Brebes, – KABAR EKSPRES II Upacara yang digelar di Lapangan Sena Limbangsana dan dimulai dari jam: 07:00 pagai s/d Selesai, Sabtu, 17 Agustus 2024. Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes
Kepala Desa Sengon Ardi Winoto Menjadi Ispektur Upacara Hut RI ke-79 di Lapangan Putra Sena Desa Sengon, Sabtu. (17/8/2024).
Acara Upacara tersebut di hadiri dari beperapa dar perwakilan lembaga, dari jajaran perangkat Desa, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Linmas, Lembaga Fatahyat NU, Ansor, Banser, Tokoh Mayarakat, Tokoh Agama hadir dan juga Masyarakat Setempat, juga dihadiri dari Grup Deramben SDN 1 Sengon, hadir juga dari Taman Kanak-kanak (TK). dan Paskibra dari Pelajar SMK Pusponegoro Tanjung, hadir juga Herdi Riyanto, selaku Ketua Komitenya. dan SDN Sengon 01. hadir juga dari Ranting PSHT Tanjung
PEMDES Sengon Megelar Upacara Peringatan HUT RI Ke-79
Dalam Peringatan mengenang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945,
Pembacaan Text Pancasula, Ardi Winoto Kepala Desa Sengon, Atas nama Pj. Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar, M.Hum.
Pembacaan UU Dasar 1945, Budi Harsono selaku Sekertaris Desa Sengon.
Pembacaan Text Proklamasi, Ustd Nanang.
Pembacaan Do’a Penutup, Ustad, Amat Sohdikin.
Ardi Winoto selaku Kepala Desa Sengon, dalam pidatonya beliau Menyampaikan, Terimakasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir mengikuti Upacara Hut RI ke-79 yang di gelar di Lapangan Sepak Bola Putra Sena Limbangsana, dan “Terimakasih kepada Pj. Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar, M.Hum.”Ucap Kepala Desa Sengon
JAKARTA, – KABAR EKSPRES IIKetua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan bangsa Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar, melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Cita-cita besar tersebut sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan dua strategi prioritas menuju Indonesia Emas 2045, yakni melalui hilirisasi industri, dan pengembangan sumber daya manusia. Proses pembangunan itu telah menciptakan jembatan yang menghubungkan setiap pulau, desa, dan masyarakat dengan harapan dan kesempatan yang baru.
“Untuk itu Majelis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prof. DR. K.H. Ma’ruf Amin yang terus mendorong Indonesia bergerak maju dan membuktikan sebagai negara yang besar. Sejalan dengan visi Trisakti Bung Karno bahwa sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” ujar Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR 2024 di Komplek Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Apresiasi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pemerintahan Prabowo-Gibran Jaga Kesinambungan Pembangunan Nasional
Hadir antara lain Presiden RI Joko Widodo, Wapres RI Ma’ruf Amin, Wapres RI ke-6 Try Sutrisno, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wapres RI ke-11 Boediono, Istri Wapres RI ke-9 Soraya Hamzah Haz, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattalitti, Presiden Terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto
Hadir pula Plt. Ketum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu, Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Plt. Ketum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono, para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para pimpinan lembaga-lembaga negara lainnya.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, secara estafet visi tersebut harus tetap diperjuangkan oleh pemerintahan selanjutnya. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya.
“Momentum kesinambungan pembangunan nasional perlu terus kita jaga dan pelihara bersama. Tugas ini tentu tidaklah ringan, karena tantangan akan terus datang, baik dari dalam maupun dari luar,” kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menjelaskan, di usia yang ke-79, Indonesia juga menyambut babak baru dengan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). IKN menjadi simbol harapan dan tekad bersama untuk masa depan. IKN bukan sekadar sebuah nama atau lokasi di peta, melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah yang menunggu untuk ditulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tidak berkesudahan.
“Kita tidak mewariskan sebuah kota, tetapi mewariskan harapan dan cita-cita. Kita mewariskan sebuah tempat dimana anak-anak kita tumbuh dengan mimpi-mimpi besar. Marilah kita terus melangkah maju dengan penuh keyakinan, menjadikan IKN sebagai pusat kekuatan dan inspirasi. Marilah kita jaga dan rawat warisan ini, agar kelak ketika anak cucu kita memandang langit IKN, mereka tidak hanya melihat kota yang megah. Tetapi juga merasakan denyut jantung bangsa ini untuk masa depan yang lebih gemilang,” pungkas Bamsoet.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIPanglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo tentang penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI, bertempat di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Ketua DPR RI dalam pidatonya menyoroti prioritas dan tantangan yang akan dihadapi selama masa sidang ini. Pidato pembukaan ini merupakan penegasan komitmen DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran dengan penuh tanggung jawab, guna memastikan bahwa berbagai kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan rakyat.
Panglima TNI Hadiri Pidato Ketua DPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024
Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI dalam pidatonya mengungkapkan bahwa peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Turut hadir pada sidang tersebut diantaranya adalah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono serta para undangan lainnya.
Kaltim, – KABAR EKSPRES IIIKN – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengerahkan sebanyak 888 unit motor listrik buatan anak bangsa, yaitu dari BUMN PT Len Industri (Persero) guna mendukung operasional satuan TNI di sekitar IKN. Hal ini sebagai wujud dari komitmen IKN yang cerdas dan ramah lingkungan.
Pengiriman motor listrik ini dilakukan bertepatan dengan apel gelar pasukan pengamanan HUT RI di IKN pada tanggal 16 Agustus 2024 yang dipimpin oleh Pangdam VI/Mlw, Mayjen TNI Tri Budi Utomo.
Motor listrik buatan PT Len ini memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 61%. Adapun salah satu keunggulan utama motor listrik ini adalah bebas polusi dan senyap, yang menjadikannya sangat ramah lingkungan.
“Dengan penggunaan rantis trail listrik di IKN ini, Kami harap juga bisa mengurangi polusi udara yang tidak baik saat ini. Selain itu, rantis trail listrik ini merupakan karya anak bangsa,” kata Direktur Utama PT Len Bobby Rasyidin.
Dengan kemampuan menempuh jarak hingga 110 km dan kecepatan maksimal mencapai 98 km/jam, motor listrik ini cocok untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari di IKN. Kapasitas baterai yang besar, yaitu 72V/40Ah, memungkinkan motor ini digunakan selama empat jam non-stop pada kecepatan normal 40-50 km/jam dengan kondisi jalan normal.
Secara teknis, motor listrik ini dilengkapi dengan tiga mode percepatan dan mode mundur. Fitur keselamatan seperti safety ride sudah diaplikasikan pada motor ini, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya.
Selain itu, fitur power cut off dan keyless juga tersedia untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan keamanan.
Turut hadir pada acara tersebut, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, didampingi Asintel Kasdam VI/Mlw Kol Inf Faisal Rizal, Aslog Kasdam VI/ Mlw Kol Kav Dwi Irbaya Sandra, Dandim 0905/Bpn Kol Kav Muhamad Darwis. (Biro Humas Setjen Kemhan)
Tegal, – KABAR EKSPRES IIPolres Tegal mengambil langkah tegas dalam mencegah potensi keterlibatan anggota kepolisian dalam praktik judi online (judol). Untuk itu, pemeriksaan terhadap telepon genggam atau Handphone (HP) seluruh personel dilakukan dengan melibatkan Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) serta pengawasan dari para Perwira.
Kapolres Tegal, AKBP Andi M. Indra Waspada Amirullah, S.H., S.I.K., M.M., M.Si, melalui Kabag SDM AKP Agustinus Krisdwiantoro, S.H., M.H., Rabu (14/8/2024) menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengawasan internal yang ketat.
“Langkah ini adalah bagian dari upaya kami untuk memberantas praktik judol di kalangan personel. Pemeriksaan menyeluruh ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota kepolisian yang terlibat dalam kegiatan tersebut,” ujarnya.
Plh Kasi Propam, Ipda Bares Wiji Wijaya, menambahkan bahwa upaya ini bukan hanya untuk menegakkan disiplin, tetapi juga untuk menjaga reputasi kepolisian di tengah masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh personel kami bebas dari keterlibatan dalam praktik judi online yang dapat merusak citra kepolisian dan kepercayaan publik,” jelasnya.
Hasil pemeriksaan yang dilakukan hari ini menunjukkan tidak adanya indikasi keterlibatan personel dalam judi online. Namun, Ipda Bares menegaskan bahwa bagi siapa pun yang terbukti melanggar, sanksi disiplin dan pidana akan diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran, bahkan pemecatan dari dinas kepolisian. Selain itu, bagi pelanggar yang terbukti bersalah secara hukum, sanksi pidana juga akan diterapkan,” tambahnya.
Pemeriksaan ini merupakan bukti nyata komitmen Polres Tegal dalam menjaga profesionalisme dan integritas personel, serta memastikan bahwa institusi kepolisian tetap mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIJaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menerima audiensi CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Achmad Santosa. Jumat, (16/8/2024) bertempat di Ruang Rapat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Lantai 2 Kejaksaan Agung
JAM-Pidum menyambut baik dan mengapresiasi pertemuan ini karena kedua lembaga baik Kejaksaan RI maupun IOJI memiliki concern yang sama yaitu kelestarian lingkungan, khususnya terhadap hutan mangrove di Indonesia.
Pada pertemuan ini disampaikan mengenai peran IOJI untuk melindungi ekosistem mangrove melalui pelestarian hutan mangrove. Selain itu dibahas juga mengenai penanganan perkara komoditas timah oleh Kejaksaan melalui Tim Penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS).
CEO IOJI mengapresiasi dan mendukung penuh penanganan perkara lingkungan hidup yang saat ini sedang ditangani oleh Tim Penyidik dari jajaran JAM PIDSUS yakni perkara komoditas timah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang ilegal.
“Kebijakan untuk menghitung kerugian negara dari kerusakan lingkungan yang timbul dari suatu tindak pidana merupakan terobosan sangat baik. Kami mendukung penuh langkah-langkah penyidikan dari Kejaksaan Agung, salah satunya yang kami harapkan adalah penggunaan Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam menerapkan pasal-pasalnya,” ujar CEO IOJI.
Selain itu, Tim IOJI sudah melakukan studi dan riset untuk memilih wilayah yang dijadikan concern untuk memulihkan lingkungan dan melestarikan mangrove, hasilnya Pulau Kalimantan, Provinsi Riau dan Bangka Belitung dipilih sebagai wilayah prioritas untuk kelestarian mangrove. Hal itu dikarenakan kerusakan mangrove di wilayah Kalimantan disebabkan oleh aktivitas tambak, Riau disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi kebun sawit dan Bangka Belitung oleh aktivitas tambang ilegal yang signifikan.
Menanggapi hal itu, JAM-Pidum menyampaikan bahwa saat ini Kejaksaan telah terjalin MoU terkait penegakan hukum lingkungan dengan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan agar ada kesamaan arah dalam penuntutan. Oleh karenanya telah dilakukan assessment dengan Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
“Terkait penegakan hukum tersebut salah satunya tentang tindak pidana korporasi, perlu ada kesamaan pandang antara Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum dengan Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan terkait penanganan perkara lingkungan khususnya kelestarian mangrove,” imbuh JAM-Pidum.
Tak hanya itu, JAM-Pidum juga siap memfasilitasi upaya IOJI untuk melestarikan wilayah yang menjadi prioritas kelestarian mangrove yakni melalui koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.
Pada pertemuan ini, disepakati juga adanya kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan FGD atau kegiatan Pendidikan/Pelatihan yang memungkinkan pihak IOJI sebagai narasumber mengenai kejahatan karbon (carbon crime).
Audiensi ini dihadiri oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Mukri, Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum serta Tindak Pidana Umum Lainnya Agus Sahat Lumbon Gaol, S.H., M.H., Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Nanang Ibrahim Saleh, S.H., M.H. Sedangkan, pihak IOJI dihadiri oleh Direktur Stephanie Juwana, Program Manager Karenina Lasrindy, Program Officer Ghina Raihanah. (K.3.3.1)
Brebes, – KABAR EKSPRES II Komandan Kodim 0713/Brebe, Korem 071/Wijayakusuma, Letkol Inf Sapto Broto, S.E., M.Si, menghadiri upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kabupaten Brebes dalam rangka peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis malam, (15/8/2024) di Pendopo Brebes, Jawa Tengah.
Pj. Bupati Brebes, Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan langkah penting bagi para pelajar terpilih dari 17 kecamatan di Brebes yang akan bertugas pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024.
“Upacara ini untuk meresmikan atau mengukuhkan adik-adik kita yang terpilih sebagai anggota Paskibraka untuk upacara kemerdekaan 17 Agustus,” ujar Iwanuddin.
Sementara Dandim 0713 Brebes, Letkol Inf Sapto Broto menambahkan “Para pelajar yang telah dikukuhkan akan bertugas mengibarkan bendera Merah Putih pada upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi di alun-alun Brebes dan juga dalam upacara penurunan bendera pada sore harinya”. paparnya.
Dandim Brebes juga sebelumnya mengecek kesiapan Paskibraka dan mengikuti Gladi Bersih Penaikan dan Penurunan Bendera, dan mengingatkan agar para pengibar bendera menjaga kesehatan, tidak lupa beribadah, dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara”. tutup Dandim.
Pengukuhan Paskibraka Brebes dihadiri Forkompinda dan orang tua atau wali anggota Paskibraka yang hadir menyaksikan putra putrinya dilantik menjadi Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten Brebes Tahun 2024. (Pen0713).
Jayapura, – KABAR EKSPRES IIDalam menyambut 17 Agustus satuan tugas pengamanan perbatasan Batalyon Infanteri 122/TS Pos Mosso melaksanakan patroli patok batas negara MM 2.1 yang berjarak kurang lebih 17 km dari Kampung Mosso, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Jumat (16-08-2024).
Dipimipin langsung oleh Danpos Mosso Letda Inf Muhammad Thamrin Lubis beserta 13 anggota lainnya berjalan melaksanakan patroli patok batas negara MM 2.1 dengan didampingi oleh Patop Lettu CTP Juhartanto untuk selanjutnya memeriksa kondisi disekitar patok batas tersebut, perjalanan menuju patok batas negara MM 2.1 memakan waktu kurang lebih 5 hari lamanya, dengan melewati beberapa medan yang cukup berbahaya seperti menyebrang Sungai, Rawa dan juga gunung yang curam.
Rintangan demi rintangan dilalui oleh personil Pos Mosso saat melaksanakan Patroli menyusuri Hutan untuk menjalankan Tugas yang sebagaimana tugas pokok dalam Satgas pengamanan perbatasan, personel Pos Mosso yang dipimpin oleh Letda Inf Muhammad Thamrin Lubis setelah selesai sampai dipatok batas MM2.1 serta melaksanakan pembersihan disekitar patok dan juga mengganti bendera yang sudah lusuh dengan yang baru, kemudian personil berjalan kembali menuju Pos dengan tidak melupakan protap yang ada.
Seperti penekanan Dansatgas Letko Inf Diki Apriyadi, S,Hub.Int, tugas pokok Satgas Yonif 122/TS menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat RI-PNG, dengan mengedepankan bidang pengamanan dengan melaksanakan pemeriksaan jalan lintas, patroli patok mengecek patok dan patroli jalur perlintasan Ilegal untuk mencegah penyusupan dan penyeludupan barang ilegal.
Personil sampai di Pos Mosso dengan aman dan tanpa kekurangan apapun, selanjutnya personil melaksanakan doa bersama telah melaksanakan patroli dengan aman dan selamat. (Yonif 122/TS)
Jakarta, – KABAR EKSPRES II Sejumlah topik strategis terkait IKN mulai dari proses pembuatan garis batas (Delineasi) IKN dan regulasi yang mendasari pembentukannya, tanggung jawab dan peran Kemendagri dengan Kementerian/Lembaga terkait, sampai dengan implikasi terbentuknya IKN bagi Provinsi Kalimantan Timur dan daerah Kabupaten/Kota di sekitarnya dibahas dalam audiensi Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait pengawasan atas Proses persiapan pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) dalam penyelenggaraan Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) di Ruang Rapat Lantai 5 Ditjen Bina Adwil pada Kamis (15/8/2024).
Pertemuan dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP, MA didampingi Kasubdit Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kasubdit Batas Daerah Wilayah II dan Analis Kebijakan Ahli Muda Lingkup Direktorat Topobad. Sementara itu dari BPKP dihadiri oleh Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Wilayah II beserta Tim yang terdiri dari para Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda dan Auditor Terampil.
Raziras menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Toponimi dan Batas Daerah pada prinsipnya selalu mendukung langkah-langkah yang diambil oleh OIKN selaku lembaga yang bertanggungjawab penuh dalam pembentukan IKN. “Kami sudah diminta untuk mendesain kode wilayah sementara untuk keperluan perizinan di IKN dan saat ini dalam proses pembuatan, karena pemberian kode ini membutuhkan kejelasan batas daerah, rekomendasi dari Ditjen Pemdes untuk penataan desanya, dan juga rekomendasi dari Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama terkait penataan kecamatan dan kelurahannya,” jelasnya.
Terkait dengan batas daerah, Raziras menyatakan Ditjen Bina Adwil siap merubah Permendagri batas daerah Kabupaten yang terdampak IKN, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara setelah revisi Undang-undang Pembentukan Daerah dari kedua daerah otonom tersebut terbit. “Harus disusun Permendagri batas baru antara Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Passer Utara dengan IKN, namun baru bisa kami laksanakan paska perubahan undang-undangnya pembentukannya terbit, karena cakupan wilayahnya yang juga mengalami perubahan,” tandasnya. Di samping itu, akan dilakukan revisi permendagri batas daerah kota Balikpapan dengan IKN.
Untuk selanjutnya, Ditjen Bina Adwil akan terus mendukung OIKN dalam melakukan penyempurnaan terhadap Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah IKN agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pembentukan IKN tentunya akan menimbukan perubahan besar dalam tatanan masyarakat dan pemerintahan di daerah, dengan dihapuskannya kecamatan dan peralihan status desa menjadi kelurahan, sehingga berdampak pada kebijakan fiskal akibat dari penataan wilayah dan juga perubahan adminstrasi kependudukan. Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas Pokok dan fungsinya sebagai pembina pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung suksesnya program besar pemerintah ini dengan memastikan semua perubahan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat,” tutup Raziras.
Jakarta, – KABAR EKSPRES IIUntuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79 serta HUT ke-79 Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, Ditjen Dukcapil bakal melaksanakan layanan rekam dan cetak KTP-el serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Layanan administrasi kependudukan ini digelar selama 3 hari mulai Senin (19/8/2024) sampai dengan Rabu (21/8/2024) pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Lokasi pelayanan bertempat di Kantor Ditjen Dukcapil/Ditjen Bina Pemdes, Jalan Raya Pasar Minggu No.19, RT 7/RW 1, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Layanan ini tidak dipungut biaya alias gratis, dibuka untuk pegawai Kemendagri dan keluarga serta masyarakat umum. Selain itu, tersedia juga bazaar murah kebutuhan pokok dari Dharma Wanita Persatuan Unit Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pemdes Kemendagri.
Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam yang menandatangani Surat bernomor 400.8/11014/Dukcapil.Ses mengatakan, pihaknya mengundang 13 komponen di lingkup Kemendagri, yaitu Plt. Sekjen Kemendagri; Sesitjen Kemendagri; Sesditjen Polpum; Sesditjen Bina Adwil; Sesditjen Otda; Sesditjen Bina Bangda; Sesditjen Bina Pemdes; Sesditjen Bina Keuda; Sekretaris BPSDM; Sekretaris BSKDN; Sekretaris DKPP; Karo Administrasi Umum dan Keuangan IPDN; serta Karo Keuangan, Umum dan Humas BNPP.
“Mohon perkenan Saudara menghimbau seluruh pegawai Kemendagri beserta keluarga untuk mengunjungi layanan Dukcapil dimaksud. Adapun bagi pegawai yang akan mengurus dokumen kependudukan, harap membawa berkas persyaratan sebagaimana terlampir,” demikian Sesditjen Hani Syopiar Rustam, dalam suratnya perihal Pemberitahuan Layanan Rekam dan Cetak KTP-el serta Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
Adapun persyaratan layanan adalah sebagai berikut:
1. Perekaman KTP-el baru (usia 17 tahun):
a. Berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah;
b. Membawa Kartu Keluarga;
c. Usia 16 tahun bisa merekam (cetak KTP-el setelah berusia 17 tahun).
2. Perekaman KTP-el ganti foto:
a. Membawa Kartu Keluarga (KK yang sudah tanda tangan elektronik sudah ada di menu IKD);
b. Membawa KTP-el lama (belum berhijab);
c. Hanya untuk perubahan dari belum berhijab menjadi berhijab.
3. Pencetakan KTP-el karena hilang:
a. Membawa Kartu Keluarga (KK yang sudah tanda tangan elektronik sudah ada di menu IKD);
b. Membawa surat keterangan hilang dari kepolisian.
4. Pencetakan KTP-el karena rusak:
a. Membawa Kartu Keluarga (KK yang sudah tanda tangan elektronik sudah ada di menu IKD);
b. Membawa KTP-el yang rusak.
5. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD):
a. Sudah merekam/memiliki KTP-el;
b. Membawa smartphone/HP dan KTP-el/Kartu Keluarga;
c. Disarankan sudah mengunduh aplikasi IKD melalui Playstore/Appstore.
Apakah Anda berminat? Silakan datang di lokasi pada hari dan jam pelayanan dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
