Kategori: Bali

Nusa Dua Bali, – KABAR EKSPRES II Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan), Dr. Bambang Sugeng Rukmono memberikan penghargaan kepada satuan kerja (satker) yang memperoleh Nilai Kerja Anggaran (NKA) Terbaik Tahun 2023.

Penghargaan tersebut diberikan pada penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2024.di Ayodya Resort, Nusa Dua, Bali. Jumat 26 April 2024

JAM-Pembinaan menyampaikan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk motivasi bagi seluruh satker Kejaksaan RI untuk terus memberikan kinerja terbaik sehingga Kejaksaan dapat terus menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Akuntabel dan Terpercaya.

“Sebagai salah satu bentuk penerapan reward and punishment dalam mendorong upaya peningkatan kinerja dan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI, maka Kejaksaan RI memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Kejaksaan RI yang memperoleh NKA Terbaik Tahun 2023” ujar

JAM-Pembinaan.
Pemberian penghargaan atas Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: KEP-X-273/Cr.3/04/2024 Tanggal 5 April 2024 dengan 5 kategori yaitu:

1.Satker Kejaksaan Tinggi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Terbaik Tahun 2023:
a.Terbaik I: Kejaksaan Tinggi Maluku;
b.Terbaik II: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
c.Terbaik III: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
d.Terbaik IV: Kejaksaan Tinggi Bali;
e.⁠⁠Terbaik V: Kejaksaan Tinggi Lampung.

2.Satker Kejaksaan Negeri dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2023:
a.Terbaik I: Kejaksaan Negeri Bantaeng;
b.Terbaik II: Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
c.⁠⁠Terbaik III: Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
d.⁠⁠Terbaik IV: Kejaksaan Negeri Soppeng;
e ⁠⁠Terbaik V: Kejaksaan Negeri Bulukumba.

3.Kategori Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2023:
a.Terbaik I: Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Lappariaja;
b.Terbaik II: Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua;
c.Terbaik III: Cabang Kejaksaan Negeri Gowa di Malino;
d.Terbaik IV: Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana;
e.Terbaik V: Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu.

4.Kategori Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Terbaik dengan Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Tertinggi untuk Kategori Kejaksaan Tinggi dengan Jumlah Satuan Kerja di atas 20:
a.Terbaik I: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
b.Terbaik II: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
c.Terbaik III: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

5.Kategori Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Terbaik dengan Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Tertinggi untuk Kategori Kejaksaan Tinggi dengan Jumlah Satuan Kerja dibawah 20 Satuan Kerja
a.Terbaik I: Kejaksaan Tinggi Bali
b.Terbaik II: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
c.Terbaik III: Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

6.⁠Kategori Satker Pusat dengan Nilai Kinerja Anggaran Terbaik tahun 2023
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM PEMBINAAN)

a.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS)
b.Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)

Reporter: Casroni

Nusa Dua Bali, – KABAR EKSPRES II Jaksa Agung ST Burhanuddin: “Penyelenggaraan Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024

Diharapkan Mampu Mewujudkan
Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal” Nomor: PR-366/079/K.3/kph.3/4.2024 Jumat 26 April 2024

Bertempat di Nusa Dua, Bali, Jaksa Agung ST Burhanuddin menutup dan memberikan arahan pada acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2024 dengan tema “Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam arahannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi tentu diawali dengan adanya pola perencanaan yang matang. Untuk itu, Musrenbang melalui pola bottom up dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat merupakan hal yang esensial bagi institusi Kejaksaan.

Hal itu dilakukan dalam upaya menyinkronkan pola perencanaan dan penganggaran organisasi agar sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran nasional.

Adapun sinkronisasi bertujuan untuk memastikan terkait pemenuhan anggaran Program Dukungan Manajemen, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tetap memperhatikan prioritas pemerintah. Selain itu, Musrenbang yang diselenggarakan ini diharapkan mampu mewujudkan Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal.

“Saya yakin dan percaya, setiap butir pemikiran serta kesimpulan pada Musrenbang Kejaksaan Tahun 2024 yang dituangkan dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2025 ini mampu mengatasi setiap hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh Korps Adhyaksa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,” ujar

Jaksa Agung. Secara garis besar, masing-masing kelompok kerja (Pokja) telah memberikan usulan serta masukan yang didasarkan pada kondisi riil di lapangan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ditetapkan pada pagu indikatif Kejaksaan.

Salah satu yang disoroti oleh Jaksa Agung adalah satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, yang sebelumnya tidak terdapat anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan koordinasi perkara koneksitas.

Sedangkan, core business dari bidang Pidana Militer adalah terkait pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan dengan Babinkum TNI. Tetapi, pada Pokja kali ini sudah ada pembahasan terkait hal tersebut.
Selain itu, terdapat juga masukan yang sifatnya melakukan penilaian terhadap efektivitas penyuluhan hukum yang masih dinilai terdapat ketidakselarasan antara kuantitas kegiatan dengan outcome yang dihasilkan.

“Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa kesamaan pemahaman, tujuan, serta langkah merupakan kunci utama untuk mewujudkan Kejaksaan yang transformatif,” ujar Jaksa Agung.

Oleh karena Kejaksaan Negeri merupakan unit satuan kerja yang paling mengetahui kebutuhan organisasi, Jaksa Agung menyampaikan bahwa satuan kerja pada level tersebut mutlak harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, memetakan, serta merumuskan apa yang menjadi kebutuhan organisasi, sehingga satuan kerja di tingkat yang lebih tinggi mampu menerjemahkannya dengan akurat.

“Hal ini menjadi tugas bagi perencanaan pusat untuk mampu meningkatkan pengetahuan terkait perencanaan dan penganggaran pada setiap level satuan kerja secara berjenjang,” pungkas Jaksa Agung.

Mengakhiri arahannya, Jaksa Agung menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Mohamad Dofir selaku Ketua Umum Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024 beserta jajaran kepanitiaan atas penyelenggaraan acara ini yang telah berjalan baik dan lancar. (K.3.3.1)

Reporter: Casroni

Bali, – KABAR EKSPRES II Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka dan memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2024 dengan tema “Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”. Kamis 25 April 2024 bertempat di Ayodya Resort Nusa Dua, Bali.

Jaksa Agung menyampaikan bahwa Musrenbang adalah salah satu langkah untuk melakukan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dengan memadukan dan memperkuat proses penyusunannya. Kejaksaan harus memastikan bahwa target yang hendak dicapai telah sesuai dengan arah pembangunan nasional, sebagaimana yang dimaksud dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Visi Indonesia, Visi dan Misi Presiden serta Rencana Kerja Pemerintah.

“Musrenbang merupakan pelaksanaan dari amanat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Nasional sekaligus Kejaksaan RI Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung RI (INSJA) Nomor 1 Tahun 2024,” ujar Jaksa Agung.

Adapun tema Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024 ini mencerminkan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum turut memikul semangat untuk membawa Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur. Hal itu tercantum dalam Visi Indonesia Emas 2045.

“Saya melihat pemilihan tema Musrenbang tahun ini telah sesuai dengan tema RKP Tahun 2025 yang berjudul Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, sehingga saya yakin output dari Musrenbang kali ini akan menghasilkan program penegakan dan pelayanan hukum yang menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi,” imbuh Jaksa Agung.

Untuk diketahui, keseluruhan pembahasan dalam Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024 ini akan menjadi rumusan perencanaan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2025 sesuai ketersediaan anggaran yang ditetapkan pada pagu indikatif Kejaksaan. Lalu, rumusan tersebut akan dijadikan bahan Jaksa Agung dalam menghadiri Musrenbang Nasional atau Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat.

“Saya tekankan bahwa proses perencanaan saat ini menggunakan metode bottom up, dengan demikian ujung tombak dari perencanaan penganggaran berada pada Kejaksaan Negeri selaku unit organisasi pelaksana tugas dan fungsi Kejaksaan,” ujar Jaksa Agung.

Dalam perkembangan kiprahnya, Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia diberikan kepercayaan untuk melaksanakan misi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia” sebagaimana tertuang dalam Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, misi tersebut dirincikan ke dalam 20 (dua puluh) upaya transformatif, salah satu di antaranya yang menjadi super prioritas atau game changer yaitu terkait “Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal”.

Terkait dengan upaya mewujudkan target transformasi super prioritas, maka melalui forum musrenbang ini akan dibahas poin-poin mengenai business process utama Kejaksaan antara lain:
Penanganan Perkara Pidana Umum.
Penanganan Perkara Pidana Khusus.
Penanganan Perkara Pidana Militer.

Pemulihan Aset. Pelakukan Operasi Intelijen dan Penerangan Hukum. Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pendidikan dan Pelatihan.
Dukungan Pencapaian Program Prioritas Pemerintah dan Pembiayaan Kegiatan Rupiah Murni.

Menutup arahannya, Jaksa Agung berharap keseriusan dalam menyusun anggaran dengan berbasis program dapat mengoptimalkan alokasi pendanaan program-program prioritas, tugas dan fungsi Kejaksaan yang selaras dengan ketetapan Pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia.

Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2023 dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada Rabu 24 April 2024 s/d Jumat 26 April 2024, yang dihadiri baik secara langsung maupun virtual, diantaranya yaitu PJ Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya, Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof. Pujiyono, Wakil Jaksa Agung RI Dr. Sunarta, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Dwi Teguh Wibowo mewakili Menteri Keuangan RI,

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung RI, Para Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kejaksaan Agung, Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Kepala Kejaksaan Negeri, Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Para Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Bangkok, Hongkong, Riyadh, dan Singapura. (K.3.3.1)

Red

BALI, – KABAR EKSPRES II Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menghadiri kegiatan Business Matching Nasional Tahap VII yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan Pengunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) Award tahun 2024 yang diselenggarakan selama empat hari di The Meru Sanur Hotel, Bali, beberapa waktu lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi; Menteri Perindustrian; Menteri Parekraf; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala BSN, Dirut Pertamina, serta para pejabat yang mewakili Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemen BUMN dan Investasi, KemenPANRB, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenhub, TNI, Polri, serta Pj Gubernur Bali, Gubernur Jateng, Guburnur Lampung, bupati/walikota seluruh Indonesia, para produsen, dan pelaku usaha lainnya.

Sebagai informasi, tujuan kegiatan Business Matching Nasional Tahap VII adalah untuk melakukan percepatan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pengadaan barang/jasa lingkup pemerintah dan pemerintah daerah dengan mempertemukan antara pengguna dan penyedia barang/jasa serta memamerkan PDN yangg berasal dari binaan Kemenperin, Kemendikbudristek, dan Kemenham.

Ada lima rangkaian kegiatan yang dilakukan antara lain: desk BM perwakilan kementerian/lembaga, Pemda, BUMN, dan dunia usaha; pemberian penghargaan P2DN tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Permenperin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata cara pemberian penghargaan PDN; pameran PDN untuk diawali dengan laporan; talkshow akselerasi dan sertifikasi TKDN; dan coaching clinic.

Khusus acara penyerahan penghargaan P2DN Tahun 2024 diawali dengan laporan yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan P2DN Award kepada pengguna dan penyediaan barang/jasa yang memiliki kinerja P2DN terbaik oleh Menko Marves.

Pada kesempatan itu, Menperin menyampaikan keberhasilan Program P3DN yang telah memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan proses produksi dari berbagai sektor industri dalam negeri. “Pemberian penghargaan P2DN merupakan apresiasi kepada dua pihak yang memiliki peran besar dalam keberhasilan Program P3DN yakni pengguna anggaran dan penyedia Produk Dalam Negeri (PDN),” kata Menperin, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Jumat (15/3/2024).

Sebagai informasi, untuk pengguna produk dalam negeri, penghargaan akan diberikan kepada instansi pemerintah dan badan usaha yang mempunyai kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Sedangkan untuk penghargaan kepada penyedia PDN, diberikan kepada produsen dalam negeri yang tidak hanya melakukan pendalaman struktur industri, tetapi juga mampu memberikan produk yang berkualitas sesuai harapan konsumen.

“Pemerintah sangat berharap dukungan penuh dari berbagai pihak terkait guna menyukseskan Program P3DN. Hal ini dikarenakan dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, tenaga kerja akan semakin banyak terserap, penerimaan pajak juga akan terus naik yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian Indonesia akan semakin menguat,” imbuh Menperin.

Penghargaa P2DN telah diberikan kepada pengguna dan penyedia PDN dengan sembilan kategori, yaitu Produsen Industri Kecil; Produsen Industri Menengah; Produsen Industri Besar; Pemda Provinsi; Pemda Kabupaten/Kota; BUMN; Kementerian/Lembaga Anggaran Terbesar; Kementerian/Lembaga Anggaran Menengah; dan Kementerian/Lembaga Anggaran Kecil.

Sementara itu, Menko Marves menyampaikan enam strategi penguatan implementasi aksi afirmasi belanja PDN. Pertama, perbaikan proses belanja internal yang terdigitalisasi, transparan, dan bertata kelola baik. Kedua, belanja PDN minimal 95% anggaran belanja barang dan jasa, prioritas merek lokal yang diproduksi di dalam negeri (bukan sekedar packaging saja). Ketiga, hingga Agustus 2024 mengalihkan seluruh penggunaan KKP menjadi Kartu Kredit Indonesia. Keempat, indeks kepatuhan belanja PDN yang disusun oleh BPKP sebagai early warning system sebagai dasar pendampingan dan pengawasan oleh Kejaksaan, Kepolisian, OJK, dan BI serta sebagai dasar pemberian insentif dan disinsentif. Kelima, belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri memprioritaskan penggunaan PDN dan pembayaran menggunakan rupiah. Keenam, mengembangkan roadmap pengurangan impor dengan target impor maksimal 5%.

Berikut daftar peraih Penghargaan P2DN:

Kategori Kementerian/Lembaga
Kementerian/Lembaga Anggaran Besar
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Pertahanan
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kementerian/Lembaga Anggaran Menengah
1. Kementerian Perindustrian
2. Badan Pusat Statistik
3. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian/Lembaga Anggaran Menengah
1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Lembaga Administrasi Negara
3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kategori Pemerintah Daerah
Provinsi
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Pemerintah Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota
1. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten Takalar
3. Pemerintah Kabupaten Lembata

Kategori Badan Usaha
BUMN
1. PT Pertamina (Persero)
2. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Bank Rakyat Indonesia Persero) Tbk

Kategori Produsen
Industri Kecil
1. PT Inter Kreasi Adhitama
2. PT Presisi Mandiri Industri
3. CV Banyumas Aji Wisesa

Industri Menengah
1. PT Anugrah Yaden Utama
2. PT Furni Karya Mandiri
3. PT Multidaya Putra Sejahtera

Industri Besar
1. PT Kalmed Manufaktur Indonesia
2. PT Jaya Beton Indonesia
3. PT Motive Mulia

Red