingkat yang lebih tinggi mampu menerjemahkannya dengan akurat.

“Hal ini menjadi tugas bagi perencanaan pusat untuk mampu meningkatkan pengetahuan terkait perencanaan dan penganggaran pada setiap level satuan kerja secara berjenjang,” pungkas Jaksa Agung.

Mengakhiri arahannya, Jaksa Agung menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Mohamad Dofir selaku Ketua Umum Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024 beserta jajaran kepanitiaan atas penyelenggaraan acara ini yang telah berjalan baik dan lancar. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Sumatera Teknologi

100 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara Gelar Pembekalan Praktik Kuliah Lapangan (PKL)

padaTinggalkan Komentar pada 100 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara Gelar Pembekalan Praktik Kuliah Lapangan (PKL)

Baturaja, – KABAR EKSPRES II Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Baturaja (Unbara) mengggelar Kegiatan Pembekalan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) Tahun Akademik 2023/2024, Kamis (25/04/24) bertempat di Auditorium Universitas Baturaja.

Kegiatan Pembekalan PKL ini dilaksanakan untuk menyamakan pola pemahaman dan persepsi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan kegiatan sebelum, pada saat, maupun setelah Kegiatan PKL berlangsung sehingga kegiatan PKL dalam bentuk Field Study (Studi Lapangan) ini dapat berjalan secara tertib dan tepat sasaran.

Yahnu Wiguno Sanyoto, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKL merupakan bagian dari kurikulum program studi yang wajib diambil oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam rangka menyelesaikan studinya. Melalui PKL, mahasiswa diharapkan dapat mengambil manfaat mengenai bagaimana dunia kerja di tengah-tengah masyarakat setelah menyelesaikan studinya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat terdapat hal-hal yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan.

Ia pun menambahkan, bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara selalu dituntut untuk menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, aplikasi fakta empiris, informasi dan pengalaman, termasuk peningkatan kemampuan kognitifnya dalam hal menganalisis dan mengevaluasi gejala, kasus, dan masalah yang terjadi di dunia pemerintahan.

100 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara Gelar Pembekalan Praktik Kuliah Lapangan (PKL)

Yahnu mengatakan bahwa, “PKL kali ini mengusung tema, “Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Collaborative Governance” yang secara substansi mengingatkan kita semua bahwa dalam mengelola pemerintahan haruslah melibatkan secara langsung para pemangku kepentingan di luar pemerintahan ini sendiri. Pemerintah harus berkolaborasi, membangun sinergitas dan harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan, sekaligus berorientasi pada konsensus sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat,” ujarnya.

“Adapun lokasi sasaran kegiatan PKL ini yaitu di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Anti Politik Uang Sardonoharjo, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Desa Wisata Nglanggeran, dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kegiatan ini akan berlangsung selama 6 (enam) hari, yaitu sejak tanggal 28 April 2024 hingga 03 Mei 2024,” tambahnya.

“Kepada mahasiswa untuk serius dan dengan seksama mengikuti Kegiatan Pembekalan PKL agar nantinya dapat menyerap setiap hal yang disampaikan sebagai bahan prepare/persiapan sehingga setiap mahasiswa dapat mengoptimalkan keberadaannya masing-masing dalam kegiatan ini karena salah satu tanggung jawabnya adalah pelaporan. Melalui kegiatan pelaporan itulah kemudian akan dilakukan evaluasi atas kinerja mahasiswa selama mengikuti kegiatan PKL,” harap Yahnu.

Sementara itu, Dekan FISIP Unbara, Septiana Wulandari, sebelum membuka Kegiatan Pembekalan PKL Program Studi Ilmu Pemerintahan, dalam sambutan dan arahannya menyampaikan bahwa kegiatan PKL ini sangat penting untuk diikuti oleh segenap mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara mengingat melalui PKL ini akan melatih mahasiswa sebagai dinamisator dan problem solver dan akan memberikan pengalaman belajar dan bekerjasama sebagai agent of change dalam pembangunan, sehingga terbentuk sikap dan rasa tanggungjawab terhadap pemberdayaan dan kemajuan masyarakat sekaligus mengingatkan bahwa melalui kegiatan ini akan meningkatkan, memperluas dan mempererat jalinan kerjasama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak (stakeholders) yang peduli dengan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia (SDM).

Adapun pemateri dalam kegiatan ini yaitu Eva Susanti, Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara dan Aprilia Lestari, Kepala Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unbara yang me.

Repoeter: Udin

Berita terkini Budaya Daerah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Sulawesi Teknologi TNI

Biro SDM Polda Sulsel Mengukur Standar Pelayanan Publik Melalui EPZI

padaTinggalkan Komentar pada Biro SDM Polda Sulsel Mengukur Standar Pelayanan Publik Melalui EPZI

Makassar, – KABAR EKSPRES II Sulsel, Biro SDM Polda Sulsel terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengukur standar pelayanan publik melalui Aplikasi Event Pengukuran Standar Pelayanan Publik (EPZI)

Pengukuran Kepuasan Masyarakat dan personel ini bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Biro SDM Polda Sulsel

Sesuai hasil survey pada Bulan Maret Tahun 2024, Indeks Kepuasan pelayanan oleh Biro SDM Polda Sulsel melalui survey Epzi meningkat sangat baik dan mendapat respon positif

Hasil itu sesuai rilis sesuai 8 kategori bentuk survey pelayanan diantaranya :

1. Prosedur/Mekanisme layanan telah jelas disampaikan dapat dipahami dengan jelas = 96.67%
2. Persyaratan telah jelas dan sesuai dengan aturan/SOP = 100 %
3. Prosedur pelayanan telah sesuai dengan ketentuan = 100 %
4. Jangka waktu pelayanan telah sesuai dengan ketentuan = 100 %
5. Biaya pelayanan telah sesuai dengan ketentuan = 100 %
6. Kualitas fasilitas di unit pelayanan telah memadai = 100 %
7. Petugas ramah dan memiliki integritas (tidak mempersulit, bersungguh-sungguh melayani) = 100 %
8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan mudah diakses/digunakan = 100 %

Hasil Survey Maret 2024 Sangat Baik, Biro SDM Polda Sulsel Terus Berbenah Memberikan Pelayanan Terbaik

Bentuk survey ini menunjukkan Pelayanan Prima yang diberikan Biro SDM Polda Sulsel sangat memuaskan

Kami dari Biro SDM Polda Sulsel berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada personel dan masyarakat.

Zona Integritas dan Birokrasi Bersih Biro SDM bertekad menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta terus bertransformasi menjadi lembaga yang lebih terpercaya dan berintegritas. Ucap Karo SDM Polda Sulsel, Jumat (26/4/2024).

Terimakasih seluruh masyarakat dan personel atas survey kepuasaan diberikan oada bulan maret tahun 2024 ini Kami terus akan berbenah memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dimasa mendatang. Tutupnya.

Red

Berita terkini Budaya Daerah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer NTB Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Kemendagri Fasilitasi Pemda dan DPRD NTB Bahas Percepatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang

padaTinggalkan Komentar pada Kemendagri Fasilitasi Pemda dan DPRD NTB Bahas Percepatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang

MATARAM, – KABAR EKSPRES II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan rapat sinergi antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat guna membahas percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang guna mendukung investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) yang diselenggarakan secara hybrid di Prime Park Hotel & Convention Mataram, Kamis (25/4/2024).

Gunawan Eko Movianto selaku Plh. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang membuka rapat tersebut menyampaikan berkaitan dengan kewenangan Kemendagri dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tata ruang dan menekankan urgensi percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang di daerah.

“Pemerintah daerah dan DPRD diperlukan dalam upaya percepatan penetapan RTRW provinsi/kabupaten/kota dengan memperhatikan tugas dan kewenangannya. Pemda khususnya dalam penyusunan dan keterlibatan peran DPRD dalam penetapan,” kata Gunawan.

Dukung Investasi di KEK dan KI, Kemendagri Dorong Sinergi Pemda dan DPRD Provinsi NTB

Rapat dilanjutkan dengan paparan oleh tiga narasumber dengan moderator Ni Nyoman Yuli Suryani dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Materi berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan KEK dan KI sebagai Proyek Strategis Nasional disampaikan Fauzia Suryani Puteri, selaku yang mewakili Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan KEK dan KI sebagai PSN antara lain: perlunya penyesuaian proses berizinan berusaha; perlunya dukungan implementasi fasilitas penetapan hak dan pendaftaran tanah di KEK; keselarasan rencana pengembangan KEK dengan RPJP; serta implementasi pengawasan dan pengendalian pembangunan di sekitar KEK sesuai Perda RDTR di sekitar kawasan.

“Berkaitan dengan implementasi pengendalian dan pengawasan pembangunan di sekitar KEK dan KI agar sesuai dengan RDTR yang telah disusun serta juga didorong agar investasinya optimal,” jelas Fauzia.

Narasumber selanjutnya yaitu Reny Windyawati Reny Windyawati, selaku Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN yang memaparkan langkah strategis dalam percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang daerah.

“Peran DPRD ini sangat kuat pada saat penetapan rencana tata ruang wilayahnya,” tambah Reny saat memaparkan tahapan persetujuan substansi oleh Kementerian ATR/BPN. Selain itu, juga disampaikan progres status serta kendala terkait rencana tata ruang.

Sesi paparan terakhir oleh Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Gandiwa Yudhistira yang mewakili Sekretaris Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Pada kesempatannya, disampaikan materi terkait mekanisme penetapan Raperda RTRW berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.

“Akselerasi penyediaan rencana tata ruang, baik RDTR maupun RTRW diupayakan dalam memperkuat ekosistem investasi. Hal ini dapat didorong dengan penguatan peran pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Selama ini kita masih melihat ke eksekutifnya, padahal DPRD ini sebenarnya memiliki peran strategis,” imbuh Gandiwa.

Reporter: Casroni

Bali Berita terkini Budaya Daerah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Kasad : Dansat Harus Berinovasi Untuk Kemajuan Satuan

padaTinggalkan Komentar pada Kasad : Dansat Harus Berinovasi Untuk Kemajuan Satuan

Denpasar, – KABAR EKSPRES II Komandan Satuan (Dansat) sebagai seorang pemimpin, jangan hanya melakukan hal yang menjadi kebiasaan, yang pada akhirnya menjadikan Dansat tak memiliki inovasi/terobosan maupun kreatifitas untuk pengembangan dan kemajuan satuan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. di hadapan 777 Dansat yang terdiri dari Panglima Komando Utama (Pangkotama), Komandan Pusat Kesenjataan, Kepala Badan Pelaksana Pusat (Kabalakpus), Komandan Lembaga Pendidikan, dan Komandan Satuan Kewilayahan jajaran TNI AD, pada Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AD Tahun 2024, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kuta, Bali.

“Jangan hanya _copy paste_ saja, (harus bisa) berinovasi bagaimana anggota bisa latihan dengan baik. Kita sebagai komandan harus bisa menjadi pemimpin yang memiliki karakter, kembangkan kemampuan melalui pendidikan dan belajar, serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas agar dapat melakukan tugas dengan baik. Ingat! Prestasi dan keberhasilan diraih melalui proses dan perjuangan yang panjang,“ ujar Kasad di kegiatan yang digelar selama dua hari itu (25-26 April 2024).

Kasad : Dansat Harus Berinovasi Untuk Kemajuan Satuan

Dalam paparannya yang mengangkat tema _“Leader, Make Your Different, Make Yourself Become Giver”_, Kasad menekankan pentingnya seorang Dansat menjadikan dirinya berbeda dengan melakukan terobosan-terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan pengetahuan prajuritnya, sehingga dengan sendirinya akan memicu kemajuan bagi satuan yang dipimpinnya.

Salah satu kemampuan yang harus dikembangkan Dansat menurut Kasad yaitu pengetahuan dan kemampuan bahasa Inggris, guna menghadapi era teknologi dan globalisasi. Termasuk membentuk forum-forum diskusi dan _teamwork_ , yang dapat menjadi contoh bagi anak buahnya, serta melayani anggota bukan dilayani, sebagai wujud pengabdian. Dansat juga harus mampu menjadi motivator dan kreator yang memiliki kemampuan dalam presentasi, serta memberikan berani menerapkan _reward and punishment_ terhadap anggotanya.

AKS TNI AD Tahun 2024 yang juga menghadirkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan sebagai pembicara, mengusung tema “Melalui Apel Dansat TNI AD Kita Tingkatkan Profesionalisme Prajurit Guna Mewujudkan Pertahanan Yang Tangguh Untuk Indonesia Maju”. AKS TNI AD 2024 bertujuan untuk menyamakan persepsi para Dansat guna mengoptimalkan pembinaan satuan (Binsat) dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

Sementara sasarannya yaitu terwujudnya pemahaman para Dansat terhadap pokok-pokok kebijakan pimpinan TNI AD, meningkatnya kepedulian, kepekaan dan integritas para Dansat, serta meningkatnya peran dan profesionalisme Dansat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kegiatan ini juga membahas program-program TNI AD yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui program perbaikan sarana dan prasarana satuan serta perumahan prajurit melalui program swakelola, bidang operasi dan latihan, Pembinaan Teritorial (Binter) melalui program manunggal air, ketahanan pangan, bersatu dengan alam (penghijauan dan pembersihan sampah), dan rehab RTLH para veteran prajurit dan masyarakat. Termasuk upaya peningkatan kualitas personel melalui pendidikan dan latihan, perumahan TWP prajurit, beasiswa, serta pembinan anggota Persit Kartika Chandra Kirana dan keluarganya.

AKS TNI AD tahun 2024 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Yayasan Kartika Jaya, serta syukuran Peringatan HUT ke-78 Persit KCK, yang dipimpin Ketua Umum Persit KCK Ny. Uli Simanjuntak dan dihadiri Pengurus Persit Pusat serta para istri Dansat yang mengikuti AKS TNI AD Tahun 2024.

Reporter: Casroni

Berita terkini Budaya Daerah Jawa Tengah Keamanan Kesehatan Nasional News Populer Olaraga Opini Peristiwa PMI Politik Polri Populer Religi Sosial Teknologi TNI

Berhasil Jaga kamtibmas di Jawa Tengah, Kapolda Jateng IrjenPol Ahmad Luthfi Jadi Sosok Kebanggaan Kaum Buruh

diperbarui padaTinggalkan Komentar pada Berhasil Jaga kamtibmas di Jawa Tengah, Kapolda Jateng IrjenPol Ahmad Luthfi Jadi Sosok Kebanggaan Kaum Buruh

Kota Semarang,- KABAR EKSPRES II Polda Jateng, Terwujudnya Pemilu yang damai disebut Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi berkat peran serta kaum buruh dan pekerja. Hal ini kemudian diapresiasi Kapolda saat Halal Bihalal Kapolda Jateng bersama Keluarga Besar Elemen Buruh di Hotel MG Setos, Kota Semarang pada Kamis, (25/4/2024) siang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Waka Polda Jateng Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho, sejumlah PJU Polda Jateng, Kapolrestabes Semarang, serta ratusan orang perwakilan dari berbagai serikat buruh yang ada di Jawa Tengah. Selama kegiatan berlangsung, suasana hangat dan akrab menggambarkan kedekatan Kapolda dengan kaum buruh yang terwakili oleh berbagai serikat pekerja.

“Saya ucapkan terimakasih kepada bapak ibu seluruh elemen buruh sekalian. Proses demokrasi yang kemarin telah berjalan dengan lancar. Ini tak lepas dari peran serta bapak ibu sekalian yang mendukung terciptanya Pemilu yang damai,” ujar Kapolda Jateng

Berhasil Jaga kamtibmas di Jawa Tengah, Kapolda Jateng IrjenPol Ahmad Luthfi Jadi Sosok Kebanggaan Kaum Buruh

Situasi pemilu yang damai, lanjut Kapolda dapat tercipta berkat para buruh yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat meski mempunyai pilihan yang berbeda.

“Saya harapkan suasana aman tersebut juga tercipta di tengah masyarakat saat peringatan hari buruh atau Mayday besok,” harap Kapolda.

Kapolda menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak masyarakat yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian dalam pelaksanaannya harus menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghormati etika hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan norma agama, dan harus mematuhi tatanan hukum yg berlaku.

“Kewajiban Polri dalam pengamanan adalah mengamankan barang, orang dan fasilitas umum dalam aksi demo. Sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat saat menyampaikan pendapat bisa sampai kepada yang berhak menerimanya,” jelasnya.

Sementara itu Ketua DPD KSPN Nusantara Nanang Setyono mengungkapkan apresiasinya atas Polri khususnya Kapolda Jateng yang telah menjaga keamanan seluruh kegiatan masyarakat termasuk demo yang dilakukan perwakilan kaum buruh dan pekerja.

“Kami minta maaf apabila dalam praktek di lapangan buruh kurang mengerti tentang tupoksi Polri. Hal ini karena keterbatasan kami ” ujarnya.

Dirinya merasa bangga bahwa jajaran Polri di Jawa Tengah memiliki sosok pimpinan yang selain berani dan mampu memelihara kamtibmas, namun juga dekat dengan masyarakat.

“Kami sangat mengapresi bapak Kapolda Jateng dan jajarannya sangat luarbiasa dalam menjaga kondisi kamtibmas dan sangat bangga dengan kepimimpinan bapak Kapolda Jateng,” tandasnya.

Red