Kategori: Budaya

Jakarta,- KABAR EKSPRES II Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani membuka serta memberikan sambutan pada acara Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Intelijen Dalam Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Senin (10/6/2024)

JAM-Intelijen menyampaikan pembangunan nasional merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menetapkan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Strategis Daerah (PSD) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Keberhasilan pelaksanaan PSN dan PSD sangatlah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan agar PSN dan PSD dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari berbagai hambatan dan gangguan,” ujar

JAM-Intelijen. Adapun PPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis serta Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-1450/D/Ds/09/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS.

Secara khusus, JAM-Intelijen berpesan kepada para peserta pelatihan yakni Para Kasi Intelijen, Asisten Intelijen, Kepala Seksi D, Kasubdit, dan Kasi pada Direktorat D agar betul-betul mengikuti pelatihan ini dengan baik, tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban melaksanakan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024.

Salah satu rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional sebagaimana tercantum pada angka 2 huruf H Lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 adalah “Penyelenggaraan diklat dan optimalisasi sosialisasi tentang Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) kepada para Kepala Seksi Intelijen, Asisten Intelijen maupun pejabat fungsional di Bidang Intelijen terkait mekanisme Pengamanan Pembangunan Strategis mengacu Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Homer 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor B 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis.

Beberapa narasumber dihadirkan pada pelatihan kali ini, yakni narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan pemahaman terkait prosedur dan mekanisme pelepasan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk PSN/PSD, termasuk penyelesaian permasalahan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan sebelumnya, maupun terhadap pihak ketiga yang menguasai dan mengusahakan tanpa alas hak, serta penyelesaian tata batas kawasan.

Kemudian narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang akan memberikan pemahaman terkait prosedur dan mekanisme perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam proyek strategis nasional, termasuk permasalahan-permasalahan perizinan di bidang energi dan pertambangan serta penyelesaiannya.

Selanjutnya narasumber dari Kementerian Perindustrian terkait pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk PSN/PSD, termasuk yang dibiayai dari pinjaman luar negeri yang dibatasi dengan loan agreement.

Adapula narasumber dari Kementerian Keuangan yang memberikan materi terkait pembiayaan PSN dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pinjaman dalam/luar negeri baik melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Kementerian atau Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), termasuk permasalahan dan penyelesaian aset (BMN/BMD) yang digunakan untuk pembangunan PSN/PSD.

Serta narasumber dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang akan berbagi pengetahuan terkait permasalahan-permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah pada PSN/PSD dan cara penyelesaiannya. Terakhir, narasumber yang akan memberikan materi terkait strategi menghadapi tantangan Artificial Intelligence (AI) dalam pelaksanaan PPS.
Untuk itu, JAM-Intelijen meminta para peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan Pengamanan dan Pembangunan Strategis.

“Harapannya kedepan Para Kasi di Bidang Intelijen, Asintel, serta Para Kasubdit memiliki persepsi yang sama terhadap PPS, agar lebih cermat dalam membuat analisa saran dan analisa tugas, sehingga pimpinan tepat dalam menentukan target operasi dan berdampak pada kecepatan penyelesaian Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan dan pelaksanaan PPS menjadi lebih optimal,” pungkas JAM-Intelijen. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

JAKARTA, – KABAR EKSPRES II Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPP HIPMI 2001-2004 Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menetapkan tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Pemilihan tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional diusulkan oleh HIPMI dibawah kepemimpinan Ketua Umum Akbar Himawan Buchari, menyesuaikan tanggal kelahiran HIPMI yang terbentuk pada 10 Juni 1972.

“Tanggal kelahiran HIPMI sangat tepat jika digunakan sebagai peringatan Hari Kewirausahaan Nasional. Mengingat HIPMI telah berhasil melahirkan generasi wirausaha muda yang berperan penting dalam perekonomian nasional, sekaligus melahirkan pemimpin muda di tingkat nasional dan daerah. Bahkan Presiden Joko Widodo juga merupakan alumni HIPMI Surakarta. Saya pun merupakan alumni HIPMI,” ujar Bamsoet usai menghadiri Perayaan 52 Tahun HIPMI, di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Hadir antara lain, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Buchari, Menko Marves Luhut Pandjaitan, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pencanangan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni juga menjadi tindak lanjut atas langkah Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Sehingga bisa mendorong lebih banyak lagi lahirnya wirausahawan, dari saat ini sekitar 3,47 persen atau sekitar 8,2 juta wirausahawan menjadi 3,95 hingga 4 persen dari total penduduk Indonesia.

“Rasio kewirausahaan di Indonesia yang saat ini berkisar pada 3,47 persen dari total penduduk Indonesia, masih kalah jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Di Singapura saja, rasio wirausahanya sudah mencapai 8,76 persen, Thailand 4,26 persen, dan Malaysia mencapai 4,74 persen. Rendahnya tingkat kewirausahaan di Indonesia juga tercermin dari data Global Enterpreneurship Monitor (GEM) tahun 2022 yang menyatakan bahwa persentase individu dewasa di Indonesia yang terlibat dalam aktivitas wirausaha melalui total early entrepreneurial activity berada pada peringkat ke-36 dari 49 negara,” jelas Bamsoet.

Ketua DPP HIPMI 2001-2004 dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selain melalui Perpres dan pencanangan Hari Kewirausahaan Nasional, butuh berbagai terobosan dan langkah strategis lain dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausahawan nasional. Antara lain dengan menyiapkan lebih banyak program pelatihan, dukungan akses pembiayaan yang murah, hingga pendampingan untuk UMKM naik kelas, serta penguatan daya saing IKM dan sentra IKM.

“Mendorong kewirausahaan juga bisa menjadi jalan yang tepat untuk mengatasi pengangguran Generasi Z, dan sekaligus sebagai langkah penting dalam membangun perekonomian yang kuat. Mengingat data BPS menunjukan bahwa hampir 10 juta penduduk usia muda yang masuk dalam Generasi Z, saat ini berstatus menganggur atau tanpa kegiatan. Mengatasinya bisa dilakukan dengan mendorong mereka berwirausaha,” pungkas Bamsoet.

Reporter: Casroni